SKRIPSI TENTANG SISTEM MULTI PARTAI

 

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan kongkritisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.[1] Hukum merupakan seperangkat peraturan-peraturan mengenai sikap tindak atau tingkah laku setiap orang sebagai bagian dari masyarakat, dengan memiliki tujuan untuk ketertiban, keselamatan, serta kebahagiaan masyarakat itu sendiri.

Masalah hukum bukanlah masalah yang berdiri sendiri.[2] Masalah hukum erat hubungannya dengan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya, terutama erat hubungannya dengan masalah pembangunan suatu bangsa. Oleh sebab itu, perkembangan hukum juga tidak mungkin dipisahkan dari pembangunan bangsa.

Pembangunan nasional[3] merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sebagai konsekuensi untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional tersebut di atas, serta dalam rangkan penataan perjalanan sebuah bangsa untuk menatap masa depan, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani Undang-Undang yang cukup strategis yakni Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dan bagaimanapun UU tersebut akan menjadi landasan hukum dan acuan utama bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan dan menerapkannya dalam kehidupan bernegara sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, paling tidak memperlihatkan bahwa dengan Undang-Undang tersebut dapat memberikan kejelasan hukum dan arah tindak dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nasional kedepan, karena sejak bangsa Indonesia merdeka, baru kali ini Undang-Undang tentang perencanaan pembangunan nasional ditetapkan melalui Undang-Undang, padahal peran dan fungsi lembaga pembuat perencanaan pembangunan selama ini baik di pusat maupun di daerah sangat besar.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2004-2009 Bidang Hukum, disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak tumpang tindih, inkonsisten, dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan di atasnya.

Perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas menyebabkan  sulitnya pelaksanaan di lapangan atau menimbulkan banyak interpretasi yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi. Seringkali isi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur, keseimbangan antara hak individual dan hak sosial, atau tidak mempertimbangkan pluralisme dalam berbagai hal.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Hak asasi tersebut terwujud dalam institusi partai politik.

Untdang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politk.[5] Mendefinisikan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa dan negara, serta memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Partai Politik itu pada pokoknya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi. Tidak ada negara demokrasi tanpa partai politik.[6] Karena itu partai politik biasa disebut sebagai pilar demokrasi, karena mereka memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (the state) dengan warga negaranya (the citizen).[7]

Sejak dibukanya kebebasan untuk mendirikan partai politik di negara Indonesia pada tahun 1998, partai politik tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Saat ini sudah terdaftar lebih dari dua ratusan partai politik. Animo pndirian partai politik yang besar menunjukkan iklim demokrasi sudah berjalan. Pilihan terhadap sistem multi partai dalam demokrasi di negara kita, merupakan hal yang sudah benar, tinggal bagaimana mengatur agar banyaknya partai politik ini justru merupakan aset yang berharga untuk membangun demokrasi, bukan sebaliknya. Persoalannya, apakah semakin banyak partai politik akan lebih menjamin berlangsungnya kehidupan demokrasi yang lebih baik.

Bahwa dalam masa transisi politik, dimana tingkat kedewasaan berpolitik rakyat belum ada pada taraf ideal, maka semakin banyak partai politik akan semakin menumbuhkan suasana power struggling di tanah air. Persaingan yang terus menerus terjadi di antara partai politik yang banyak tersebut, telah membentuk citra bahwa partai politik hanya memikirkan dirinya dalam perebutan kekuasaan. Di mata rakyat, potret partai politik dalam perebutan kekuasaan sangat mengemuka, dibanding dengan perhatian partai politik terhadap rakyat. Semakin banyak partai politik, maka potret perebutan kekuasaan ini akan semakin menonjol.

Hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI) beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kinerja partai politik saat ini terpuruk atau menempati ranking terbawah dibandingkan dengan berbagai lembaga negara lain seperti Presiden, Wakil Presiden, TNI, Polri dan sebagainya. Hal ini bukan berarti keberadaan partai politik harus ditiadakan; bahwa upaya untuk terus membangun partai politik yang credible di mata rakyat justru menjadi tugas penting dan sangat strategis. Krisis kepercayaan terhadap partai politik saat ini, merupakan manispestasi masih terjadinya euporia politik di negeri ini, dan menjadi lampu kuning bagi kehidupan demokrasi di tanah air. Demokrasi tidak dapat berjalan tanpa partai politik, oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kredibilitas partai politik harus menjadi perhatian kita. Besarnya fungsi dan peran partai politik yang diberikan oleh konstitusi, seharusnya diimbangi dengan kinerja positif partai politik dimata rakyat, bukan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas penulis mengambil judul sebagai berikut : “Sistem Multi Partai Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

  1. B.     Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

  1. Bagaimana perkembangan partai politik di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?
  2. Bagaimana dampak amandemenUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terhadap perkembangan partai politik?
  1. C.    Tujuan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Untuk mengetahui perkembangan partai politik yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia sebelum amandemen dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  2. Untuk mengetahui dampak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan pengaruhnya terhadap perkembangan partai politik.
  1. D.    Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, bahwa kegunaan dari penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum ketatanegaraan yang ada di Indonesia pada umumnya. Selain itu juga dimaksudkan untuk menambah khazanah keilmuan yang kemungkinan diperlukan untuk mahasiswa yang mengadakan penelitian leih lanjut mengenai pembahasan ini.

Adapun secara praktis, ditujukan sebagai salah satu syarat penulis untuk memenuhi gelar sarjana hukum di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan sebagaibahan pertimbangan bagi pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama partai politik peserta pemilihan umum dalam mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

  1. E.     Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, ketentuan ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara Hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat), dan pemerintahan berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Ketentuan tersebut di atas mensyaratkan bahwa hukum harus dipegang teguh dan setiap warga negara, dan aparatur negara harus mendasarkan tindakannya pada hukum.

Teori sosiological jurisprudence yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich asal Jerman, merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat. Hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, bahkan perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Akan tetapi ternyata tumbuh dan berkembang di Amerika, yang dipelopori oleh Roscoe Pound, konsep hkumnya bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law).[8] Roscue Pound eorang pendukung sosiological jurisprudence, mengatakan hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (law as a tool of social engineering) yang dikenal dengan aliran Pragmatic Legal Realism.[9]

Di Indonesia konsep Roscue Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang dikenal dengan madzhab Unpad, mengingat lahirnya di Unpad pada tahun 1976. Konsep hukumnya bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (sebagai modifikasi konsep Roscue Pound, law as a tool of social engineering).[10] Hukum dalam konsep mochtar tidak diartikan sebagai “alat” tetapi sebagai “sarana” pemabaharuan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat, supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.[11] hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.[12]

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan penulis di atas, maka peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang dibuat oleh pemerintah merupakan instrumen penting dan ujung tombak kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta instrumen penting untuk mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan, da harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) agar memiliki daya berlaku yang efektif. Untuk mewujudkan peraturan yang efektif dan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mencapai tujuan yang diinginkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dalam pembentukan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam sistem hukum Indonesia, teori hirarki hukum ini dimanifestasikan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam instrumen hukum pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah;
  4. Peraturan Presiden;
  5. Peraturan Daerah.

Dengan demikian berdasarkan teori hirarki hukum, peraturan perundang-undangan dibawah UU misalnya Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada pada hirarki yang lebih tinggi. Ketentuan ini berlaku pula terhadap hal lainnya sesuai dengan tingkatan hirarkinya masing-masing.

Pengertian pemerintahan memiliki dua macam konsep, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, pemerintahan negara itu tidak memiliki kekuasaan-kekuasaan perundang-undangan, peradilan dan polisi yang disebut “bestur”. Pengertian pemerintahan dalam arti luas berdasarkan konsep klasik yang dikemukakan oleh Charles Scondat Baron de Labrde et de Montesquieu dalam buku “L’espirit des Lois” (Jiwa Undang-Undang) Tahun 1948. Ajaran ini dikembangkan oleh Hans Kelsen dengan sebutan “Trias Politica” yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuatan lainnya. Satu kekuasaan yang mempunyai satu fungsi saja, yaitu:[13]

  1. Kekuasaan Legislatif, menjalankan fungsi membentuk undang-undang.
  2. Kekuasaan Eksekutif, menjalankan undang-undangn/pemerintahan.
  3. Kekuasaan Yudikatif, menjalankan fungsi peradilan.

Sarjana lain yaitu C. Van Vollenhoven menambahkan bagian ke-4 yaitu kepolisian pada pembagian dari Montesquieu tersebut. Pembagian kekuasaan (pembagian tugas) itu disebut Tri Praja dari Montesquieu dan Catur Praja dari C. Van Vollenhoven. Kata “pemerintahan” dalam arti luas berdasarkan ajaran Tri Praja dari Montesquieu dan ajaran Catur Praja dari C. Van Vollenhoven, yang mencakup aktifitas:[14]

  1. Membentuk perundang-undangan sendiri (zelf wetgeving);
  2. Melaksanakan pemerintahan sendiri )zelf itvoering);
  3. Melakukan peradilan sendiri (zelf rechtspraak);
  4. Melakukan tugas kepolisisn sendiri (zelf politie).

Pemerintahan dalam arti luas adalah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, yudisial atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara.[15] Pada pelaksanaannya Indonesia menganut sistem pemerintahan seperti yang disampaikan Kant dan Montesquieu yang mana kekuasaan dalam negara di bagi menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, legislatif dan yudukatif. Dari ketiga lembaga tersebut ada dua lembaga yang merupakan perwakilan dari rakyat yaitu, eksekutif yang dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan lembaga legislatif juga sama-sama merupakan lembaga perwakilan dari rakyat melalui partai politik dan dipilih secara langsung. Maka dari itu partai politik merupakan bagian dari negara hukum.

Partai politik merupakan salah satu alat kelengkapan negara. Karena partai politik merupakan organisasi nasional yang akan duduk di lembaga legislatif yang mempunyai peran dan fungsi check and balances, lembaga tersebut sudah kita kenal sejak lama dan tercantum dalam konstitusi negara Indonesia dan dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakkyat (DPR). Partai politik yang duduk di DPR tersebut berdasarkan konstitusi yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Di Indonesia hak untuk dipilih dan memilih termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Misalnya, pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berbunyi :

  1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
  2. Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
  3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan tentu ada regulasi tersendiri, hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6a ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :[16]

“Pasaangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum”.

Begitupun dengan pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi :

“Anggota Dewah Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.”[17]

Untuk memberi ekspresi yang bermakna bagi hak pilih universal dalam konteks pemerintahan perwakilan, warga negara harus mampu ikut serta dalam pemilihan kompetitif, yang pilihan pribadi dan kebijaksanaan dstrukturkan oleh persaingan dua atau lebih partai politik. Beberapa kritikus politik, mungkin memandang partai politik sebagai sesuatu yang dibenci, atau paling tidak suatu yang mengacaukan pendapat umum. Akan tetapi jelas bahwa tidak akan ada demokrasi yang efektif tanpa kompetisi partai politik.

Oleh karena itu partai politik mempunyai peran penting dalam mewujudkan negara demokrasi dan memajukan kehidupan bernegara keberadaan partai politik akan menjadi penyeimbang dalam pelaksanaan organisasi negara.

Demokrasi berarti kekuasaan rakyat yang diintrodusir dalam arti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi modern berkembang dengan ide kelembagaan dari tradisi pencerahan abad ke-16, yang melahirkan munculnya paham sekularisme yang diprakarsai oleh Nichollo Machiavelli 1634-1527 yang berusaha membenarkan hukum dan kekuasaan. Thommas Hobbes 1588-1679 dan Baruch De Spinoza 1634-1677 melahirkan kekuasaan absolute. Hobbes mengubah penguasa menjadi agen urusan masyarakat dan memegang semua kekuasaan. Demikian juga john locke 1632-1704 mendukung hak dan hukum, kendati dengan terpaksa mengakui kekuasaan prerogatif penguasa, bertindak tanpa hukum, sedangkan Rousseau 1712-1778 berusaha untuk memikirkan masyarakat politik dimana kekuasaan dan hak berjalan seimbang.[18]

Ukuran demokrasi yang paling jelas adalah hak pilih universal[19] yaitu hak setiap warga negara untuk memilih seperti pemerintahan demokrasi yang ditegaskannya, hak pilih universal telah lama dinantikan kedatangannya. Juga hendak dikatakan bahwa, dalam banyak hal, perkembangan demokrasi adalah suatu proses yang bertahap, bukan hasil campur tangan Tuhan, dan bukan pula dekrit dari para pelopor. Dalam kenyataan, cukup banyak kesaksiaan untuk mendukung pendapat berikut.

Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hukum memang tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan segelintir orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan akan rasa adil bagi semua orang tanpa kecuali.[20]

Dengan demikian, negara hukum (rechtstaat) yang dikembangkan bukanlah absolute rechtstaat, melainkan democratiesche rechtstaat atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum.[21]

Dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk rekrytmen pemimpin berbagai komponen penyelenggara negara.

Tumbuh dan berkembangnya partai politik dan organisasi massa yang berorientasi penonjolan agama, etnis dan kecemburuan sosial merupakan tantangan pula untuk mewujudkan sistem politik yang stabil, transparan dan demokratis.

Tujuan pembangunan politik[22] adalah menciptakan stabilitas politik   yang kondusif bagi terselenggaranyaa pembangunan di segala bidang, dengan menciptakan kehidupan politik yang dinamis dan mampu mengakomodasikan setiap perubahan kepentingan serta aspirasi rakyat dan perkembangan lingkungan strategis regional maupun nasional.

Dalam demokrasi, partai politik merupakan pilar utama (bukan kedua atau ketiga), karena puncak kendali roda pemerintahan ada di tangan eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 6A ayat (2), bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya hak itu secara eksklusif hanya partai politik yang disebut UUD 1945 diberikan kepada partai politik. Karena itulah, semua demokrasi membutuhkan partai politik yang kuat dan mapan guna menyalurkan berbagai tuntutan warganya, memerintah demi kemashlahatan umum serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sangat rasional argumentasinya jika upaya penguatan partai politik dibangun oleh kesadaran bahwa partai politik merupakan pilar yang perlu dan bahkan sangat penting untuk pembangunan demokrasi suatu bangsa. Jadi, derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu bangsa.

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya empat fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo[23], meliputi :

  1. Sarana komunikasi politik
  2. Sarana sosialisasi politik (political sosialization).
  3. Sarana rekrumen politik (political recrutment), dan
  4. Pengtur konflik (conflict management).

Sementara dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp[24], fungsi partai politik mencakup:

  1. Mobilisasi dan integrasi
  2. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (voting pattern),
  3. Sarana rekrutmen politik, dan
  4. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana :

  1. Pendidikan politik bagi angota dan masyarakat luasa;
  2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
  3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat;
  4. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
  5. Rekrutmen politik.

Kesemua fungsi partai politik tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan atau political interest yang terdapat atau kadang-kadang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide, visi, dan kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengarhi atau menjadi materi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik. Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjdi pilihan partai politik disosialisasikan kepada konstituen untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dalam sosialisasi itu partai juga berpera sangat penting dalam rangka pendidikan politik bagi masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Fungsi selanjutnya partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Partai dibentuk memeng dimaksudkan menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan kesetaraan dan keadilan gender.

Kader-Kader partai politik yang diseleksi untuk menjadi perwakilan rakyat terpilih dilakukan melalui mekanisme demokrasi yakni melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan pemilihan umum 2009 kali ini, banyaknya kontestan peserta pemilu ternyata tidak menjadi jaminan bahwa demokrasi di Indonesia akan menjadi lebih baik. Fakta membuktikan bahwa pada pelaksanaan pemilu kali ini telah terjadi banyak pelanggaran yang berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh para kontestan pemilu.

Pada prinsifnya Indonesia mengusung demokrasi yang seutuhnya, namun ada yang perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara hukum[25]. Aristoteles mengatakan bahwa, yang penting dalam penyelenggaraan negara adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dalam sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya. Ajaran Aristoteles ini sampai sekarang masih menjadi idaman bagi para negarawan untuk menciptakan suatu negara hukum.[26]

Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga eksistensinya setiap 5 (lima) tahun diuji melalui pemilu. Pemilu merupakan sarana yang paling adil untuk menentukan partai politik mana yang masih tetap eksis dan paling berhak melanjutkan tugasnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap partai politik untuk dapat eksis baik sebagai peserta pemilu maupun keberadaannya di parlemen. Oleh karena itu, sebagai arena kompetisi yang adil, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredible oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetisi tersebut dapat dipelihara. Terlalu banyak kontestan yang ikut kompetisi, akan berpengaruh terhadap mutu kompetisi tersebut, apalagi jika standar kualitas kontestan tersebut sangat beragam.

Karena itu, dalam alam demokrasi, baik kemenangan maupun kekalahan yang diraih tidak lantas mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi. Dari kecurangan administratif sampai (apalagi) pelanggaran pidana. Dari ratusan pelanggaran yang ditemukan, Jaringan Pendidikan Pemilih untu Rakyat menyimpulkan, kualitas pemilu 2009 berada di titik paling rendah dibanding pemilu setelah reformasi bergulir.

Hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untu Rakyat dari pemilu legislatif dan pemilu Presiden-wakil presiden  disimpulkan dalam tiga hal. Pertama, pelanggaran hak politik warga negara. Kekacauan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) adalah pelanggaran terhadap hak asasi pemilih dan langsung berpengaruh terhadap legitimasi proses dan hasil pemilihan.[27]

Meskipun terjadi beberapa pelanggaran namun belum ada laporan pelanggaran atau masalah serius terkait dengan pelaksanaan kampanye terbuka. Semuanya masih berjalan lancar. Secara keseluruhan, dari 33 provinsi yang sudah melaporkan pelanggaran kampanye terbuka, terjadi 197 pelanggaran. Sebanyak 159 diantaranya adalah pelanggaran pidana pemilu, sedangkan 16 pelanggaran administrasi dan 27 pelanggaran lain-lain.

Berikut ini 3 kategori pelanggaran kampanye pemilu 2009:[28]

Pelanggaran Administrasi:

  1. Pejabat Negara kampanye tanpa surat cuti
  2. Kampanye lewat waktu
  3. Kampanye Lintas Daerah Pemilihan
  4. Perubahan jenis kampanye
  5. Konvoi tidak diberitahukan sebelumnya kepada polisi dan keluar jalur
  6. Pelanggaran batasan frekuensi dan durasi penayangan iklan kampanye.

Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu:

  1. Pelibatan anak-anak
  2. PNS yang memakai atribut PNS
  3. PNS yang memobilisasi PNS di lingkungan kerjanya
  4. Kampanye di luar jadwal
  5. Perusakan atau penghilangan alat peraga kampanye
  6. Pelaksana dan petugas kampanye melakukan penghinaan peserta kampanye lain
  7. Penggunaan fasilitas negara dan pemerintahan
  8. Pelibatan pejabat negara/daerah/TNI/perangkat desa
  9. Politik uang.

Pelanggaran lain-lain:

  1. Pelanggaran lalu lintas
  2. Tidak melaporkan pelaksanaan kampanye kepada KPU/D dan tembusan ke bawaslu/Panwaslu.

Sejauh mana pemilu sebagaimana arena kompetisi tersebut mampu menyeleksi partai politik peserta pemilu secara efektif, sangat tergantung dari:[29]

  1. Aturan main atau sistem kompetisinya dalam hal ini sistem pemilu yang diterapkan;
  2. Jumlah dan informasi objektif tentang kinerja partai politik sebagai peserta pemilu;
  3. Tingkat kedewasaan rakyat yang memilih;
  4. Kredibilitas penyelenggaraan pemilunya dalam hal ini KPU.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat[30] sebagai hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang kuat dalam kesatuan Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, demokratis, dan berdasarkan hukum.

Dinamikan dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi, dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam dalam upaya nasional mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 dengan menjungjung tinggi kedaulatan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

  1. F.     Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Analitik, dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dan dikaji, kemudian dianalisis sampai sejauh mana relevansi atau kesesuaian yang terjadi di masyarakat, khususnya konsep sistem multi partai yang berlaku di Indonesia saat ini.

  1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis Normatif[31], dapat diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan partai politik, baik dari segi legal formal maupun legal material, dalam hal ini mengkaji Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dihubungkan dengan data-data empiris yang terjadi di masyarakat mengenai partai politik di Indonesia.

  1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif yaitu berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku, karya ilmiah atau literatur lainnya yang menunjang terhadap sistem multi partai dan dikaitkan dengan UUD 1945, serta data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung kepada masyarakat dan lembaga yang bersangkutan dengan keberadaan partai politik.

  1. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu :

  1. Sumber data primer, adalah informasi atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
  2. Sumber data sekunder, adalah data yang diperoleh berdasarkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti yang terdiri dari:

1). Bahan Hukum Primer:

  1. Amandemen ke-4 Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3). Bahan Hukum Tertier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus umum, majalah, dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum.

  1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penuli gunakan dalam penelitian ini adalah :

  1. Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara apabila diperlukan untuk menunjang pengumpulan data yang dilakukan dengan masyarakat, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
  2. Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan penelaahan terhadap sumber-sumber data yang telah ditentukan dan berkaitan dengan masalah penelitian.
  1. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yuridis kualitatif[32], artinya data yang diperoleh dan telah terinventarisir dari berbagai sumber literatur yang sudah tersusun secara sistematis. Selain daripada itu, data itu didapat dengan cara menganalisis dari suatu perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji sebagai suatu yang utuh.

Dengan kata lain, tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut, apa yang melatarbelakangi dari permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

 

Amrah Muslimin, beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. (Bandung: Alumni, 1982).

Baqir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa masalah dalam Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997).

C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).

Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, (Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2007).

Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah, (Bandung: Pustaka At-Tadbir, 2006).

Lucian W. Pye, Masalah-masalah Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1988).

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara (Jakarta: FHUI, CV. Sinar Bakti, 1988).

Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000).

Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000).

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002).ukum DaDD

Padmo Wahjono dan Nazaruddin Sjamsuddin, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: CV. Rajawali 1998).

Rainer Adam, DPRD dan Partai Politik, FNS dan F3OD-UMM, (Jakarta: Forum Politisi—Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007)

Sabastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Forum Politisi—Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007)

R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung: Armico,1986).

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008).

Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, (Jakarta: Aksara Baru, 1982).

Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, (third Edition, Oxpord Uneversity Press, 1998).

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara (Jakarta: FHUI, CV. Sinar Bakti, 1988).

Makalah, Rully Chairul Azwar, Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilu, Jakarta: Rabu (20 September 2006).

Kutipan dari Presiden RI, Pada Pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pada tanggal 22 Januari 1994, di Istana Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, (hukum ham. Info, 2008).

Pasal 22 C bab VII A UUD 1945 amandemen ke-3

UUD 1945 BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 3

http://ekampanyedamaipemiluindonesia2009.blogspot.com/01 April 2009


[1] Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 16

[2] Kutipan dari Presiden RI, Pada Pelantikan Menteri Kehakiman dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pada tanggal 22 Januari 1994, di Istana Negara.

[3] Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

[4] Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

[5] Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik, (hukum ham. Info, 2008) hal. 2

[6] Rainer Adam, DPRD dan Partai Politik, FNS dan F3OD-UMM, dalam Sabastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, Asesmen Terhadap Kelembagaan, Kiprah dan Sistem Kepartaian, (Jakarta: Forum Politisi—Friedrich Naumann Stiftung, Oktober 2007) hal. 3

[7] Sabastian Salang, Ibid, hal. 3

[8] R. Otje Salman, Ikhtisar Filsafat Hukum, (Bandung: Armico,1986), hal. 15

[9] Ibid, hal. 16

[10] Ibid. Hal. 17

[11] Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), Buku I, h. 17

[12] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2002), h. 8ukum DaDD

[13] Smail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, (Jakarta: Aksara Baru, 1982), h. 2

[14] Amrah Muslimin, beberapa Asas-Asas dan Pengertian-Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. (Bandung: Alumni, 1982), h. 45

[15] Baqir Manan dan Kuntana Magnar, Beberapa masalah dalam Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), h. 45

[16] Pasal 6A UUD 1945:

1)       Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

2)       Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

3)       Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4)       Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung.

5)       Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

[17] Pasal 22 C bab VII A UUD 1945 amandemen ke-3, yang berbunyi :

1)       Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

2)       Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota dewan perwakilan rakyat.

3)       Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

4)       Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

[18] Deddy Ismatullah, Gagasan Pemerintahan Modern Dalam Konstitusi Madinah, (Bandung: Pustaka At-Tadbir, 2006), h. 23

[19] Padmo Wahjono dan Nazaruddin Sjamsuddin, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: CV. Rajawali 1998), hlm. 265. Diterjemahkan dari judul aslinya berjudul “Indonesia to political science”, McGraw-Hill. Inc

[20] C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 164

[21] Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, (Jakarta; Mahkamah Konstitusi, 2007), hlm. 23

[22] Lucian W. Pye, Masalah-masalah Pembangunan Politik, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1988) hlm. 5

[23] Miriam Budiardjo, Pengantar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 2000), hlm. 163-164

[24] Yves Meny and Andrew Knapp, Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, (third Edition, Oxpord Uneversity Press, 1998), dalam Ibid, hlm. 59

[25] UUD 1945 BAB I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 ayat 3

[26] M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara, Pusat Studi Hukum Tata Negara (Jakarta: FHUI, CV. Sinar Bakti, 1988), hlm. 153

[29] Makalah, Rully Chairul Azwar, Pembatasan Partai Politik Peserta Pemilu, Jakarta: Rabu (20 September 2006).

[30] Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

[31] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2008) hlm. 52

[32] Ibid, hlm. 250

 

2 thoughts on “SKRIPSI TENTANG SISTEM MULTI PARTAI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s