SKRIPSI TENTANG PERSOALAN PERDATA ISLAM

  1. A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan satu kesatuan sistem hukum. Sistem perkawinan menentukan sistem keluarga, sistem keluarga menentukan sistem kewarisan. Bentuk perkawinan menentukan sistem atau bentuk keluarga, bentuk keluarga menentukan pengertian keluarga. Pengertian keluarga menentukan  kedudukan dalam sistem kewarisan. Pada dasarnya keluarga Islam bukan keluarga besar (extended family, marga) bukan pula keluarga inti (nuclear family), namun adalah keluarga menengah (middle family) dengan anggota terdiri dari orang tua, isteri atau suami, anak atau keturunan dan saudara apabila tidak mempunyai anak.

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasioanal ada tiga macam, yaitu hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, dimana hukum ini berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam. berdasarkan hukum perdata ini berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa (Subekti : 1995 : 10). Dan yang ketiga adalah hukum waris adat, dimana hukum waris adat ini adalah hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli. (Subekti : 1995 : 10).

Hukum waris Islam pada dasarnya mengatur hal yang sama dengan hukum waris pada umumnya (hukum waris barat dan hukum waris adat), yaitu mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris atau dengan pihak ketiga.

Masalah-masalah yang menyangkut warisan seperti halnya masalah-masalah lain yang dihadapi manusia ada yang sudah dijelaskan permasalahannya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah dengan keterangan yang kongkrit, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsesus) dikalangan ulama dan umat Islam.

Akan tetapi dibalikaa itu semua ada masalah-masalah lain yang belum dijelaskan permasalahannya dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal yang demikian itu tidaklah berarti Allah dan Rasulullah lupa atau lengah dalam mengatur syari’at Islam tetapi justru itulah yang menunjukkan kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya. Sebab masalah yang belum ditunjukkan oleh al-Qur’an dan al-Sunnah itu diserahkan kepada pemerintah, ulama atau cendikiawan dan orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisa dan memecahkan masalah untuk melakukan pengkajian atau ijtihad guna menetapkan hukumnya yang sesuai dengan kemashlahatan masyarakat dan perkembangan kemajuan.

Sebagaimana ketentuan waris pada umumnya, bahwa pada prinsifnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup yang ditandai dengan tangis kelahiran. Sebagaimana hadits yang dijelaskan dalam Sunan Abu Daud juz VIII (tt : 134) yang berbunyi :

Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW beliau bersabda : Jika anak bersuara (hidup ketika dilahirkan) maka dia mendapat waris”

Hadits tersebut di atas menjadi dalil bahwa apabila bersuara atau dengan kata lain bayi tersebut hidup ketika dilahirkan, maka bagi bayi itu berlaku hukum yang lainnya, termasuk perihal mewarisi si mayit.

Akan tetapi, jika ada seorang suami meninggal dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari istri yang sedang mengandung, mmmaka selain istri, apakah anak yang masih dalam kandungan tersebut juga berhak mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Karena kalau dilihat dari ketentuan hukum waris yang ada, seseorang itu baru dikatakan ahli waris manakala orang tersebut betul-betul dalam keadaan hidup diwaktu muwaritsnya meninggal. Sedangkan anak yang masih dalam kandungan tersebut diatas, sifat dan keadaannya masih kabur, apakah ia akan dilahirkan dalam keadaan hidup atau mati, apakah ia bersetatus laki-laki atau perempuan. Kita tidak dapat memastikan keadaan semacam itu dan kita tidak dapat pula memutuskan sesuatu kecuali ia telah dilahirkan.

Untuk menentukan apakah anak tersebut berhak dan mendapat warisan, maka dalam masalah ini perlu adanya pengkajian mendalam, terlebih lagi ketika tidak adanya ayat al-Qur’an maupun hadits yang menjelaskan tentang masalah ini.

Maka berangkat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud inilah penulis ingin mengangkat suatu permasalah yang dibatasi oleh suatu pengkajian secara khusus. Adapun permasalahan tersebut penulis buat dalam bentuk skripsi yang berjudul “ HAK WARIS ANAK DALAM KANDUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM”

  1. B.      Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan menurut hukum Islam?
  2. Bagaimana syarat-syarat bagi anak yang masih dalam kandungan untuk dapat mempusakai harta peninggalan pewaris?
  1. C.      Tujuan dan Kegunaan Penelitian

 

  1. Tujuan Penelitian
    1. Untuk mengetahui sejauh mana hak waris bagi anak yang masih dalam kandungan menurut hukum  Islam.
    2. Untuk mengetahui syarat-syarat bagi anak yang masih dalam kandungan agar dapat mempusakai harta peninggalan pewaris.
  2. Kegunaan Penelitia
    1. Untuk mengetahui sejauh mana peranan syari’at Islam tentang kewarisan anak dalam kandungan terutama ketika tidak adanya ayat al-Qur’an maupun al-Hadits yang membahas tentang permasalahan ini.
    2. Sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pemikiran dalam penulisan proposal, serta latihan untuk berpikir kritis dalam menghadapi suati masalah.
  1. D.      Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama yang universal telah mengajarkan dan mengatur berbagai macam peraturan termasuk di dalamnya tentang tata cara pemilikan harta. Harta menurut pandangan hukum Islam, mempunyai fungsi dan nilai yang tinggi dalam kehidupan manusia, karena harta disamping sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, harta juga diperlukan manusia untuk bekal hidup di akhirat yang direalisasikan dalam bentuk amal shaleh.

Agama Islam telah menetapkan aturan kewarisan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Prinsif-prinsif hukum kewarisan Islam yang diambil dari satu-satunya sumber tertinggi yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai pelengkap dalam penjabaran al-Qur’an beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya para kualifikasi hukum Islam, telah menetapkan ketentuan-ketentuan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan secara jelas dan terperinci sehingga tidak mungkin untuk memilih interpretasi lain.

Bagi manusia, kematian selain merupakan peristiwa kodrati, juga merupakan peristiwa hukum (rechtfeit) sebab kematian akan menimbulkan akibat hukum (recht govelg) tertentu.

Seseorang baik yang semasa hidupnya memiliki sejumlah harta ketika ia meninggal dunia, maka harta itu tidak dibawa, melainkan ditinggalkannya. Dengan demikian tentulah harta peninggalan itu akan berpindah tangan menjadi milik ahli waris yang berhak melalui proses hukum yang benar. Untuk yang disebut terakhir ini, Islam telah mengatur dan menetapkan aturan waris tersebut dalam hukum waris.

Adapun ilmu yang mempelajari proses pembagian waris ini, disebut dengan “ilmu waris atau faraidh”. Lafadh faraidh disini adalah jamak dari faridha; yang diambil dari lafadz “fardh”. Fardh dalam istilah syara’ yaitu bagian (kadar) yang telah ditentukan untuk ahli waris.

Adapun ta’rif ilmu fara’idh (ilmu waris), sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama fuqaha yaitu sebagai berikut:

suatu ilmu yang dengan dialah kita dapat mengetahui orang yang menerima pusaka (warisan), orang yang tidak dapat menerima pusaka dan suatu ilmu yang mempelajari tentang kadar (bagian) yang akan diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan disertai metode (cara-cara) pembagiannya”. (Ash-Shiddiqiy, 1967 : 18).

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi jika ada hal-hal bersangkut paut dengan warisan, maka hal ini harus diselesaikan lebih dulu.

Adapun hal-hal yang bersangkut pautdengan warisan yang harus diselesaikan terlebih dahul adalah :

  1. Biaya Pengurusan Jenazah (mayat)

Pengurusan jenazah memerlukan biaya, seperti untuk pembelian kain kafan, ongkos gali kubur, ongkos angkutan (apabila jauh) dan lain-lainnya. Hendaknya biaya pengurusan ini dalam batas sederhana, tidak kurang dan tidak berlebih-lebihan. Jangan mempergunakan harta warisan untuk hal-hal lain yang tidk begitu perlu, seperti untuk menjamu orang-orang yang berta’ziah.

  1. Utang

Apabila yang meninggal itu mempunyai utang, maka utang itu harus diselesaikan dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Dan pembayaran (penyelesaian) itu kalau mungkin harus segera dilakukan sebelum mayat dikuburkan, sebab hal ini akan membawa pengaruh kepada si mayit. Sebagaimana telah disebutkan dalam Sunan Ahmad dan Tirmidzi yang berbunyi :

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda : “Diri orang mukmin itu tergantung karena hutangnya, hingga dibayar hutangnya itu” (H.R. Ahmad dan Tirmidzi) (Amir Abyan, 1996 : 13-14).

  1. Zakat

Apabila orang yang meningal itu telah sampai waktunya mengeluarkan zakat hartanya dan ia belum sempat mengeluarkannya, maka zakat hartanya harus segera dikeluarkan (dibayarkan). Begitu juga jika ia telah bernazar, maka nazar itu harus ditunaikan, sebab pengeluaran zakat dan penunaian nazar merupakan pelaksanaan dari hak Allah.

  1. Wasiat

Apabila yang meninggal itu telah berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahlu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Hal ini sesuai dengan Firman Allah :

مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآأَوْدَيْنٍ…

“…(pembagian harta warisan itu) sesudah dikeluarkan wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utang…(Depag : 1979 : 116-117).

  1. 5.       Nazar

Selain biaya pengurusan jenazah (tajhiz), utang, zakat dan wasiat, hal lain yang harus didahulukan sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli waris adalah nazar. Pelaksanaan nazar ini wajib dilaksanakan selama tujuan dari nazar itu baik. Sebagaimana hadits ‘Aisyah dari Nabi SAW. Bahwa beliau bersabda :

Barang siapa bernazar berupa taat kepada Allah, laksanakanlah. Dan barangsiapa bernazar berupa maksiat kepada Allah, janganlah dilaksanakan.” (Ibnu Rusyd : 1995 : 397).

Sisa harta peninggalan setelah diambil untuk memenuhi lima macam hal tersebut dia atasmenjadi hak para ahli waris yang selanjutnya bakal mereka bagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at.

Warisan, tirkah, ataupun harta pusaka menurut sebagian besar para ahli hukum fiqh Islam (jumhur fuqaha) dan kalangan ulama faradhiyun menta’rifkan, yaitu :

  1. Kebendaan, yang termasuk kedalamnya berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.
  2. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli dan lain-lain.
  3. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak khiyar, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan hal-hal itu.
  4. Benda-benda (barang-barang) yang bersangkutan dengan hak-hak orang lain, seperti barang-barang yang sedang (dalam) digadaikan simati, ataupun juga (berupa barang piutang), baik yang berupa aeniyah ataupun syakhsiyah (As-Shabuni, 1992 : 41 dan Fatchurrahman, 1981 : 36-37).

Menurut buku II tentang kewarisan pasal 171 (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun haknya.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 171 (e) KHI bahwa harta peninggalan berbeda dengan harta warisan, harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dalam masalah warisan ini, seseorang tidak boleh bertindak semaunya dalam membagikan harta kepada ahli waris, akan tetapi hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh agama.

Warisan adalah salah satu ajaran agama, yang merupakan syari’at sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 33 :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَاْلأَقْرَبُونَ…

“Bagi tiap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat-kerabat, kami adakan pewaris-pewarisnya…” (Departemen Agama, 1979 : 122).

Pada dasarnya tiap orang, meskipun seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, begitu pula anak yang masih dalam kandungan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ali as-Shabuni yang diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya (1995 : 225) bahwa al-hamlu dari segi bahasa diambil dari lafadh hamala-yahmiluhamlan. Seorang perempuan dikatakan hamil apabila sudah mengandung. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, yang berbunyi :

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا…

“…Ibunya telah mengandung dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula…” Depag, 1979 : 824).

Sedangkan menurut istilah, hamil adalah adanya anak dalam perut seorang ibu baik anak itu laki-laki maupun perempuan.

Apabila seorang muwaris meninggal dan diantara para pewarisnya ada anak yang masih dalam kandungan, maka anak yang ada dalam kandungan itu tidak berhak mendapat pusaka karena hidup diwaktu pewarisnya meninggal tidak dapat dipastikan. Akan tetapi, untuk ikhtiath guna memelihara haknya dimuqufkanlah (disimpanlah) bagiannya sehingga nyata keadaannya dengan kelahirannya, karena mungkin akan ada bukti bahwa dia dalam keadaan hidup di waktu pewarisnya meninggal, umpamanya dia dilahirkan dalam waktu yang dapat diyakini dan dapat disangka bahwa dia telah ada dalam rahim ibunya diwaktu pewarisnya meninggal.

Sebagaimana ketentuan hukum waris pada umumnya, bahwa hukum waris pada prinsifnya seseorang baru mempunyai hak waris jika ia lahir dalam keadaan hidup. Maka untuk menetapkan hidup disaat kelahirannyapun memerlukan ciri-ciri yang meyakinkan. Ciri-ciri itu diantaranya berteriak. Sebagaimana hadits yang dijelaskan dalam Sunan Abu Daud juz VIIi (t.t. :134) yang berbunyi :

Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda : Apabila bayi yang dilahirkan itu mengeluarkan jeritan, maka ia mendapat warisan”.

Hadits diatas menerangkan bahwa warisan terhadap anak yang masig ada dalam kandungan tetap diperhitungkan. Akan tetapi dalam hal ini cara dan bagaimana pelaksanaan dalam pembagian warisan tersebut, merupakan masalah pokok yang memerlukan pikiran yang lebih dalam.

  1. E.       Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah pemelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

  1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (fact finding) sebagaimana keadaan sebenarnya (H. Hadani Nawawi dan Hj. Mimi Martini, 1993 : 73).

Dalam teknik penelitian, penulis menggunakan library research, yakni penyelidikan kepustakaan dengan membaca kitab dan buku-buku yang ada relevansinya dengan judul penelitian.

  1. Menentukan Sumber Data

Sumber data yang digunaka dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dibahas ini.

  1. Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif berupa sejumlah buku-buku yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan cara :

  1. Mengklasifikasikan data yang telah terkumpul
  2. Menafsirkan data yang telah diklasifikasikan berdasarkan kerangka pemikiran
  3. Menarik kesimpulan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s