HUKUM ISLAM DAN PEMIKIRANNYA DI INDONESIA

Abstract

Al-Qur’an and as-Sunnah are the main sources of Islamic law, in addition to al-ra’yu (via ijtihad), which makes the dynamic of Islamic law. The nature of Islamic law is the “Shari’ah” way of life that comes from the eternal values and absolute sourced from the Qur’an. Thoughts on the application of sharia Islamic law as a form of law called the human mind in its formation play a role, he will grow but remain a Qur’anic law. Products as a form of legal thought, then he is dhanni, ta’aqquli, and conditional.

The Qur’an constantly growing attention to social conditions in society with the principles and themoral ideal that is therein in the form of epistemology as a paradigm to address the legal developments in the dynamics of life. In the thinking of Islamic law in Indonesia, how to make Islamic law (fiqh) as a dynamic social thought, the so-called ”socialcontextual fiqh” which still has a dynamic engagement with changing social conditionsfor the construction filling of law which is a reflection of the real struggle between “religious truth” with ”social reality”.

  1. PENDAHULUAN

Sebelum membahas hukum Islam dalam perkembangan pemikiran di Indonesia, dijelaskan lebih dulu tentang apa itu Islam. Islam sebagai agama terakhir dan diwahyukan kepada Nabi yang terakhir pula telah dijamin oleh Allah kesempurnaan ajarannya.  Kesempurnaan di sini mengacu kepada aturan-aturan  yang terkandung di dalamnya, yakni telah mengatur kehidupan manusia dari seluruh aspeknya yang berpusat pada tauhid.  Sebagai agama wahyu terakhir, yang tetap mutakhir, Islam merupakan satu sistem akidah dan syari’ah serta akhlak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai hubungan manusia dengan dirinya sendiri, masyarakat, alam atau mahluk lainnya.

Islam adalah al-din (the religion). Istilah al-din hanya ada dalam al-Qur’an. Dua ayat berikut ini dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah al-din. Pernyataan ini tercantum dalam surat Ali-Imran (3):19 yang berbunyi, “Inna al-dina ‘inda Allahi al-Islamu….” (“Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam …. “). Pernyataan yang sama tercantum pula dalam surat al-Maidah (5): 3 yaitu “ …al-yauma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’matii wa radhitu lakum al-Ialaama  dinaa …” (“… pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan  nikmat-Ku dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu …”).

Islam adalah agama yang unik jika dibandingkan dengan agama-agama lain, terutama dengan agama wahyu sebelumnya, yakni agama Yahudi dan Nasrani. Ia mempunyai corak tersendiri yang bersifat sui generic (mempunyai corak dan sifat sendiri dalam jenisnya) karena dalam banyak hal agama Islam itu berbeda dengan agama lain itu.

Berbeda dengan agama-agama lain yang namanya dihubungkan dengan manusia yang mendirikan atau yang menyampaikan agama tersebut atau tempat lahir agama  yang bersangkutan seperti agama Budha dan agama Yahudi misalnya. Nama agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini tidak dihubungkan dengan nama orang yang menyampaikan wahyu tersebut atau dengan tempat agama itu mula-mula tumbuh dan berkembang. Juga, nama itu tidak diberikan oleh para penganutnya atau oleh orang lain kemudian hari. Islam adalah kata benda yang berasal dari kata kerja salima. Akarnya adalah S-L-M. Dari akar kata ini termasuk kata-kata salm, siml, dan sebagainya. Arti yang terkandung oleh perkataan Islam itu adalah kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan (diri), kepatuhan. Dari kata salm tersebut di atas, timbul ungkapan assalamu’alaikum  yang telah membudaya dalam masyarakat Indonesia, artinya semoga anda (selamat) sejahtera.

Islam, seperti yang dikemukakan di atas mempunyai makna sejahtera, damai dan juga berarti tunduk, patuh, dan menerima kehendak Allah. Orang yang tunduk, patuh, taat dan menerima kehendak Allah disebut muslim. Nama inipun terdapat dalam al-Qur’an surat az-Zumar (39):12 yang berbunyi, “Waumirtu lian akuna awwalal muslimin” (“Dan aku diperintahkan  supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri”).

Allah telah mengakhiri agama-agama di dunia ini dengan Islam dan memberikan kepada Muhammad suatu Syari’ah yang menggantikan syari’ah sebelumnya, ini merupakan suatu bukti bahwa Islam itu merupakan agama yang benar dan cocok pada setiap ruang dan waktu. Inilah syari’ah yang diberikan oleh Allah swt. Sesuai dengan firman-Nya  dalam surat Ali-Imran (3):85 yang berbunyi, “ Waman yabtaghi ghaira al-Islami diinan falan yukbala minhu wahuwa fi al aakhirati mina al khasiriina”  (“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka tidaklah akan diterima (agama itu) dari pada-Nya dan ia di akhirat termasuk orang yang merugi” ).

Pengertian Islam di atas, apabila dihubungkan dengan hukum, menjadi hukum Islam. Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dengan al-dinul Islami dan ia merupakan bagian darinya. Konsep al-din dalam al-Qur’an memiliki dua dimensi baik religius maupun kemasyarakatan maka wahyu Allah yang telah dibukukan dalam kitab suci al-Qur’an dan diperjelas dalam Sunnah Rasul berisi perangkat kaidah yang mengatur bagaimana seharusnya manusia sebagai mahluk Allah dan khalifah-Nya atau pengelola bumi dan lingkungan hidup manusia berperilaku, baik dalam melaksanakan hubungannya dengan Allah yang telah menciptakannya maupun dengan sesama manusia dalam suatu masyarakat atau negara bahkan hubungan antar negara dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Para sarjana membagi al-din al-Islami menjadi tiga  komponen yaitu, akidah, syari’ah dan akhlak. Ketiga komponen ini merupakan totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Akidah dapat diartikan sebagai satu sistem keyakinan yang bersifat monotheist murni yang hanya ada pada Islam. Syari’ah merupakan perangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia yang mencakup dua aspek hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah (vertikal) atau ibadah dan hubungan manusia dengan manusia lain serta alam lingkungan hidupnya (horizontal) atau mu’amalah (kemasyarakatan). Akhlak berisi seperangkat norma, nilai etik dan moral. Akhlak merupakan sistem etik dalam Islam. Bagaimana seharusnya manusia bersikap dan bertingkah laku dalam melaksanakan hubungannya baik dengan Allah sebagai Al-Khaliq (pencipta seluruh alam semesta dengan segala isinya) maupun sesama makluk (yang diciptakan yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan seluruh alam semesta ini) diatur menurut akhlak Islam.
Sebelum didefinisikan tentang hukum Islam, di atas telah dijelaskan tentang arti Islam secara komprehensip. Di sini perlu dijelaskan  pengertian hukum, yaitu peraturan-peraturan atau seperangkat norma  yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam massyarakat maupun peraturan atau norma  yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum tidak tertulis seperti hukum Adat, mungkin juga berupa hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan seperti hukum Barat. Pemahaman hukum Islam dapat dimaknai secara dinamis. Dari latar belakang ini dapat diangkat tentang “Hukum Islam dan Pemikirannya di Indonesia” yang sangat kondisional, yaitu hukum Islam Indonesia.

B. PERUMUSAN MASALAH

Banyak orang  yang menggeneralisasi tentang hukum Islam, tidak menjelaskan apa yang dimaksudnya. Hukum Islam di dalamnya berisi bermacam-macam bentuk hukum, yang dimaksud bisa syari’ah, fikih, fatwa ulama, Kompilasi Hukum Islam, bisa juga putusan pengadilan agama. Dalam artikel ini, yang diangkat dalam perumusan masalah  adalah hukum Islam dan pemikirannya di Indonesia yang menyangkut isi hukum Islam di atas.
C. PEMBAHASAN

Berbeda dengan hukum Barat, yaitu hanya bersumber pada rasio manusia, mengatur tingkah laku manusia yang bersifat duniawi (sekuler) saja. Hukum Islam bersumber pada al-Qur’an, Sunnah Rasul dan ijtihad (al-ra’yu), berupa kaidah-kaidah normatif dan kesusilaan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Untuk itu sangat berbeda antar sifat dan hakekat hukum Islam dengan hukum Barat. Ada lima sifat hukum Islam, yaitu: (1) bidimensional, (2) adil, (3) individualistik/kemasyarakatan, (4) komprehensip dan (5) dinamis. Adapun hakekat hukum Islam ialah syari’ah yang merupakan “cara hidup” yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak diwahyukan dengan jalan keseluruhan amanat al-Qur’an. Untuk itu dapat didefinisikan, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum  atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun mu’amalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut al-ahkam al- khamsah atau penggolongan hukum yang lima, yaitu: (1) Jaiz atau mubah atau ibahah, (2) Sunnah, (3) makruh, (4) wajib, dan (5) haram.

Al-ahkam al- khamsah, yaitu lima kaidah, norma atau kategori hukum sebagai tolok ukur untuk menentukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam segala bidang kehidupan tersebut di atas, pengertian kaidah-kaidah tersebut di atas adalah sebagai berikut,(a) Jaiz atau mubah atau ibahah ialah ukuran untuuk segala perbuatan yang dibolehkan karena itu disebut kebolehan. Kebolehan adalah hak yang ada  pada setiap orang yang berupa wewenang terbuka yang tidak  berimbalan kewajiban. Kaidah ini berlaku dalam lingkungan  hidup kesusilaan pribadi, (b) Sunnah ialah ukuran-ukuran bagi segala perbuatan yang dianjurkan, karena itu disebut anjuran, (c) makruh ialah ukuran untuk segala perbuatan yang dicela karena itu disebut celaan. Bersama dengan jaiz, Sunnah dan makruh berlaku di lapangan hidup kesusilaan umum atau disebut moral sosial, (d) wajib atau fardh ialah ukuran bagi semua perbuatan yang diwajibkan.  Oleh karena itu, disebut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang, dan (e) haram ialah ukuran untuk semua pekerjaan yang dilarang karena itu disebut larangan. Kaidah fardh atau wajib dan haram berlaku dalam ruang lingkup hukum duniawi.
Ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni istilah (1) syari’ah Islam dan (2) Fikih Islam. Perbedaan yang mencolok adalah sebagai berikut. (a) Syari’ah (Islam) terdapat dalam al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang syari’ah, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu pula, kalau kita bicara tentang fikih, yang dimaksud adalah pemahaman dan hasil perumusan manusia yang memenuhi syarat tentang syari’at tersebut, (b) Syari’at bersifat fundamental dan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih, karena di dalamnya, menurut para ahli, termasuk akidah dan akhlak, fikih bersifat instrumental dan ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasa disebut sebagai tindakan atau perbuatan hukum, (c) Syari’ah adalah ciptaan atau ketetapan Allah serta ketentuan atau Sunnah RasulNya. Oleh karena itu, syari’ah berlaku abadi sepanjang masa di manapun juga. Fikih adalah karya manusia, yang dapat diubah dan berubah dari masa di suatu tempat yang berbeda, (d) Syari’ah hanya satu, sedangkan fikih mungkin lebih dari satu, seperti terlihat misalnya pada aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah madzahib atau madzhab-mazdhab itu, dan (e) Syari’ah menunjukkan kesatuan, sedangkan fikih menunjukkan keberanekaragaman dalam Islam.

Untuk itu, dapat dikatakan bahwa hukum Islam itu di dalamnya terdapat dua unsur, yaitu unsur al-stabat (stabil) dan unsur tathawwur (dinamis). Unsur stabil terdapat dalam ajaran-ajaran yang ditegaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah, sedangkan unsur dinamis terdapat dalam hukum-hukum yang dalam pembentukannya akal pikiran manusia berperan, terutama hukum Islam yang di dalam pembentukannya oleh para mujtahid didasarkan atas ‘urf (adat istiadat).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syari’ah bersifat stabil dan tidak berubah, sedangkan fikih dapat berubah, bervariasi, sesuai dengan tingkat kemampuan daya nalar para mujtahid, ia berkembang tetapi tetap hukum yang Qur’ani. Dalam praktik sering kali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak mungkin diceraipisahkan. Syari’ah adalah landasan fikih, fikih adalah pemahaman tentang syari’ah.

Adapun tujuan hukum Islam baik dalam arti syari’ah maupun arti fikih di atas secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang baik berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup, baik ruhani maupun jasmani, individu dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan di akhirat nanti.

Keberadaan hukum Islam, kalau ditinjau dari  sumber produk asalnya ada 2 (dua), yaitu  produk wahyu dan produk akal. Pertama, hukum Islam produk wahyu disebut syari’ah, bersifat qath’i, ta’abbudy, berlaku universal, bersumber al-Qur’an dan as-Sunnah. Sedangkan yang kedua, yaitu hukum Islam produk akal, disebut fikih, bersifat dhanny, ta’aqquly, berlaku kondisional, bersumber akal manusia melalui sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu al-ra’yu (via ijtihad).

Arti sumber adalah asal. Apabila kata sumber itu dihubungkan dengan hukum Islam menjadi sumber hukum Islam, berarti asal keberadaan hukum Islam itu. Sesuai Hadits Mu’az bin Jabal, ketika ia diangkat oleh Nabi Muhammad saw. Untuk menjadi penguasa di Yaman. Sebelum ia berangkat, ia diuji oleh Rasulullah, “Dengan apa engkau akan mengadili”, Muaz menjawab, “Dengan Qur’an”. Rasulullah bertanya, “Jika engkau tidak mendapatkan hukum dalam al-Qur’an?, Mu’az menjawab, “ maka aku mengikuti tradisi Nabi Muhammad”.

Kemudian, Rasulullah bertanya lagi, “bagaimana jika engkau tidak dapat mendapatkan petujuk dari tradisi Nabi?, Mu’az menjawab, “Dalam keadaan semacam itu, aku menggunakan pikiranku”. Mendengar jawaban Mu’az tersebut, Nabi Muhammad sangat gembira dan berkata: “Segala puji bagi Tuhan yang telah memberi petunjuk kepada utusan-Nya (Hadits Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Turmuzi).

Dari Hadits Mu’az bin Jabal tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa,(a) Sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu (1) al-Qur’an, (2) as-Sunnah, dan (3) akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Selain itu, dari Hadits Mu’az bin Jabal itu pula dapat disimpulkan (b) beberapa hal yaitu (1) al-Qur’an bukanlah kitab hukum yang memuat kaidah-kaidah hukum secara lengkap terinci. Ia pada umumnya hanya memuat kaidah-kaidah hukum fundamental yang harus dikaji dengan teliti dan dikembangkan oleh pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk diterapkan dalam masyarakat, (2) Sunnah Nabi Muhammad pun, sepanjang yang mengenai soal mu’amalah, yaitu soal hubungan antarmanusia dengan manusia lain dalam masyarakat, pada umumnya, hanya mengandung kaidah-kaidah umum yang harus dirinci oleh orang yang memenuhi syarat untuk diterapkan pada atau dalam kasus-kasus tertentu, (3) hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah itu perlu dikaji dan dirinci lebih lanjut, (4) hakim (atau penguasa) tidak boleh menolak atau menyelesaikan suatu masalah atau sengketa dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada. Ia wajib memecahkan masalah atau menyelesaikan sengketa yang disampaikan kepadanya dengan berijtihad, melalui beberapa jalan (metode), cara atau upaya.

Al-Qur’an  adalah wahyu Allah yang diyakini sebagai petunjuk bagi manusia. Keyakinan tersebut menempatkan kitab suci ini sebagai sumber pertama dan utama  ajaran Islam termasuk di dalamnya hukum Islam. Kedudukannya sebagai kitab suci terakhir dan sumber dari agama yang telah dinyatakan sempurna mengandung pengertian bahwa ia mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan hidup di sepanjang masa.

Dilihat dari bidang hukum yang diatur dalam pokok-pokok kandungan al-Quran secara komprehensif, ialah: (1) hukum tentang akidah, yang berhubungan dengan hal-hal  yang harus diyakini kebenaran dan keberadaannya oleh setiap mukallaf untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian (doktrin akidah); (2) hukum-hukum yang berkenaan dengan perbuatan jiwa dan hati, yakni hal-hal yang harus dijadikan penghias diri bagi setiap mukallaf, berupa akhlak yang terpuji dan menghindarkan diri dari budi pekerti yang hina dan tercela (doktrin akhlak); (3) hukum-hukum amaliah yang terkait dengan aktivitas anggota badan, yakni mengenai tindakan mukallaf yang meliputi hal-hal seperti ucapan, berbuatan perjanjian dan pengelolaan harta benda (doktrin syari’ah). Selanjutnya, hukum-hukum amaliah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu (1) hukum tentang ibadah, seperti shalat, zakat, puasa dan haji dan ibadah-ibadah lainnya yang mengatur hubungan manusia denga Khaliknya, dan (2) hukum tentang mu’amalah seperti perjanjian, pengelolaan harta, hukuman, jinayat (pidana) dan lain-lain di luar ibadah mahdhah, atau pada pokoknya ialah aturan-aturan mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, yang dilakukan secara individu atau kelompok atau antara bangsa.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui konsep “hukum” dalam al-Qur’an itu jauh lebih luas dari konsep hukum menurut barat. Sebab, selain dari kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, meliputi juga hukum yang berkenaan dengan keyakinan dan sikap manusia terhadap lingkungannya yang biasa disebut dengan  akidah, akhlak atau moral. Dengan demikian, konsep hukum menurut al-Qur’an adalah “all comprehensive”, meliputi segala-galanya sesuai sifat penciptanya yaitu Allah penguasa alam semesta yang menguasai semuanya. Ini berarti bahwa hukum, menurut konsep al-Qur’an itu, tidak dapat diceraipisahkan  dengan iman (keyakinan, akidah, i’tikadiyah) dan akhlak sepertii yang terdapat dalam ilmu hukum barat yang memisahkan agama dan kesusilaan atau moral dari hukum.

Di dalam al-Qur’an terkandung ajaran yang dibutuhkan manusia untuk mengatur totalitas hidupnya. Karena keberadaan al-Qur’an sebagai petunjuk abadi dan menyeluruh sifatnya dalam menetapkan hukum suatu masalah, maka al-Qur’an senantiasa memperhatikan kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Untuk dapat menjawab permasalahan hukum dalam kondisi sosial yang berkembang, maka diperlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip penetapan hukum dalam al-Qur’an, yaitu sebagai berikut. (1) prinsip tidak menyempitkan, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an senantiasa memperhatikan kemampuaan manusia dalam melaksanakannya, prinsip ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah (2): 286 yang artinya  “ … Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya …”, (2) prinsip mengurangi beban, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an tidak menuntut seorang mukallaf melaksanakan suatu kewajiban agama lebih dari apa  yang telah ditetapkan, (3) prinsip penetapan hukum secara bertahap, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an itu secara berangsur-angsur dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu berpegang pada prinsip meringankan beban manusia, (4) prinsip sejalan dengan kemaslahatan manusia, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an senantiasa diperuntukkan pada kepentingan dan perbaikan kehidupan manusia, baik mengenai agama, jiwa, akal, kerutunan maupun harta benda, dan (5) prinsip kesamaan dan keadilan, artinya penetapan hukum dalam al-Qur’an senantiasa menyamaratakan manusia, tidak membedakan antara suatu bangsa  dengan bangsa lainnya, antara individu dengan individu lainnya.

Sumber hukum Islam kedua adalah as-Sunnah, yaitu berupa perkataan (Sunnah Qauliyah), perbuatan (Sunnah fi’liyah), dan sikap diam (Sunnah taqririyah atau Sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab Hadits. Ia merupakan penafsir serta penjelas autentik tentang al-Qur’an.

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah al-ra’yu (akal pikiran atau ijtihad). Kata ijtihad berasal dari kata kerja jahada yang berarti bersungguh-sungguh, mencurahkan segala kemampuan, atau menanggung beban. Adapun ijtihad menurut arti bahasa ialah  usaha optimal untuk mencapai suatu tujuan, atau menanggung beban berat. Oleh sebab itu tidak disebut ijtihad bilamana tidak terdapat unsur kesulitan dalam suatu kegiatan.

Adapun dasar hukum untuk mempergunakan akal pikiran atau ra’yu untuk berijtihad dalam pengembangan hukum  Islam adalah  (1) al-Qur’an  surat an-Nisa’ (4) ayat 59 yang artinya: “ hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kamu sekalian …” yang mewajibkan orang mengikuti ketentuan ulil  amri (orang yang mempunyai kekuasaan atau “penguasa” ) mereka, (2) Hadits Mu’ad  bin abal yang menjelaskan  bahwa Mu’ad sebagai penguasa (ulil amri ) di Yaman dibenarkan oleh Nabi mempergunakan ra’yu nya untuk berijtihad, dan (3) contoh yang diberikan oleh ulil amri lain yakni khalifah II Umar bin Khattab, beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat dalam memecahkan berbagai persoalan hukum yang tumbuh dalam masyarakat, pada awal perkembangan Islam.

Ada beberapa metode atau cara untuk melakukan ijtihad, baik ijtihad itu dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Di antara metode atau cara berijtihad itu adalah sebagai berikut. (1) Ijma’ adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat antara para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa, (2) Qiyas adalah menyampaikan hukum suatu hal yang tidak dapat ketentuannya di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur’an  dan as-Sunnah Rasul karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya, (3) istidlal adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan, misalnya menarik kesimpulan dari adat istiadat dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam, adat yang telah lazim dalam  masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (gono-gini atau harta bersama)  dan hukum agama yang diwahyukan sebelum Islam tetapi tidak dihapuskan oleh syari’at Islam dapat ditarik garis hukumnya untuk menjadi hukum Islam, (4) mashalih al-mursalah atau disebut maslahat mursalah adalah cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab Hadits, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum, (5) istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriyah demi kepentingan masyarakat dan keadilan, (6) istishhab adalah penetapan hukum suatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan istishhab adalah melangsungkan berlakunya hukum yang telah ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya, (7) adat-istiadat atau ‘urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikokohkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Adat-istiadat  ini tentu saja yang berkenaan dengan soal mu’amalat.

Setelah hukum Islam diuraikan tersebut di atas, tibalah untuk beralih menjelaskan asas hukum Islam yang berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum Islam.  Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam terutama al-Qur’an dan as-Sunnah yang dikembangkan oleh akal pikiran orang  yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Asas-asas hukum Islam itu banyak, disamping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya sendiri-sendiri.

Asas-asas utama hukum Islam (yang berlaku secara umum meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam) itu terdiri sekurang-kurangnya atas tiga asas, yaitu; (a) asas keadilan, dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ (4) ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua dan keluarga dekat, (b) asas kepastian hukum, dalam al-Qur’an surat Bani Israil (17)  ayat 15 yang artinya “… dan tidaklah kami menjatuhkan hukuman, kecuali  setelah kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan  (aturan atau ancaman) hukuman itu …”, dan (c) asas kemanfaatan, artinya dalam melaksanakan asas keadilan dan asas kepastian hukum itu, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

Di lapangan hukum perdata terdapat asas-asas hukum Islam yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi  kepentingan pribadi seseorang, diantaranya adalah (1) asas kebolehan atau mubah, yang berarti segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau ditentukan lain dalam al-Qur’an dan as-Sunnah; (2) asas kemaslahatan hidup, yang berarti bahwa hubungan perdata apapun juga  dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat, kendatipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah; (3) asas kebebasan dan kesukarelaan, yang berarti bahwa selama teks al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad tidak mengatur suatu hubungan perdata, selama itu pula para pihak bebas mengaturnya atas dasar kesukarelaan masing-masing; (4) asas menolak mudharat dan mengambil manfaat, yang berarti harus dihindari segala sesuatu bentuk hubungan  perdata  yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan  hubungan perdata yang manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat; (6) asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat; (7) asas adil dan berimbang; (9) asas mendahulukan kewajiban dari hak; (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat atau bertindak; (10) asas kebebasan berusaha; (11) asas mendapatkan hak karena usaha dan berusaha; (12) asas perlindungan hak; (13) asas hak milik berfungsi sosial; (14) asas yang beriktikad baik  harus dilindungi; (15) asas risiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja, (16) asas mengatur dan memberi petunjuk; dan (17) asas tertulis dan diucapkan di depan saksi.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa epistemologi dalam hukum Islam sebagai paradigma untuk menjawab perkembangan masalah hukum dalam dinamika kehidupan. Permasalahan kehidupan terus berkembang (al-waqa’iq mutajaddidah) akan tetapi syari’ah itu terbatas (al-syari’ah mutahaddidah), demikian peraturran perundang-undangan  yang merupakan siyasyah wad’iyah, termasuk juga tiga kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori hukum syari’ah, fikih maupun siyasyah sar’iyah terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan karakteristik al-tsabat (tetap) dan hukum Islam dengan karakteristik al-tathawwur (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang ibadah mahdhah, sedangkan karakteristik hukum slam yang kedua adalah hukum dalam bidang mu’amalah. Hukum bidang mu’amalah inilah yang mengikuti asas terbuka, asas ibahah (boleh atau jaiz), yang berarti dalam bidang mu’amalah apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan denngan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang mu’amalah ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Seperti Hadits Nabi yang dinyatakan “’antum  a’lamu bi umuuri dunyaakum” (kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu)

Hukum bidang mu’amalah lebih terbuka untuk  dikembangkan, sedangkan hukum ibadah adalah tertutup atau tetap (tsabat), dalam arti tiddak boleh melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum mu’amalah, di sini pentingnya al-ra’yu sebagai paradigma untuk menjawab permasalahan hukum dengan menggunakan manhaj (cara atau metode) via ijtihad yang selektif dan kreatif.

Hukum bidang mu’amalah berkembang begitu pesat, untuk itu dapat dikatakan bahwa hukum selalu ketinnggalan dengan  suatu yang diaturnya. Orang sudah terbiasa melihat hukum yang sudah jadi, dan apabila terdapat kejadian atau kasus yang tidak ada landasan hukumnya baru bingung untuk mencari-cari landasan hukum yang sudah ada. Bagaimana apabila terjadi suatu kejadian hukum atau kasus yang tidak ada legalitasnya. Untuk itu perlu epistemologi sebagai paradigma untuk menjawab permasalahan hukum dalam dinamika kehidupan, supaya tepat dalam memberikan putusan hukum terhadap perkembangan hukum bidang muu’amalah tersebut.

Di bawah ini akan disebutkan beberapa aspek epistemologi ushul fikih yang layak untuk dikembangkan sebagai metode untuk menjawab perkembangan hukum bidang mu’amalah tersebut di atas, yaitu: Pertama,  Kaidah ibahah (boleh). Segala sesuatu (di biddang mu’amalah) pada dasarnya adalah boleh (sah) selama tidak ada larangan. Hukum Islam dalam bidang mu’amalah, sedikit sekali yang terinci yang dinilai qath’i, sedangkan pada umumnya dikemukakan dalam al-Qur’an bersifat global, berupa prinsip-prinsip global, berupa prinsip-prinsip dasar, kaidah-kaidah umum, dan bersifat terbuka untuk menerima berbagai penafsiran. Di antara prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan al-Qur’an seperti menegakkan keadilan, prinsip musyawarah, menghilangkan kesempitan dan menolak kemudharatan, memelihara hak-hak seseorang, menunaikan amanah, mengembalikan persoalan-persoalan rumit pada orang yang ahli. Kaidah di atas menunjukkan suatu nikmat yang amat besar yang diberikan Allah kepada hamba-Nya, dimana dengan itu merasa lebih lapang untuk bergerak mengatur diri dalam sinar al-Qur’an, karena ketentuan-ketentuan tersebut ditarik dari petunjuk al-Qur’an. Dalam menghadapi masalah mu’amalah yang serba kompleks dan bentuk-bentuk mu’amalah baru yang tidak ada padanannya pada masa syari’at diturunkan, prinsip-prinsip umum yang dikemukakan di atas akan banyak membantu dalam pemecahannya.

Kedua, Kaidah tahqieq al-manath, yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang akan ditentukan hukumnya dan mengetahui kesamaan dengan masalah yang dimaksud oleh al-Qur’an dan Hadits yang telah dijelaskan hukumnya dengan masalah yang dimaksud oleh al-Qur’an dan Hadits yang telah dijelaskan hukumnya dalam sumber-sumber tersebut, atau mengetahui sejauh mana hubungannya dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum yang dijelaskan oleh wahyu, seperti diketahui menyimpulkan suatu maksud dari suatu ayat atau Hadits adalah suatu permasalahan, sedangkan penerapan kesimpulan itu kepada suatu masalah adalah permasalahan lain. Dalam mengaitkan suatu hukum  kepada suatu masalah memerlukan suatu ijtihad yang disebut: “tahqieq al-manath”. Metode ini diperlukan dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan agar dalam penerapan suatu ayat terhadap masalah baru, kandungan ayat perlu dipahami secara teliti mengenai makna atau tujuan mengapa ia disuruh dan dilarang sehingga mendekati kepastian diketahui apa sebenarnya yang dimaksud suatu ayat. Maka para ulama sepakat apabila kajian hukum bidang mu’amalah pada umumnya adalah “ma’qulatul ma’na”  (dapat dilacak makna atau illat hukumnya). Makna di sini  adalah berupa illat efektif, yang ada pengaruhnya terhadap ada atau tidak adanya illat. Ilat yang efektif itu hanya didapati dalam bidang mu’amalah, tidak didapati dalam bidang ibadah mahdhah (ibadah murni). Kembali bidang mu’amalah, apabila makna atau illatnya diketahui, maka selanjutnya illat itu dijadikan ukuran dalam menilai suatu persoalan.

Hukum akan selalu ikut bersama makna (illat) yang terkandung di dalamnya, bukan mengikuti bentuk formalnya. Boleh jadi suatu masalah bila dilihat bentuk formalnya adalah sama dengan yang dimaksud dalam sumber wahyu, tetapi bila dilihat nilai atau semangat yang terkandung di dalamnya, bisa jadi antara keduanya berbeda. Maka ijtihat tahqieq al-manath adalah suatu penelitian sampai dimana ada persamaan atau perbedaan antara kedua permasalahan bila ditinjau dari segi illat atau semangatnya.

Hukum dalam bidang kemasyarakatan  (mu’amalah) lebih dititik beratkan pada nilai dan semangat dari suatu perintah atau larangan , selama inti persoalannya dapat dilacak dan itulah yang dijadikan ukuran. Untuk itu  bahwa bidang kajian tahqieq al-manath adalah inti makna persoalan. Hukum akan selalu dikaitkan dengan inti dimana hukum dilandaskan.

Ketiga, kaidah istihsan. Merupakan jalan untuk keluar dari suatu kondisi, dimana jika ketentuan umum atau kesimpulan qiyas ditetapkan, bisa menggoncang prinsip atau kaidak syari’ah lain yang lebih utama untuk dipelihara. Qiyas dan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dapat diterapkan, selama dapat mencapai tujuan tersebut dan tidak berbenturan dengan suatu kepentingan yang lebih utama untuk dipelihara. Apabila berbenturan dengan suatu kepentingan yang juga harus diwujudkan dan dipelihara dalam syari’ah, maka ia ditinggalkkan, dan untuk jalan keluarnya metode istihsan difungsikan. Jadi metode istihsan berfungsi sebagai jalan keluar penerapan kaidah umum dan metode qiyas. Sebagai contoh adalah “akad salam” yang merupakan suatu bentuk pengecualian dari ketentuan yang berlaku secara umum karena pertimbangan kepentingan. Dengan istihsan di sini, walaupun keluar dari ketentuan umum, namun ia termasuk ke dalam ketentuan umum yang lain, yaitu mengangkat kesulitan dan mewujudkan kemudahan.

Keempat, kaidah ta’wil yaitu memalingkan arti suatu lafaz atau suatu redaksi dari arti yang hakiki atau yang dapat ditangkap oleh pemahaman menurut bahasa, kepada arti yang majazi. Metode ta’wil amat berfungsi dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilakukan, selama ada indikasi yang mendukung untuk memalingkan arti tersebut. Metode ini amat ampuh, selama dipahami bahwa ayat-ayat hukum dalam al-Qur’an, sedikit sekali lafaz atau redaksinya yang bersifat pasti (qath’i) menunjuk suatu makna. Lafaz-lafaz atau redaksi yang tidak pasti (dhanny) adalah menjadi lapangan yang amat memungkinkan untuk menerapkan takwil, selama didukung oleh indikasi yang menghendaki untuk itu. Ta’wil apabila diartikan secara luas, mencakup pertama, memalingkan arti lafaz atau redaksi dari arti yang kakiki kepada arti yang majazi, dan kedua, mengandung pengertian penafsiran lafaz atau redaksi yang sifatnya terbuka untuk menerima berbagai penafsiran.

Kelima, kaidah ta’wil  al – ilmi. Dalam khasanah ilmu-ilmu al-Qur’an (ulum al-Qur’an) ada dua cara untuk memahami al-Qur’an, yaitu tafsir dan ta’wil. Tafsir dikenal sebagai cara untuk memahami bahasa, konteks dan pesan-pesan moral yang terkandung dalam teks atau nash kitab suci. Di sini teks dijadikan “subyek”. Dalam tulisan ini paradigma tersebut dikategorikan sebagai penafsiran yang mengandung epistimologi bayani. Sedangkan ta’wil adalah cara untuk memahami teks dengan menjadikan teks dan /lebih tepat disebut pemahaman, pemaknaan dan interpretasi terhadap teks sebagai “obyek kajian. Pendekatan ta’wil al-ilmi, sebagai metode tafsir alternative  terhadap teks menggunakan jalur lingkar hermeneutik yang mendiologkan secara sungguh-sungguh antara paradigma epistemologi bayani (tekstual), paradigma epistemologi burhani (rasional) dan paradigma epistemologi irfani (spiritualitas) dalam suatu gerak putar yang saling mengontrol, mengkritik, memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang melekat pada asing-masing paradigma, berdiri sendiri-sendiri, terpisah antara satu dengan yang lainnya. Pesan kemanusiaan dan keadilan yang melekat dalam al-Qur’an yang sering disebut dengan istilah “rahmatan  li  al-‘alamin” (universal) hanya dapat dipahami dengan baik jika para penafsir kitab suci memahami adanya tiga paradigma epistemologi tersebut.

Filsafat yang dikembangkandi dunia Barat seperti rasionalisme, empirisme dan pragmatisme, tidak cocok untuk dijadikan kerangka teori dan analisis terhadap pasang surut dan perkembangan Islamic studies (termasuk studi hukum Islam). Perdebatan, pergumulan dan perhatian epistemologi keilmuan di Barat tersebut lebih terletak pada wilayah natural science dan bukannya pada wilayah humanities dan social science. Untuk itu, diperlukan perangkat kerangka analisis epistemologi yang khas untuk pemikiran Islam, yakni dengan epistemologi bayani, burhani dan irfani. Epistemologi harus pas dan sesuai dengan obyek yang dikaji. Kerangka teori, metode dan epistemologi yang digunakan dapat diubah sesuai dengan obyek dan kondisi kajiannya. Kerangka teoritik yang digunakan Fazlul Rahman menganggap bahwa tidak lagi cukup memadai untuk menggunakan teori fikih atau ushul fikih yang biasa sangat popular di kalangan ushuliyyun dan fuqaha’ yaitu “qathiyyat” dan “dhanniyyat” dan “legal spesifik” dalam al-Qur’an. Muhammad Arkoun mempertanyakan menghilangnya dimensi “tarikhiyyat” (historisitas) dari keilmuan fikih dan kalam. Ia mempertanyakan teori yang dipergunakan dan disusun beberapa abad yang lalu untuk diajarkan terus menerus pada era sekarang sudah dipermasalakan dan tantangan zaman terus menerus berubah tidak lagi seperti sedia kala, yang ia berpendapat sebagai berikut. Para ahli fikih (hukum Islam) yang sekaligus teolog (mutakallimun) tidak mengetahui hal itu. Mereka mempraktikkan jenis interpretasi terbatas dan membuat metodologi tertentu, yaitu fikih dan perundang-undangan. Hal ini mengubah diskursus al-Qur’an yang mempunyai makna mitis – majazi, yang terbuka bagi sebagian makna dan pengertian, menjadi diskursus yang baku dan kaku, telah menyebabkan diabaikannya historitas norma-norma etika keagamaan dan hukum-hukum fikih. Jadilah norma-norma dan hukum-hukum fikih berada di luar sejarah sosial, menjadi suci, tidak boleh disentuh dan didiskusikan. Para ahli fikih telah mengobah fenomena-fenomena sosio histories yang temporal dan bersifat kekinian menjadi semacam ukuran-ukuran ideal dan hukum transcendental yang suci, yang tidak dapat diubah dan diganti.

Keenam, kaidah maqashid al-syari’ah (tujuan hukum). Dalam kajian filsafat hukum Islam tidak dapat dilepskan dari aspek aksiologi. Setiap hukum yang ditetapkan oleh Syari’ (Allah) pasti mempunyai tujuan, yang secara umum tujuan hukum Islam  yaitu, “jalbu  al- mashalih wa al-dar’u  al- mafasid” (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan). Yang menjadi masalah adalah bagaimana memahami dan mengaplikasikan dalam menjawab masalah hukum dalam praktik, ini memerlukan ijtihad  dalam upaya mempraktikkannya dalam kehidupan dan pelaksanaan hkum. Makna ijtihad adalah pengerahan kesungguhan dengan upaya yang optimal dalam menggali hukum syara’. Menurut al-Syatibi, ijtihad itu dari segi proses kerjanya dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu: ijtihad istinbati, yaitu upaya untuk meneliti illat yang terkandung oleh nash, dan (2) ijtihad tatbiqi, yaitu upaya untuk meneliti suatu masalah dimana hukum hendak diidentifikasikan dan diterapkan sesuai dengan ide yang terkandung oleh nash. Dalam ijtihad istinbati, seorang mujtahid memfokuskan perhatiannya pada upaya penggalian ide-ide yang dikandung oleh nash yang abstrak. Sedangkan dalam ijtihad tatbiqi, seorang mujtahid berupaya untuk menerapkan ide-ide yang abstrak tadi kepada permasalahan-permasalahan hukum yang kongkrit. Jadi obyek kajian ijtihad istinbati adalah nash, sedangkan obyek kajian ijtihad tatbiqi adalah manusia (sebagai pelaku hukum) dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang dialaminya.

Antara ijtihad istinbati dan ijtihad tatbiqi memiliki hubungan yang saling memerlukan. Dalam melaksanakan ijtihad tatbiqi, ijtihad istinbati memegang peranan yang sangat penting, karena pengetahuan akan esensi dan ide umum suatu nash, tetap menjadi tolok ukur dalam penerapan hukum. Kekeliruan dalam penetapan ide ayat akan melahirkan kekeliruan pula dalam menilai masalah-masalah baru dan penerapan hukumnya.

Upaya penggalian hukum syara’ itu akan berhasil, apabila seorang mujtahid dapat memahami maqashid al-syari’ah. Untuk itu menurut al-Syatibi, derajat ijtihad bisa dicapai apabila seorang memiliki 2 (dua) kriteria, yaitu:Pertama, dapat memahami maqashid al-syari’ah seccara sempurna, apabila seeorang mampu memahami maqashid al-syari’ah dengan segala persoalan dan rinriannya, berarti ia telah sampai pada  tingkat pemahaman khalifah-khalifat Nabi dalam mengajar, berfatwa dan menetapkan hukum sesuai hukum yang dirurunkan Allah SWT., dan kedua, kemampuan untuk menarik kandungan hukum atas dasar pengetahuan dan pemahaman maqashid al-syari’ah itu adalah dengan bantuan bahasa Arab, al-Qur’an dan Sunnah. Untuk itu dapat dikatakan bahwa ijtihad dapat dilakukan dan berhasil apabila seorang dapat memahami maqashid al-syari’ah dengan sempurna, dan maqashid al-syari’ah dapat dipahami apabila seorang mempunyai kemampuan  menguasai bahasa Arab, al-Qur’an dan as-Sunnah.
Bertitik tolak dari obyek ijtihad itu, ada dua corak penalaran yang perlu dikemukakan dalam penerapan maqashid al-syari’ah. Dalam dua corak itu terdapat metode-metode ijtihad yang perlu dikembangkan. Kedua itu adalah, Corak penalaran ta’lili dan corak penalaran istislahi. Pertama, corak penalaran ta’lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penemuan illah-illah hukum yang terdapat dalam suatu nash. Atas dasar illah yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap illah yang ada dalam nash tersebut. Corak penalaran ta’lili ini adalah dalam bentuk metode qiyas dan istihsan dan corak penalaran istislahi itu berkaitan dengan metode  al-masalih al-mursalah dan al-zari’ah.

Dalam penggalian hukum melalui corak ta’lili dengan metode qiyas, tidak dapat dilepaskan dari rukun qiyas, yaitu: Pertama, hukum asal, yairu peristiwa yang sudah ada hukum nashnya, kedua, berupa hukum cabang, yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya, ketiga, yaitu ‘illah, yaitu suatu sifat yang terdapat pada peristiwa asal, dan keempat, yaitu sifat yang ada pada asal ini melahirkan suatu keputusan hukum yang dicari. Proses qiyas yang benar sebagai pikiran akal sehat, harus tidak bertentangan dengan maqashid al-syari’ah bahkan selalu berusaha merealisasikan maqashid al-syari’ah itu dan ‘illah yang menjadi fokus qiyas merupakan bagian dari maqashid al-syari’ah itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa qiyas sebagai istinbat ta’lili merupakan upaya nalar yang memiliki kedekatan dengan nash. Qiyas sebagai penalaran ta’lili harus senantiasa dipertajam dengan pertimbangan maqashid al-syari’ah baik yang berkaitan dengan kemasyarakatan, ekonomi, politik dan moral. Pertimbangan maqashid al-syari’ah menjadikan metode qiyas lebih dinamis sebagai solusi pemecahan permasalahan-permasalahan hukum.

Dalam penggalian hukum melalui penalaran ta’lili dengan metode istihsan, dalam kaitan dengan ini, pemaknaan istihsan adalah menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan adalah pindahnya pemikiran seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (kurang jelas) atau dalil kulli (umum) kepada ketentuan hukum takhsis (khusus) atas dasar adanya dalil yang memungkinkan perpindahan itu. Dalam kenyataan ketentuan yang berlaku umum sering sulit untuk diterapkan sepenuhnya. Perbenturan antara penerapan ketentuan umum dengan upaya menghilangkan kesulitan, mengharuskan upaya menghilangkan kesulitan lebih diutamakan karena merupakan prinsip-prinsip syari’ah, sekaligus merupakan dalil yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan keharusan mengikuti persyaratan dan ketentuan umum. Istihsan harus selalu diorientasikan kepada usaha mewujudkan maqashid al-syari’ah, serta memperhitungkan dampak positif dan negatif dari penerapan hukum, yang disebut “al-nazar  fi  al-ma’alat”.

Yang kedua, corak penalaran istislahi, yang di dalamnya mengandung dua metode penalaran, yaitu masalih  al-mursalah dan al-zari’ah sebagai metode ijtihad dalam upaya mengungkap maqashid al-syari’ah yang dituju. Maslahah dalam pengertian istilah adalah manfaat yang dikemukakan oleh Syari’(Allah) dalam menetapkan hukum untuk hambanya dalam usaha memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (al-mashalih  al-khamsah). Untuk itu bahwa dalam hukum Islam terdapat keistemewaan, sebagai berikut: (1) pengaruh kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktu di dunia, tetapi juga memberi pengaruh pada kehidupan akhirat, hal ini disebabkan oleh karena syari’at Islam itu sendiri diciptakan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, (2) kemaslahatan yang dikandung dalam hukum Islam, tidak saja berdimensi maddi (materi) akan tetapi juga ruhi (immateri) terhadap manusia, dan (3) dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain. Ini mengandung arti apabila terjadi pertentangan antara kemaslahatan yang lain dengan kemaslahatan agama, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikorbankan.

Maslahat yang tidak ada legalitasnya khusus dalam nash disebut maslahat –al-mursalah atau masalih al-mursalah. Mursalah artinya lepas dari petunjuk nash secara khusus. Berkaitan maqashid al-syari’ah dengan corak penalaran masalih  al-mursalah, bahwa setiap  kemaslahatan  yang tidak ditunjukkan oleh nash secara khusus, akan tetapi hal itu sesuai dengan tindakan syara’, maka maslahat seperti itu dapat menjadi dasar hukum dan sebagai pengembangan hukum dalam bidang mu’amalah.

Metode kedua dari corak penalaran istislahi yang perlu dikembangkan adalah al-zari’ah, yang berarti jalan yang menyampaikan kepada sesuatu atau jalan yang menyampaikan atau membawa kepada keharusan atau kehalalan. Ulama ushul fikih membagi  al-zari’ah itu pada dua bentuk, yaitu (1) fath al-zari’ah, yakni membuka jalan atau wadah yang dapat membawa kepada suatu kemaslahatan, dan (2) sad al-zari’ah, yaitu menutup atau menghambat jalan atau wadah yang dapat diduga membawa kerusakan atau mafsadat. Al-zari’ah adalah metode ijtihad yang meletakkan penekanan pada dampak suatu tindakan (al-nazar  fi al-ma’alat). Dalam kaitan al-nazar fi al-ma’alat ini ada dua bentuk perbuatan seorang mukallaf yang memiliki potensi maslahat, oleh karena terdapat sifat positif tersebut, maka perbuatan tersebut dianjurkan oleh Syari’. Kedua, perbuatan mukallaf yang mengandung potensi mafsadat, karena terdapat sifat negatif, maka maka perbuatan tersebut dilarang oleh Syari’.

Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia karena adanya tantangan kemajuan zaman yang meliputi keseluruhan aspek kehidupan. Hukum Islam (fikih) mengalami proses irelevansi secara berangsur-angsur, walaupun dalam praktek tidak lagi berperan  secara penuh dan menyeluruh, hukum Islam masih memiliki arti besar bagi kehidupan para pemeluknya, karena,  Ia turut menciptakan tata nilai yang mengatur kehidupan mereka, kedua, dengan melalui proses yang berlangsung lama, banyak keputusan hukum (bahkan unsur-unsur yurisprudensi) dari hukum Islam telah diserap dan menjadi bagian hukum positif yang berlaku, dan ketiga, dengan masih adanya golongan-golonggan yang memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat Islam dari berbagai negeri, penerapan hukum Islam secara penuh masih menjadi slogan perjuangan yang memiliki appeal cukup besar, dan dengan demikian ia menjadi bagian dari manifestasi kenegaraan Islam yang masih harus ditegakkan di masa depan, betapa jauhnyapun masa depan itu sendiri berada dalam perspektif sejarah.

Di samping itu, hukum Islam masih memiliki peranan cukup besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, peran yang dinamis bukan peran yang statis. Hukum Islam dapat berperan banyak sesuai dengan sifat kedinamisan itu, sehingga ia  tidak kehilangan relevansinya dengan perkembangan kehidupan di sekitarnya. Untuk memperoleh relevansi tersebut, hukum Islam harus mampu mengembangkan watak dinamis bagi dirinya, di antaranya dengan mampu menjadikan dirinya penunjang perkembangan hukum  nasional di alam pembangunan ini.  Watak  dinamis ini dapat dimiliki jika hukum Islam meletakkan titik berat  perhatiannya pada soal-soal duniawi yang menggulati kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan memberikan pemecahan bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi pada masa kini. Ia harus memiliki pendekatan multidimensional kepada kehidupan dan tidak hanya terikat pada ketentuan normatif yang telah mengendap sekian lama, dengan demikian memungkinkan hukum Islam memiliki peran aktif dalam mengisi pembangunan dengan sumbangan yang nyata.
Untuk bisa menjadikan hukum Islam sebagai pengisi pembangunan di atas, harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri utama hukum Islam dewasa ini, yaitu: Pertama, keterlepasan hukum Islam dalam perspektif sejarah. Hukum dalam teori Islam klasik, adalah kehendak Tuhan yang diwahyukan, sebuah sistem yang disususun secara ketuhanan, mendahului dan tidak didahului oleh Negara Islam, menguasai dan tidak dikuasai oleh masyarakat Islam. Hukum Islam berkembang dalam sebuah proses yang dalam dirinya sendiri memiliki pretense kesejarahan, ia berkembang di luar perkembangan sejarah, Kedua, keterikatan hukum Islam kepada landasan penafsiran harfiah bahasa Arab atas kehendak Tuhan, yang dikenal sebagai nash baik yang berbentuk ayat al-Qur’an maupun Hadits, dan pada akhirnya meniadakan kemungkinan pengembangan pola deversifikasi dan   multidimensional hukum Islam, dan ketiga, ketiadaan autoritas tunggal yang mampu meratakan keputusan-keputusan hukumnya di masyarakat. Walaupun telah ada pranata fatwa dengan segenap kelengkapannya, keputusan hukumnya masih bercorak pribadi sebagai pendapat perseorangan (faqih). Keputusan hukum mereka jarang menunjukkan kesepakatan pendapat, dan senantiasa ada altarnatif terhadap setiap keputusan hukum yang diberikan.

Setelah diketahui ciri-ciri utama keadaan hukum slam dewasa ini, tampak dengan nyata di mana letak hambatan yang tidak memungkinkannya  mengambil  peran positif dan dinamis dalam pembinaan hukum nasional. Dengan mengetahui telak hambatan-hambatan itu, dapatlah dirumuskan di sini garis besar upaya untuk mengatasinya, yaitu: Pertama, harus ada kesediaan para jurist muslim sendiri untuk  memberikan batasan atas luas lingkup daearah kehidupan yang dijangkau oleh hukum Islam meliputi semua bidang kehidupan, tetapi perkembangan sejarah menunjukkan penciutan bidang-bidang  itu secara berangsur-angsur. Kalau ingin menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional, sudah tentu juga harus ditentukan skala pioritas penggarapannya yang realistis. Pemberian batasan atas bidang penggarapan hukum Islam ini harus diikuti oleh upaya untuk merumuskan prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum agama yang lebih mencerminkan kebutuhan masa kini, Kedua, Pertimbangan-pertimbangan manusia harus memperoleh tempat yang layak. Bahkan titik berat proses pengambilan keputusan hukum harus ditujukan  kepada integrasi pertimbangan manusiawi ini ke dalam pranata yurisprudensi. Untuk itu, dalam jangka panjang  harus ditinjau kemungkinan penyusunan sebuah sistem yurisprudensi yang lebih berantisipasi kepada kemungkinan-kemungkinan hidup masa mendatang.

Perkembangan pemikiran hukum Islam (fikih) yang lain di Indonesia adalah bagaimana menjadikan fikih sebagai pemikiran sosial yang dinamis, yang disebut “fikih sosial – kontekstual”. Concern utamanya adalah bagaimana fikih tetap mempunyai keterkaitan dinamis dengan kondisi sosial yang terus berubah. Kaitan dengan ini, berupaya menggali fikih sosial dari pergulatan nyata antara “kebenaran agama” dan “realitas sosial” yang senantiasa timpang. Fikih selalu mempunyai konteks dan realitas yang bersifat dinamis. Kesadaran demikianlah yang mengilhami dan mendorong perubahan orientasi bermazhab dari mazhab  fi al-qa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s