SKRIPSI TENTANG PIDANA ISLAM

  1. Latar Belakang Masalah

Sebagai gejala sosial yang hampir sama tuanya dengan peradaban manusia, seksualitas memang layak mendapatkan perhatian tersendiri. Problem besar seksualitas merupakan suatu permasalahan yang tidak prnah lekang oleh waktu. Tidak mengenal golongan, umur, strata sosial maupun agama. Singkatnya, masalah seksualitas dapat terjadi dan dialami siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Bahkan di Erofa dan Amerika akibat kehidupan yang bebas telah melahirkan revolusi seks disekitar tahun 60 dan awal 70-an.[1]

Dalam Hukum Islam, sejak abad ketujuh masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemadaratannya.[2] Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat andangan syari’at Islam, bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu semata-mata, melainkan pula mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh gadis dengan jejaka secara sukarela, maupun oleh orang-orang yang sudah bersuami atau beristeri.[3] Mengenai konteks diatas dapat kita pahami secara mendalah pada surah An-Nuur ayat 2 berikut ini :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَةٍ وَلاَتَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اْلأَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

…Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanyaseratus kali dera, dan janganlahbelas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan)agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Inilah yang dimaksudkan al-Qur’an agar manusia bukan sekedar terlarang melakukan perzinahan akan tetapi proses yang mendorong kearah perzinahan (senggama di luar nikah) juga dilarang, karena tahu persis bagaimana karakter seksualitas manusia yang sebenarnya. “dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Da suatu jalan yang buruk.[4]

Begitu bahayanya tindak kejahatan zina ini, sampai-sampai al-Qur’an memperhatikannya secara khusus, sebab perbuatan ini sangat populer dikalangan jahiliyah, sebagaimana halnya minum khamr, sehingga pelarangannya pun dilakukan secara bertahap. Menurut kebanyakan ulama fiqh, penetapan hukuman zina itu secara bertahap.[5]

Sementara, dalam tataran realitas, dimensi akhirat mulai ditinggalkan dan dimensi dunia malah semakin ditingkatkan. Realitas tersebut dapat terjadi karena semakin keringnya nuansa spiritual dalam kehidupan keseharian manusia. Salah satu dampak dari semakin keringnya nuansa spiritual tersebut adalah tingginya deviasi sosial yang terjadi. Bentuk deviasi sosial tersebut diantaranya adalah meningkatnya kriminalitas, penyimpangan seksual, dan kenakalan remaja.

Sebagai gambaran meningkatnya deviasi sosial tersebut adalah semakin tingginya tingkat perkosaan. Di Jakarta, sebagai Ibu Kota Negara Indonesia, terjadi peningkatan jenis kejahatan perkosaan pada tahun 2000 berjumlah 304 kasus, tahun 2001 berjumlah 311 kasus, dan pada tahun 2002 berjumlah 320 kasus.[6]

Seperti yang sering ditayangkan oleh Televisi-televisi maupun berita-berita melalui media cetak di Indonesia, akibat tindak fornografi dan fornoaksi, adalah banyaknya kasus perkosaan, perzinahan, aborsi, bahkan pembunuhan. Perkosaan-perkosaan akibat tindak pidana pornografi dan pornoaksi telah banyak dilakukan meskipu tindak pornografi dan pornoaqksi bukan satu-satunya penyebab terjadinya perkosaan.[7]

Perkosaan akibat pengaruh tindak pornografi daaannn pornoaksi tidak hanya   dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan anak yang di bawah umur pun ikut dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan jumlah perkosaan, seperti halnya yang diungkapkan sebagai berikut;

  1. Anak perempuan berusia 7 tahun diperkosa dan dibunuh oleh seorang anak laki-laki berusia 10 tahun di hutan, di Del Serdang, Sumatera Utara. Anak laki-laki, berinisial DS, melakukan perkosaan setelah terinspirasi oleh VCD porno yang ia tonton. Ia melakukan pembunuhan karena ia takut diketahui perbuatannya.[8]
  2. Di lampung, anak perempuan berusia balita diperkosa oleh teman bermainnya, anak laki-laki kelas 5 Sekolah Dasar, dengan tjuan menirukan adegan film porno yang ditayangkan televisi, dan masih banak lagi serentetan kasus perkosaan yang disebabkan oleh pengaruh fulgarnya pornografi dan pornoaksi. Data ini berdasarkan pengamatan dari media komunikasi, terutama televisi.[9]

Oleh sebab itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bambang Prakuso yang mengutip dari LAMJURI, bahwa pelaku perkosaan yang dikategorikan anak sebanyak 6 orang dan usia remaja 52 orang, dari keseluruhan pelaku perkosaan di Jakarta, yang berjumlah 295 orang.[10]

Berdasarkan pada data tersebut, terlihat bahwa anak dan remaja memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan jumlah perkosaan yang dilakukan oleh anak dan remaja. Agaknya permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius, karena hal itu bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apalagi anak adalah salah satu aset bangsa yang sangat berarti.

Dalam hukuman pidana Islam, anak yang melakukan perkosaan tersebut dianggap merupakan jarimah (baik had maupun qishash) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan tidak dijatuhkan hukuman. Hal tersebut berdasarkan pada Hadits Rasul Saw :

 

 

 

…Dari Nabi SAW : diangkat kalam dari tiga (hal) : dari orang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hinga ia dewasa, dan dari orang gila hingga ia berakal.[11]

Adapun anak yang terlambat atau tidak mengalami mimpi basah, maka para ulama berbeda pendapat dalam menentukan umur kedewasaan. Karena dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits tidak ada ketentuan yang pasti, sehinga para fuqaha memberikan batasan umur yang bervariasi. Pendapat madzhab Hanafi yang masyhur adalah pada usia 18 tahun untuk anak laki-laki dan 17 tahun untuk anak perempuan, begitu juga dengan madzhab Malikiyang terkenal. Sedangkan madzhab Syafi’i dan Hambali memberikan umur yang sama bagi laki-laki dan perempuan, yakni umur 15 tahun.[12]

Sementara dalam hukum pidana positif, dijelaskan dalam pasal 45 bahwa yang dimaksud dengan anak sebagai korban tindak pidana adalah anak yang belum dewasa apabila berumur dibawah (di bawah 16 tahun, menurut KUHP) sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal 285, 287, 290, 293, 294, 295, 297, itu tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun, yang melakukan perkosaan tersebut dapat dijatuhi hukuman dengan tiga kemungkinan, yaitu:

  1. Mengembalikan kepada orang tua atau walinya, tanpa dijatuhi hukuman.
  2. Diserahkan kepada pemerintah untuk dididik tanpa dijatuhi hukman.
  3. Dijatuhi ukuman,   tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.[13]

Sementara, menurut “Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak” dalam pasal 1 butir 2 disebutkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan kemudian secara khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam “Undang-Undang Peradilan Anak” pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ada perbedaan batasan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.[14]

Dengan adanya ketentuan yang berbeda tersebut, maka dipandang perlu ntuk memperhatikan dan membahas mengenai cara pandang hukum tersebut dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana anak, seperti dalam menentukan kriteria anak dalam pertanggungjawaban pidana, sanksi atau hukuman yang dibebankan kepada anak, dan cara pemberian atau menjatuhkan sanksi terhadap anak. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian (scientific research) terhadap sanksi anak dalam tindak pidana, dengan judul : “SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM”

  1. B.     Rumusan Masalah

 

  1. Bagaimana batasan umur dan kadar pertanggungjawaban pidana anak ?
  2. Bagaimana sanksi bagi anak yang melakukan pemerkosaan ?
  3. Bagaimana tujuan pemberian sanksi bagi anak yang melakukan pemerkosaan ?

 

  1. C.    Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

 

  1. 1.      Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berhubungan erat secara fungsional dengan rumsan masalah penelitian, yang dibuat secara spesifik, terbatas dan dapat diperiksa dengan hasil penelitian.[15] Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

  1. Untuk mengetahui batasan umur dan kadar pertanggungjawaban pidana anak.
  2. Untuk mengetahui sanksi bagi anak yang melakukan pemerkosaan.
  3. Untuk mengetahui tujuan pemberian sanksi bagi anak yang melakukan pemerkosaan.

 

  1. 2.      Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian memiliki hubungan erat dengan kegunaan penelitian atau signifikansi penelitian. Secara garis besar, kegunaan penelitian tediri atas signifikansi ilmiah yang mengarah pada pengembangan ilmu.[16] Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi para civitas akademika dalam melakukan penelitian ilmiah maupun penulisan karya-karya ilmiah lainnya dalam bidang hukum pidana dan sbagai pengayaan akademik dalam lingkup hukum pidana Islam.

  1. D.    Kerangka Pemikiran

Dalam Islam prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan manusia bermasyarakat, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan atau kesejahteraan manusia secara umum, yang mana tujuan substantif-univesal disyariatkannya hkum agama adalah untuk menciptakan kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan tertier mereka. Dalam hal ini, Abd. Wahhab Khalaf[17] merumuskan kemashlahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi: mashlahah itu bersifat essensial, yait kepentingan yang secara praktis-oprasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum mencegah terjadinya kerusakan. Mashlahah itu ditinjau untuk kepentingan rakyat banyak, bukan individu. Mashlahah itu tidak bertentangan dengan ketentuan atau dalil-dalil umum nash. Kemashlahatan itu utamanya ditujukanuntuk menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi: 1) Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (hifz ad-Din). 2) hak memelihara jiwa dan kemashlahatan fisik (hifz an-Nafs). 3) hak memelihara keturan (hifz an-Nasl). 4) hak memelihara harta benda atau milik pribadi (hifz al-Maal). 5) Hak memelihara kepentingan umum (hifz al-Ummah).[18] Oleh karenanya dalam hukum pidana Islam, khususnya jarimah (perbuatan pidana) ialah terdapatnya larangan-larangan syara yang diancamkan hukuman had atau hukuman ta’zir bagi pelakunya, hal ini dikarenakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan perbuatan tersebut dengan konsep al-maqasid asy-syari’ah yang telah ada, larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah oleh syara’ atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya.[19]

Suatu perbuatan dianggap jarimah jika memenuhi unsur-unsur umum yang ada tiga: nash yang melarang perbuatan dan mencantumkan hukuman terhdapnya, dan unsur ini biasa disebut unsur formil (ar-rukn asy-syar’i), unsur materil (ar-rukn al-Maddiy), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau perbuatan tidak nyata. Unsur moril (ar-rukn al-‘Adabby) yaitu si pelaku adalah orang mukallaf, orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil (akibat) dari perbuatan atau sikap tidak berbuat.[20] Ada dua syarat yang harus terdapat pada orang mukallaf, yaitu sanggup memahami nash-nash hukum yang berisi hukum taklifi dan pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

Dalam hal ini, kecenderungan seorang anak untuk berbuat jahat dipengaruhi oleh beberapa faktor, menurut aliran yang membahasnya, antara lain, pertama : aliran biologi kriminal, yang menyatakan bahwa orang menjadi jahat karena memang dilahirkan sebagai penjahat. Kedua: aliran psikologi kriminal yang menyatakan bahwa seorang anak itu menjadi jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimanapenjahat itu hidup, dan ketiga: aliran bio-sosiologi yaitu mencari sebab dari kejahatan baik pada pembawaan yang terdapat pada manusia maupun dalam masyarakat.[21]

Hukum pidana Islam menjelaskan bahwa anak yang melakukan perkosaan tersebut dianggap merupakan jarimah (baik had maupun ta’zir) yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh dan tidak djatuhkan hukuman. Sanksi dalam fiqh jinayah disebut dengan hukuman. Hukuman dalam bahasa Arab berasal dari kata Uqubah. Menurut Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemashlahatan masyarakat.[22]

Dari definisi tersebut dapat kita kemukakan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya.

Adapun dasar penjatuhan hukuman tersebut antaranya Q.S. Shad ayat 26 :

 

يَادَاودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي اْلأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَتَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adildan jangalah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamudari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat adzab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.[23]

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari’at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya atau agar ia tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan jarimah.[24]

Upaya tujuan hukuman yang pertama adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampumewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian, terdapat prinsif keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Apabila kondisinya demikian, maka hukuman terutama ta’zir dapat berbeda-beda sesuai dengan kapasitas pelakunya, sebab diantara pelaku ada yang cukup hanya diberi peringatan atau bahkan yang paling berat seperti hukuman mati tergantung kepada perbuatan pelanggarannya.

Tujuan dari penjatuhan hukuman adalah perbaikan dan pendidikan, mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Selain bagi pribadi pelaku, hukuman djatuhkan bertujuan menbentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya.[25]

Adapun di dalam penjatuhan hukuman harus dipenuhi syarat-syarat sanksi, agar hukuman itu diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, yaitu: hukuman harus ada dasarnya dari syara’, hukuman dianggap mempunyai dasar karena ia didasarkan pada sumber-sumber syara’ seperti al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma atau Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil ‘Amri) seperti dalam hukuman ta’zir.

Dalam hal ini hukuman harus ditetapkan oleh ulil amri maka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara’. Apabila ketentuan hukuman tersebut bertentangan, maka batal sifatnya. Hukuman harus bersifat pribadi. Hal ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Hukuman harus bersifat umum, hal ini berarti bahwa hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat dan kedudukannya.[26]

Ditinjau dari sudut kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, mengandung unsur sebagai berikut:

1)      Hukuman pokok (Uqubah Ashliyah) yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan seperti qishash dalam pembunuhan.

2)      Hukuman pengganti (Uqubah Badliyah) adalah hukuman yang mengganikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak bisa dilaksanakan seperti hukuman ta’zir yang dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah had yang didakwakan mengandung unsur syubhat atau samar.

3)      Hukuman tambahan (Uqubah Taba’iyah) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok, seperti seorang pembunuh pewaris tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.

4)      Hukuman pelengkap (Uqubah Taklimiyyah) yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotog dilehernya.[27]

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman :

1)      Hukuman yang mempunyai batas tertentu artinya hukuman yang telah ditentukan besar kecilnya. Dalam hal ini hakim tidak dapat menambah atau mengurangi hukuman tersebut atau menggantinya dengan hukuman lain. Ia hanya bertugas untuk menerapkan hukuman yang telah ditentukan tadi. Seperti hukuman yang termasuk kelompok jarimah hudud dan qishash-diat.

2)      Hukuman yang merupakan alternaif yaitu batas tertinggi dan terendah hakim dapat memilih jenis hukuman yang dianggap mencerminkan keadilan bagi terdakwa. Seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah ta’zir.[28]

Ditinjau dari segi objek yang dilakukannya hukuman terbagi dalam:

  1. Hukuman badan (Uqubah Badaniyah) yaitu hukuman ang dikenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman jilid, hukuman mati.
  2. Hukuman jiwa (Uqubah Nafsiyah) yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia bukan badannya seperti ancaman, peringatan, dll.
  3. Hukuman harta (Uqubah Maliyah) yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda.[29]

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara yaitu: kekuatan berpikir dan pilihan (Iradah dan Ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya mulai dari waktu kelahirannya sampai masa memiliki kedua perkara tersebut. Hasil penyelidikan para fuqaha mengatakan bahwa masa tersebut ada tiga, yaitu :[30]

  1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir, masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun, dengan kesepakatan para fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpkir, yang disebut anak belum (tamyiz). Sebenarnya kemampuan berpikir tidak terbatas pada usia tertentu, sebab kemampuan berpikir kadang-kadang bisa timbul sebelum usia 7 (tujuh) tahun dan kadang-kadang terlambat menurut perbedaan orang, lingkungan, keadaan, dan mentalnya.
  2. Masa kemampuan berpikir lemah, masa ini mulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai mencapai kedewasaan (Baligh), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan umur 15 (lima belas) tahun.
  3. Masa kemampuan berpikir penuh, masa ini mulai sejak seseorang anak mencapai usia kecerdikan (Sinnur Rusydi), atau dengan kata lain setelah mencapai usia 15 (lima belas) tahun atau 18 (delapan belas) tahun, menurut perbedaan pendapat dikalangan fuqaha.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa kaidah hukum yang dikutip Jaih Mubarok seperti di bawah ini:

Hukuman gugur dari perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, p).

Kaidah diatas langsung diadopsi dari sabda Nabi Saw :

 

 

 

 

…Dari ‘Aisyah r.a., dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: pena diangkat dari tiga golongan, orang yang sedang tidur hingga ia bangun; anak kecil sampai ia dewasa; dan orang gila sampai ia sadar (sembuh)”. (H.R. Ahmad dari Aisyah r.a)[31]

Namun demikian, hapusnya hukuman tersebut berkenaan dengan hak Allah (jama’ah), bukan hak hamba. Sebab, syariat Islam memberikan perlindungan yang sempurna terhadap darah dan harta manusia. Hal ini terlihat dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pembunuhan kekeliruan. Meskipun pembunuhan tersebut tidak disengaja, ia tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya yaitu ia harus membebaskan budak dan membayar diyat kepada wali korban (Q.S. An-Nisa 4: 92). Padahal Rasulullah telah menyatakan bahwa Alah SWT memaafkan umat-Nya yang melaukan perbuatan jarimah karena kekeliruan, lupa, dipaksa, atau terpaksa. Oleh karena itu, apa yang dimaafkan Allah adalah dosa terhadap-Nya, sedangkan kesalahan terhadap manusia harus tetap dipertanggungjawabkan secara perdata. Misalnya, anak kecil atau orang gila mencuri sesuatu yang melebihi nishab. Mereka tidak akan dikenai hukuman had potong tangan, sebab hukuman tersebut merupakan hak Allah. Kan tetapi mereka berkewajiban untuk mengembalikan harta yang dicuri atau menggantinya bila rusak.[32]

Seperti yang dikutip Jaih Mubarok dalam kaidah dibawah ini :

 

 

Perbuatan sengaja anak kecil dan orang gila sama dengan perbuatan kekeliruan”.[33]

Kaidah tersebut didasarkan atas ketidak sempurnaan akal yang dimiliki oleh anak kecil dan orang gila, sehingga perbuatan sengaja pun harus dianggap kekeliruan. Para fuqaha sepakat bahwa syarat mukallaf adalah orang yang berakal dan memiliki kemampuan untuk memahami tuntutan. Sebab pembebanan (taklif) adalah tuntutan yang harus dikerjakan baik melakukan suatu perintah, meninggalkan suatu larangan, atau memilih. Oleh karena itu, makhluk tidak berakal seperti binatang dan benda mati tidak dikenai taklif. Sebab mereka tidak akan mengerti apa yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Demikian juga dengan anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur, mereka tidak mempunyai kemampan yang sempurnya untuk memahami tuntutan. Mereka tidak mengetahui perbuatan mana yang dapat mendatangkan pahala dan perbuatan mana yang mendatangkan siksa atau hukuman.[34]

  1. E.     Langkah-langkah Penelitian
  2. 1.      Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode content analysis (analisis isi) yaaaitu annnalis terhadap sanksi untuk pemerkosa anak di bawah umur, yaitu penelitian yang menekankan kepada cara pandang hukum dalam mengatur dan menyelesaikan masalah hukum pidana anak. Dengan metode ini, diharapkan mendapatkan gambaran sistematis tentang pokok-pokok pikiran para ahli hukum pidana Islam mengenai sanksi untuk pemerkosa di bawah umur menurut hukum pidana Islam yang kemudian dituangkan dalam penelitian ini.

  1. 2.      Jenis Data

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[35] Hal ini didasarkan pada data yang didapat berasal dari buah pikiran para ulama fiqh tentang kedudukan sanksi terhadap anak sebagai subjek dalam literatur, pemikiran para ahli hukum Islam berkenaan dengan kenakalan anak, data tentang sanksi untuk pemerkosa dibawah umur menurut hukum Pidana Islam yang terdapat dalam bukunya fiqh jinayah karya A. Djazuli, dan hukum pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich.

  1. 3.      Sumber Data

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan antara sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan bahan hukum data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.[36] Oleh karena itu, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku hukum pidana Islam karya Ahmad Wardi Muslich terjemahan dari pemikiran Abdul Qadir Audah yang terdapat dalam bukunya al-Tasyri’ al-Jina’iy, dan Fiqh Jinayah, karya A. Djazuli.

Sedangkan data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan atau data primer.[37] Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan bacaan erupa buk, artikel, makalah-makalah ilmiah dan data-data lain yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

  1. 4.      Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan atau library research, yaitu melalui seleksi, inventarisasi dan kategorisasi buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian kemudian dikategorisasikan dan diklasifikasikan menrut kebutuhan penelitian ini.

  1. 5.      Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar perubah.[38] Oleh karena itu, langkah-langkah analisis data yang dilakukan penlis adalah sebagai berikut:

  1. Mengumpulkan data-data tentang sanksi untuk pemerkosa di bawah umur menurut hukum pidana Islam
  2. Menguraikan data-data tentang sanksi untuk pemerkosa di bawah umur menurut hukum pidana Islam
  3. Mengklasifikasikan data yang diperoleh untuk dikelompokkan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan.
  4. Memahami data yang telah diklasifikasikan
  5. Menentukan hubungan data tentang jarimah pemerkosa di bawah umur dan sanksinya menurut hukum pidana Islam
  6. Menganalisis data tentang jarimah pemerkosa di bawah umur dan sanksinya menurut hukum pidana Islam
  7. Menarik kesimpulan tentang jarimah pemerkosa di bawah umur dan sanksinya menurut hukum pidana Islam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

 

 

 

 

Oleh :

NIM :

 

 

 

 

Menyetujui :

Pembimbing I,

 

 

 

 

 

………………………………..

NIP:

Pembimbing II,

 

 

 

 

 

…………………………….

NIP :

 

 

 

Mengetahui :

 

Ketua Jurusan

Ilmu Hukum

 

 

 

…………………………

NIP :

 

 

 

SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM

PROPOSAL

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh :

NIM :

 

 

 

BANDUNG

2010 M./1431 H.


[1] Marzuki Umar Sa’abah, Perilaku seks menyimpang dan Seksualitas Kontemporer, UII Pers Jogjakarta, 2001, hal, V

[2] Neng Djubaedah, Fornografi & Fornoaksi ditinjau dari hukum Islam, Prenada Media, Jakarta, 2003, hal. 2

[3] Ahmad wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 343

[4] Soenarjo.,dkk, al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta, 1992, hal. 542

[5] Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut, Daar al Fikr, 1981, jilid 2, hal.343

[6] Seramnya Keadilan, Harian Pelita, edisi 28 Desember 2002, hal. 55

[7] Neng Djubaedah, Op.Cit, hal. 167

[8] Indosiar, Fokus Siang, jum’at, 16 Mei 2003, jam 11.30-12.00 WIB.

[9] Buser Petang, Kamis, 5 Juni 2003, jam 17.30-18.00 WIB.

[10] Bambang Prakuso, Kasus Kejahatan Seks, Pustaka Antar Kota, Jakarta, 1989, hal. 156

 

[11] A. Djazuli, Fiqh Jinayah, Raja Grafindo Persada, Bandung, 1996, hal. 46

[12] Ibid, hal. 47

[13] R. Sosilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Bogor, Politeia, 1976, hal. 52

[14] Anonimous, Undang-Undang Perlindungan Anak, Fokusmedia, Bandung, Januari 2007, hal. 3 dan 145-146

[15] Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Ulul Albab Press, Bandung, 1997, hlm. 29

[16] Ibid, hlm. 31

[17] Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa Masdar Hilmy, Cet. II: Gema Risalah Press, bandung, 1997, hlm. 146 dan 354-355

[18] A. Djazuli, Op.Cit, hal. 56

[19] A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hal. 13

[20] A. Djazuli, Ibid, hal.3

[21] C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Cet. Ke-3, hal. 267-269

[22] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 59

[23] Soenarjo, dkk, Op.Cit, hal. 736

[24] Wardi Muslich, Op.Cit, hal. 138

[25] Ibid, hal. 138

[26] Ibid, hal. 141

[27] Rahmat Hakim, Op.Cit, hal. 67

[28] Ibid, hal. 68

[29] A. Wardi Muslih, Op.Cit, hal. 144

[30] A. Hanafi, Op.Cit, hal. 368

[31] Imam At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Beirut: Daar al-Fikr, 1994, hal. 155

[32] Jaih Mubarak dan Enceng Arrrif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hal. 76-77

[33] Ibid, hal. 79

[34] Ibid, hal.75

[35] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualtatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 4

[36] Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1992, hal. 52

[37] Ibid

[38] Op.Cit, hal. 66

Iklan

2 thoughts on “SKRIPSI TENTANG PIDANA ISLAM

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s