BAB V : PENUTUP

BAB  V :

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

  1. Pola reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari sudut pandang sistimatika terdiri dari VI (enam) bab dan 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Enam bab dan empat puluh empat pasal tersebut, adalah:
    1. Bab I tentang Ketentuan Umum, meliputi satu pasal yaitu, pasal 171 yang berisi sembilan sub.
    2. Bab II tentang Ahli Waris, meliputi empat pasal, yaitu: Pasal 172 sampai dengan pasal 175.
    3. Bab III tentang Besarnya Bahagian, meliputi enam belas pasal. Mulai dari pasal 176 sampai dengan pasal 191.
    4. Bab IV tentang ‘Aul dan Radd, meliputi dua pasal, yaitu: Pasal 192 sampai dengan pasal 193.
    5. Bab V tentang Wasiat, meliputi enam belas pasal, yaitu: Pasal 194 sampai dengan pasal 209.
    6. Bab VI tentang Hibah, meliputi lima pasal, yaitu: Pasal 210 sampai dengan pasal 214.

Dari sudut pandang materi, konsep kewarisan dalam KHI ini berbeda dengan konsep kewarisan lama fikih mawaris. Sebab dalam hukum kewarisan KHI, masalah wasiat dan hibah termasuk pula dalam bahasan tentang kewarisan, padahal dalam fikih klasik, hal itu dibahas secara tersendiri.

Sedangkan dari sudut pandang metode kewarisan dalam KHI, hal itu terdiri dari empat jalur metodologi perumusan, empat jalur tersebut adalah:

  1. Pengumpulan Data.

Dalam hal ini telah dilakukan sebuah penelitian terhadap Kitab-kitab kuning yang berjumlah 38 kitab, dan penelitian terhadap yurisprudensi Peradilan Agama.

  1. Wawancara.

Hal ini dilakukan terhadap 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia.

  1. Studi Perbandingan ke negara-negara Timur Tengah.

Hal ini telah dilakukan ke tiga negara, yaitu: Maroko, Turki dan Mesir.

  1. Lokakarya.

Sebagai kata akhir (justifikasi—keberlakuan hukum) yang dihadiri oleh 124 orang/ulama se-Indonesia sebagai proses “ijma al-`ulama” Indonesia terhadap keberlakuan KHI di Indonesia. Dan bila dipandang dari metodologi ushul fiqh, hal itu tidak terlepas dari penalaran qiyas, istihsan, mashlahah mursalah dan ‘urf

  1. Bentuk-bentuk reformasi hukum kewarisan dalam KHI banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat  Indonesia  masa  sekarang.  Maka  banyak  bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh klasik (fiqh al-mawarits), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan KHI, Antara lain: pasal 171 tentang Harta Bersama, pasal 177 tentang pembagian ayah secara `ashabah. Pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat dan anak angkat menerima warisan, dan bila mereka tidak menerima wasiat, maka berhak menerima wasiat wajibah. Dan KHI pun mengakui lembaga gono-gini padahal fiqh klasik tidak mengakuinya (tidak menjadikan sub bahasannya).

Disamping itu, adapula pertentangan-pertentangan kebijakan hukum kewarisan yang telah termuat dalam KHI antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lainnya, antara lain: pasal 176 tentang pembagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan pasal 229 (yang merupakan ketentuan penutup), yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara, hakim wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadailan. Dalam hal ini, Pengadilan Indonesia, sering melakukan pembagian warisan tidak berdasarkan prinsip 2 banding 1 bagi anak laki-laki dan perempuan. Juga, pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan yang dapat bertentangan pula dengan pasal 176.

Demikian juga, pasal 185 tentang ahli waris pengganti dan pasal 189 tentang keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, bertentangan dengan asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam (fiqh lama).

  1. fiqh klasik ( fiqh al –mawaris ) memiliki perbedaan dengan hukum

dalam kewarisan dalam KHI karena :

  1. indonesia sebagai negara berkembang yang sedang membangun                                                    menghendaki keseragaman ( unifikasi  ) hukum dalam bentuk kodipikasi  (  Hukum Tertulis ) sebagai implikasi dari eksistensi lembaga peradilan.
  2. Berubahnya zaman serta kebutuhan masyarakat indonesia terhadap kepastian hukum yang akan di anutnya. Taghayurul ahkam bitaghayuril azminah wal amkinah wal  awal’id. Penegasan kaidah fikih sebagai dasar akan butuhnya perubahan hukum yang bersekala lokal ke-  Indonesiaan.
  3. Agar hukum kewarisan dalam KHI dapat di jadikan hukum terapan ( materiil  ) bagi instansi Perintah ( Pengdilan Agama ) dan masyarakat indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s