Konsepsi Hukum Islam tentang zina dan Eksistensinya dalam Rancangan KUHP

A. LATAR BELAKANG

Di Indonesia dewasa ini sedang berlangsung usaha untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh.

Pada masa lalu, apabila berfikir mengenai alasan pembaharuan hukum pidana maka yang terfikirkan adalah hanya berkisar pada alasan politis bahwa hal ini merupakan kebanggaan nasional bagi bangsa kita karena telah memiliki KUHP nasional sendiri, alasan sosiologis yakni alasan yang merupakan tuntutan dari masyarakat untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional dan alasan praktis yakni mengenai adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia. Namun dari kajiaan yang koprehensif terdapat pula alasan-alasan lain yang tidak kalah pentingnya yakni alasan adaptif bahwa KUHP Nasional dimasa-masa mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab

Atas dasar alasan-alasan tersebut, maka pembaharuan hukum itu merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar lagi

Salah satu implikasi dari pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah bahwa perumusan ketentuan dalam KUHP itu merupakan produk kesadaran hukum masyarakat Indonesia sendiri atau paling tidak perumusannya mendekati kesadaran hukum masyarakat, artinya perumusan hukum baru itu jangan sampai semata-mata merupakan produk kesadaran hukum barat sebagaimana tampil dalam kenyataan KUHP yang saat ini masih berlaku yang merupakan warisan penjajah Belanda.

Dalam kenyataannya saat ini telah berkembang berbagai sitem hukum pada saat yang bersamaan, dimana kehidupan hukum di negara kita ini merupakan gabungan dari berbagai macam system hukum tersebut baik yang berasal dari Hukum Adat, maupun Hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Maka mau tidak mau usaha pada pembaharuan KUHP mendatang haruslah dilengkapi dengan kegiatan studi dari berbagai sumber tersebut, artinya bahwa pembaharuan ketentuan khususnya mengenai bentuk pidana sumber perumusannya diambil dari sumber kehidupan hukum di Indonesia seperti hukum adat, hukum Islam maupun hukum barat serta sumber lainnya sehingga segala ketentuan mengenai bentuk maupun jenis tindak pidana harus mempertimbangkan sumber-sumber tersebut.

Atas dasar pendangan tersebut dilaksanakan perubahan dan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang ada didalam KUHP, salah satunya adalah terhadap pasal 284 mengenai tindak pidana zina.

Konsep perbuatan zina didalam pasal 284 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan zina adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, yang mana salah satu atau keduanya telah menikah. Sebagaimana diketahui bahwa dasar pembuatan KUHP (Wvs) terdahulu adalah berorientasi pada pandangan barat yang Individualistik-liberalistik dan menjunjung tinggi hak-hak kebebasan individu ( termasuk dibidang hubungan seksual / moral), pandangan barat berpendapat bahwa sepanjang hubungan seksual tersebut dilakukan dengan bebas dan tanpa paksaan maka hal demikian masih dipandang wajar dan tidak tercela.

Dalam perkembangannya, didalam Konsep KUHP telah merumuskan mengenai tindak pidana perzinahan yaitu dalam pasal 484 sampai 488 .Di dalamnya disebutkan bahwa tindak pidana perzinahan ini tidak lagi mensyaratkan bahwa pria atau wanita yang melakukan perbuatan zinah sudah terikat dalam perkawinan tetapi jika perseubuhan dilakukan oleh pria dan wanita diluar perkawinan atas dasar suka sama suka maka sudah dapat dikatakan sebagai Tindak pidana Zina

Atas dasar pandangan yang telah diuraikan, maka penulis akan berusaha mengkaji dan menganalisa mengenai : “Konsepsi Hukum Islam tentang zina dan Eksistensinya dalam Rancangan KUHP”

B. RUMUSAN MASALAHAN

Mendasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka akan diangkat beberapa masalah sebagai berikut:

  1. Bagaimanakah Konsepsi Hukum Islam mengenai masalah Zina ?
  2. Bagaimanakah Eksitensi Nilai-nilai Hukum Islam Tentang zina dalam KUHP mendatang?
  3. Bagaimakah penjabaran Hukum Islam Dalam Rancangan KUHP mendatang terkait dengan Tindak Pidana zina?

KERANGKA TEORI

1. Pendekatan dan Metode Kriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri, yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesiayaitu artinya bahwa pembaharuan hukum pidana harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan kabijakan yang melatarbelakanginya.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya dapat ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (Value Oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (Policy Oriented approach).

Policy Oriented approach atau pendekatan yang berorientasi pada kebijkan ini dilakukan dalam pembaharuan hukum pidana karena pada hakikatnya hal ini hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum, politik kriminal, dan politik penegakan hukum)

Pendekatan kebijakan lebih bersifat rasional . seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa “dalam melaksanakan politik, orang akan mengadakan penilaian dan melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi “. Artinya bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar, dalam menanggulangi kejahatan dengan memperhitungkan semua faktor-faktor yang mendukung bekerjanya hukum pidana tersebut dalam kenyataannya,

Berdasarkan pandangan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa dalam disiplin hukum pidana bukan hanya bersifat pragmatis dan rasional, tetapi juga merupakan suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (Not only pragmatic but also value based and value oriented) .

Value Oriented approach pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai- nilai sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural yang melandasi dan memberikan isi terhadap muatan normatif dan subtantif hukum pidana yang dicita-citakan

Kriminalisasi suatu perbuatan adalah wajar begitu pula sebaliknya terhadap dekriminalisasi, dan Ukuran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam proses pembentukan hukum, khususnya hukum pidana

Sehubungan dengan hal tersebut beberapa pakar hukum mengemukakan beberapa pendapat mereka mengenai pentingnya suatu pendekatan nilai dalam kebijakan hukum pidana, Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya , bahwa :

“ Keharusan rasionalitas itu bukanlah berarti bahwa pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan, karena syarat rasional adalah syarat moral, jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya dirumuskan. Didalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan yang rasional itu “

Mc. Grath W.T, berpendapat :

“ Rational consideration must be partnered by moral considerations in criminal justice”

Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan sama sekali dari masalah nilai, karena seperti yang dikemukakan oleh Cristiansen, bahwa “ The Conception of problem crime and punishment is an essential part of culture af any society “, begitu pula menurut W. Clifford bahwa “ The very foundation of any criminal justice system consists of the philoshophy behind a given country”

Selain dari pada itu, mengenai pendekatan yang berorientasi pada nilai ini, terdapat beberapa rujukan yang dihasilkan melalui beberapa seminar hukum dan symposium nasional, yang didalamnya menjelaskan bahwa hukum adat dan hukum agama sebagai nilai-nilai yang hidup dalam msyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum dalam menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan, yang diantaranya:

a) Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional Ke-1 Tahun 1963

b) Seminar Hukum Nasional IV/1979

2. Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Hukum islam memiliki dua dimensi yang terkandung yaitu dimensi abstrak dan konkret. Wujud dari dimensi abstrak adalah segala perintah dan larangan allah serta rasulnya dan dimensi konkret wujudnya adalah tingkah laku manusia. Bukan hanya itu saja di dalam hukum islam juga kaya akan substansi yang berinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam berbagai pranata social dikehidupan masyarakat islam dan masyarakat indonesia oleh karena itu hukum islam kini menjadi hukum yang hidup dan berkembang dan berlaku serta dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia disamping undang-undang tertulis

Dalam perkembangan dan pengkajian hukum islam di Indonesia, terdapat beberapa teori yang menjadi landasana berlakunya hukum islam di Indonesia. Adapun teori-teori tersebut diantaranya adalah:

a. Teori ajaran islam tentang hukum islam

Dari teori ini tersirat bahwa islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berhukum pada hukum islam seperti yang disebutkan dalam firman allah (1:5 ) yang didalamnya menggambarkan permohonan bagi orang islam untuk berjalan dijalan yang lurus termasuk dibidang hukum.

b. Teori penerimaan authoritas hukum

Teori ini telah disepakati oleh seluruh imam dalam mazhab hukum islam dimana didalamnya menegaskan bahwa siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai orang islam/muslim dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat maka ia akan terikat dan patuh serta taat kepada hukum dan ajaran islam. artinya Secara sosiologis , orang-orang yang sudah beragama islam menerima outoritas hukum islam yaitu taat kepada hukum islam.

c. Teori Receptie In Complexiu/ penerimaan hukum islam sepenuhnya

Teori ini dikemukakan oleh prof. Mr.Loedewijk Willm Cristian Van Den Berg (1845-1927), yang menyatakan bahwa bagi orang islam sepenuhnya berllaku penuh hukum islam karena ia telah memeluk agama islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Teori ini muncul pada tanggal 25 mei 1876 yang oleh belanda dituangkan dalam bentuk peraturan Resolutie der Indische Regeering yang pada tahun 1885nya oleh belanda kembali diberikan dasar hukumnya dalam Regering Regelement

d. Teori Receptie / penerimaan hukum islam oleh hukum adat

Teori ini mengandung pengertian bahwa hukum islam berlaku apabila diterima dan dikehendaki oleh hukum adat . dengan kata lain teori ini menegaskan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat dan hukum islam berlaku jika telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat

Teori ini dikemukakan oleh Prof.Cristian Snouck Hurgronye yang kemudian dikembangkan oleh Van vollen hoven dan Teer Har.

e. Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie a Contrario secara harfiah merupakan lawan dari teori Receptie dimana Menurut teori Receptie a Contrario bahwa hukum adat berlaku bagi setiap orang islam bila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam. Teori ini dipopulerkan oleh Prof hazairin yang kemudian dikembangkan lagi oleh Sayuti Thalib

Dari penjelasan di atas maka jelaslah terlihat mengenai sejarah dan dasar teori berlakunya hukum islam di Indonesia yang sampai saat ini keberadaan hukum islam itu sendiri masih tetap diakui sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia dan hukum islam secara positif efrecthelijk maupun kenyataan social merupakan salah satu system hukum yang berlaku dan diakui di Indonesia disamping hukum adat .

Terkait dengan berlakunya hukum islam di Indonesia secara formall apabila kita cermati dalam perundang-undangan di Indonesia , terdapat 3 pilar UU bagi berlakunya hukum islam di Indonesia yaitu :

(a) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok kekuasaan kehakiman

(b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(c) UU No.7 tahun 1989 Tentang Pengadilan agama

Pada era reformasi ini pula terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang didalamnya mengakui adanya hukum islam di Indonesia, dimana kebijkan tersebut dapat terlihat dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 yang menyatakan :

“Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi”.

Maka dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa hukum islam merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia dan dalam perkembangan hukum nasional terlihat dengan jelas bahwa hukum islam memiliki andil yang besar dalam mewujudkan hukum nasional

3. Tujuan Hukum Islam

Jika kita pelajari secara seksama ketetapan allah dan ketentuan rosullalh yang terdapat dalam al-quran dan hadist, maka dari situ kita akan mengetahui pula mengenai tujuan dari hukum islam itu sendiri . secara umum tujuan hukum islam adalah untuk memberikan kebahagiaan hidup manusia didunia dan diakherat kelak dengan jalam mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah yang muhdarat. Dengan kata lain hukum islam bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individual maupun sosial

Para ahli Ushul Fiqh membagi tujuan dari hukum islam menjadi 3 bagian yaitu :

1. Untuk memelihara hal- hal yang bersifat Ndaruriyat (Esessial dan Aksistensial) bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang bersifat Ndaruriyat (Esessial dan Aksistensial) Menurut Abu ishaq attsatibi yaitu

– Memelihara agama,

– Memelihara jiwa,

– Memelihara akal,

– Memelihara keturunan

– dan Memelihara harta

yang mana kelima tujuan tersebut disebut dengan Al-mukhasidu alkhamsah atau al maqasid.

Dari tujuan-tujuan tersebut dapat terlihat bahwa terdapat kepentingan manusia yang bersifat primer yang dipelihara oleh hukum islam yaitu kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan dan kepentingan harta

2. Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat Hajjiyat yaitu hal yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkan kesulitan dalam hidup dan kehidupan

3. Untuk mewujudkan kebutuhan hidup manusia yang bersifat Tahsiniyyah yaitu kebutuhan hidup yang berkaitan dengan keindahan, kewajaran, dan keselarasan hidup manusia dalam masyarakat.

4. Pengertian Zina dalam KUHP Positif

Kebanyakan orang mengatakan bahwa kata “Zina” dalam pasal tersebut diatas merupakan padanan dari kata “Overspel” ( Bahasa Belanda). Secara sosiologis kata zina, di Indonesia mengandung suatu pengertian yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang keduanya tidak terikat perkawinan yang syah

Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrest Hooge Raad 5 februari 1921 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani

Dalam KUHP positif, zina disebut “Adultery”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata zina dinyatakan sebagai berikut :

a)“ Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan (pernikahan) “

b) “Perbuatan bersenggama antara seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya”

KUHP merumuskan tindak pidana zina dalam pasal 284 yang didalamnya menyebutkan bahwa seorang laki-laki ataupun perempuan untuk dapat dikatakan telah melakukan kejahatan zina apabila satu satu pihak atau keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang syah. Dengan demikian jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya masih bujang maka bukanlah termasuk kejahatan dalam pasal 284 KUHP (bukan merupakan Kejahatan yuridis).

Perzinahan ini merupakan delik aduan absolut karenanya jika tidak ada pengaduan dari suami atau istri serta fihak yang merasa dirugikan maka perbuatan ini tidak dapat dituntut. Dalam pasal inipun disyaratkan bahwa kedua pelaku baik laki-laki maupun wanita adalah mereka yang tunduk pada pasal 27 BW, yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang wanita dan seorang wanita dengan seorang laki-laki ( asas monogami)

PEMBAHASAN

A. Konsepsi Hukum Islam Tentang Zina

1. Pengertian Zina Menurut Hukum Islam

Islam memandang zina sebagai perbuatan keji dan merupakan salah satu dosa besar yang dalam sebuah hadist disebutkan bahwa zina merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dosanya paling besar setelah syirik dan membunuh, hadist lain juga menyebutkan bahwa zina akan membuka segala peluang terhadap perbuatan maksiat lainnya seperti pembunuhan, perselisihan dan lain sebagainya,selain itu perbuatan zina juga dapat menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar ,meruntuhkan nama baik dan kekayaan,serta akan dapat menyebarluaskan sejumlah penyakit baik jasmani dan rohani . Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada setiap ummatnya untuk menjauhi segala hal yang mendekati pada perbuatan zina.

Dalam surat Al-Isro’ ayat 32 yang menyebutkan agar manusia menjauhi zinah, karena zina itu merupakan suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk, artinya bahwa segala bentuk apapun dan cara yang bagaimanapun , besar atau kecil asalkan dapat mendekatkan manusia kepada perbuatan zina, dilarang oleh Islam, karena pada hakikatnya terdapat beberapa dampak negatif yang akan timbul dari adanya zina, diantaranya :

• Zina dapat merusak tatanan kehidupan

• Zina dapat menumbuh suburkan pelacuran dan prostitusi dan menyebabkan penyebaran penyakit kotor seperti HIV/AIDS

Terkait dengan pengertian zina, dalam beberapa kitab banyak para ulama’ islam yang telah mendefinisikannya, misalnya definisi yang telah dikemukakan oleh Idris Ahmad mengatakan bahwa zina artinya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan diluar perkawinan atau persetubuhan yang dilakukan tidak dengan nikah yang syah. Zina baru dikatakan sebagai zina apabila ia seseorang memasukkan kemaluan atau kadarnya kedalam kemaluan perempuan

Neng Djubaedah yang mengartikan bahwa sesungguhnya zina menurut hukum islam adalah persetubuhan yang di akukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan yang syah baik atas dasar suka sama suka maupun atas dasar paksaan salah satu pihak

Ulama-ulama imam Hanafi merumuskan bahwa zina diartikan sebagai persetubuhan yaitu melenyapkan kepala kemaluan laki-laki atau lebih dari seorang yang mukallaf kedalam kemaluan perempuan, yang dilakukan tidak oleh karena Subhat, ibnu Rusd menambahakan bahwa zina tersebut dilakukan diluar perkawinan yang syah

Haliman berpendapat bahwa “dikecualikan persetubuhan orang yang dipaksa oleh karenanya tidak atas kehendak sendiri, karena paksaan mengecualikan hukuman had” begitu pula pendapat yang dikemukakan oleh AnNawawi mensyaratkan adanya sahwat artinya bahwa terhadap pelakunya terdapat adanya kemauan bukan paksaan.

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu daud , dikatakan bahwasanya, Abu Hurairah berkata: “telah datang Aslami kepada Nabi s.a.w., dan ia menyaksikan bagi dirinya sendiri bahwa ia telah mengenai seorang perempuan yang haram, empat kali, dan terhadap setiap pengakuannnya nabi berpaling, dan beliau menerimanya pada kali yang kelimanya, dan Beliau berkata : Apakah anda bergurau dengan dia ? ia berkata: Ya, seehingga lenyap kepunyaan anda kedalam kepunyaannya? Ia berkata:Ya, Berkata Beliau: sebagaimana lenyapnya batang Celak (mirwad) kedalam tabung celak atau seperti timba kedalam telaga, Berkata: Ya, Apakah anda tahu apakah zina itu?, Berkata ia:Ya, saya telah mendatanginya secara haram , berkata Beliau: dan apakah kehendak anda dengan perkataan ini? Berkata ia: Saya ingin agar anda membersihkan saya, maka beliau memerintahkannya dan iapun dirajam”

Dari hadist tersebut juga tampak mengenai pengertian dari zina yang mana zina diartikan sebagai persetubuhan yaitu dengan memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan tanpa keraguan yang mana persetubuhan tersebut dilakukan oleh kedua pihak karena adanya kehendak dari keduanya.

Dari uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa zina menurut pandangan hukum islam adalah hubungan sekual yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang syah atas dasar suka sama suka dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan(syubhat) untuk mencapai kenikmatan tertentu .

Dari beberapa pengertian zina yang telah disebutkan diatas dapat terlihat bahwa sesungguhnya dalam pengertian zina paling tidak harus mencakup sedikitnya 3 unsur pokok diantaranya :

1) Al-Amil artinya seseorang yang melakukan perbuatan zina baik laki-laki maupun perempuan, jadi Al-amil ini terkait dengan pelakunya. Mengenai Al-amil ini sendiri harus memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat di katakan sebagai Al-amil dalam perbuatan zina sehingga perbuatan zina tersebut dapat dijatuhi hukuman had, persyaratan tersebut adalah :

• Al-amil harus merupakan seseorang yang dalam keadaan telah dewasa,

• Al-amil harus dalam keadaan sadar dan berakal sehat

• Al-amil tidak dalam keadaan terpaksa atau mau sama mau

• Al-amil harus tidak dalam kebodohannya

2) Al-ma’mul alaih yaitu alat vital yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan zina yakni penis laki-laki dan vagina perempuan. Maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina apabila seorang laki-laki hanya memasukkan jari jari tangannya ke dalam lubang vagina perempuan juga tidaklah dikatakan sebagai zina jika laki-laki memasukkan batang penisnya kedalam mulut perempuan.

3) Tidak dalam perkawinan yang syah. Artinya mereka yang melakukan zina tersebut bukanlah pasangan suami istri hukum islam perkawinan baru dianggap syah manakala segala syarat dan rukun dari perkawinan telah terpenuhi.

2. Dasar Hukum

Alqur’an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, didalamnya telah menyebutkan beberapa ayat yang menegaskan mengenai adanya larangan zina beserta sanksinya, dimana ayat-ayat alquran tersebut adalah sebagai dasar dan landasan hukum dari adanya larangan zina , beberapa ayat tersebut diantaranya:

Dalam surat Al-isro’ ayat 32 , yang berbunyi:

“Walaa Taqrobuzzinaa innahuu kaana faa khisataa wasaa-a sabiila”

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”( QS Alisraa’ :32)

Surat Al-israa 32 tersebut mengambarkan betapa pentingnya manusia untuk menjauhi segala perbuatan yang mendekati pada perbuatan zina karena akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sangatlah mengerikan, seperti terjadinya perselisihan, pembunuhan, meruntuhkan nama baik seseorang dan juga dapat menyebarluaskan sejumlah penyakit . dan dalam sebuah hadist Rasullallah menyebutkan bahwa :

Artinya: “ Tidak ada suatu dosa setelah sirik yang lebih besar dari pada seorang lelaki yang meletakkan sperma didalam rahim wanita yang tidak halal baginya”

Sebagai upaya represif dalam menanggulangi terjadinya perbuatan zina, islam juga menetap kan hukuman dan sanksi kepada pelakunya yang disebutkan dalam surat Annur Ayat 2 disebutkan bahwa:

“ Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah keduanya masing-masing seratus kali dera, janganlah sayang kepada keduanya yang akan menjadi penghalang dalam menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah hukuman itu disaksikan oleh orang-orang yang beriman”

Didalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa :

“Zina itu mengharuskan untuk dihukum Had bagi yang melakukannya serta mengetahui tentang diharamkannya perbuatan itu dengan memasukkan penis atau kira-kiranya kedalam lobang vagina yang diharamkan”

Di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud di uraikan bahwa, Jabir bin abdillah Ra Berkata: “Ada seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, lalu Rosullallah SAW memerintahkan supaya terhadap lelaki tersebut ditegakkan had dengan didera, kemudian Rosullallah dikhabari bahwa orang tersebut adalah mukhson, maka rosul memerintahkan supaya dia dirajam”.

Dalam beberapa ayat dan hadist tersebut terlihat bahwa terdapat dua macam bentuk zina yaitu zina mukhson dan ghairu mukhsan, yang pada kedua bentuk zina tersebut memiliki sanksi yang berbeda pula.

3. Macam/ Bentuk Zina menurut Hukum Islam

Menurut hukum islam terdapat dua Macam/Bentuk Perbuatan Zina yaitu:

a) Zina Muhson , dengan hukuman rajam . untuk dapat dikatakan sebagai pezina mukhson maka pelakunya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

• Pelaku zina telah dewasa

• Pezina adalah mukallaf yakni orang yang berakal sehat/waras

• Pezina termasuk orang yang merdeka

• Pezina pernah melakukan/menjalani persetubuhan dalam pernikahan yang syah, artinya pezina tersebut pernah beristri atau bersuani menurut perkawinan

b) Zina Ghoiru Muhson , yaitu perzinahan yang pelakunya tidak mencukupi persyaratan ihson yakni pelakunya belum pernah melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang syah. Artinya para pelaku belum pernah menikah.

Selain kedua bentuk/ macam zina tersebut diatas, banyak ahli-ahli fiqih yang juga menyebutkan beberapa perbuatan yang juga dikategorikan sebagai perbuatan zina yaitu:

a) Ittiyan Albahimah yaitu hubungan sekual dengan binatang.

Menurut pandangan Hukum Pidana Islam , hubungan seksual antara manusia dengan binatang merupakan suatu perbuatan yang memiliki sanksi yang amat berat yaitu hukuman bunuh bagi pelakunya , dan ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan ini dapat dijatuhi hukuman had seperti terhadap pelaku zina, meskipun ada yang menafsirkan bahwa perbuatan ini dijatuhi hukuman ta,zier

Di tinjau dari hukum islam , hubungan seksual antara manusia dengan binatang bukanlah merupakan penganiayaan terhadap binatang , tetapi termasuk dalam tindak pidana berat yang serupa dengan tindak pidana perzinahan. Adapun sanksinya telah di tentukan langsung dalam sunnah Rosulallah pada abad ke-6 / ke7 Masehi baik bagi sipelaku maupun terhadap binatang itu sendiri karena hewan yang telah di setubuhi orang akan merusak ekosistem, seperti halnya yang telah di gambarkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh ahmad abu daud dan tarmidzi bahwa rasulallah bersabda “Barang siapa menyetubuhi binatang , maka bunuhlah dia dan bunuhlah pula binatangnya.”

b) Ittiyan almayyitah ( berzina dengan mayat ) yaitu Hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang amsih hidup terhadap seorang yang sudah meninggal . menurut Ulama mazhab Syafii, maliki dan hambali perbuatan ini dap[at dikatakan sebagai perbuatan zina , namun menurut Haliman bahwa hukuman yang dijatuhi terhadap pelakunya adalah hukuman ta’zier bukan had. Namun menurut Ulama imam maliki yang dikutip oleh Syarbini Khatib bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan oreng yang sudah meninggal dijatuhi hukuman had.

Ittiyan albahimah dan Ittiyan Almayyitah menurut penulis tidaklah dapat dikatakan sebagai perbuatan zina karena kedua perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perbuatan zina yaitu memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, sedangkan yang terjadi dalam perbuatan ini pelakunya adalah manusia dan binatang serta manusia dengan mayat.

Pada ittiyan albahimah terlihat jelas bahwa pelakunya adalah manusia dan binatang tetapi pada ittiyan almayyitah terlihat bahwa telah terjadi zina dengan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan tetapi perbuatan ini tetap tidak dapat dikatakan sebagai zina karena dalam salah satu syarat zina disebutkan bahwa bahwa alma’mul ilaih / alat kelamin harus merupakan kepunyaan orang yang masih hidup , bukan pula kepunyaan binatang, Karena vagina kepunyaan mayat dan binatang tidak diingini menurut tabiat manusia, demikian yang disebutkan oleh asyhari Abd gofar dalam bukunya . Pendapat tersebut juga menguatakan pendapat penulis bahwa memang tidaklah tepat jika kedua perbuatan tersebut dikategorikan sebagai zina karena tidak memenuhi syarat dan rukun zina yang ada.

c) Homo seksual / Liwat

Terhadap pelaku homo menurut beberap ulama fiqih mengatakan bahwa keduanya dihukum dengan hukuman Rajam sebagaimana yang disebutkan dalam Surat al ankabut ayat 29 yang artinya: Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun* dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.”

mengenai hal ini memang masih terdapat perselisihan pendapat antara ulama-ulama fiqih, sebagian masih ada yang berpendapat bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan zina, namun ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa perbuatan ini merupakan suatu bentuk pelanggaran seks atau seks yang menyimpang, sehingga pemberian hukumannya juga berbeda dengan pelaku zina.

Menurut imam Abu hanifah bahwa homoseks itu tidak termasuk dalam perbuatan zina karenanya tidak ada hukuman had baginya kecuali ta’zier. Menurut Imam maliki bahwa hukuman had terhadap pelaku homoseks dapat diberikan kepada sipelanggar yang sudah menikah ataupun belum menikah, berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh abu Hurairah, yang artinya :” barang siapa diantara kamu menemukan seseorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth /yaitu Homoseks, maka bunuhlah dia yang diatas maupun yang dibawah” dan dalam riwayat lain juga dikatakan :” Bunuhlah sipelaku dan yang melayaninya”

d) Lesbian/ Musahaqah

Selain laki-laki bersetubuh dengan laki-laki juga ada persetubuhan yang dilakukan antara sesama perempuan yang disebut dengan lesbian atau musahaqah, yang hukumannnya wajib dihukum had, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa yang berbunyi: “ Bila Wanita menyetubuhi wanita maka keduanya juga berzina” (HR AlBaihaqi dalam Syu’abil Iman)

Hadist lain yang diriwayatkan oleh Watsilah RA dikatakan bahwa rasullalah bersabda bahwa “Musahaqah diantara para wanita adalah zina diantara mereka”

Menurut penulis, lesbian atau musahaqah tidaklah dapat disebut sebagai perbuatan zina karena perbuatan ini tidak memenuhi syarat-syarat zina. Disebutkan sebelumnya bahwa syarat zina adalah : pertama , Alamil yaitu pelakunya adalah seorang laki-laki dan perempuan , kedua, Alma’mul alaih yaitu alat vital yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan zina yakni penis laki-laki dan vagina perempuan.sedangkan dalam bentuk ini hanyalah terdapat satu alat vital perempuan, sehingga perbuatan ini tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina, tetapi perbuatan ini merupakan salah satu bentuk penyaluran sekss yang tidak normal/ seks menyimpang, yang bertentangan dengan fitrah manusia. Demikian pula yang dikatakan oleh sjarbini Chatibi yang mengatakan bahwa tidak ada perzinahan antara perempuan dengan perempuan karenanya tidak ada yang dimasukkan.

e) Berzina dengan mahramnya / Zina maharim

Mahran yaitu orang-orang yang haram dinikahi, dimana antara saudara mahram seharusnya saling menghormati untuk itu jika terjadi zina dengan sesama mahramnya, maka seseorang telah berani melanggar kehormatan sesama mahram

Berzina dengan mahramnya ini disebut juga dengan incest. Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi , yang didalam firman Allah surat Annisa’ ayat 22-24 diuraikan siapa-siapa saja orang yang haram dinikahi, yang artinya

“ Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu , kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburukburuk jalan yang ditempuh . dan diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan , saudara-saudara bapakmu yang perempuan (paman), saudara ibumu yang perempuan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki/ keponakan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan , ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu/mertua, anak-anak istrimu dalam pemeliharanmu/anak tiri dari istri yang telah kamu campuri tetapi jika belum kamu campuri dan kemudian akan kamu ceraikan maka tidak berdosa jika kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu/menantu, dan menghimpun dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang”

Dari bunyi ayat diatas terlihat bahwa didalam Hukum Islam terdapat tiga macam golongan orang-orang yang haram dikawini artinya bahwa ketiga golongan tersebut juga haram untuk disetubuhi, golongan tersebut diantaranya:

– Keluarga sedarah seperti ibu/ayah, saudara perempuan/laki-laki, anak perempuan , paman/ Bibi, keponakan

– Keluarga mushoharoh/ semenda seperti Manantu, Mertua, anak tiri, adik ipar

– Keluarga sesusuan

Dari ketiga golongan tersebut, disebut dengan incest bila melakukan persetubuhan dengan anggota keluarga sedarah, menurut hukum islam keluarga sedarah yang haram dinikahi adalah sampai derajat kedua

4. Pembuktian Zina Dalam Hukum Islam

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina tidak dapat dijatuhkan jika terdapat subhat atau kesamaran, oleh karena itu penyelidikan dan pemeriksaan terhadap perkara zina harus dilakukan secara cermat dengan disertai kesaksian yang kuat dan alat-alat bukti yang akurat, maka dari itu didalam hukum islam terdapat dua cara untuk membuktikan terjadinya zina: :

• Dengan Iqrar atau pengakuan dari pezina

Menurut Drs.Fathur Rahman mengatakan bahwa iqrar adalah pernyataan seseorang baik berupa ucapan , lisan maupun lain sebagainya dimana orang lain mempuyai hak atas sesuatu yang berada dalam dirinya atas suatu pernyataan bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan pidana/delik. Dalam Firman Allah Surat AlImran ayat 81 berbunyi:

“ Apakah Kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab “Kami mengakui” (Q.S.Al-Imran 81)

Pembuktian dengan Iqrar ini dapat dibenarkan dengan berdasarkan dalil baik dari Alqur’an, hadist, maupun ijma’ para ulama.namun para ulama telah sepakat bahwa untuk menetapkan adaya iqrar sebagai alat pembuktian ,maka harus dipenuhi dua syarat yaitu:

– Iqrar harus benar, artinya harus diyatakan oleh orang yang sehat pikirannya dan tidak dalam keadaan terpaksa

– Iqrar yang dilakukan secara lisan maupun tulisan tersebut harus dikemukakan secara tegas, jelas dan terinci.

Menurut Ulama-ulama imam maliki dan imam Syafi’I menyebutkan bahwa pengakuan memiliki dua syarat yaitu:

– harus diberikan dengan terang

– Pengakuan itu tidak menunjukkan kedustaan

• Adanya Kesaksian dari empat orang saksi

Jumlah kesaksian yang berjumlah empat orangmerupakan jumlah minimal dalam memberikan kesaksian dalam masalah yang berhubungan dengan zina, karena dalam kasus perzinahan ini menentukan mati hidupnya seseorang yang disangka melakukan zina, sehingga penjatuhan hukuman zina pada sipelaku harus dilakukan secara teliti dan benar. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat Annisa’ ayat 15 yang berbunyi “dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, datangkanlah empat orang saksi dari padamu”.(QS Annisa 15)

Dan didalam firman allah lain nya juga ditegaskan kembali mengenai kedudukan saksi dalam menentukan adanya suatu perbuatan zina, sebab selai zina menentukan hidup matinya seseorang karena hukumannya, zina juga terkait dengan kehormatan dan harga diri seseorang yang dituduh melakukan zina, untuk itu dalam surat Annur ayat 4 disebutkan bahwa:

“ mereka yang tidak mampu mendatangkan empat orang saksi atas seseorang yang dituduh berbuat zina, maka deralah dengan delapan puluh kali dera”

B. Eksistensi Hukum Islam dalam Rancangan KUHP

Gagasan pembaharuan hukum pidana nasional telah lama di canangkan termasuk di dalamnya adalah dengan melakukan pembaharuan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Usaha pembaharuan tersebut di lakukan atas fakta bahwa KUHP yang berlaku saat ini tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan pemikiran hukum dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks , dan salah satu implikasi pertimbangan tersebut adalah bahwa perumusan KUHP mendatang harus merupakan produk kesadaran yang lekat dengan masyarakat Indonesia, oleh karenanya yang menjadi pertanyaan terkait dengan hal ini adalah mengenai sumber yang harus digali dalam perumusan ketentuan yang ada didalam KUHP mendatang.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu kajian alternatif yang dirasakan cukup mendesak terkait dengan ide pembaharuan yang dilakukan dewasa ini adalah kajian terhadap sumber hukum yang diharapkan lebih dekat dengan karakteristik masyarakat indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistik yaitu sumber hukum yang berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat salah satunya adalah Hukum Islam

Dari pertimbangan di atas, maka terdapat beberapa langkah strategis yang harus ditempuh dalam memposisikan hukum islam dalam konteks politik hukum dan perundang-undangan sehingga akan membawa kemaslahatan dan menjamin keutuhan serta integrasi bangsa salah satunya adalah dengan melakukan reinterprestasi ajaran islam yang meliputi interpresatsi formalitas dan sosiologis sehingga mampu mengakomodasikan kemajemukan yang ada.

Secara empiris , Hukum Islam paling tidak mempunyai pengaruh dalam praktek hukum dan dalam pemikiran hukum masyarakat, yang tingkat keberlakuan dan pengaruhnya terlihat dari gambaran empiris mengenai sejauh mana hukum pidana Islam berlaku sehingga hukum islam tetap relevan untuk dijadikan sebagai salah satu sumber dalam melakukan pembaharuan Hukum Pidana Nasional

Secara teoritis terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan melalui beberapa seminar hukum dan symposium nasional, yang dijadikan sebagai dasar pemikiran bahwa hukum islam dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam perumusan Tindak pidana :

c) Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional Ke-1 Tahun 1963

– Resolusi butir IV :

“ Yang dipandang sebagai perbuatan jahat adalah perbuatan yang dirumuskan unsure-unsurnya dalam KUHP ini maupun dalam perundang-undangan lain. Hal ini tidak menutup pintu bagi larangan perbuatan menurut hukum adat yang hidup dan tidak menghambat pembentukan masyarakat yang dicita-citakan tadi dengan sansi adat yang masih dapat sesuai dengan martabat bangsa “

– Resolusi Butir VIII:

“ Unsur-unsur hukum agama dan hukum adat dijalinkan dalam KUHP”

d) Seminar Hukum Nasional IV/1979

Dalam laporan sub. B.II mengenai Sistem Hukum Nasional” dinyatakan bahwa :

– Sistem hukum nasional harus sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum rakyat Indonesia.

– .. Hukum Nsional sejauh mungkin diusahakan dalam bentuk tertulis. Disamping itu hukum tidak tertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional”

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka hukum islam diakui eksistensinya sebagai salah satu sumber dalam perumusan Tindak pidana di masa mendatang Salah satu implikasinya adalah dengan mengakomodir nilai-nilai hukum islam ke dalam KUHP Nasional Mendatang termasuk juga dalam perumusan Tindak pidana Zina yang dalam KUHP saat ini diatur dalam pasal 284.

Menurut beberapa ahli hukum islam seperti Ahmad Hanafi , Alie Yavie, Mohammad Tahir azhary, Malik Fadjar, Jimly assidqi, mengemukakan bahwa ketentuan-ketentuan Hukum pidana yang perlu disesuaikan dengan Hukum pidana islam salah satunya adalah ketentuan tentang zina.

Pada perkembangannya didalam KUHP mendatang, perumusan tindak pidana zina lebih disesuaikan dengan latar belakang sosiologis masyarakat indonesia yang religius dan komunalistik yaitu dengan mengadopsi dan mengakomodir Nilai-nilai hukum islam yang secara empiris keberlakuan hukum islam itu sendiri memiliki landasan sosioreligius yang kokoh , yang tergambar dalam kehidupan empiris masyarakat Indonesia, sehingga pengertian zina dalam KUHP mendatang substansinya telah dipengaruhi nilai-nilai hukum islam yang tidak lagi terbatas pada pelaku yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan yang syah

Masalah perluasan dan perkembangan yang terjadi dalam Tindak pidana zina, menurut hemat penulis haruslah ditinjau dari ruang lingkup yang lebih luas lagi baik dari sudut kebijakan hukum pidana (penal policy), juga tidak bisa dilepaskan pula dengan kebijakan kriminal dan kebijakan social. Penganalisaan masalah dengan pendekatan kebijakan tidak akan bisa dilepaskan dari pendekatan nilai (value oriented approach) .

Prof. Barda Nawawi dalam sebuah seminar menjelaskan bahwa penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana merupakan lingkup dari masalah kebijakan, dan masalah kebijakan juga akan terkait dengan banyak faktor dan pertimbangan serta alternatif yang harus dipilih, salah satunya adalah terkait dengan pandangan dan konsep nilai dari masyarakat tentang zina.

Pandangan dan konsep nilai dari masyarakat yang bersifat individualistik dan liberalistik tentunya berbeda dengan pandangan masyarakat indonesia yang lebih bersifat kekeluargaan , kolektivistik dan monodualistik, yang memandang masalah zina bukan semata-mata sebagai masalah privat dan kebebasan Individu tetapi berbicara masalah zina juga akan terkait dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat luas.

Pada perkembangannya perubahan dan perluasan terhadap tindak pidana zina dalam konsep, tampak dalam beberapa hal. Diantara perubahan tersebut adalah:

a. Perubahan yang terlihat dari konsep dan rumusan dari Tindak pidana zina, yang mana kita ketahui bahwa dalam KUHP yang kita gunakan saat ini pengertian zina masih sangat sempit yang mensyaratkan salah satu atau keduanya telah menikah sehigga jika pelaku masih belum meikah, atau dilakukan oleh duda dan janda, pasal 284 KUHP tidak dapat menjerat pelakunya.

Pada perkembangannya yang terjadi didalam KUHP mendatang pengertian zina tidak lagi mensyaratkan demikian, karena pengertian zina dalam KUHP mendatang pengertian zina telah didasarkan pada pandangan dan struktur masyarakat indonesia yang menjunjung tinggi norma-norma kepatutan yang berlaku, salah satunya adalah pandangan dan konsep Hukum Islam sehingga zina dalam konsep mendatang sudah diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang syah .

Dalam pengertian tersebut tampak bahwa pengertian zina dalam KUHP mendatang bukan hanya setara dengan pengertian Adultery tetapi juga memasukkan konsep Fornication dimana perumusan zina dalam KUHP mendatang telah mengakomodir konsep dan pandangan hukum islam tentang Tindak pidana zina yang tidak mempermasalahkan lagi apakah pelaku sudah terikat perkawinan atau tidak, asalkan dilakukan diluar perkawinan maka sudah dapat dikatakan sebagai zina

b. Macam dan bentuk perbuatan zina yang dalam konsep telah menambahkan beberapa pasal baru yang didalamnya menggambarkan macam dan bentuk perbuatan zina, diantaranya adalah:

– Zina yang dilakukan oleh perawan dan bujang

– Zina yang dilakukan oleh pelaku yang salah satunya telah terikat perkawinan

– Zina yang dilakukan dengan anak -anak

– Zina yang dilakukan dengan keluarga sedarah (Incest)

– Laki-laki dan perempuan yang hidup bersama seperti suami istri

Dari perubahan yang terjadi tampak terlihat keberadaan dari nilai-nilai hukum islam didalamnya karena didalamnya juga telah mengadopsi macam dan bentuk zina dalam Hukum Islam seperti zina Mhukson yang mensyaratkan bahwa pelakunya pernah melakukan persetubuhan dalam perkawinan yang syah , zina ghairu mukhson yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah, zina maharim yaitu persetubuhan dengan anggota keluarga.

c. Perubahan yang tampak dalam perumusan tindak pidana zina dimana zina dalam KUHP mendatang tidak lagi dirumuskan sebagai Tindak pidana Aduan yang Absolut dimana hanya istri/suaminya saja yang berhak melakukan penuntutan

Pada perkembangannya didalam KUHP mendatang tindak pidana zina telah dirumuskan sebagai Delik Aduan yang Relatif yang telah memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penuntutan dalam hal terjadinya zina artinya bahwa masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengaduan atas terjadinya tindak pidana zina

Menurut hukum islam juga disebutkan bahwa siapa saja dapat memberikan kesaksian atas terjadinya zina asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syariat islam, artinya bahwa siapapun orangnya dapat melakukan penuntutan atas terjadinya zina. Dari ketentuan inipun tampak bahwa nilai-nilai hukum islam telah diakomodir didalam KUHP Mendatang.

Di lihat dari pendekatan kebijakan , memang kepentingan individu dalam hal ini patut diperhitungkan, khususnya pihak suami/isrtri/ anak yang sedang tertimpa musibah akibat dari perbuatan zina yang dilakukan. Namun pertiimbangan tersebut haruslah dilakukan secara proposional , tidak berlebihan dan tidak terlalu didramatisasi sehingga patut dipertimbangkan bahwa pengaturan tindak pidana zina dijadikan sebagai delik aduan relatif, yang relatifnya bukan hanya digantungkan pada kepentingan individu tetapi juga di orientasikan pada kepentingan masyarakat artinya dalam perumusannya juga harus memperhatikan asas keseimbangan antara kepentinga indivudu dan dan kepentingan masyarakat

Muladi dalam seminar Hukum dan Kriminologi disemarang menyebutkan bahwa, perubahan dan perluasan terhadap perumusan perbuatan zina didalam Rancangan KUHP mendatang diantaranya didasarkan atas beberapa alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Terkait dengan Sifat dan hakekat tindak pidana perzinahan itu sendiri bagi yang terikat perkawinan , pada hakekatnya termasuk dalam salah satu tindak pidana kesusilaan yang erat hubungannya dengan nilai-nilai kesucian dari suatu perkawinan dan lembaga perkawinan yang dianut oleh warga masyarakat yang lebih bersifat kekeluargaan. Sehingga dengan alasan ini maka perbuatan zina tetap dipandang sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut dianggap mengingkari kesucian dari lembaga perkawinan dan perkawinan itu sendiri.

b. Bahwa dengan tetap menetapkan perbuatan zina sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP mendatang, merupakan usaha dalam mencapai tujuan pencegahan lewat hukum pidana yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana baik pencegahan yang bersifat khusus (special preventie) maupun umum (generatie prefentie). Maka dipandang dari sudut ini, sangat penting rasanya untuk menetapkan kebijakan bahwa perbuatan zina dengan berbagai bentuknya harus dipandang sebagai tindak pidana dalam konsep KUHP mendatang

c. Dengan menetapkan perbuatan zina dan segala bentuknya sebagai tindak pidana dalam Rancangan KUHP mendatang juga dapat mencegah tumbuh berkembangnya pelacuran yang dapat menjadi sumber penyakit kotor dan penyakit-penyakit lain yang membahayakan masyarakat.

d. Dengan memperluas konsep zina diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat baik dalam hal perkawinan maupun kewarisan artinya jika terjadi perkawinan terhadap anak hasil zina maka siapa yang berhak menjadi walinya jika yang dinikahimoleh ibunya bukanlah ayah biologisnya begitu pula terhadap masalah kewarisan juga berakibat pada hak waris yang dimiliki oleh sianak..

Dari uraian diatas dapat simpulkan bahwa terdapat beberapa konsep dan nilai-nilai menurut pandangan Hukum Islam yang telah diakomodir dan diadopsi dalam KUHP Mendatang artinya bahwa Hukum islam tidak diragukan lagi keberadannya dalam KUHP mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum pidana khususnya dalam perumusan tindak pidana zina dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai (Value Oriented approach). dengan harapan bahwa diberlakukannya KUHP baru ini pada masa mendatang akan dapat memenuhi rasa keadilan dan daya guna bagi masyarakat sebab produk hukum tersebut sudah dapat mengekspresikan kehendak dan keinginan masyarakat secara luas.

Secara teoritis sumber-sumber hukum adat, hukum barat dan hukum islam memiliki nilai kemungkinan yang sama sebagai sumber dalam usaha melakukan pembaharuan hukum pidana nasional. Terhadap eksistensi atau keberadaan hukum islam dalam KUHP Mendatang itu sendiri karena secara teoritis tradisi hukum islam khususnya yang terkait dengan zina dianggap relevant untuk dijadikan bentuk tindak pidana dalam KUHP Mendatang. Menurut Soerjono Soekanto , relevan itu sendiri harus memenuhi tiga ukuran yaitu relevansi yuridis, filosofis dn relevansi sosiologis.

Relevansi Yuridis, filosofis, artinya bahwa adopsi hukum islam dalam perumusan tindak pidana zina dibentuk menurut cara-cara yang telah ditentukan menurut cara-cara yang telah ditetapkan serta kaidah hukum islam yang diadopsi haruslah sesuai dan tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hiduup masyarakat Indonesia yaitu yang terdapat dalam Pancasila yang dikaui sebagai GrundNorm artinya bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang harus mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia juga dan seluruh jenjang hukum yang berlaku dinegeri ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam Teorinya yang terkenal yaitu Stuffenbawtheory bahwa suatu kaedah hukum memiliki kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan pada kaedah hukum yang tingkatannnya lebih tinggi

KUHP sebagai sumber hukum pidana di Indonesia seharusnya dapat mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa indonesia sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila sehingga usaha pembaharuan hukum pidana nasional saat ini harus mampu mengakomodir dan menampung nilai-nilai luhur tersebut , untuk itu hendaknya pembaharuan hukum pidana dilakukan melalui suatu pendekatan yang terpadu antara pendekatan yang berorientasi pada kebijakan ( Policy oriented Approach) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai ( Value oriented Approach)

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana nasional melalui pendekatan nilai telah menghasilkan rumusan tindak pidana zina yang telah diadopsi dan diakomodir dari nilai-nilai dan hukum yang hidup dalam masyarakat salah satunya adalah Hukum Islam sehingga sudah tampak bahwa memang telah terdapat kesefahaman antara rumusan tindak pidana zina dalam rancangan KUHP dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum islam yang diakui sebagai salah satu norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konsep mendatang pengertian zina diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang dilakukan diluar perkawinan yang syah demikian pula yang diatur dalam hukum islam, asalkan persetubuhan dilakukan diluar perkawinan maka sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan zina. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini sangat relevan dengan falsafah pancasila sebagai falsafah negara yang berbasis agama.

Selain itu juga kemungkinan untuk memberlakukan hukum islam sebagai salah satu bahan dalam pembentukan Hukum Pidana nasional, juga didukung oleh landasan yuridis yang cukup kuat yang terdapat dalam pasal 29 UUD 1945.sehingga hal inipun dapat dijadikan alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa keberadaan Hukum Islam sangat Relevan dalam KUHP mendatang.

Relevansi Sosiologis, bahwa secara sosiologis nilai-nilai dan ajaran hukum islam telah diakui dan diterima oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia , hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat islam di Indonesia dimana Islam sebagai agama mayoritas , dengan demikian hukum islam memiliki pengaruh dalam kehidupan hukum di Indonesia.

Namun demikian, besar tidaknya pengaruh islam di Indonesia, tentunya belumlah dapat digunakan sebagai alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa hukum islam relevan untuk situasi sosio cultural masyarakat Indonesia tetapi ada tidaknya relevansi tersebut harus didasarkan atas kekuasaan umum yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat dua teori yang menjadi dasar relevansi bahwa secara sosiologis bentuk tindak pidana dalam Hukum Islam relevan untuk diakomodir dan diadopsi dalam KUHP Mendatang yaitu Teori pengakuan ( Teori anerkennung ) dan Teori Kekuasaan (Macht Theorie).

Menurut teori anerkennung bahwa berlaku tidaknya norma hukum ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mengakuinya sebagai norma yang ditaati. Secara empiris dapat kita lihat bahwa sebagian besar masyarakat indonesia memang menghendaki adanya perubhan dalam KUHP positif kita terlebih lagi terhadap perumusan Tindak pidana zina karena pada prinsipnya esensi yang terkandung didalamnya tidak mencerminkan kehendak dan keinginan sebagian besar masyarakat Indosesia karena KUHP positif yang berlaku merupakan warisan penjajah belanda yang memiliki pandangan serta prinsip yang berbeda.

Mengenai berlakunya Hukum islam, terdapat beberapa teori yang terkait dengan teori ini diantaranya:

• Teori Receptie In Complexiu/ penerimaan hukum islam sepenuhnya

• Teori Receptie / penerimaan hukum islam oleh hukum adat

• Teori Receptie A Contrario

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa berlakunya hukum islam tidak terlepas dari adanya kekuasaan politik yang ada, artinya bahwa berlaku atau tidaknya nilai-nilai hukum islam juga bergantung pada politik kriminal yang dianut suatu bangsa. agar nilai-nilai tersebut memiliki daya laku sebagai hukum maka hukum tersebut haruslah diterima dan diakui oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Maka atas dasar pandangan tersebut Ekesistensi hukum islam dalam konsep KUHP mendatang memang dianggap relevan karena Hukum Islam memang telah diakui dan diyakini ajarannya oleh sebagaian besar masyarakat Indonesia, yang kemudian didukung oleh legitimasi dari pemerintah Indonesia.

C. Penjabaran konsep Hukum Islam Dalam Konsep KUHP mendatang Terkait dengan perumusan Tindak Pidana Zina

Untuk mengetahui bagaimana konsep dan pandangan hukum islam tentang zina dijabarkan dalam konsep KUHP Mendatang, sebelumnya akan penulis ketengahkan Rumusan pasal yang mengatur tentang Tindak pidan zina dalam Konsep KUHP, yang telah dirumuskan dalam pasal 484 sampai dengan pasal 488, dimana didalamnya telah terdapat perluasan rumusannya.yang berbunyi:

Pasal 484

(1) Dipidana karena permukahan, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya,

b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan , padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan

d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahunya bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.

e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat perkawinan yang syah melakukan persetubuhan

Dalam ketentuan pasal –pasal di atas, di atur mengenai zina yang dilakukan oleh seseorang yang salah satunya telah terikat perkawinan . Menurut hukum islam pezina tersebut disebut sebagai Mukhson karena didalamnya telah memenuhi syarat sebagai Mukhson yaitu Pezina pernah melakukan/menjalani persetubuhan dalam pernikahan yang syah, artinya pezina tersebut pernah beristri atau bersuami menurut perkawinan , sedangkan bagi pezina yang belum terikat perkawinan disebut sebagai Ghoiru Mukhson karena pelakunya belum pernah melakukan perkawinan. Sehingga tampak disini bahwa Rancangan mendatang telah mengakomodir konsep dan bentuk zina menurut pandangan hukum islam. Dari jabaran diatas dapat terlihat bahwa beberapa bentuk zina yang diatur dalam hukum islam telah terakomodir didalam konsep KUHP mendatang..

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami atau istrinya dan pihak ketiga yang tercemar.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 24,25,dan pasal 27

Dalam pasal ini mengatur tentang hal penuntutan dalam hal Terjadinya Tindak Pidana Zina, disebutkan bahwa tidaklah dapat sesorang dituntut atas Tindak pidana zina yang dilakukan kecuali perbuatan tersebut telah diadukan oleh Suami , Istri, dan pihak ketiga yang tercemar sehingga jika masyarakat sebagai pihak ketiga merasa terganggu dan tercemar atas terjadinya Tindak pidana Zina maka masyarakat memilki Hak untuk malakukan penuntutan walau pihak istri atau suami tidak melakukannya. Sehingga dari ketentuan tersebut telah tampak bahwa tindak pidana zina yang diatur dalam Rancangan mendatang bukan lagi merupakan Delik aduan Absolut yang hanya memberikan hak pada pihak suami atau istri saja untuk melakukan penuntutan.

Dalam hal penuntutan atas terjadinya tindak pidana zina , didalam hukum islam juga disebutkan bahwa siapapun dapat memberikan kesaksian dengan ketentuan bahwa orang yang memberikan pengaduan tersebut , benar-benar telah menyaksikan dan melihatnya sendiri, dan telah memenuhi syarat-syarat lainnya yang telah ditentukan dalam Hukum Islam seperti sehat akalnya/tidak gila, baligh, artinya bahwa setiap orang memiliki hak untuk mlakukan penuntutan atas terjadinya tindak pidana zina. sehingga dapat dikatakan bahwa baik dalam konsep KUHP mendatang maupun dalam hukum islam keduanya telah memberikan hak kepada masyarakat untuk melakukan penuntutan dalam hal terjadinya zina.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal ini juga masih mengatur mengenai hal pengaduan dalam hal terjadi Tindak pidana zina, yang menyebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan sidang belum dimulai, disini terlihat bahwa dalam kasus perzinahan akan terkait dengan nilai-nilai kepentingan masyarakat luas minimal kepentingan keluarga terutama jika telah terjadi kehamilan pada siwanita sehingga memang masing-masing pihak telah mengambil kesepakatan untuk menempuh melalui jalan kekeluargaan maka selama sidang belum dimulai pengaduan dapat digugurkan.

Dalam hukum islam terdapat dua cara pembuktian zina pertama: dengan iqrar / pengakuan, kedua: dengan kesaksian dari empat orang saksi.

Mengenai pengkuan zina dari sipelaku, dalam hukum islam pengakuan tersebut dapat dicabut walaupun pencabutan pengakuan tersebut dilakukan pada saat pertengahan pelaksanaan hukuman maka hukuman tersebut dapat dihentikan, pendapat ini juga disepakati oleh beberapa ulama fiqih baik ulama imam syafi’I, hanafi maupun imam malik.

Pasal 485

Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan anak-anak , dipidana dengan pidana paling singkat 2 thun 6 bulan, paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak Kategori VI

Rumusan pasal ini esensinya sama dengan rumusan yang diatur dalam pasal 287 KUHP. Dan jika dirinci rumusan pasal 485 ini akan tampak unsur-unsurnya yaitu:

– Perbuatannya : Bersetubuh

– Dengan Anak-anak diluar perkawinan

Namun dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan batasan usia anak, seperti yang disebutkan dalam pasal 287 KUHP.

Letak patut dipidananya dalam kejahatan baik dalam pasal 287 KUHP maupun 485 Konsep KUHP adalah pada unsur kesengajaannya yaitu diketahuinya bahwa perempuan tersebut masih anak-anak.

Sedangkan perbedaannya adalah pada ada tidaknya batasan usia untuk dikakatan sebagai anak dalam kedua pasal tersebut dimana dalam KUHP mendatang khususnya pasal 485 KUHP mendatang tidak menyebutkan secara jelas dan pasti mengenai batasan usia anak, sehingga masih terdapat kesamaran mengenai batasan usia anak,

Berdasarkan ketentuan dalam UU Peradilan anak no 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa” seorang anak yang usianya dibawah 8 tahun, jika melakukan Tindak pidana maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan namun jika usia sianak mencapai 8 tahun sampai 18 tahun dan belum pernah kawin maka sianak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, namun pertanggungjawaban pidananya tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa atau bisa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana khusus. .

Menurut hukum Islam terdapat beberapa pendapat yang menyebutkan apabila seorang telah berumur dua belas tahun maka dianggap telah dewasa, dan terdapat pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Hadawiyah yang dikutip dari kahalani bahwa seorang perempuan dinaggap telah dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun dan tumbuh bulu-bulu hitam yang keriting pada ari-ari perempuan, sedangkan kedewasaan laki-laki secara ijma adalah bila dia telah bermimpi (bercampur dengan perempuan) denga mengeluarkan mani dan sebelum seseorang memenuhi batas kedewasaan tersebut maka belum dapat dikatakan sebagai Mukallaf maka berdasarkan hukum islam, tidaklah dapat dihukum atas perbuatannya karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut hukum islam bahwa anak sebagai pelaku zina tidaklah dapat dijatuhi hukuman had seperti pelaku zina yang telah dewasa, karena menurut kesepakatan ulama bahwa seorang anak yang melakukan perbuatan zina maka orangtuanyalah yang berkewajiban memberikan hukuman kepadanya secara edukasi agar ia jera dan tidak mengulangi perbuatan semacam itu lagi pendapat ini juga didasarkan oleh syarat zina yang telah disebutkan dalam hukum islam yang salah satunya menyebutkan bahwa al Amil atau pelakunya adalah orang yang telah dewasa.

Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan , ketentuan dalam pasal ini juga senada dengan yang dijelaskan dalam Hukum Islam bahwa sianak tidak dikenakan sanksi pidana karena pada hakikatnya pasal ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada sianak dari perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga tidaklah rasional dan tidaklah adil jika sianak juga dipidana..

Tidak adanya batasan usian anak yang jelas dalam KUHP mendatang hendaknya harus dikaji kembali karena hal ini merupakan unsur penting dalam mengimplementasikan suatu kaidah atau norma maka dari itu seharusnya ketentuan mengenai prsetubuhan dengan anak dalam Konsep KUHP mendatang hendaknya dilakukan perbaikan dengan memberikan uraian yang jelas mengenai batasan usia anak, seperti halnya yang disebutkan dalam hukum islam maupun KUHP yang digunakan saat ini

Pasal 486

Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan yang syah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak kategori III

Dalam kenyataannya kasus ini sering terjadi, dimana seorang laki-laki dan perempuan yang bukan saudara, hidup satu atap seperti layaknya suami istri karena prilaku demikian merupakan prilaku yang melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat seperti Hukum Islam sehingga patut kiranya hal ini diatur dalam Rancangan ini. Menurut Hukum Islam Hidup bersama seperti layaknya suami istri hukumnya adalah Haram.

Jika kita bandingkan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 484 , dilihat dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan tampak bahwa sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal 486 lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap pelaku zina yang diatur dalam pasal 484, padahal dilihat dari bobot perbuatan yang dilakukan ketentuan pasal 486 lebih berat jika dibandingkan dengan bobot perbuatan yang dilakukan dalam pasal 484. maka atas alasan tersebut patut kiranya ketentuan dalam pasal 486 dikaji ulang agar sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku zina dalam pasal ini menjadi lebih berat.

Pasal 487

Setiap orang yang bergelandangan dan berkeliaran dijalan atau ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri , dipidana degan pidana denda paling banyak kategori I

Dalam ketentuan ini tampak bahwa KUHP melarang terjadinya pelacuran. didalam pasal ini memang telah mencerminkan bahwa hukum islam telah dijadikan sumber dalam merumuskan ketentuan mengenai tindak pidana zina, karena didalam hukum islam pelacuran dimanapun tempatnya hukumnya adalah Haram. Namun jika dikaji lebih dalam lagi maka sepatutnya perbuatan ini tidak dimasukkan dalam ketentuan mengenai Tindak pidana zina karena dalam pasal ini belum terjadi persetubuhan sebab baik dalam hukum islam maupun hukum pidana positif Indonesia diartikan bahwa zina adalah persertubuhan

Akan tetapi jika kita melihat lagi pada dasar filosofis dilakukannya perubahan dalam KUHP mendatang Khususnya mengenai Tindak pidana zina telah disebutkan bahwa dengan menetapkan perbuatan zina sebagai tindak pidana dalam rancangan KUHP mendatang, merupakan suatu usaha dalam mencapai tujuan pencegahan lewat hukum pidana yakni pencegahan terjadinya suatu tindak pidana baik pencegahan yang bersifat khusus (special preventie) maupun umum (generatie prefentie). Maka dipandang dari sudut ini, sangat penting rasanya untuk menetapkan kebijakan bahwa perbuatan yang mengarah pada terjadinya Perzinahan harus dipandang sebagai tindak pidana dalam konsep KUHP mendatang

Pasal 488

(4) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut adalah anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 12tahun

(5) Jika tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh laki-laki terhadapa perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin , maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 13 tahun

Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Laki- laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga (Incest), didalam hukum islam perbuatan ini juga diharamkan dan disebut dengan zina maharim.

Mengenai zina maharim dalam Konsep mendatang disebutkan bahwa persetubuhan yang dilarang adalah persetubuhan yang dilakukan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampaii derajat ketiga yaitu saudara kandung, keponakan, paman, bibi dan sepupu. Sedangkan menurut hukum islam bahwa zina maharim itu hanyalah sampai pada derajat kedua . didalam Alquran pengaturan mengenai hal ini tampak dalam surat Annisa ayat 22-24, dari bunyi ayat tersebut tersirat bahwa melakukan perkawinan dengan sepupu tidak dilarang dan persetubuhan yang dilakukan dengan sepupu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana Incest dalam hukum Islam. Seperti halnya yang disebutkan dalam pasal 8 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

– Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan keatas

– Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara , antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya

– Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri

– Memiliki hubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan dan saudara susuan

Dari sini dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana incest dalam Konsep mendatang ketentuannya berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan juga dalam Kompilasi hukum islam. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada derajat kekeluargaan dalam tindak pidana incest yang diatur didalamnya, dimana pada Hukum Islam hanya disebutkan sampai derajat kedua begitu pula yang diatur dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam KUHP mendatang pengaturan larangan incest disebutkan sampai derajat ketiga.

Dengan adanya perbedaan tersebut seharusnya ketentuan mengenai incest dalam KUHP mendatang harus dikaji dan diperbaharui kembali karena ketentuan ini bukan hanya berbeda dengan ketentuan menurut hukum islam saja tetapi ketentuan ini juga berbeda dengan ketentuan yang ada dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang tidak mengharamkan atau memperbolehkan orang-orang yang termasuk dalam golongan derajat ketiga seperti saudara sepupu untuk dinikahi.

Dan dalam mengkaji kembali ketetuan mengenai incest ini KUHP mendatang juga selain harus memperhatikan nilai-nilai hukum islam yag ada juga tidak melupakan ketentuan perundang undangan terkait seperti UU Perkawinan maupun kompilasi Hukum Islam

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada akhirnya dapatlah ditarik beberapa kesimpulan darii analisa tersebut, yaitu:

1. Zina menurut konsepsi Hukum Islam diartikan sebagai hubungan sekual yang di lakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang syah atas dasar suka sama suka dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan(syubhat) untuk mencapai kenikmatan tertentu. Dan dalam pengertian Zina paling tidak harus memenuhi beberapa unsur diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Amil , syaratnya dewasa, dalam keadaan sadar dan berakal sehat, tidak dalam keadaan terpaksa atau mau sama mau,. tidak dalam kebodohannya

b. Al-ma’mul alaih yaitu alat vital yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan zina yakni penis laki-laki dan vagina perempuan.

c. Tidak dalam perkawinan yang syah.

2. Eksistensi Hukum islam tentang zina dalam Konsep KUHP mendatang, dapat dilihat dalam beberapa hal yaitu:

a. Dalam Konsep dan pegertian yang terdapat dalam KUHP Mendatang,

b. Dari segi bentuknya, didalam KUHP mendatang telah mengadopsi bentuk-bentuk zina menurut kwalifikasi hukum islam seperti zina mukhsan dan zina ghairu mukhsan

c. Dalam hal penuntutan atas terjadinya tindak pidana zina , dimana KUHP mendatang telah memberikan hak kepada pihak ketiga seperti masyarakat untuk melakukan pengaduan atas terjadinya Tindak pidana Zina

3. Penjabaran nilai-ilai Hukum Islam dalam KUHP mendatang tampak dalam rumusan pasal tentang zina :

– Zina yang ditur dalam pasal 484, secara tersirat tampak didalamnya telah mengakomodir bentuk/ macam zina menurut hukum islam seperti zina mukhson dan ghoiru mukhson.

– zina yang dilakukan dengan anak dibawah umur yang diatur dalam pasal 485, pasal ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum pada anak dari perbuatan yang melanggar kesusilaan sehingga anak tidak dikenai sanksi pidana, begitu pula menurut hukum islam dimana orangtuanyalah yang harus memberikan hukuman yang sifatnya mendidik

– zina yang dilakukan dengan keluarga sedarah (Incest) dalam hukum islam disebut sebagai zina maharim, didalam KUHP Mendatang diatur dalam pasal 488

– laki-aki dan perempuan yang hidup bersama seperti suami istri, islampun mengharamkan perbuatan ini karena hidup bersama dengan seorang yang bukan suami atau istrinya hukumnya haram.didalam konsep diatur dalam pasal 486

Saran

– Tidak adanya batasan usian anak yang jelas dalam pasal 485 Konsep KUHP akan dapat menimbulkan banyak penafsiran sehingga patut kiranya ketentuan dalam pasal ini untuk diperbaiki kembali dengan menyebutkan batasan usia anak yang jelas dan pasti dengan memperhatikan ketentuan ada dalam UU Perkawinan artinya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun yang didasarkan pada syarat usia kepatutan untuk melakukan perkawinan.

– Ringanya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam ketentuan pasal 486 Konsep KUHP dianggap tidak relevan , karena dilihat dari bobot perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini lebih berat jika dibandingkan dengan ketentuan dalam pasal 484 Konsep KUHP, sehingga perlu diperbaharui kembali ketentuan dalam pasal ini dengan merubah ketentuan mengenai sanksi pidana yang diancamkan pada para pelakunya yaitu dengan ancaman pidana yang lebih berat dari pasal 484 Konsep KUHP

– Perlunya memperbaharui ketentuan mengenai Incest yang disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Hukum Islam bahwa yang disebut dengan incest adalah persetubuhan yang dilakukan dengan anggota keluarga sedarah sampai derajat kedua bukan derajat ketiga

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, S.H, Kedudukan hukum Adat dalam rangka Pembangunan Nasional, Alumni, 1978, Bandung

Adami Chazawi,S.H, Tindak Pidana mengenai Kesopanan ,Biro konsultasi dan bantuan hukum F.H-U.B, 2002, Malang

Arena Hukum edisi 12 tahun 4 November 200

Ashary abd Gofar, Pandangan Islam tentang Zinah dan Perkawinan sesudah hamil, andes Utama, 2000, Jakarta.

Badjebe Z Dkk, UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama dan komentar, Pustaka imani, Jakarta

Barda Nawawi arief, Kebijaakan Hukum Pidana ( penal policy), Diktat , Tanpa Tahun.

—————————–, Perkembangan delik kesusilaan dalam KUHP Baru , Makalah penataran hukum pidana dan kriminologi,1993,Semarang

—————————–, Kebijakan kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Konsep KUHP baru, Makalah penataran hukum pidana dan kriminologi,1993,Semarang

Bambang purnomo, Asas-asas hukum Pidana,Seksi Kepidanaan F.H. UGM,Yogyakarta

Direktorat Perundang-undangan, Rancngan KUHP,1999-2000.

Ensiklopedi Hukum Islam, Vol:4, Iktiar baru Van Hoeve, 1996, Jakarta

Franz Magnis Suseno, Etika politik, Gramedia, Jakarta, 1987

Jimly Assiddiqie, Pembaharuan hukum Pidana Indonesia , Angkasa, 1995, Bandung.

Leden Marpaung,S.H ,Kejahatan terhadap Kesusilaan, Sinar Grafika,Jakarta, 1996.

Made Sadhi astutik, Hukum Pidana Anak dan Perlindungan anak, Ikip , Malang, Hal:6

Muhammad, A.C., kedudukan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Makalh Seminar Tentang KHI, 1995, Surabaya

Moeljatno, Perbuatan dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, YKM, malang

Muladi,Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Dalam KUHP Mendatang ,Makalah penataran nasional hukum pidana dan kriminologi, 1993, Semarang.

Muladi, Proyeksi Hukum pidana Materiil Indonesia dimasa mendatang, pidato pengukuhan guru Besar UNDIP, 1993, semarang

Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004

R.Soesilo,Kitab Undang-undang Hukum Pidana,Politea,1994, Bogor..

Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit UI, 1975, Jakarta.

Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), 1986, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, PT.Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto,Penelitian Hukum Normatif,1986, Jakarta.

Sofyan hasan, Hukum Islam: Bekal Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam diIndonesia, Literata Jendela Ilmu, 2004, Jakarta

Soetandyo Wingjosoebroto, Hukum (Dinamika, Paradigma dan masalahnya), Elsam dan Huma, Cetakan Pertama, November 2002, Jakarta

Sudarto, Hukum Pidana dan Problem bagi masyarakat ( kajian terhadap hukum pidana ), sinar baru, 1982, Bandung.

———- , Hukum dan hukum pidana ,Sinar Baru,1977, Bandung.

———-, Hukum Pidana Dan Perkembangan dalam Masyarakat, Sinar Baru,1983, Bandung.

Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, As-Syamil, 2000, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro,Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, 1981,Jakarta-Bandung

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s