SKRIPSI TENTANG PERDA IZIN USAHA

A.    Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.[1] Manusia dalam hidupnya bertujuan sesuai dengan kodratnya mencapai kebahagiaan. Tujuan ini tidak hilang dan tidak berubah dalam pergaulan hidupnya, dan tidak berubah pula dalam organisasi yang disusun di dalamnya, jadi dapat dikatakan bahwa hidup bahagia itu adalah tujuan pokok dari manusia.[2]

Manusia sebagai makhluk sosial perlu bergaul dengan manusia yang lainnya, dalam pergaulan tersebut terdapat hak-hak yang sama antar manusia, baik itu hak untuk melakukan perbuatan, maupun hak untuk tidak melakukan perbuatan. Manusia juga wajib menjungjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, agar kehidupan yang tentram dan damai selalu terpelihara.

Guna mencapai kebahagiaan tersebut, manusia dibekali akal ole Tuhan Yang Maha Esa untuk melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan keuntungan, salah satunya adalah melakukan kegiatan usaha, seperti perdagangan, industri, jasa dan lain sebagainya. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut setiap manusia mempunyai hak yang sama, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya hak-hak manusia tidak dibeda-bedakan dalam melakukan suatu kegiatan usaha.

Melakukan kegiatan usaha adalah salah satu upaya untuk melakukan pembangunan dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut Otto Soemarwoto,[3] pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia. Adapun dampak positif pembangunan sangatlah banyak, diantaranya:[4]

1)      Meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata.

2)      Meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan struktur ekonomi yang lebih baik, maju, sehat dan seimbang.

3)      Meningkatnya kemampuan dan penguasaan teknologi yang akan mengembangkan kemampuan dunia usaha nasional.

4)      Memperluas dan memeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

5)      Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam rangka memperkokoh ketahanan nasional.

Pembangunan tidak selamanya memperoleh kemakmuran dan kemajuan dalam bidang-bidang tertentu, namun disisi lain juga dapat mengakibatkan dampak negatif. Pembangunan yang belum seluruhnya berhasil ditambah dengan rendahnya pendapatan penduduk dan kemiskinan, kurang terbukanya kesempatan kerja yang baik dan tingkat pendidikan yang masih rendah, mendorong penduduk yang terdesak mengurus sumber daya alam tanpa perhitungan.[5]

Mengenai pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu aturan hukum dalam hal penataan bangunan melalui suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang di dalamnya mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring) dan evaluasi dalam melakukan pembangunan, maka dapat membentuk dan mengarahkan budaya hukum masyarakat Indonesia menuju terwujudnya ketertiban dalam pembangunan. Selain memperhatikan penataan ruang, kegiatan usaha dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkelanjutan serta penanggulangan pencemaran lingkungan, apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan tersebut adalah sistem perizinan.[6] Hampir semua rencana kegiatan dalam proses pelaksanaan pembangunan diatur oleh jenis dan prosedur perizinan yang umumnya bersifat sektoral sentris.

Izin merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi yang oleh pemerintah izin itu digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.[7] Selain penting bagi pemerintah, izin juga sangat penting bagi warga negara agar mendapat pengesahan dari pemerintah dan mempunyai kekuatan hukum.

Sistem perizinan secara langsung dapat mempengaruhi berbagai aspek, yaitu terhadap fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha, dan ekonomi. Fisik lingkungan lambat laun akan menjadi rusak jika sistem perizinannya tidak teratur, penataan kawasan usaha juga tidak teratur apabila sistem perizinannya tidak efektif, pembinaan usaha yang berujung pada persaingan usaha akan carut marut ketika sistem perizinannya tidak efektif, begitupun terhadap aspek perekonomiannya, karena perizinan merupakan salah satu aset dari pendapatan anggaran daerah, jadi sistem perizinan sangatlah penting bagi pembangunan suatu daerah.

Upaya apapun yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan tersebut tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spirituil berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, serta tidak terlepas dari arah pembangunan jangka panjang yaitu pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangnan seluruh masyarakat Indonesia.

Faktor perizinan juga ikut memainkan peranan penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Faktor ini harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat para pengusaha untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya suatu izin dalam mendirikan bangunan tempat usaha. Namun dalam kenyataannya, khususnya di Kota Bandung disinyalir terdapat sebagian para pengusaha yang belum menyadari pentingnya memperoleh izin tempat usaha. Banyak dijumpai dalam membangun tempat-tempat usaha, seperti kegiatan mendirikan, memperbaharui, mengganti seluruh atau sebagian dan memperluas bangunan tempat usaha tanpa mengurus izin tempat usaha, dengan alasan yang bermacam-macam. Seperti yang dinyatakan Siti Sundari Sangkuti,[8] bahwa prosedur perizinan di Indonesia dewasa ini masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha.

Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat (bersih, makmur, taat dan bersahabat), sesuai dengan visi kota Bandung sebagai kota jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota, harus memiliki suatu kebijakan yang tegas dalam mengatur warganya agar visi misi Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat dapat terlaksana dengan baik.

Salah satu kebijakan dalam upaya mewujudkan kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat adalah dengan disahkannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, kebijakan ini merupakan kontribusi terhadap semakin meningkatnya kegiatan usaha di Kota Bandung, karena Kota Bandung merupakan salah satu kota terbaik di Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha atau berbisnis.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) dan (2) menyatakan bahwa :

(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat dan/atau tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin Walikota.

(2)   Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Izin Gangguan bagi kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya lingkungan dan Izin Tempat Usaha bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya lingkungan.

Pernyataan di atas diperjelas dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Tempat Usaha, yaitu :

(3)   Surat Izin Gangguan diberikan bagi seluruh kegiatan usaha, kecuali untuk perdagangan dengan luas ruang usaha kurang dari 10 m2 dan untuk perkantoran dengan luas ruang usaha kurang dari 20 m2.

(4)   Surat Izin Tempat Usaha diberikan berdasarkan luas ruang usaha dan jenis usaha

  1. Untuk perdagangan, luas ruang usaha kurang dari 10 m2.
  2. Untuk perkantoran, luas ruang usaha kurang dari 20 m2.

Sistem perizinan sebagaimana telah disinggung di atas, sangat berpengaruh terhadap aspek  fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha dan perekonomian, nampaknya dampak dari tidak efektifnya sistem perizinan tersebut dapat dijumpai di Kota Bandung, seperti banyaknya dijumpai tempat usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha, banyaknya pemilik usaha yang memanifulasi peruntukan dalam surat izin tempat usaha, dan selain itu, banyak juga pemilik usaha yang tidak melakukan penetapan retribusi terhadap kegiatan dan tempat usahanya.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, dalam ketentuan pasal 20 angka (1) menjelaskan bahwa:

1)      Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

2)      Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ini adalah pelanggaran.

 

Berkenaan dengan pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, penting juga diteliti (tufoksi) tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, selaku pelaksana Peraturan Daerah Kota Bandung. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah :

  1. Tugas Pokok

a)      Memelihara, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bandung.

b)      Penegak Peraturan Daerah/Peraturan Walikota/Keputusan kepala Daerah di Kota Bandung.

  1. Fungsi

a)      Pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota sebagai Pelaksana Daerah.

b)      Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota Bandung sebagai Pelaksanaaa   Peraturan Daerah Kota Bandung.

  1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang tentram, tertib dan taat hukum”

  1. Misi

a)      Menumbuhkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota.

b)      Menumbuhkan peran serta masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Walikota Bandung.

c)      Memelihara ketentraman daaan ketertiban umum.

d)      Menegakkan Peraturan Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota.

e)      Mengembangkan kemampuan kesatuan.

Namun banyaknya bangunan-bangunan tempat usaha yang melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, maupun yang tidak memiliki surat izin tempat usaha, mengakibatkan tatanan masyarakat Kota Bandung menjadi tidak teratur dan mengancam kerusakan lingkungan, penataan kawasan, pembinaan usaha dan pendapatan anggaran daerah di Kota Bandung. Sehingga keadaan ini tidak sesuai dengan visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya Kota Bandung sebagai kota jasa yang bermartabat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui sejauh mana ketentuan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha itu dapat terlaksana sesuai ketentuannya, yang penulis tuang dalam sebuah bentuk karya ilmiah dengan judul “PELAKSANAAN SANKSI PIDANA PASAL 20 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 27 TAHUN 2002 TENTANG IZIN TEMPAT USAHA”.

  1. B.     Rumusan Masalah
  2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi pidana pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha?
  3. Bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha?
    1. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan sanksi pidana pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha?
    2. C.    Tujuan Penelitian
      1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi pidana pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.
      2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.
      3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan sanksi pidana pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.
      4. D.    Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sumbangan informasi yang berguna baik secara teoritis maupun praktis terkait dengan permasalah ini. Secara garis besar, signifikansi penelitian terdiri atas signifikansi ilmiah yang diarahkan pada pengembangan ilmu, dan signifkansi sosial yang diarahkan sebagai salah satu usaha dan tahapan dalam memecahkan masalah sosial.[9]adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. 1.      Kegunaan Teoritis
    1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang perizinan.
    2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pustaka dan informasi bagi para pihak yang berkepentingan.
  2. 2.      Kegunaan Praktis
    1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penertiban tempat usaha yang tidak memiliki surat izin tempat usaha maupun yang melangar ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.
    2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya bagi para pihak yang berkepentingan.
    3. E.     Kerangka Pemikiran

Hukum sebagai kaedah merupakan petunjuk hidup yang berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Masyarakat yang melanggar petunjuk tersebut dapat dikenakan suatu tindakan oleh pemerintah atau penguasa.[10] Dalam hal ini keterkaitannya dengan pembangunan hukum sebagai penentu atau tidak lain kecuali berusaha untuk menjadi sesuatu yang berguna apabila masalah-masalah pembangunan mulai diperkaitkan.[11] Pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dengan pembangunan sangat erat sekali, yaitu pembangunan tidak akan berjalan lancar apabila peraturan hukumnya tidak mendukung. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mohammad Janin,[12] yang menyatakan bahwa untuk menciptakan kegiatan pembangunan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, tentunya harus ada kesadaran hukum dan setiap pelaku kegiatan usaha untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemajuan teknologi yang diikuti dengan perkembangan industri memang menciptakan kenikmatan dan kesejahteraan materiil bagi manusia akan tetapi sebaliknya apabila kemajuan dan perkembangan tersebut tidak dikendalikan dapat menimbulkan pencemaran yang berupa bahaya, kergian dan gangguan-gangguan dalam kelangsungan hidup manusia. Bahaya dan gangguan tersebut bersifat negatif dan pada taraf tertentu dapat mengganggu kelestarian lingkungan, lebih jauh lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana kualitas yang sebenarnya.[13]

Pembangunan dan perkembangan di Kota Bandung dewasa ini cukup pesat, yaitu ditandai dengan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat sepat di segala bidang kehidupan. Hal ini sejalan dengan hakekat embangunan itu sendiri, yaitu melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai suatu kemajuan yang diinginkan. Dengan peningkatan jumlah sebagai akibat rbanisasi dan kegiatan ekonomi masyarakat serta penyelenggaraan pembangunan, membawa pengaruh langsung terhadap kegiatan pembangunan usaha dari hari ke hari. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam bagaimana perubahan tata ruang kota yang terjadi sebagai akibat dari proses pembangunan fisik, dapat terkendali dan berlangsung secara efektif dan efisien. Perhatian dan penanganan yang serius oleh pihak pemerintah mutlak diperlukan agar keteraturan ditengah masyarakat dapat terwujud.

Kegiatan usaha hanya dapat berhasil menunjang pembangunan yang berkelanjutan apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administrasi untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinannya,[14] jadi dapat dipastikan bahwa aspek perizinan ikut serta memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Sehingga aspek perizinan harus mampu memberikan motivasi yang dapat mendorong dan menarik minat masyarakat akan perlunya suatu izin. Adanya izin terutama dalam hal pembangunan tempat usaha, dapat menciptakan suatu keteraturan yang pada akhirnya bertujuan untuk mengendalikan dan mengatur fisik lingkungan, penataan kawasan usaha, pembinaan usaha yang berpengaruh terhadap anggaran pendapatan daerah.

Secara umum izin merupakan suatu penetapan tertulis dari pemerintah yang bersifat sepihak dan berada dalam lapangan hukum publik yang diberikan berdasarkan wewenang pemerintah. Menurut para ahli pengertian izin dinyatakan sebagai berikut :

  1. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :

Izin (vergunning) adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Pada umumnya pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi “dilarang tanpa izin…(melakukan)…dan seterusnya.” Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan sebagainya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan, disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan (juklak) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan.[15]

  1. Philipus M. Hadjon menyatakan :

Dari sisi masyarakat, tujuannya agar adanya kepastian hukum, agar adanya kepastian hak untuk memudahkan mendapatkan fasilitas. Perizinan selain berfungsi untuk kepentingan pemerintah, juga berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Sistem pemerintahan di Indonesia dalam hal wewenang pemberian izin merupakan salah satu bentuk pelimpahan wewenang pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah, dalam hal pelimpahan wewenang pemberian izin ini diatur secara umum dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Ayat (2)  Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemerintahan.

Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) di atas oleh pemerintah Kota Bandung, dapat dilihat dengan adanya pengaturan khusus mengenai izin tempat usaha di Kota Bandung, yaitu berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha. Melalui izin tempat usaha ini, maka pengaturan tentang mendirikan ataupun dalam hal retribusi di Kota Bandung diataur sesuai dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, setiap kegiatan mendirikan penggunaan tempat usaha di Kota Bandung harus memiliki izin dari Walikota Bandung atau pejabat yang berwenang.

Izin tempat usaha yang dimaksud adalah izin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah meliputi kawasan Industri dan Zona Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf (h) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, disinyalir kurangnya kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha untuk mematuhi peraturan, sehingga mengakibatkan banyak dijumpai tempat usaha didirikan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Disamping itu, sebagian masyarakat mengeluhkan lamanya jangka waktu dikeluarkanya izin tempat usaha, yang dampaknya mempengaruhi ketaatan masyarakat untuk mengurus izin tersebut.

  1. F.     Langkah langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

  1. 1.      Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang lebih menekankan pada penggambaran dan analisa terhadap sumber-sumber data yang relevan dengan penelitian ini, yaitu mengenai izin tempat usaha di Kota Bandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penggunaan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier baik berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan pengertian-pengertian hukum serta implementasinya dalam praktek di lapangan.

  1. 2.      Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha. Data sekunder penelitian ini adalah data atau informasi lain yang terkait dengan pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha. Adapun data tertier penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kendala pelaksanaan sanksi pidana Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha.

  1. 3.      Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atau informasi lainnya, baik buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang yang berkaitan dengan izin tempat usaha di Kota Bandung.

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga sumber data, yaitu :

  1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berhubungan langsung dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha dan hasil wawancara yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bagian penyidikan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung bagian pengaduan, bagian pencatatan serta bagian lapangan.
  2. b.      Data sekunder, yaitu peraturan-peraturan yang mengikat, berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier[16]

 

  1. 4.      Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

  1. Studi Kepustakaan, yaitu terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Tempat Usaha, peraturan perundang-undangan lain, buku-buku, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ibjek penelitian yang dikaji.
  2. Studi lapangan, yaitu melalui wawancara secara langsun dengan narasumber Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, yaitu bagian pengaduan, bagian Pencatatan, bagian lapangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bagian penyidikan kaur pemeriksaan, bagian pemberkasan dan pengamanan barang bukti.
  3. 5.      Analisis Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan menggunakan analisis data yang berupa mengklasifikasikan dan mengelaborasi permasalahan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2002.

E. Gumbira Sa’id, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Media Saran Press, cetakan pertama, Jakarta, 1987.

Gatot P. Sumartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 1996.

Joko Subagyo, Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Mohammad Janin, Kebijakan Lingkungan Terpadu Dalam Pengendalian, Era Hukum, Jakarta, 1997.

Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada Univ. Press, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta, 2003.

Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridiko, Surabaya, 1993.

Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sudurman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Gahlia Indonesia, Bandung, 1979.

Siti Sundari Sangkuti, Hukum lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Univ. Press. Cetakan Pertama, 1996.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

Keputusan Walikota Bandung Nomor 1230 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.


[1] C.S.T. Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan Ketujuh, hlm. 29

[2] Sudurman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Gahlia Indonesia, Bandung, 1979, hlm. 32

[3] Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Gadjah Mada Univ. Press, Cetakan kesepuluh, Yogyakarta, 2003, hlm. 24

[4] Gatot P. Sumartono, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta, 1996, hlm. 133

[5] E. Gumbira Sa’id, Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Media Saran Press, cetakan pertama, Jakarta, 1987, hlm. 46

[6] Siti Sundari Sangkuti, Hukum lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga Univ. Press. Cetakan Pertama, 996, hlm. 26

[7] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridiko, Surabaya, 1993, hlm. 12

[8] Siti Sundari Sangkuti, Op.Cit, hlm. 26

[9] Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi,  PT. Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1998, hlm. 32

[10] C.S.T. Cansil, Op.Cit, hlm. 11

[11] Sutjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1979, hlm. 135

[12] Mohammad Janin, Kebijakan Lingkungan Terpadu Dalam Pengendalian, Era Hukum, Jakarta, 1997, hlm. 66

[13] Joko Subagyo, Hukum Lingkungan dan Masalah Penanggulangannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 43

[14] Siti Sundari Sangkuti, Op.Cit, hlm. 126

[15] Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 94

[16] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta hal. 51-52

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s