PENDAPAT IMAM AL-SYAFI`I TENTANG HUKUMAN BAGI PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP KHUNTSA

PENDAPAT  IMAM  AL-SYAFI`I  TENTANG  HUKUMAN  BAGI PELAKU PEMBUNUHAN TERHADAP KHUNTSA

 

A. Identifikasi Masalah

Imam Al-Syafi`i berijtihad pada abad ke dua hijrah. Kondisi sosial pada waktu sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Pada waktu itu jenis kelamin menjadi bahan pertimbangan yang amat dominan dalam setiap aspek penetapan hukum yang diduga berhubungan dengan jenis kelamin. Pria, wanita dan khuntsâ disimpan pada kotak yang berbeda dan diperlakukan berbeda, termasuk dalam masalah hukuman karena pembunuhan.

Tampaknya, dewasa ini, membedakan bobot hukuman bagi pembunuh hanya karena pertimbangan jenis kelamin merupakan suatu tindakan yang kurang tepat. Karena, secara moral yang ia merupakan landasan bagi Hukum Islam, jiwa manusia itu semuanya dihormati tanpa harus mempertimbangkan jenis kelamin, usia, ras dan lain sebagainya.

Latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa tidak seperti dalam Hukum Pidana Barat yang kini diaplikasikan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, dalam Hukum Pidana Islam jenis kelamin korban menjadi faktor penentu dalam penentuan bobot hukuman. Dari latar belakang di atas telah diketahui pula bahwa Imam Al-Syafi`i dalam karyanya Al-Umm (t.t., IX) sudah membahas tentang hukuman bagi pelaku pembunuh khuntsâ. Penelitian tentang pendapat ulama yang fokus utamanya pada aspek metodologis adalah merupakan bagian dari disiplin ilmu yang penulis tekuni di jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

Penelitian ini akan diarahkan kepada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam al-Syafi`i tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ baik dalam bentuk qishâsh maupun diyat?

2. Apa dasar hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi`i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ?

3. Bagaimana metode istinbâth hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi`i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ?

 

B. Metodologi Penelitian

Pemilihan metode penelitian yang akan digunakan dalam suatu penelitian senantiasa bergantung kepada jenis penelitian itu sendiri, apakah penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian lapangan, atau penelitian kepustakaan, atau dilihat dari jenis datanya penelitian yang akan dilakukan itu termasuk penelitian kualitatip, atau penelitian kuantitatip. Sesuai dengan judulnya, penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah penelitian normatip, yaitu penelitian yang menjadikan norma-norma sebagai objek penelitian. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kepustakaan.

Karena penelitian ini akan menganalisis pendapat Ulama tentang suatu objek, yakni pendapat Imam Al-Syafi`i tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ, maka berdasarkan litelatur-litelatur metode penelitian, metode yang paling sesuai untuk digunakan dalam peneltian ini adalah metode deskriptif analitik.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Keduanya bentuk kitab berbahasa Arab dan buku-buku berbahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan sumber data primer di sini adalah bab-bab tertentu dari kitab-kitab yang secara langsung ditulis oleh Imam Al-Syafi`i, yakni Al-Umm dan Al-Risâlah.

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah kitab-kitab dan buku-buku yang mengoleksi data-data dari tangan pertama atau dari sumber data primernya. Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bab-bab tertentu yang ditulis oleh para ulama Syafi`iyah (para pengikut Imam Syafi`i), antara lain adalah (1) Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imâm al-Syâfi`i, karya Al-Syairazi, (2) Al-Majmû` Syarh Muhadzdzab, karya Al-Nawawi, (3) Kifâyah al-Akhyâr karya Imam Taqiyuddin, (4) Fiqh al-Syâfi`i, karya Ahmad Idris, (5) Al-Bâjuri Ibn al-Qâsim karya Al-Bajuri, (6) Fath al-Wahhâb karya Zakaria Anshari, (7) Al-Muhadzdzab karya Abi Ishak Ibrahim, (8) Al-Iqnâ` karya Muhammad Syarbini Khatib, (9) Sejarah Keagungan Madzhab Syafi`i karya Sirajudin Abbas, (10) Fath al-Mu`in karya Zainuddin ibn al-Aziz, (11) I`ânah al-Thâlibîn karya Thalib, dan kitab-kitab serta buku-buku lainnya yang ditulis oleh para Ulama pengikut Imam Al-Syafi`i.

Penelitian yang menggunakan kitab-kitab dan buku-buku sebagai sumber data, maka teknik pengumpulan data yang paling relevan untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey buku (book survey). Berdasarkan atas kenyataan bahwa penelitian seperti ini dilakukan di perpustakaan dimana buku-buku dan dokumen itu dikoleksi, maka penelitian seperti ini dalam beberapa litelatur penelitian sering pula disebut sebagai penelitian perpustakaan (library research). Lebih jelasnya, dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara menelaah karya-karya Imam Al-Syafi`i dan karya-karya para Ulama pengikut Imam Al-Syafi`i yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

Secara keseluruhan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data kualitatip. Oleh sebab itu, pendekatan yang akan digunakan dalam menganalisis data adalah pendekatan kualitatip. Adapun teknik analisis yang akan digunakan adalah teknik analsis isi (content analysis).

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan data ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder;

b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan pertanyaan penelitian;

c. Mengkorelasikan data-data yang sudah diklasifikasikan dengan kerangka pemikiran; dan

d. Menarik kesimpulan yang diperlukan dari data-data yang dianalisis  dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya.

 

C. Hasil Penelitian

1. Hukuman Bagi Pembunuh Khuntsâ  menurut al-Syafi`i

Al-Syafi`i dalam kitabnya Al-Umm (t.t., IX: 190) berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ musykîl dengan sengaja adalah qishâsh, karena khuntsâ itu tidak dihitung laki-laki dan perempuan. Yang dimaksud dengan khuntsâ musykîl  menurut Al-Rabi sebagaimana dikutip oleh Ismail Yakub (t.t., IX: 190) adalah “orang yang mempunyai kemaluan perempuan dan laki-laki”.

Kemudian, menurut Imam Al-Syafi`i (t.t., IX: 190) jika para wali menuntut tebusan (diyat ), maka diyat-nya dapat dikelompokkan kepada tiga bagian. Pertama, jika khuntsâ-nya itu adalah khuntsâ musykîl, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya perempuan, karena itulah yang yakin; tidak disamakan dengan diyat-nya laki-laki dan tidak ada tambahan atas diyat-nya perempuan, yakni setengah dari diyat-nya laki-laki (Sabiq, 1990, X: 108), karena itu adalah meragukan (syak ). Kedua, apabila khuntsâ yang dibunuh itu jelas memiliki kelamin laki-laki, maka diyat-nya disamakan dengan laki-laki. Ketiga, jika yang dibunuh itu adalah khuntsâ musykîl, namun setelah diteliti ternyata yang dominan adalah kelamin laki-lakinya, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya laki-laki (Al-Syafi`i, t.t., IX: 190), yakni jika khuntsâ-nya itu adalah khuntsâ yang merdika dan muslim, 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak, atau 200 setel pakaian bagi pemilik pakaian. Jenis apa pun yang ditunaikan oleh orang yang terkena diyat, harus diterima oleh para wali si korban, menskipun para wali si korban bukan pemilik dari barang tersebut, sebab si pelaku pembunuhan telah menunaikan kewajibannya secara prinsip (Sabiq, 1990, X: 93).

 

2. Dalil-dalil yang Digunakan Imam al-Syafi`i dalam Menentukan Hukuman

     bagi Pembunuh Khuntsâ

Dalam menentukan hukuman pengganti (diyat ) bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ, Imam Al-Syafi`i menggunakan qiyâs sebagai sumber hukum atau dalil (Al-Syafi`i, t.t., IX: 190-191). Ini dilakukan oleh Imam Al-Syafi`i karena ketentuan hukuman tentang masalah tersebut tidak ditemukan dalam sumber-sumber hukum lainnya yang harus lebih diprioritaskan dalam penggunaannya, yaitu Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma` para Shahabat.

 

3. Metode Istinbâth Hukum yang Digunakan Imam Al-Syafi`i dalam
      Menetapkan Hukuman bagi Pembunuh Khuntsâ 

Diyat (hukuman pengganti) bagi pelaku pembunuhan terhadap waria atau khuntsâ, oleh Imam Al-Syafi`i ditentukan melalui metode qiyâs. Dalam hal ini Imam Al-Syafi`i mengqiyâskan khuntsâ sebagai korban pembunuhan kepada laki-laki atau kepada perempuan bergantung kepada qarînah-qarînah atau tanda-tanda yang ada pada korban pembunuhan tersebut. Jika kelamin yang dominan pada khuntsâ itu adalah laki-laki, maka diyat-nya disamakan dengan laki-laki. Sebaliknya, jika kelamin yang dominan pada khuntsâ tersebut adalah wanita, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya wanita. Dalam hal ini Imam Al-Syafi`i dalam Al-Umm (t.t., VI; 26-27) mengatakan sebagai berikut:

 “Jika dia pertama kali membuang air kecil sebagaimana laki-laki membuang air kecil dan ada tanda-tanda kelaki-lakian padanya lebih kuat, maka saya hukumkan baginya diyat laki-laki. Kemudian jika dia musykîl yang memiliki kelamin laki-laki dan perempuan, kemidian tumbuh seperti kelamin perempuan atau sesuatu yang menyerupainya, maka saya menggunakan kelebihan itu dari diyat wanita, kalau dia buang air dari kedua kelamin itu tidak terdahulu salah satu keduanya dari yang lain dan terputus (selesai buang air) bersama-sama antara keduanya. Jika terdahulu salah satu dari keduanya dari yang lain, maka dihukumkan menurut yang lebih dahulu. Jika keduanya saling dahulu, kemudian salah satu keduanya terputus sebelum yang lain, maka yang digunakan sebagai qarînah dalam menentukan hukum adalah yang ketinggalan, yakni yang paling lama terhenti air seninya”.

Pendapat Imam Al-Syafi`i di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga langklah dalam mengqiyâskan khuntsâ kepada laki-laki atau perempuan. Langkah yang pertama, melihat dengan mata kelamin yang dimiliki oleh khuntsâ, apakah yang dominan itu kelaminnya laki-laki atau wanita. Jika yang lebih dominan itu adalah kelaminnya laki-laki, maka disamakan kepada diyat-nya laki-laki, atau sebaliknya. Langkah yang kedua, jika ternyata dilihat dari kelaminnya secara lahiriah sama, yakni terdapat kelamin laki-laki dan perempuan dalam kadar yang sama, maka dilihat fungsi dari kedua kelamin tersebut, mana yang lebih dominan. Kedominannya ini dilihat dari kelamaannya dalam mengeluarkan air seni. Jika yang lebih lama berfungsi dalam membuang air seni itu adalah kelamin laki-lakinya, maka disamakan kepada diyat-nya laki-laki atau sebaliknya, yakni jika yang lebih lama berfungsi  dalam membuang air seni itu adalah kelamin wanita, maka disamakan kepada diyat-nya wanita. Langkah ketiga, jika dilihat dari kelaminnya ternyata sama, ada kelamin laki-laki dan wanita, juga fungsinya sama, yakni mulai dan berhenti mengeluarkan air seni sama-sama, maka diyat-nya disamakan kepada diyat-nya wanita, karena yang demikian menurut Imam Al-Syafi`i lebih jelas

 

4. Analisis

a. Analisis terhadap Pendapat Imam Al-Syafi’i tentang Bentuk Hukuman

     bagi Pelaku Pembunuhan terhadap Khuntsâ           

Seperti telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, Imam Al-Syafi`i berpendapat bahwa hukuman bagi pembunuh khuntsâ musykîl dengan sengaja adalah qishâsh, karena khuntsâ itu tidak dihitung laki-laki dan perempuan (t.t., IX: 190). Ini dilakukan jika orang yang berhak menuntut atau memaafkan, yaitu ahli waris `ashâbah bi nafsih (menurut Imam Malik) atau para ahli waris lainnya baik laki-laki maupun perempuan (menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi`i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) menuntut qishâsh.  Hak ini menurut para ulama jatuh ke tangan pemerintah (al-sulthân) jika yang meninggal dunia korban tidak memiliki wali, karena pemerintah adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (Djazuli, 1997: 149).

Menurut penulis, pendapat Imam Al-Syafi`i ini sangat tepat, karena dalam Al-Qur’an Allah Swt. menjelaskan bahwa diberlakukan qishâsh  adalah untuk memelihara jiwa (hifzh al-nafs). Penjelasan tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi sebagai berikut:

 

“Dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (Soenarjo dkk., 1990: 44).

Dilihat dari aspek jiwa, khuntsâ itu tidak ada bedanya dari manusia lainnya, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu jiwanya harus dilindungi sebagaimana jiwanya non-khuntsâ, dan pemeliharaan jiwa ini sebagaimana dikemukakan dalam ayat Al-Qur’an di atas direalisasikan melalui pemberlakuan qishâsh. Perlu ditekankan di sini mengenai pandangan orang Barat pada umumnya yang mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam Islam sangat kejam dan tidak manusiawi. Ini adalah sebuah pandangan yang sangat keliru, bertentangan dengan Al-Qur’an. Bahkan, secara empiris penerapan Hukum Pidana Islam di suatu negara benar-benar telah terbukti mampu mengurangi angka kejatan di negara yang bersangkutan. Di Saudi Arabia di mana Hukum Pidana Islam diterapkan misalnya, menurut Tajul Arifin (1999: 97) rata-arata angka kejahatan dalam setiap tahun jauh di bawah angka kejahatan rata-rata dunia. Jumlah pembunuhan rata-rata dunia dalam setiap tahun 4 kali lebih tinggi dari yang terjadi di Saudi Arabia, sedangkan jumlah pencurian rata-rata dunia 650 kali lebih tinggi dari yang terjadi di Saudi Arabia dan angka kejahatan seksual rata-rata dunia 5 kali lebih tinggi dari yang terjadi di Saudi Arabia. Secara lebih jelas, Tajul Arifin (1999: 97) menyatakan:

“ … for murder, the world rate is about four times the rate in Saudi Arabia. For property crimes, the world rate is about six hundred fifty times the rate in Saudi Arabia. And for sexual offences, the world rate is about five times the rate in Saudi Arabia …”.

Yang kurang penulis setujui adalah pendapat Imam Al-Syafi`i jika hukuman berpindah dari yang asal, yaitu qishah kepada diyat.  Di mana sebagaimana telah dikemukakan di atas Imam Al-Syafi`i berpendapat bahwa jika para wali menuntut tebusan (diyat ), maka diyat-nya dapat dikelompokkan kepada tiga bagian. Yang pertama, jika khuntsâ-nya itu adalah khuntsâ musykîl, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya perempuan, karena itulah yang yakin; tidak disamakan dengan diyat-nya laki-laki dan tidak ada tambahan atas diyat-nya perempuan (Al-Syafi`i, t.t., IX: 190), yakni setengah dari diyat-nya laki-laki (Sabiq, 1990, X: 108), karena itu adalah meragukan (syak ). Yang kedua, apabila khuntsâ yang dibunuh itu jelas memiliki kelamin laki-laki, maka diyat-nya disamakan dengan laki-laki. Yang ketiga, jika yang dibunuh itu adalah khuntsâ musykîl, namun setelah diteliti ternyata yang dominan adalah kelamin laki-lakinya, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya laki-laki (Al-Syafi`i, t.t., IX: 190).

Pendapat Imam Al-Syafi`i di atas mencerminkan patriarki masyarakat Muslim pada waktu itu. Kaum wanita dianggap sebagai manusia kelas dua bukan hanya dalam dunia sosial, tetapi juga di hadapan hukum. Dalam kaitannya dengan masalah ini Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya (1990, X: 108-109) mengutip Hadits yang diriwayatkan dari Umar r.a., Ali r.a., Ibnu Mas`ud r.a., dan Zaid Ibn Tsabit r.a. dimana dia mengatakan sebagai berikut:

… Mereka telah berpendapat tentang diat perempuan adalah sebanyak setengah diat lelaki. Dan ternyata tidak ada satu riwayat pun dari kalangan para shahabat yang tidak sependapat dengan mereka, sehingga pendapat ini dikategorikan sebagai ijma’ para shahabat. Dan lagi karena mengingat bahwa dalam pewarisan pun orang perempuan menerima setengah dari bagian orang lelaki (Sabiq, 1990, X: 108-109).

Keberatan penulis terhadap pendapat Imam Al-Syafi`i tentang hukuman pengganti bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ dengan menyamakannya kepada laki-laki atau perempuan berdasarkan argumen-argumen sebagai berikut:

Pertama, khuntsâ dan perempuan yang menjadi korban pembunuhan dihadapan hukum tidak harus dibedakan dari laki-laki dalam hal jumlah diyat yang harus dibayarkan, karena yang membedakan manusia di sisi Allah bukan jenis kelaminnya melainkan taqwanya. Ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

Kedua, tujuan diberlakukannya hukuman seperti qishah dan penggantinya adalah untuk memelihara jiwa dengan cara membuat para pelaku tindak kejahatan pembunuhan jera. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 179 sebagaimana telah dikutip di atas.

Berbagai penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial menunjukkan bahwa semakin berat hukuman yang diancamkan, maka semakin berkurang jumlah kejahatan. Sebagai ilustrasi, mengapa jumlah kejahatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan di negara tetangga kita Malaysia. Salah satu jawabannya adalah karena hukuman yang diancamkan di negara kita terhadap pelaku kejahatan yang sama lebih ringan daripada yang diancamkan di Malaysia.

Jiwa kaum khuntsâ dan wanita sama harus dipelihara dengan jiwanya kaum laki-laki. Mengapa diyat yang dikenakan kepada para pembunuhnya harus dibedakan? Dengan pembedaan seperti ini, menurut penulis, tidak menutup kemungkinan di negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam para kriminal akan lebih mudah melakukan pembunuhan terhadap khntsa dan wanita daripada kepada kaum laki-laki, karena diyat yang diancamkan lebih ringan, yakni setengah dari yang diancamkan kepada pembunuh laki-laki.

Ketiga, alasan mengqiyâskan tentang pembedaan diyat yang diancamkan kepada pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ dan wanita dari laki-laki kepada masalah waris sebagaimana dalam ijma` shahabat di atas sangat tidak tepat. Dalam masalah waris, laki-laki memperoleh dua kali perempuan, bukan semata-mata karena jenis kelaminnya, melainkan karena tanggung jawabnya dalam rumah tangga yang lebih besar daripada kaum wanita. Kaum laki-laki harus menanggung nafkah anak-anak dan isterinya, sedangkan kaum wanita tidak. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 34:

Jadi posisi laki-laki dan perempuan dalam masalah waris jelas berbeda, sedangkan dalam hal jiwanya sama-sama harus dipelihara, dilindungi dari berbagai kerusakan apa lagi kematian. Argumen ini akan semakin terasa ketepatannya jika dihubungkan dengan firman Allah Swt. yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 32:

Dalam ayat itu digunakan lafazh ‘âm,     yaitu orang.  Secara jelas, dalam ayat itu dikatakan bahwa orang yang membunuh seseorang, artinya baik dia itu adalah laki-laki, perempuan atau khuntsâ, diidentikkan dengan membunuh ummat manusia seluruhnya. Ini menggambarkan bahwa jiwa manusia semuanya harus dilindungi dengan berbagai cara, dan salah satu caranya adalah mengancamkan hukuman yang berat kepada pelaku pembunuhan.

 

b. Analisis terhadap Dalil-dalil yang Digunakan Imam Al-Syafi`i dalam

    Menentukan Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan terhadap Khuntsâ

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa dalam menentukan hukuman pengganti (diyat ) bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ, Imam Al-Syafi`i menggunakan qiyâs sebagai sumber hukum atau dalil (Al-Syafi`i, t.t., IX: 190-191). Langkah ini ditempuh oleh Imam Al-Syafi`i karena ketentuan yang qath`i (pasti) tentang masalah ini tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma` para Shahabat.

Yang dimaksud dengan qiyâs di sini adalah salah satu dalil atau sumber hukum yang digunakan oleh para Ulama dalam menentukan hukum. A. Djazuli dan I. Nurol Aen (1997: 97) mendefinisikan qiyâs dengan “mempersamakan hukum sesuatu waqî`ah/kasus yang tidak dinaskan dengan hukum waqi`ah lain yang dinaskan karena persamaan illat hukum”.

Mengenai kehujjahan qiyâs, menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen (1997: 98-111) para Ulama dapat dikelompokkan kepada dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu Jumhũr Ulamâ, mengatakan bahwa qiyâs adalah hujjah syara`. Sedangkan kelompok yang kedua, yaitu para Ulama dari madzhab Nizhomiyah, Zhahiriyah, Syi`ah Imamiyah, dan sebagian Mu`tazilah menolak qiyâs sebagai cara untuk menetapkan hukum.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jumhûr  Ulama dalam mendukung pendapat mereka antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, ayat Al-Qur’an yang terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 59:

Menurut kedua Guru Besar Fakultas Syari`ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut di atas, kata faruddûhu dalam ayat 59 surat Al-Nisa itu berarti mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya yang juga meliputi pengembalian kepada kaidah-kaidah syara` yang umum dan mengembalikan hal-hal yang tidak dinaskan kepada yang dinaskan karena ada persamaan illatnya. Dan ini, kata keduanya berati menggunakan qiyâs (Djazuli dan Aen, 1997: 99).

Kedua, firman Allah Swt. dalam surat Al-Hasyr ayat 2:

Dalam ayat di atas, Allah Swt. mengemukakan apa yang telah menimpa Bani Nazhir kemudian Allah menyatakan: fa`tabirû, yang berarti qiyâskanlah dirimu, karena kamu juga adalah manusia seperti mereka. Jika kamu juga melakukan perbuatan seperti yang mereka lakukan, maka kamu pun akan mengalami seperti yang mereka alami (Djazuli dan Aen, 1997: 100).

Sebenarnya masih banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang oleh Jumhûr  Ulama dinilai sebagai argumen tentang kehujjahan qiyâs, seperti ayat 78-79 surat Yasin, ayat 179 surat Al-Baqarah (tentang illat), ayat 37 surat Al-Ahzab (tentang illat), dan ayat 7 surat Al-Hasyr (tentang illat) (Djazuli dan Aen, 1997: 100-101).

Ketiga, banyak Sunnah Nabi yang menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. menggunakan qiyâs, yang diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Nasa’i di bawah ini:

كنت نهيتكم عن ادخار لحم الأضحى لأجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا.

“Dulu saya melarang kamu menyimpan daging kurban, karena banyak orang berkumpul. Maka sekarang boleh makan, menyimpan, dan menyedekahkannya” (Hadits Riwayat Al-Nasa’i) (Djazuli dan Aen, 1997: 101).

Dalam Hadits di atas dikatakan bahwa banyaknya orang yang berkumpul yang membutuhkan daging kurban menjadi illat dilarangnya menyimpan daging kurban. Sebaliknya, jika tidak ada orang yang berkumpul, maka jadi boleh menyimpan sebagian daging kurban. Jadi, hukum ada jika ada illatnya, dan hukum tidak ada dalam arti mubah jika tidak ada illatnya. Dari sini muncul kaidah kaidah ushul yang sangat populer:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

“Hukum tergantung kepada ada dan tidak adanya illat” (Djazuli dan Aen, 1997: 101).

Keempat, para shahabat pun menggunakan qiyâs. Abu Bakar r.a. misalnya, mengkiyaskan kakek dengan bapak dalam hal warisan. Demikian pula Umar r.a. memerintahkan kepada Musa al-Asy`ari r.a. dengan mengatakan:

أعرف الأشباه والنظائر ثم قس الأمور عند ذلك

“Pelajarilah perkara-perkara yang ada persamaan dan perserupaannya, kemudian kiyaskanlah perkara-perkara tersebut” (Djazuli dan Aen, 1997: 102).

Kelima, qiyâs dapat dibuktikan kebenarannya dengan akal. Dalam hubungannya dengan masalah ini, A. Djazuli dan I. Nurol Aen (1997: 103) mengatakan sebagai berikut:

Pertama, Allah Swt. memberikan hukum demi untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya, apabila ada persamaan antara waqi`ah/kasus yang tidak dinaskan dengan yang dinaskan di dalam illat gukumnya, maka adalah adil dan bijaksana untuk mempersamakan hukumnya dalam rangka melaksanakan kemaslahatan tadi.

Adalah tidak pada tempatnya apabila khamr dilarang karena memabukkan dalam rangka memelihara akal dan minum-minuman lain yang memabukkan dibolehkan karena tidak dinaskan, padahal kedua-duanya sama memabukkan dan menyebabkan tidak terpeliharanya akal.

Kedua, nash Al-Qur’an dan Al-Sunnah jumlahnya terbatas, sedangkan peristiwa dan perkembangan manusia terus terjadi. Maka, untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak dinaskan, penggunaan qiyâs sangatlah dibutuhkan asal pemecahan tersebut masih di dalam ruang lingkup syari`at menuju kemaslahatan manusia.

Dengan demikian, qiyâs pada hakikatnya tidak lain adalah pelaksanaan nash-nash di dalam ruang lingkupnya yang luas, bukan menambah nash tapi menafsirkannya.

Berdasarkan atas argumen-argumen di atas, dari aspek dalil yang digunakan, penulis sangat setuju atas penggunaan qiyâs sebagai dalil oleh Imam Al-Syafi`i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap waria atau khuntsâ.

Karena pada bagian ini maksud penulis adalah untuk menunjukkan tentang keabsahan qiyâs sebagai salah satu dalil, maka penulis di sini tidak perlu mengemukakan dalil-dalil yang digunakan oleh para Ulama yang tidak mengakui eksistensi qiyâs sebagai dalil. Tetapi sebagai gambaran umum, untuk membantu para pembaca, para Ulama yang menolak qiyâs menggunakan beberapa ayat Al-Qur’an al-Karim sebagai argumen penolakannya. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah ayat 49 surat Al-Maidah, ayat 38 dan 59 surat Al-An`am, ayat 89 surat Al-Nahl, dan ayat 6 surat Hud (Djazuli dan Aen, 1997: 105-106).

 

c. Analisis terhadap Metode Istinbâth Hukum yang Digunakan Imam Al-

    Syafi`i dalam Menetapkan Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan terhadap

   Khuntsâ

Pada bagian sebelumnya telah dikemukakan bahwa hukuman pengganti (diyat) bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ, oleh Imam Al-Syafi`i ditentukan melalui metode qiyâs. Yakni, mengqiyâskan khuntsâ sebagai korban pembunuhan kepada laki-laki atau kepada perempuan bergantung kepada qarînah-qarînah atau tanda-tanda yang ada pada korban pembunuhan tersebut. Jika kelamin yang dominan pada Khuntsâ itu adalah laki-laki, maka diyat-nya disamakan dengan laki-laki. Sebaliknya, jika kelamin yang dominan pada khuntsâ tersebut adalah wanita, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya wanita.

Untuk melihat tepat atau tidaknya qiyâs yang dilakukan oleh Imam Al-Syafi`i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuh khuntsâ, di sini perlu terlebih dahulu dikemukakan rukun qiyâs. Menurut A. Djazuli dan I. Nurol Aen (1997: 111-115) rukun qiyâs itu ada empat.

Pertama, Ashal. Ialah sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengkiyaskan yang dalam istilah ushul fiqh disebut ashal, atau maqîs `alaih atau musyabbah bih. Menurut sebagian ahli ushul, ashal itu harus berupa nash, yaitu Al-Qur’an dan Al-Sunnah atau Ijma`. Namun demikian, menurut sebagian Ulama Malikiyah diantaranya Ibn Rusyd membolehkan qiyâs  dijadikan ashal  untuk qiyâs yang lain. Akan tetapi, meluaskan ashal  ini bisa jatuh kepada hal-hal yang tidak pada tempatnya, disamping tidak ada faedahnya menjadikan qiyâs  sebagai ashal  (Djazuli dan Aen, 1997: 112).

Kedua, Far`un/cabang. Ialah sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, yang diserupakan atau diqiyâskan. Dalam istilah ushul fiqh disebut al-far`u, atau al-maqîs, atau al-musyabbah. Cabang ini harus memenuhi syarat-syarat: (1) tidak mempunyai hukum yang tersendiri, (2) illat yang ada pada cabang harus sama dengan yang ada pada ashal, (3) tidak lebih dahulu daripada ashal, dan (4) hukum cabang sama dengan hukum ashal (Djazuli dan Aen, 1997: 112).

Ketiga, hukum ashal. Ialah hukum syara` yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula pada cabang. Menurut para Ulama ahli ushul fiqh, hukum ashal harus memenuhi syarat-syarat: (1) merupakan hukum syara` yang amaliyah, (2) harus ma`qûlul ma`na dalam arti pensyari`tannya rasional, (3) bukan hukum yang khusus, dan (4) masih tetap ada. Kalau hukum ashal sudah dimansukh, maka tidak mungkin melakukan qiyâs  (Djazuli dan Aen, 1997: 112-113).

Keempat, illat. Ialah sesuatu atau sifat yang ada pada ashal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum dan dengan adanya sifat-sifat itulah diketahui adanya hukum pada cabang-cabang. Dengan kata lain, illat adalah “sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian (munâsabah ) dengan ada atau tidak adanya hukum” (Djazuli dan Aen, 1997: 113).

Semua rukun qiyâs  di atas tampaknya telah terpenuhi oleh Imam Al-Syafi`i dalam menentukan hukuman pengganti (diyat ) bagi pembunuh khuntsâ dengan sengaja.

Ashalnya adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 178.

Cabangnya adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap khuntsâ.

Hukum asalnya adalah membayar diyat  100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak, atau 200 setel pakaian bagi pemilik pakaian, jika yang dibunuh itu adalah laki-laki Muslim yang merdika (Sabiq, 1990, X: 93). Sedangkan jika yang dibunuh itu adalah perempuan, maka diyat-nya adalah setengah dari diyat-nya laki-laki (Sabiq, 1990, X: 108).

Illatnya adalah kelamin atau fungsinya dalam membuang air seni. Jika khuntsâ musykîl  itu memiliki dua kelamin (laki-laki dan perempuan) dan ternyata yang dominan adalah kelamin laki-lakinya, maka yang demikian disamakan kepada laki-laki dan sebaliknya. Tapi, apabila kedua kelaminnya itu sama-sama besarnya, dilihat mana yang paling befungsi dalam membuang air seni. Jika yang dominan fungsinya adalah kelamin laki-lakinya maka dia disamakan kepada laki-laki dan sebaliknya.

Metode istinbâth hukum yang digunakan oleh Imam Al-Syafi`i yaitu qiyâs dalam menetapkan hukuman pengganti bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ  telah memenuhi rukunnya. Dengan demikian dapat diterima. Akan tetapi, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yang penulis kurang setujui adalah hukum asalnya, mengapa jika yang terbunuh itu diyat-nya setengah dari diyat-nya laki-laki.

 

D. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis akhirnya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman bagi pelaku pembunuhan terhadap waria atau khuntsâ musykîl dengan sengaja menurut Imam Al-Syafi`i adalah qishâsh. Jika para wali menuntut tebusan (diyat), menurut dia, maka diyat-nya bisa tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, jika khuntsâ-nya itu adalah khuntsâ musykîl, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya perempuan yaitu setengah diyat-nya laki-laki. Kemungkinan kedua, jika khuntsâ yang dibunuh itu jelas memiliki kelamin laki-laki, maka diyat-nya disamakan dengan laki-laki, yaitu 100 ekor unta bagi pemilik unta, 200 ekor sapi bagi pemilik sapi, 2000 ekor domba bagi pemilik domba, 1000 dinar bagi pemilik emas, 12.000 dirham bagi pemilik perak, atau 200 setel pakaian bagi pemilik pakaian. Kemungkinan ketiga, jika yang dibunuh itu adalah khuntsâ musykîl, namun setelah diteliti ternyata yang dominan adalah kelamin laki-lakinya, maka diyat-nya disamakan dengan diyat-nya laki-laki atau sebaliknya.

2. Dalil atau sumber hukum yang digunakan oleh Imam Al-Syafi`i dalam menentukan hukuman pengganti (diyat ) bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ adalah qiyâs. Ini dilakukan oleh Imam Al-Syafi`i karena ketentuan hukuman tentang masalah tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan Ijma` para Shahabat.

3. Dalam menentukan hukuman pengganti (diyat ) bagi pelaku pembunuhan terhadap khuntsâ, Imam Al-Syafi`i menggunakan qiyâs  sebagai metode istinbâth hukum. Dalam hal ini Imam Al-Syafi`i mengqiyâskan khuntsâ sebagai korban pembunuhan kepada laki-laki atau kepada perempuan bergantung kepada qarînah-qarînah atau tanda-tanda yang dominan yang ada pada korban pembunuhan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Abbas, Sirajudin (1972), Sejarah Keagungan Madzhab Syafi`i, Pustaka Tarbiyah, Jakarta.

 

Abdul Aziz, Zainuddin Ibn (t.t.), Fath al-Mu`in, Syirkah Al-Ma`arif wa al-Nayr, Bandung.

 

Al-Aini, Muhammad Mahmud bin Ahmad (1990), Al-Binayah fi Syarh al-Hidayah, Dar al-Fikr, Beirut.

 

Al-Bajuri, Ibn Qasim (t.t.), Al-Bajuri Ibn al-Qasim, Syirkah al-Nur, Asia, Indonesia.

 

Ali, Lukman dkk. (1995), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

 

Al-Jarjani, Ali bin Muhammad (t.t.), Al-Ta`rifat, Al-Hadamin, Jiddah.

 

Al-Nasa’i, Al-Hafizh Abi Abdurrahman bin Sa`id (t.t.), Sunan Al-Nasa’i al-Mujtaba,Jilid VIII, Syirkan Maktabah wa Mathba`ah Mushthafa al-Halabi, Mesir.

 

Al-Syafi`i, Muhammad bin Idris (t.t.), Al-Risâlah, Dar al-Fikr, Beirut.

 

Al-Syafi`i, Muhammad bin Idris (t.t.), Al-Umm, Jilid IX, Alih Bahasa Ismail Yakub, Victory Agencie, Kuala Lumpur.

 

Al-Syairazi, Al-Syaikh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Fairuzi ‘Abadi (t.t.), Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i, Dar al-Fikr, Beirut.

 

Anonimous (1993), Ensiklopedi Islam, Vol. II dan IV, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

 

Anshari, Abi Yahya Zakaria (t.t.), Fath al-Wahhab, Dar al-Ihya, Indonesia.

 

Arifin, Tajul (1999), “The Application of Shari’ah Law in Muslim Countries” dalam Cik Hasan Bisri (ed.) Islamic Law in Muslim Countries. Research Center State Institute for Islamic Studies Sunan Gunung Djati, Bandung: 85-104.

 

Audah Abdul Qadir (t.t.), Al-Tasyri` al-Jina`i al-Islami, Jilid II, Mu’assasah Al-Risâlah, Beirut.

 

Cholil, Munawar (1992), Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab, Bulan Bintang, Jakarta.

 

Djazuli, A. (1993), Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar, Orba Shakti, Bandung.

 

Djazuli, A. (1997), Fiqh Jinayah, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

 

Djazuli, A. dan I. Nurol Aen (1997), Ushul Fiqh, Gilang Aditya Press, Tanjungsari.

 

Echols, John M. dan Hassan Shadily (1990), Kamus Indonesia Inggris, Gramedia, Jakarta.

 

Hassan, A. (1994), Terjemah Bulughul Maram, Jilid II, Diponegoro, Bandung.

 

Idris, Ahmad (1969), Fiqh al-Syafi`i, Wijaya, Jakarta.

 

Marzuki (1982), Metodologi Riset, BP. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

 

Nasution dan Thomas (1977), Buku Penuntun Membuat desertasi, Thesis, Skripsi, Report, Paper, CV. Jemmars, Bandung.

 

Rusyd, Ibn (1990), Bidayah Al-Mujtahid, Jilid III, Alih bahasa M.A. Abd. al-Rahmanm dkk., Al-Syifa, Semarang.

 

Sabiq, Sayyid (1990), Fikih Sunnah, Jilid X, Alih Bahasa A. Ali, Al-Ma`arif, Bandung.

 

Soenarjo dkk., (1990), Al-Qur’an dan Terjemahnya, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Al-Qur’an, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

 

Surakhmad, Winarno (1994), Pengantar Penelitian Ilmiah, Tarsito, Bandung.

 

Thalib (t.t.), ‘I`anah al-Thalibin, Usaha Keluarga, Semarang.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s