BAB IV : REFORMASI HUKUM KEWARISAN KHI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

BAB IV :

REFORMASI HUKUM KEWARISAN KHI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

  1. A.    Pola Perumusan Kewarisan dalam Fikih Islam (Fiql Al-Mawarits)

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup dan mati. Semua tahap itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat dan masyarakat lingkungannya.

Selama hidupnya, sejak proses bayi, anak-anak, tamyiz, usia baligh dan usia selanjutnya, manusia bertindak sebagai penanggung hak dan kewajiban, baik selaku pribadi, anggota keluarga, warga Negara, dan pemeluk agama yang harus tunduk, taat dan patuh kepada ketentuan syari’at dalam seluruh totalitas kehidupannya.

Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulakn kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya (fardhu kifayah). Dengan kematian itu timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalannya. Bahkan masyarakat dan Negara (Baitul Mal) pun, dalam keadaan tertentu, mempunyai ha katas peninggalan tersebut.

Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara pengoperan atau penyelesaian harta peninggalan kepada keluarga (ahli waris)-nya, yang dikenal dengan nama: Hukum Waris. Dalam syari’at Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama: Mawarits, Fiqh Mawarits atau Faraidh.

Dalam hukum positif di Indonesia selain dikenal hukum waris yang berasal dari syari’at Islam, dikenal juga hukum waris lain, yaiitu hukum waris yang berasal dari hukum adat bangsa Indonesia dan hukum waris dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang terdapat pada buku II (Erfrecht).

Jadi, dengan meninggalnya seseorang terjadilah proses pewarisan yaitu “Suatu proses pemindahan dan pengoperan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia.”[1]

Dari seluruh hukum, hukum perkawinan dan hukum pewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian pentingnya hukum kewarisan karena sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia akan mengalami peristiwa yang merupakan peristiwa hukum yang lazim disebut meninggal dunia.[2]

Sejak kematian seseorang itulah seluruh harta benda miliknya beralih kepada ahli warisnya, inilah yang dimaksud adagium Perancis yang berbunyi: “Le mort saisit le vit” artinya yang meninggal dunia berpegang kepada yang hidup. Maksudnya “Jika ada seseorang yang meninggal dunia, maka seluruh miliknya pada ketika ia meninggal dunia itu, dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya yang masih hidup”.[3]

Dalam hukum waris tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.

Untuk sekedar menelusuri latar belakang hukum waris Islam guna mencapai pengetahuan tentang paradigm hukum waris Islam tersebut, maka perlu dijelaskan perkembangan dan tahapan-tahapan serta sejarah pengetahuan kewarisan Islam itu secara periodic—sistimatis.

  1. 1.      Pewarisan pada Masa Pra-Islam.

Pada zaman jahiliyah orang-orang Arab—bangsa yang gemar mengembara dan berperang—kehidupannya bergantung dari hasil perniagaan rempah-rempah serta hasil jarahan dan rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukkan. Mereka beranggapan bahwa kaum lelaki yang sudah dewasa saja yang mampu dan memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam memelihara harta kekayaan mereka. Anggapan semacam diatas berlaku pula dalam hal pembagian harta warisan. Itulah sebabnya mereka, saat itu memberikan harta warisan kepada kaum leki-laki, tidak kepada perempuan: Kepada orang-orang yang sudah dewasa, tidak kepada anak-anak; dan kepada orang-orang yang mempunyai perjanjian prasetia[4], juga kepada orang-orang yang diadopsi. Menurut mereka, anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan termasuk keluarga yang belum atau tidak pantas menjadi ahli waris. Bahkan sebagian mereka beranggapan bahwa janda perempuan dari orang-orang yang meninggal termasuk sebagai wujud harta warisan yang dapat diwariskan kepada dan diwarisi oleh para ahli waris suaminya.

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapat harta warisan pada zaman jahiliyah adalah:

  1. Adanya pertalian kerabat.
  2. Adanya ikatan janji prasetia.
  3. Adanya pengangkatan anak.

Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat dengan si mati, yang menerima harta warisan, terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan anak-anak paman dari si mati.

Orang-orang yang mempunyai ikatan janji prasetia dengan si mati berhak mendapatkan seperenam harta peninggalannya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah mengadakan ijab-qabul dalam janji prasetianya.[5]

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan.[6]

  1. 2.      Pewarisan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, kekuatan kaum muslimin masih sangat lemah, lantaran jumlah mereka sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, Rasulullah saw meminta bantuan penduduk di luar kota Makkah yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangannya dalam memberantas kemusyrikan.

Setelah menerima perintah dari Allah SWT. Rasulullah saw bersama-sama sejumlah sahabat besar meninggalkan kota Makkah menuju Madinah. Di kota yang baru ini Rasulullah saw dan para pengikutnya disambut dengan gembira oleh orang-orang Madinah dengan ditempatkan di rumah-rumah mereka, dicukupi segala keperluan hariannya, dilindungi jiwanya dari pengejaran kaum musyrikin Quraisy, dan dibantu dalam menghadapi musuh-musuh yang menyerangnya. Orang-orang yang menyertai hijrah Rasulullah saw dari Mekkah disebut kaum Muhajirin, dan mereka yang menyambut kedatangan Rasulullah saw di Madinah disebut kaum Anshar.

Untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan kaum Muhajirin dan kaun Anshar, Rasulullah saw menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain. Misalnya apabila seorang Muhajir meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut hijrah. Sedangkan ahli warisnya yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikit pun. Akan tetapi apabila Muhajir tersebut tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.[7]

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang yang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam adalah:

  1. Adanya pertalian kerabat.
  2. Adanya pengangkatan anak.
  3. Adanya hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dari persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.

Hijrah dan muakhkhah sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT. Dalam firman-Nya Q.S. Al-Anfal ayat 72, yang bunyinya:

¨bÎ) z`ƒÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#rãy_$ydur (#r߉yg»y_ur óOÎgÏ9ºuqøBr’Î/ öNÍkŦàÿRr&ur ’Îû È@‹Î6y™ «!$# tûïÏ%©!$#ur (#rur#uä (#ÿrçŽ|ÇtR¨r y7Í´¯»s9’ré& öNåkÝÕ÷èt/ âä!$u‹Ï9÷rr& <Ù÷èt/ 4 tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä öNs9ur (#rãÅ_$pkç‰ $tB /ä3s9 `ÏiB NÍkÉJu‹»s9ur `ÏiB >äóÓx« 4Ó®Lym (#rãÅ_$pkç‰ 4 ÈbÎ)ur öNä.rçŽ|ÇZoKó™$# ’Îû ÈûïÏd‰9$# ãNà6ø‹n=yèsù çŽóǨZ9$# žwÎ) 4’n?tã ¤Qöqs% öNä3oY÷t/ NæhuZ÷t/ur ×,»sVŠÏiB 3 ª!$#ur $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ׎ÅÁt/ ÇÐËÈ  

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Anfal, 8:72).

3.         Pewarisan pada Masa Islam Selanjutnya.

Setelah aqidah umat Islam bertambah kuat, dan satu sama lain di antara mereka telah terpupuk rasa saling mencintai, apabila kecintaan mereka kepada Rasulullah saw sudah sangat melekat, perkembangan Islam makin maju, pengikut-pengikutnya bertambah banyak, pemerintah Islam sudah stabil, dan lebih dari itu penaklukan kota Mekkah telah berhasil dengan sukses, maka kewajiban hijrah yang semula sebagai sarana untuk menyusun kekuatan antara kaum muslimin dari kota Mekkah dengan kaum muslimin yang ada di kota Madinah dicabut dengan Hadits Rasulullah saw:

لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

“Tidak ada kewajiban berhijrah setelah penaklukkan kota Mekkah.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Demikianlah juga sebab-sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-nasakh oleh firman Allah SWT surat al-Ahjab ayat 6 yang bunyinya:

ÓÉ<¨Z9$# 4’n<÷rr& šúüÏZÏB÷sßJø9$$Î/ ô`ÏB öNÍkŦàÿRr& ( ÿ¼çmã_ºurø—r&ur öNåkçJ»yg¨Bé& 3 (#qä9’ré&ur ÏQ%tnö‘F{$# öNåkÝÕ÷èt/ 4†n<÷rr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=»tFÅ2 «!$# z`ÏB šúüÏZÏB÷sßJø9$# tûï̍Éf»ygßJø9$#ur HwÎ) br& (#þqè=yèøÿs? #’n<Î) Nä3ͬ!$uŠÏ9÷rr& $]ùrã÷è¨B 4 šc%Ÿ2 y7Ï9ºsŒ ’Îû É=»tGÅ6ø9$# #Y‘qäÜó¡tB ÇÏÈ

“…Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang Mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (agama)… “ (Q.S. al-Ahzab, 33:6).

Sebab-sebab pewarisan yang hanya berdasarkan kelaki-lakian yang dewasa, dan mengenyampingkan anak-anak dan kaum perempuan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah juga telah dibatalkan oleh firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 7 dan 11, yang bunyinya:

ÉA%y`Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# tbqç/tø%F{$#ur Ïä!$|¡ÏiY=Ï9ur Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# šcqç/tø%F{$#ur $£JÏB ¨@s% çm÷ZÏB ÷rr& uŽèYx. 4 $Y7ŠÅÁtR $ZÊrãøÿ¨B ÇÐÈ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. al-Nisa, 4:7).

ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& ( ̍x.©%#Ï9 ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üu‹sVRW{$# 4 …

“Allah Kfensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan… “ (Q.S. al-Nisa, 4: 11).

Sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetia dibatalkan oleh firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 75, yang bunyinya:

tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä -ÆÏB ߉÷èt/ (#rãy_$ydur (#r߉yg»y_ur öNä3yètB y7Í´¯»s9’ré’sù óOä3ZÏB 4 (#qä9’ré&ur ÏQ%tnö‘F{$# öNåkÝÕ÷èt/ 4’n<÷rr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=»tFÏ. «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« 7LìÎ=tæ ÇÐÎÈ

“… Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. al-Anfal, 8 : 75).

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalakan oleh firman Allah surat al-Ahzab ayat 4-5 dan ayat 40, yang bunyinya:

$¨B Ÿ@yèy_ ª!$# 9@ã_tÏ9 `ÏiB Éú÷üt7ù=s% ’Îû ¾ÏmÏùöqy_ 4 $tBur Ÿ@yèy_ ãNä3y_ºurø—r& ‘Ï«¯»©9$# tbrãÎg»sàè? £`åk÷]ÏB ö/ä3ÏG»yg¨Bé& 4 $tBur Ÿ@yèy_ öNä.uä!$uŠÏã÷Šr& öNä.uä!$oYö/r& 4 öNä3Ï9ºsŒ Nä3ä9öqs% öNä3Ïdºuqøùr’Î/ ( ª!$#ur ãAqà)tƒ ¨,ysø9$# uqèdur “ωôgtƒ Ÿ@‹Î6¡¡9$# ÇÍÈ   öNèdqãã÷Š$# öNÎgͬ!$t/Ky uqèd äÝ|¡ø%r& y‰ZÏã «!$# 4 bÎ*sù öN©9 (#þqßJn=÷ès? öNèduä!$t/#uä öNà6çRºuq÷zÎ*sù ’Îû ÈûïÏe$!$# öNä3‹Ï9ºuqtBur 4 }§øŠs9ur öNà6ø‹n=tæ Óy$uZã_ !$yJ‹Ïù Oè?ù’sÜ÷zr& ¾ÏmÎ/ `Å3»s9ur $¨B ôNy‰£Jyès? öNä3ç/qè=è% 4 tb%Ÿ2ur ª!$# #Y‘qàÿxî $¸JŠÏm§‘ ÇÎÈ  

“…Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (mernakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih add pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu… “ (Q.S. al-Ahzab, 33 :4-5).

$¨B tb%x. JptèC !$t/r& 7‰tnr& `ÏiB öNä3Ï9%y`Íh‘ `Å3»s9ur tAqߙ§‘ «!$# zOs?$yzur z`¿ÍhŠÎ;¨Y9$# 3 tb%x.ur ª!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« $VJŠÎ=tã ÇÍÉÈ

“Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi…” (Q.S. al-Ahzab, 33:40).

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam pewarisan Islam kaum kerabat yang berhak menerima harta warisan tidak terbatas kepada kaum laki-laki yang sudah dewasa, melainkan juga kepada anak-anak dan perempuan. Dan dalam pewarisan Islam tidak dikenal adanya janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi).

Pembatalan atau penghapusan sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetia dan pengangkatan anak (adopsi) di atas bukan berarti Islam melarang umatnya untuk menjadikan seseorang sebagai anak angkat atau tolan seperjanjian, bahkan Islam menganjurkan pemeliharaan anak angkat keluarga yang kurang mampu oleh keluarga yang mampu. Namun, hendaklah diingat bahwa anak angkat atau tolan seperjanjian, dalam hukum Islam bukanlah ahli waris. Pemberian harta seseorang kepada anak angkat atau tolan seperjanjiannya dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat.[8]

Disamping hal di atas, Ikatan Perkawinan ditegaskan pula menjadi sebab penerimaan warisan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an surat al-Nisa ayat 12, yang artinya :

* öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8ts? öNà6ã_ºurø—r& bÎ) óO©9 `ä3tƒ £`ßg©9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2  Æßgs9 Ó$s!ur ãNà6n=sù ßìç/”9$# $£JÏB z`ò2ts? 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šúüϹqム!$ygÎ/ ÷rr& &úøïyŠ 4  Æßgs9ur ßìç/”9$# $£JÏB óOçFø.ts? bÎ) öN©9 `à6tƒ öNä3©9 Ӊs9ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2 öNà6s9 Ó$s!ur £`ßgn=sù ß`ßJ›V9$# $£JÏB Läêò2ts? 4 .`ÏiB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šcqß¹qè? !$ygÎ/ ÷rr& &ûøïyŠ 3 bÎ)ur šc%x. ×@ã_u‘ ß^u‘qム»’s#»n=Ÿ2 Írr& ×or&tøB$# ÿ¼ã&s!ur îˆr& ÷rr& ×M÷zé& Èe@ä3Î=sù 7‰Ïnºur $yJßg÷YÏiB â¨ß‰¡9$# 4 bÎ*sù (#þqçR%Ÿ2 uŽsYò2r& `ÏB y7Ï9ºsŒ ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur 4Ó|»qム!$pkÍ5 ÷rr& AûøïyŠ uŽöxî 9h‘!$ŸÒãB 4 Zp§‹Ï¹ur z`ÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒOŠÎ=ym ÇÊËÈ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak,maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi semua wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkanjika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yan kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu…”  (Q. S. Al-Nisa, 4:12 ).

Demikian juga Pemerdekaan Budak sebagaimana disebutkan dalam hadits menjafi salah sau sebab penerimaan warisan dalam hokum islam. Hal itu disinyalir oleh Rosululloh dalam haditsnya :

الولاء لحمة كلحمة النسب

“Wala’ mempunyai bagian sebagaimana kerabat mempunyai bagian.” (HR. Ibnu HIbban dan Hakim ).

Jadi, sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta waisan menurut islam adalah :

  1. Adanya pertalian kerabat.
  2. Adanya ikatan perkawinan.
  3. Adanya pemerdekaan budak.

Adapun sumber-sumber hokum yang menjadi rujukan hokum kewarisan islam dalam menetapkan dan memecahkan suatu masalah huum adalah al-Quran,al-Sunnah dan ijtihad (fardhi atau jam’i )

  1. a.      Al-Quran

Al-Quran menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, antara lain dalam (Q.S.al-nisa ayat 7, 11,12, dan 176) yang bunyinya adalah :

ÉA%y`Ìh=Ïj9 Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# tbqç/tø%F{$#ur Ïä!$|¡ÏiY=Ï9ur Ò=ŠÅÁtR $£JÏiB x8ts? Èb#t$Î!ºuqø9$# šcqç/tø%F{$#ur $£JÏB ¨@s% çm÷ZÏB ÷rr& uŽèYx. 4 $Y7ŠÅÁtR $ZÊrãøÿ¨B ÇÐÈ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. al-Nisa ; 7).

ÞOä3ŠÏ¹qムª!$# þ’Îû öNà2ω»s9÷rr& ( ̍x.©%#Ï9 ã@÷VÏB Åeáym Èû÷üu‹sVRW{$# 4 bÎ*sù £`ä. [ä!$|¡ÎS s-öqsù Èû÷ütGt^øO$# £`ßgn=sù $sVè=èO $tB x8ts? ( bÎ)ur ôMtR%x. Zoy‰Ïmºur $ygn=sù ß#óÁÏiZ9$# 4 Ïm÷ƒuqt/L{ur Èe@ä3Ï9 7‰Ïnºur $yJåk÷]ÏiB â¨ß‰¡9$# $£JÏB x8ts? bÎ) tb%x. ¼çms9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù óO©9 `ä3tƒ ¼ã&©! Ó$s!ur ÿ¼çmrO͑urur çn#uqt/r& ÏmÏiBT|sù ß]è=›W9$# 4 bÎ*sù tb%x. ÿ¼ã&s! ×ouq÷zÎ) ÏmÏiBT|sù â¨ß‰¡9$# 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur ÓÅ»qム!$pkÍ5 ÷rr& AûøïyŠ 3 öNä.ät!$t/#uä öNä.ät!$oYö/r&ur Ÿw tbrâ‘ô‰s? öNßg•ƒr& Ü>tø%r& ö/ä3s9 $YèøÿtR 4 ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# tb%x. $¸JŠÎ=tã $VJŠÅ3ym ÇÊÊÈ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditingalkan,jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan iaia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagiMaha Bijaksana”. (Q.S. al-Nisa : 11).

* öNà6s9ur ß#óÁÏR $tB x8ts? öNà6ã_ºurø—r& bÎ) óO©9 `ä3tƒ £`ßg©9 Ó$s!ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2  Æßgs9 Ó$s!ur ãNà6n=sù ßìç/”9$# $£JÏB z`ò2ts? 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šúüϹqム!$ygÎ/ ÷rr& &úøïyŠ 4  Æßgs9ur ßìç/”9$# $£JÏB óOçFø.ts? bÎ) öN©9 `à6tƒ öNä3©9 Ӊs9ur 4 bÎ*sù tb$Ÿ2 öNà6s9 Ó$s!ur £`ßgn=sù ß`ßJ›V9$# $£JÏB Läêò2ts? 4 .`ÏiB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur šcqß¹qè? !$ygÎ/ ÷rr& &ûøïyŠ 3 bÎ)ur šc%x. ×@ã_u‘ ß^u‘qム»’s#»n=Ÿ2 Írr& ×or&tøB$# ÿ¼ã&s!ur îˆr& ÷rr& ×M÷zé& Èe@ä3Î=sù 7‰Ïnºur $yJßg÷YÏiB â¨ß‰¡9$# 4 bÎ*sù (#þqçR%Ÿ2 uŽsYò2r& `ÏB y7Ï9ºsŒ ôMßgsù âä!%Ÿ2uŽà° ’Îû Ï]è=›W9$# 4 .`ÏB ω÷èt/ 7p§‹Ï¹ur 4Ó|»qム!$pkÍ5 ÷rr& AûøïyŠ uŽöxî 9h‘!$ŸÒãB 4 Zp§‹Ï¹ur z`ÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒOŠÎ=ym ÇÊËÈ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.  (Q.S annisa :12 ).

y7tRqçFøÿtGó¡o„ È@è% ª!$# öNà6‹ÏFøÿム’Îû Ï’s#»n=s3ø9$# 4 ÈbÎ) (#îtâöD$# y7n=yd }§øŠs9 ¼çms9 Ó$s!ur ÿ¼ã&s!ur ×M÷zé& $ygn=sù ß#óÁÏR $tB x8ts? 4 uqèdur !$ygèO̍tƒ bÎ) öN©9 `ä3tƒ $ol°; Ó$s!ur 4 bÎ*sù $tFtR%x. Èû÷ütFuZøO$# $yJßgn=sù Èb$sVè=›V9$# $®ÿÊE x8ts? 4 bÎ)ur (#þqçR%x. Zouq÷zÎ) Zw%y`Íh‘ [ä!$|¡ÎSur ̍x.©%#Î=sù ã@÷WÏB Åeáym Èû÷üu‹s[RW{$# 3 ßûÎiüt6ムª!$# öNà6s9 br& (#q=ÅÒs? 3 ª!$#ur Èe@ä3Î/ >äóÓx« 7OŠÎ=tæ ÇÊÐÏÈ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S Annisa :176 ).

  1. b.      As – sunnah

Hadits yang menjadi ketentuan pembagian waris antara lain :

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabulloh”. (HR.Muslim dan Abu Dawud).

قال النبي صلعم: ألحقوا الضرائض بأهلها, فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

Nabi saw bersabda :” Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak,sesudah itu,sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama. (HR.Bukhori dan Muslim ).

  1. c.       Ijma’ dan ijtihad

Ijma’ dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih. Seperti pembagian muqasamah (bagi sama) dalam masalah al-jaddu wal-Ikhwah (kakek bersama-sama dengan saudara ),pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah ‘Aul dan Radd, pembagian tsulutsul baqi (sepertiga sisa) bagi ibu jika hanya bersama bapak dan suami atau isteri dalam masalah Gharrawain, dan lain sebagainya.

  1. 1.        Rukun dan syarat pewarisan.

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan tiga rukun (unsur), yaitu sebagaimana ditulis oleh Sayid Sabiq :

  1. Ahli waris, yaitu orang-orang yang dihubungkan kepada si mati dengan salah satu sebab-sebab pewarisan,
  2. Pewaris, yaitu si mati, bak mati haqiqi maupun hokum, seperti yang telah hilang, yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia,
  3. Warisan, dinamakan juga dengan tirkah atau mirats, yaitu harta atau hak yang berpindah dari si pewaris kepada ahli waris.[9]

Ketiga rukun di atas berkaitan antara satu dengan lainnya. Ketiganya harus ada dalam setiap pewarisan. Dengan kata lain, pewarisan tidak mungkin terjadi manakala salah satu diantara ketiga unsure di atas tidak ada.

Sebagaimana rukun pewarisan, syarat pewarisan pun ada tiga yaitu :

  1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya maupun secara hokum, seperti keputusan hakim atas kematian orang yang mafqud (hilang)
  2. Hidupnya ahli waris setelah kematian si pewaris, walaupun secara hukm seperti anak dalam kandungan.
  3. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan.[10]

Penjelasan syarat pewarisan nomor tiga, diharapkan,para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

Mengenai syarat yang ketiga (tidak adanya penghalag pewarisan ) di atas, di antara ahli faraidh, ada yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak termasuk kedalam syarat pewarisan. Menurut mereka, yang menjadi syarat (pewarisan) ketiga adalah pengetahuan tentang keadaan ahli waris.[11]

Perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat pewarisan di atas, dapatlah dipahami bahwa kepastian matinya pewaris dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat matinya pewaris, baik secara haqiqi maupun hulani atau taqdiri merupakan syarat pewarisan yang menjadi kesepakatan para ulama faraidh; sedangkan syarat-syarat lainnya, seperti tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang pewarisan, pengetahuan tentang jalur pewarisan sebagai syarat khusus bagi para hakim dan pemberi fatwa, syarat tidak adanya ahli waris lain dalam pewarisan wala, merupakan syarat pewarisan khusus menurut peninjauan mereka yang mengemukakannya.

  1. 2.        Sebab-sebab dan Penghalang Pewarisan

Pewarisan merupakan pengalihan hak dan kewajiban, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dalam memiliki dan memanfaatkan harta peninggalan. Pewarisan tersebut baru terjadi manakala ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

  1. Perkawinan
  2. Kekerabatan
  3. Wala’

Sebab-sebab pewarisan ini dapat dikelompokkan kepada dua bagian, yaitu sebab nasabiyah (adanya hubungan nasab) dan sebab sababiyah (adanya sebab). Kekerabatan terkategori sebab nasabtyah, sedangkan perkawinan dan wala’ terkategori sebab sababiyah.

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari’at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi khalwat (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak raj’i tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu, swami masih mempunyai hak penuh untuk merujuk kembali bekas isterinya yang masih menjalankan iddah, balk dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan isteri, membayar mas kawin bare, dan menghadirkan saksi sena wali. Dengan demikian, hak suami-isteri untuk saling mewarisi masih tetap ada. Jadi, wanita yang ditalak raj’i hukumnya seperti isteri. Mereka masih mempunyai hak-hak suami-isteri, seperti hak waris-mewarisi antara keduanya manakala salah satu diantara keduanya ada yang meninggal sebelum selesainya masa iddah.[12]

Kekerabatan merupakan sebab pewarisan karena kelahiran[13], suatu unsur kasualitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan, baik untuk anak turun (cabang) dari si mati (furu ‘ul mayyit), leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati (ushulul mayyit), atau keluarga yang dihubungkan dengan si mati melalui garis menyamping (al-hawasyi). Mer..:ka yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mati, sebagai sebab dalam menenma harta peninggalan, adalah bapak dan ibu, anak-anak, dan orang-orang yang bernasab kepada mereka. Begitu pula wala’ merupakan hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai ikatan kekerabatan dengan orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan tidak mendapatkannya. Hal-hal yang dapat menggugurkan atau menghilangkan hak seseorang tersebut adalah:

  1. Perbudakan
  2. Pembunuhan
  3. Berlainan Agama
  4. Berlainan Negara

Perbudakan, pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang pewarisan telah menjadi kesepakatan para fuqaha. Sedangkan berlainan negara sebagai penghalang pewarisan masih diperselisihkan.

Yusuf Musa (1959:161) tidak memasukkan perbudakan sebagai penghalang pewarisan. Sebab, baik secara perbuatan maupun secara peraturan atau undang-undang (Kitab undang-undang Hukum Warisan Mesir) perbudakan itu tidak ada.[14]

Namun demikian, para Faradhiyun telah menyepakati perbudakan sebagai penghalang pewarisan berdasarkan adanya na.,h sharih, yakni firman Allah SWT Surat al-Nahl ayat 75, yang bunyinya:

* z>uŽŸÑ ª!$# ¸xsVtB #Y‰ö6tã %Z.qè=ôJ¨B žw â‘ωø)tƒ 4’n?tã &äóÓx« `tBur çm»oYø%y—§‘ $¨ZÏB $»%ø—Í‘ $YZ|¡ym uqßgsù ß,ÏÿZムçm÷YÏB #uŽÅ  #·ôgy_ur ( ö@yd šc¼âqtGó¡o„ 4 ߉ôJptø:$# ¬! 4 ö@t/ öNèdçŽsYò2r& Ÿw tbqßJn=ôètƒ ÇÐÎÈ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun”. (Q.S. al-Nahl 16:75).

  1. 3.        Kelompok Ahli Waris

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dart seseorang yang meninggal dunia—baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan (zunnasbi), hubungan periparan (asshar), maupun hubungan perwalian (mawali) dapat dikelompokkan atas dua golongan, yakni (1) golongan yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ularna atau sarjana hukum Islam, dan (2) golongan yang hak warisnya masih diperselisihkan (ikhtilaf) oleh para sarjana hukum Islam. Golongan ahli waris yang telah disepakati hak warisnya terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Mereka adalah:

  1. a.      Kelompok Ahli Waris Laki-laki

1)      Anak laki-laki

2)      Cucu laki-laki pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah

3)      Bapak

4)      Kakek shahih[15]dan seterusnya ke atas

5)      Saudara laki-laki sekandung

6)      Saudara laki-laki sebapak

7)      Saudara lalci-laki seibu

8)      Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

9)      Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak

10)  Paman sekandung

11)  Paman sebapak

12)  Anak laki-laki paman sekandung

13)  Anak laki-laki paman sebapak

14)  Suami

15)  Orang laki-laki yang memerdekakan budak

b. Kelompok Ahli Waris Perempuan

1)  Anak Perempuan

2)  Cucu Perempuan pancar laki-laki

3)  Ibu

4)  Nenek dari pihak bapak dan seterusnya ke atas

5)  Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas

6)  Saudara perempuan sekandung

7)  Saudara perempuan sebapak

8)  Saudara perempuan seibu

9)  Isteri

10)Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Dari kedua puluh lima ahli waris tersebut sebagian mempunyai bagian fardh) tertentu, yakni bagian yang telah ditentukan kadarnya (furudhul muqaddarah), mereka ahli waris ashhabul furudh atau dzawil furudh; sebagian lainnya tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi mereka menerima sisa pembagian setelah diambil oleh ahli waris ashhabul furudh, mereka disebut ahli waris ‘ashabah.

Golongan ahli waris yang masih diperselisihkan hak warisnya adalah keluarga terdekat (zul arham), yang tidak disebutkan di dalam kitab Allah (Al-Qur’an) tentang bagian (fardh), ataupun tentang ‘ushbat (Ibnu Rusyd, 1963:11). Mereka dikenal dengan sebutan ahli waris dzawil arham.

  1. A.      Ashhabul Furudh

Yang dimaksud dengan ashhabul furudh atau dzawil furudh adalah para ahli warits yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara’ (dalam Al-Qur’an), yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi dalam radd atau ‘aul.

Bagian-bagian yang telah ditentukan al-furudh al-muqaddarah dalam al-Qur’an hanya ada enam, yakni: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Orang-orang yang berhak menerima bagian- bagian tersebut (ashhabul furudh atau dzawil furudh) adalah:

1)             Suami

2)             Bapak

3)             Kakek dan seterusnya ke atas

4)             Saudara laki-laki seibu

5)             Isteri

6)             Anak Perempuan

7)             Cucu perempuan pancar laki-laki dan seterusnya ke bawah

8)             Ibu

9)             Nenek dari pihak bapak

10)         Nenek dari pihak ibu

11)         Saudara perempuan sekandung

12)         Saudara perempuan sebapak

13)         Saudara perempuan seibu.

Sebelum menerangkan bagian penerimaan bagian masing-masing ahli waris ashhabul furudh di atas perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang digunakan dalam pembagian warisan tersebut, seperti:

1. Far’u al warits, yaitu anak turun (cabang) dari pewaris, mereka terdiri atas:

a.         Anak laki-laki

b.         Anak perempuan

c.         Cucu laki-laki pancar laki-laki

d.         Cucu perempuan pancar laki-laki

2. Walad al-shulbi, yaitu anak inti (keturunan langsung) dari pewaris, mereka terdiri atas:

a.         Anak laki-laki

b.         Anak perempuan

3. Ashlu al-Dzakar, yaitu leluhur (pokok) lelaki dari pewaris, mereka terdiri atas:

a.         Bapak

b.         Kakek

1)         Penerima bagian setengah

Para ahli waris ashhabul furudh yang berhak mendapatkan bagian setengah

(ashhabun nishfi) adalah:

  1. Suami
  2. Anak perempuan
  3. Cucu perempuan pancar laki-laki
  4. Saudara perempuan sekandung, dan
  5. Saudara perempuan sebapak

Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

a)      Suami mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama far’ul warits, yaitu keturunan pewaris yang berhak mendapatkan bagian, seperti anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki.

b)      Anak perempuan mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada anak perempuan selainnya) dan tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair.

c)      Cucu perempuan pancar laki-laki mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada cucu perempuan pancar laki-laki selainnya) dan tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta tidak

mewarisi bersama waladu shulbi, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

d)      Saudara perempuan sekandung mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sekandung selainnya) dan tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama bapak dan far’ul waris.

e)      Saudara perempuan sebapak mendapat bagian setengah dengan ketentuan bahwa ia seorang diri (tidak ada saudara perempuan sebapak lainnya) dan tidak mewaris bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama bapak, far’ul waris, dan saudara laki-laki atau saudara perempuan sekandung.

Para ahli waris yang berhak mendapat bagian setengah tersebut tidak mungkin masing-masing mendapat bagian setengah dalam satu kasus pewarisan, kecuali suami bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau bersama-sama dengan saudara perempuan sebapak.[16]

2)         Penerima bagian seperempat

Para ahli waris ashhabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperempat (ashhabul rubu’) adalah :

a)         Suami, dan

b)         Isteri dan para isteri.

Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai

berikut:

a)        Suami mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far’ul waris.

b)        Isteri atau para isteri mendapat bagian seperempat dengan ketentuan bahwa ia atau mereka tidak mewarisi bersama far’ul waris.

3)         Penerima bagian seperdelapan

Para ahli waris ashhabul furudh yang berhal mendapatkan bagian seperdelapan (ashhabul tsamin) adalah isteri atau para isteri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama far’ul waris.

4)         Penerima bagian sepertiga

Para ahli waris ashhabul furudh yang berhak mendapatkan bagian sepertiga (ashhabul tsuluts) adalah:

a)         Ibu, dan

b)         Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, seibu atau lebih.

Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

a)                  Ibu mendapatkan bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama far’ul waris, atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran; baik sekandung, sebapak, seibu, maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewarisi maupun terhijab. Dalam hal mewarisi bersama bapak dan salah seorang suami-isteri, ibu mendapat bagian tsulusul baqi (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri).

b)                 Dua orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, atau mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama far’ul waris, atau ashlu dzakarin, yaitu bapak dan kakek.

5)        penerima bagian duapertiga

Para ahli waris ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga adalah

a)         Dua orang anak perempuan atau lebih

b)         Dua orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih

c)         Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dan

d)         Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih

Mereka mendapatkan bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

a)                  Dua orang anak perempuan atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama anak laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair’.

b)                  Dua orang susu perempuan pancar laki-laki atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama cucu laki-laki pancar laki-laki yang menjadikannya sebagai penerima’ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama wakadu shulbi, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan.

c)                  Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sekandung yang menjadikannya sebagai penerima ashahab bil gghair, serta tidak mewarisi bersama bapak dan far’ul waris (anak laki-laki, anak perempuan, cucu anak pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).

d)                  Dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih mendapat bagian dua pertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewarisi bersama saudara laki-laki sebapak yan menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair, serta tidak mewarisi bersama bapak, far’ul waris, serta saudara laki-laki atau perempuan sekandung.

6) penerima bagian seperenam

Para ahli waris ashabul furudh yang berhak mendapatkan bagian seperenam adalah :

a)         Bapak

b)         Ibu

c)         Kakek

d)         Nenek dari pihak bapak

e)         Nenek dari pihak ibu

f)          Saudara perempuan sebapak atau lebih

g)         Sudara laki-laki atau perempuan seibu, dan

h)         Cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih.

Mereka mendapat bagian tersebut dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut :

a)                  Bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far’ul waris.

b)                  Ibu ,endapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far’ul waris, atau beberapa (dua orag atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran, baik sekandung, sebapak, seibu, maupun campuran;baik mereka dalam keadaan mewarisi maupun terhijab.

c)                  Kakek mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia mewarisi bersama far’ul waris, tetapi tidak mewarisi bersama bersama bapak atau kakek yang lebih dekat dengan sipewaris.

d)                  Nenek dari pihak bapak mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama bapak, ibu, atau nenek yang lebih dekat dengan si pewaris, baik dari pihak bapak maupun pihak ibu.

e)                  Nenek dari pihak ibu mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi bersama ibu atau nenek dari pihak ibu yang lebih dekat dengan si pewaris.

f)                   Saudara perempuan sebapak (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan  bahwa ia atau mereka mewaris bersama seorang saudara perempuan sekandung yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala ia tidak bersama bapak, far’ul waris, saudara laki-laki sekandung, serta tidak bersama saudara laki-laki sebapak yang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair.

g)                  Saudara laki-laki atau perempuan seibu mendapat bagian seperenam dengan perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereke mewarisi bersamaetentuan bahwa ia hanya seorang diri (tidak ada saudara selainnya), dan tidak mewarisi bersama far’ul waris, atau bersama ashludzakarin (bapak dan kakek).

h)                  Cucu perempuan pancar laki-laki (seorang atau lebih) mendapat bagian seperenam dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi bersama seorang anak peremuan yang mempunyai bagian setengah, yakni manakala tidak bersama anak laki-laki;atau tidak bersama dengan cucu laki-laki pancar laki-lakiyang menjadikannya sebagai penerima ‘ashabah bil ghair.

b) ‘ashabah

Kata ‘ashabah merupakan jamak dari ‘ashib yang berarti (kerabat seseorang dari pihak bapaknya). Dalam memberikan definisi ‘ashabah atau ta’shib, pada hakikatnya, para ulama faraidh mempunyai kesamaan persepsi dan maksud, yakni antara lain, sebagaimana yang dikemukakan Rifa’I arief,[17]Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian ashhabul furudh”.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ahli waris ‘ashabah dapat mewarisi seluruh harta bila tidak ada ahli waris ashabul furudh; mewarisi sisa harta setelah diambil harta peninggalan apabila harta tersebut tidak tersisa setelah diambil bagian para ahli waris ashhabul furudh.

Sayid sabiq[18] membagi ‘ashabah atas dua bagian, yakni ‘ashabah nasabiyah dan ‘ashabah sababiyah. Ashabah nasabiyah berdasarkan adanya ikatan kekerabaan, sedangkan ‘ashabah sababiyah berdasarkan adanya sebab memerdekakan hamba sahaya atau budak.

Mengenai ‘ashabah nasabiyah, Rifa’i Arief[19] membaginya menjadi tiga bagian, yaitu :

1)         ‘Ashabah bil Nafsi

Orang-orang yang menjadi ahli waris ‘ashabah bi nafsi adalah: seluruh ahli waris laki-laki, selain dari pada suami dan saudara laki-laki seibu. Jadi, orang-orang yang berhak menjadi penerima ‘ashabah bil nafsi hanya 12 orang, yaitu :

a)      Anak laki-laki

b)      Cucu laki-laki pancar laki-laki

c)      Bapak

d)      Kakek

e)      Saudara laki-laki sekandung

f)       Saudara laki-laki sebapak

g)      Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung

h)      Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak

i)        Paman sekandung

j)       Paman sebapak

k)      Anak laki-laki paman sekandung

l)        Anak laki-laki paman sekandung[20]

Prioritas pemberian bagian ‘ashabahbil nafsi terhadap kedua belas orang diatas adalah :

Pertama, menilik jihatnya, yakni mendahulukan jihat bunuwwah, yaitu jihat ke-anak-an (anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki) daripada jihat ubuwwah, yaitu jihat ke-bapak-an (bapak dan kakek) ; mendahulukan jihat ubuwwah daripada jihat ukhuwwah, yaitu jihat  ke-saudara-an (saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki sebapak beserta keturunannya); mendahulukan jihat ukhuwwah dari pada jihat ‘umumah, yaitu jihat ke-paman-an (paman sekandung dan paman sebapak beserta keturunannya).

Kedua, menilik derajatnya, yakni mendahulukan yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris. Penilikan derajat ini dilakukan apabila dalam satu jihat terdapat beberapa ahli waris “ashabah”. Apabila anak laki-laki, berderajat satu, bersama-sama dengan cucu laki-laki pancar laki-laki, berderajat dua, maka yang harus didahulukan adalah anak laki-laki. Bapak, didahulukan dari pada kakek, saudara laki-laki sekandung, didahulukan dari pada anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki didahulukan dari pada anak laki-laki sebapak, paman sekandung didahulukan dari pada anak laki-laki paman sekandung, dan seterusnya.

Ketiga,menilik kekuatan kekerabatan, yakni mendahulukan para ahli waris ‘ashabah yang memiliki kekerabatan rangkap, seperti saudara laki-laki sekandung dari pada yang memiliki kekerabatan tunggal, seperti saudara laki-laki sebapak. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung didahulukan dari pada anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung didahulukan dari pada paman sebapak, dan seterusnya.

Apabila ada beberapa ahli waris ‘ashabah yang memiliki jihat,derajat, dan kekuatan kekerabatan yang sama, maka mereka bersama-sama (berbagi rata antar mereka) mendapatkan bgian ‘ashabah.

Ahli waris ‘ashabah bil nafsi, dalam keadaan tertentu, dapat menerima seluruh harta peninggalan, menerima sisa harta peninggalan, atau tidak menerima sama sekali harta peninggalan tersebut. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluf[21]: “Bahwasanya mereka (ahli waris’ ashabah) mendapatkan sisaa dari ashabul furudh apabila harta peninggalan tersebut masih tersisa, menerima seluruh harta apabila tidak ada seorang pun ahli waris ashabul furudh (yang menerima bagian), dan tidak menerima bagian sedikit pun apabila harta peninggalan tersebut telah terhabiskan oleh ahli waris ashabul furudh”.

Namun, dalam hal kakek mewarisi bersama-sama dengan saudara sekandung atau saudara sebapak –tatkala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan bapak- masih diperselisihkan oleh para ulama paraidh.

2)    ‘ashabul bil ghair

Orang-orang yang menjadi ahli waris ‘ashabul ghoir adalah seorang atu sekelompok anak perempuan bersama seorang atau sekelompok anak laki-laki, dan seorang atau sekelompok saudara perempuan dengan seorang atau sekelompok saudara laki-laki, manakala kelompok laki-laki tersebut menjadi ahli waris ‘ashabah bil nafsi. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluf[22] yaitu : “setiap perempuan penerima faredh yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ‘ashabah dan bersama-sama menerima bagian ‘ashabah itu. Dan mereka itu adalah 4 orang perempuan yang memiliki fardh 1/2 apabila tunggal dan 2/3 apabila lebih dari seorang yaitu: anak perempuan sekandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan sebapak, apabila ada ahli waris ‘ashabah bil nafsi bersama-sama dengan salah seorang diantara mereka, yang sama sederajat dan kekuatan kekerabatanya, maka perempuan tersebut mewarisi secara ‘ashabah, bukan secara fardh. Dan keduanya (perempuan dengan orang yang menjadikanya ‘ashabah) mewarisi bersama-sama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.

Dari uraian diatas dapatlah dipahami, bahwa anak perempuan dijadikan ‘ashabah oleh anak laki-laki (saudaranya), cucu perempuan pancar laki-laki dijadikan ‘ashabah oleh pancar laki9laki cucu laki-laki (saudaranya), saudara perempuan sekandung dijadikan ‘ashabah oleh saudara laki-laki sekandung (saudaranya), dan saudara perempuan sebapak dijadikan ‘ashabah oleh saudara laki-laki sebapak (saudaranya). Dalam menerima bagian ‘ashabah tersebut, mereka mendapatkan bagian dengan ketentuan: bagian ahli waris laki-laki dua kali lipat bagian ahli waris perempuan,sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Nisa ayat 11 diatas.

3)         ‘ashabah Ma’al Ghoir

Orang-orang yang menjadi ahli waris ‘ashabul ma’al ghoir adalah seorang atau sekelompok saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapak, yang mewarisi bersama-sama dengan seorang atau sekelompok anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki, manakala tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki, atau bapak, serta tidak ada sodaranya yang laki-laki, yang menjadikanya sebagai ahli waris ‘ashabah bil ghoir.[23]

Ahli waris ‘ashabah ma’al ghair mendapatkan sisa harta peninggalan setelah pembagian ashhabul furudh. Jadi, manakala harta peninggalan setelah pembagian ashabul furudh dan ahli waris lainya tidak bersisa, maka ahli waris ‘ashabah ma’al ghoir tidak mendapat bagian.

Dari pembahasan di atas, tampaklah bahwa saudara perempuan sekandung atau sebapak mempunyai tiga keadaan, yaitu penerima warisan secara fardh manakala tidak bersama-sama dengan saudara laki-lakinya; sebagi ‘ashabah bil ghoir manakala bersama-sama dengan saudara laki-lakinya; dan sebagai ‘ashabah ma’al ghoir manakala bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki.

c. Dzawil Arham

Dzawil Arham berasal dari bahasa arab: dzawu dan al arham. Semula istilah dzawil arham mempunyai arti yang luas, yakni mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal. Keeluasan arti dzawil arham tersebut diambil dari pengertian lafadz al-arham pada firman Allah SWT surat al-Anfal ayat 75:

tûïÏ%©!$#ur (#qãZtB#uä -ÆÏB ߉÷èt/ (#rãy_$ydur (#r߉yg»y_ur öNä3yètB y7Í´¯»s9’ré’sù óOä3ZÏB 4 (#qä9’ré&ur ÏQ%tnö‘F{$# öNåkÝÕ÷èt/ 4’n<÷rr& <Ù÷èt7Î/ ’Îû É=»tFÏ. «!$# 3 ¨bÎ) ©!$# Èe@ä3Î/ >äóÓx« 7LìÎ=tæ ÇÐÎÈ

“Orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat. Sebagian adalah lebih berhak daripada sebagian mereka (yang lain) di dalam ketetapan Allah (Q.S. Al-Anfal:75)

Para ulama paraidh memberikan definisi dzawil arham sebagai mana yang di kemukakan Sayid Sadiq[24]: “Setiap kerabat yang bukan (tidak termasuk) ashhabul furuddh (tidak termasuk golongan ‘ashabah.

Dari uraian diatas,dapatlah dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pewaris, selain kedua puluh lima orang ahli waris yang telah di sebutkan di atas,termasuk kelompok dzawil arham.

Orang-orang yang termasuk kelompok dzawil arham tersebut,antara lain,adalah :

1)      Cucu perempuan pancar perempuan dan seterusnya ke bawah.

2)      Cucu laki-laki pancar perempuan dan seterusnya ke bawah.

3)      Anak perempuan saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke bawah.

4)      Anak perempuan saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke bawah.

5)      Anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.

6)      Anak perempuan saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke bawah.

7)      Anak laki-laki saudara perempuan sebapak dan seterusnya ke bawah.

8)      Kakek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.[25]

Mengenai hak waris dzawil arham, para fuqoha masih berselisih pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa dzawil arham sama sekali tidak dapat menerima warisan, dan sebagian lainya menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, yakni manakala tidak ada lagi golongan ashhabul furudh dan ‘ashabah dzawil arham dapat menerima warisan.

Golongan yang menyatakan bahwa dzawil arham sama sekali tidak menerima warisan adalah antara lain, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas ra, (dalam salah satu riwayatnya). Said bin Musayyab, Sufyan al-Tsauri, Imam Malik, Imam Syafi’idan Ibnu Hazm.[26]

Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak ada hak waris bagi dzawil arham. Dan harta warisan (yang tidak ada penerimanya,baik dari golongan ashabbul furudh maupun ‘ashabah) tersebut diberikan kepada Baitul Mal. Pendapat ini juga merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, Zuhri, Auza’i, dan Daud.[27]

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan ketiadaan warisan bagi dzawil arham adalah, antara lain, adanya firman Allah (Q.S. Maryam: 64) yang bunyinya:

$tBur ãA¨”t\tGtR žwÎ) ̍øBr’Î/ y7În/u‘ ( ¼çms9 $tB tû÷üt/ $uZƒÏ‰÷ƒr& $tBur $oYxÿù=yz $tBur šú÷üt/ y7Ï9ºsŒ 4 $tBur tb%x. y7•/u‘ $|‹Å¡nS ÇÏÍÈ

“…. Dan tidaklah sekali-kali Tuhanmu lupa..”

Serta hadits ‘Atha bin Yassar yang diriwayatkan oleh Sa’ad didalam musnad-nya ( Ibnu Qudamah, 1367 H:229) :

اِنٌ رَ سُوْ لَ ا للهِ صلعم رَكِبَ اِ لىَ قَبَاَ ءَ يَسْثَخِيْرُ ا للهَ ثَعَا لىَ فِي ا لعَمَةِ وَ الْخَا لَةِ فَأَ نْزَلَ عَلَيْهِ أَ نَ لاَ مَيْرَا ثَ لَهُمَا

“ Bahwa Rasulallah saw. Mengenakan jubah untuk beristikharah kepada Allah Ta’ala tentang pusaka ‘ammah dan khalah. Kemudian Allah memberikan petunjuk, bahwa tidak ada hak waris bagi keduanya. “

Sedangkan golongan yang menyatakan bahwa dzawil arham berhak menerima warisan adalah, antara lain, Ali, Ibnu Mas’ud ( dalam salah satu riwayatnya yang termasyhur), Syuraih al-Qadhi, Ibnu Sirrin, ‘Atha, Mujahid, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal.[28]

Alasan yang dikemukakan oleh golongan yang menyatakan adanya hak waris bagi dzawil arham adalah sebagaimana dikemukakan Fatchurrahman[29] bahwa rangkaian kaliamat “ba’duhum aula biba’dhin fi kitabillah” maknanya “ba’duhum aula bimirratsi ba’dhin fima kataballahu wahakama bihi, “  yakni sebagian kerabat itu lebih utama mempusakai harta peninggalan dari pada sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah. Bukan berarti bahwa sebagian itu lebih utama dari pada sebagian kerabat yang lain, sehingga membawa akibat adanya penafsiran untuk menyisihkan dzawil arham dari pengertian kerabat secara umum.

Menurut kebanyakkan mufassirin, ayat (Q.S. Al-Anfal: 75) tersebut merupakan penasakh ayat al-Qur’an tentang pusaka mempusakai berdasarkan janji prasetia (Q.S. An-Nisa:33). Karenanya, hak waris para kerabat itu mutlak dan bersifat umum, tidak terbatas pada kerabat golongan ashhabul furudh dan ‘ashabah saja, melainkan juga golongan dzawil arham. Dengan demikian, hak waris seluruh kerabat itu harus berdasarkan suatu ketentuan yang bersifat umum, yang dalam hal ini sudah tercakup pada kalimat al-arham.

4.         Penyelesaian Pembagian Harta Peninggalan

Dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan, kadang kala jumlah saham yang akan diterima oleh para ahli waris sama besar dengan asal masalahnya, disebut masalah biasa (‘adilah), kadang kala jumlah saham lebih besar dari pada asal masalah, disebut ‘aul (‘a-ilah), dan kadang kala jumlah sahamnya lebih kecil dari pada asal masalahnya, disebut masalah radd ( naqishah).

a.         Masalah Biasa

Dalam penyelaian masalah biasa, karena jumlah saham yang akan diterima para ahli waris sama dengan asala masalahnya, dengan sendirinya, harta peninggalan si pewaris dapat diterimakan  secara utuh kepada ahli warisnya. Dan setiap ahli waris, yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, mendapatkan bagian sesuai dengan fardh (bagian) yang telah ditentukan bagi mereka, baik sebagai ashhabul furudh maupun ‘ashabah.

b.         Masalah ‘Aul

Dalam penyelesaian malasah ‘aul, karena jumlah saham yang akan diterima para ahli waris lebih besar dari pada asal maslahnya, kadar (bagian) harta peninggalan si pewaris yang akan diterimakan kepada ahli warisnya tidak mencukupi. Setiap ahli waris, yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, mendapat bagian lebih kecil dari fardh (bagian) yang telah ditentukan bagi mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari definisi-definisi yang dikemukakan para ulama tentang ‘aul sebagai berikut :

Sayid Sabiq berpendapat bahwa masalah ‘aul adalah : adanya kelebihan saham dzawil furudh dan adanya kekurangan kadar bagian mereka dalam pembagian harta peninggalan.[30]

Yusuf Musa[31]  dengan redaksi yang berbeda mengemukakan bahwa masalah ‘aul adalah : kekeurangan kadar (bagian) harta peninggalan atas kelebihan jumlah saham para ahli waris.

Sedangkan Hasanain Muhammad Makhluf berpendapat lain masalah ‘aul yakni: adanya kelebihan dalam saham-saham para ahli waris dari besarnya asal masalah, dan adanya kekurangan dalam kadar penerimaan mereka karena asal masalahnya tidak cukup untuk memenuhi fardh-fardh ashabul furudh.[32]

Dari uaraian diatas, dapatlah dipahami bahwa ‘aul adalah adanya kelebihan jumlah saham dari pada asal masalah, dan dengan sendirinya terjadi pengurangan kadar ( bagian ) para ahli waris.

Masalah ‘aul merupakan masalah ijtihadiyah. Sebab, tidak ada satu nash (baik al-Qur’an maupun al-Hadits) pun yang menerangakan masalah ‘aul, dan masalah tersebut belum pernah muncul pada masa Rasulullah saw. Dan Abu Bakar al-Shiddiq ra.

Masalah ‘aul baru timbul pada masa Umar bin Khaththab ra. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh sebagian para ahli, bahwa orang yang pertama kali memecahkan masalah ‘aul adalah Umar bin Khaththab, setelah ia bermusyawarah dengan Zaid bin Tsabit dan Abbas bin Abdul Muthalib. Disamping pendapat di atas, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib-lah yang pertama kali menyelesaikan masalah ‘aul, yakni pada saat ia sedang menerangkan hal ihwal agama diatas sebuah mimbar, salah seorang pendengar mngajukan pertanyaan mengenai suatu kasus kewarisan yang ahli warisnya terdiri atas isteri, 2 anak perempuan, ibu dan bapak.

Terlepas dari ikhtilaf siapa yang pertama kali memecahkan masalah ‘aul  tersebut, namun pada hakikatnya masalah ‘aul ini disepakati oleh para sahabat, tabi’in dan para imam madzab-yakni Hanafiyah, Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah–serta Syi’ah Zaidiyah: namun ditentang oleh Ibnu Abbas ra., Syi’ah Imamiyah dan Ja’fariyah, Ibnu Hazm, Muhammad bin Hanafiyah, Ali bin Al-Hasan, dan Zainal ‘Abidin; yang menyatakan bahwa ahli waris ashhabul furudh yang tidak termasuk kelompok ashabah (bil ghair), seperti antara lain, suami, isteri dan ibu harus didahulukan penerimaannya dari pada ahli waris ashhabul furudh yang termasuk kelompok ashabah (bil ghair), seperti antara lain, anak perempuan atau saudara perempuan sekandung.[33]

Apabila dalam suatu masalah atau kasus pembagian harta peninggalan terjadi ‘aul, maka bagian yang diterima oleh ahli waris masing-masing adalah saham mereka masing-masing dibagi jumlah seluruh saham yang ada, bukan saham masing-masing dibagi asal masalah,sebagaimana dilakukan pada masalah ‘adilah. Sebab, apabila pembagian dilakukan sebagimana dalam masalah ‘adilah (seperti halnya pendapat Ibnu Abbas), maka ahli waris yang diberikan bagian  lebih dahulu akanmenerima bagian secara utuh, sedangkan yang menerima terakhir akan mendapat lebih kecil dari fardh (bagian) yang seharusnya diterima, atau bahkan sama sekali tidak menerima bagian.

c.         Masalah Radd

Masalah radd merupakan kebalikan daripada masalah ‘aul. Kalau dalam masalah ‘aul jumlah saham para ahli waris lebih besar daripada asal masalahnya, dalam masalah radd justru sebaliknya, yaitu jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya. Masalah ini, biasanya juga disebut masalah al-Naqishah. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluf[34]: Radd kebalikan daripada ‘aul, yaitu adanya kelebihan pada kadar bagian ahli waris dan kekurangan pada jumlah sahamnya.

Dan Rifa’i Arief[35]berpendapat bahwa radd adalah: adanya kekurangan jumlah saham dari pada asal masalah, dan adanya kelebihan kadar bagian para ahli waris.

Dari uraian diatas, dapatlah dipahami bahwa radd adalah suatu masalah atau kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya; dan dengan sendirinya, terjadi penambahan kadar (bagian) para ahli waris. Karena pada masalah Radd ini ada penambahan kadar kepada para ahli waris, maka pada masalah ini tidak terdapat ahli waris Ashabah. Sebab apabila ada ahli waris ‘ashabah, maka kelebihan tersebut akan menjadi hak penerimanya.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan kelebihan saham (radd), para ulama berbeda pendapat. Jumhur sahabat, para imam madzhab, serta para fuqoha muta’akhirin yang mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib r.a. mengemukakan: setiap ahli waris, laki-laki maupun perempuan berhak menerima radd (sisa harta peninggalan), terkecuali suami atau istri.[36]

Jadi, para ahli waris yang berhak menerima radd adalah: (1) anak perempuan, (2) cucu perempuan pancar laki-laki, (3) ibu, (4) nenek dari pihak bapak, (5) nenek dari pihak ibu, (6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan sebapak, (8) saudara laki-laki seibu, (9) saudara perempuan seibu.

Dalam masalah yang terjadi radd, bisa jadi, seluruh ahli warisnya berhak menerima radd, atau diantara mereka ada yang tidak berhak menerimanya (suami atau istri). Karenanya, dalam penyelesaian masalah radd perlu diperhatikan hal-hal berikut:

Pertama:

Jika tidak ada suami stau istri, dan hanya seorang atau sekelompok ahli waris maka seluruh peninggalan menjadi penerimaannya.

Kedua:

Apabila tidak ada suami atau istri, dan ahli warisnya terdiri atas beberapa orang atau kelompok, maka cara penyelesaiannya sebagaimana cara penyelesaian masalah ‘aul, yakni jumlah saham pada masalah tersebut dijadikan asal masalahnya.

Ketiga:

Apabila ada seorang suami atau istri, dan hanya seorang atau sekelompok ahli waris, maka sisa harta peninngalannya diberikan kepada selain suami atau istri tersebut. Dalam keadaan demikian, ahli waris yang menerima radd tersebut seakan-akan sebagai ahli waris ‘ashabah.

Keempat:

Apabila ada salah seorang suami atau istri, dan ahli warisnya terdiri dari beberapa orang atau kelompok, maka cara penyelesaiannya adalah memberikan terlebih dahulu bagian suami atau istri, lalu sisanya diberikan kepada para ahli waris selain suami atau isteri.

Ibnu Abbas berpendapat bahwa selain suami atau istri ada ahli waris lain yang tidak berhak menerima radd, yaitu nenek, baik dari pihak bapak, maupun dari pihak ibu.[37] Sedangkan menurut Ibnu Mas’ud selain yang disebutkan diatas masih ada ahli waris yang tidak berhak menerima radd, yaitu: cucu perempuan pancar laki-laki apabila mewarisi bersama-sam dengan anak perempuan dan saudara seibu apabila mewarisi bersama-sama dengan ibu.[38] Adapun cara penyelesaiannya seperti yang telah dikemukakan diatas, yakni dengan melihat apakah seluruh ahli waris berhak menerima radd atau ada diantara mereka yang tidak berhak menerimanya.

Berbeda dengan pendapat-pendapat diatas, Khalifah Utsman Bin Affan berpendapat bahwa seluruh ahli waris (tanpa terkecuali) berhak menerima radd. Karenanya, suami atau istri pun berhak menerima tambahan dari sisa harta peninggalan. sebab, bagian suami atau isteri dalam masalah ‘aul ikut dikurangi, maka wajar apabila dalam masalah radd pun ikut diberikan tambahan sisa harta tersebut.[39] Jadi, seluruh kasus yang terjadi radd cara penyelesaiannya sebagaimana penyelesaian masalah ‘aul, yakni jumlah saham pada masalah tersebut dijadikan asal masalahnya. Sedangkan Zaid bin Tsabit berpendapat bahwa sisa harta setelah diambil oleh para ashabul furudh–apabila tidak ada ahli waris ashabah–tidak dikembalikan kepada ahli waris tersebut, melainkan diserahkan ke Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan.[40]

B. Analisis Terhadap Reformasi Hukum Kewarisan KHI

Kompilasi hukum islam hanya memuat tiga ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan (munakahat), hukum kewarisan (fara’idl), dan hukum perwakafan (waqaf). Ketiga pengelompokkan bidang tersebut tertulis didalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam buku tersendiri. Dalam setiap buku, ketentuan spesifikasi bidang hukum terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi kedalam bagian-bagian diurutkan sesuai dengan pengelompokkan buku. Sedangkan penomoran pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama hingga buku ketiga. Menurut H. Abdurrahman,[41] hal ini disebutnya sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang tidak menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”. Selain itu, KHI tidak mencantumkan adanya ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum hanya ada pada masing-masing buku. Itupun isinya lebih banyak berupa keterangan mengenai beberapa istilah saja yang terkadang tidak lengkap, seperti pasal 229 yang seharusnya tergolong pada ketentuan umum justru dimasukkan kedalam ketentuan penutup.[42]

Namun demikian, perumusan-perumusan semacam ini termasuk salahsatu pola reformasi hukum islam, sebab dalam fiqih lama tidak merumuskannya denagan pola-pola semacam ini.[43] walaupun ada beberapa pandangan yang kurang setuju dengan gagasan perumusan semacam ini, khususnya penempatan posisi peraturan-peraturan tertentu yang kurang sesuai.

Berdasarkan sistematika yang dicatat penulis dalam Bab II point C tesis ini, tampak dengan jelas bahwa posisi terbesar dan muatan terbanyak ada pada buku pertama hukum perkawinan, kemudia hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, tetapi hanya karena tingkat intensivitas dan uraian masing-masing ketentuan tersebut. Untuk bidang hukum perkawinan tidak sekedar pada dimensi hukum substantive saja yang diatur, tetapi teknis procedural yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pun diatur secara gamblang.[44] Namun pada kedua buku yang lainnya, tidak rinci dalam pengaturannya.[45]

Meskipun demikian, menurut Prof. DR. H. Bustanul Arifin, S.H. menyatakan bahwa tiga buku hasil rancangan proyek ini, yang didalamnya termasuk Buku II tentang kewarisan, tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan mencerminkan reformasi hukum Islam.[46] Sebagai contoh yakni: pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan anak angkatnya. Demikian pula sebaliknya, anak angkat berhak ikut menerima harta peninggalan ayah angkatnya. Kalau mereka tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak atau orang tua angkatnya. Padahal dalam hukum Islam, tidak ada anak dan orang tua angkat menerima warisan.

Juga dalam pasal 176 antara lain disebutkan bahwa bagian waris anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun, pasal 229 (yang merupakan ketentuan penutup) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukkan kepadanya, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh pengadilan Indonesia,dengan tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan prinsif anak laki-laki mendapat bagian dua sedangkan anak perempuan satu.[47]

Begitu pula Hukum kewarisan Islam di Indonesia (KHI) mengakui lembaga Gono-gini dan ahli waris pengganti,,sedangkan dalam Hukum Islam tidak ada.[48] Namun perlu diingat apabila istilah “Ahli Waris pengganti ”ini dimaksudkan mengangkat seorang bukan ahli waris menjadi ahli waris,maka jelas hal itu berentangan dengan hukum Kewarisan dalam Islam yang berdasarkan pada ijabari. Akan tetapi dalam KHI istilah itu tidak demikian.[49]

HKI yang secara prinsip telah diterima oleh para ulama-merumuskan pula dalam pasal 85 sampai 97 mengenai Harta Bersama,yang antara lain memiliki kaidah fiqh, “taghayyul ahkam bitahayyuril aziminah wal amkinah wal amkinah wal awa’id“.[50]

Tentang harta bersama,telah mengubah peran istri tidak hanya sebagai ibu rumah tangga,namun di zaman kita hari ini dituntut pula dedikasi seorang istri bagi pembinaan rumah tangganya. Dan hal ini sudah merupakan adat atau kebiasaan yang mengakar didalam masyarakat kita.Jadi,dalam membina rumah tangga selain menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang normative,kita tidak dapat mengabaikan pula peranan adat atau tradisi.[51]

Dari sisi metodologi pembentukan Kompilasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Satria effendi mengatakan bahwa unang-undang perkawinan di Indonesia dan KHI banyak dimasuki unsur siyasah Syar’iyahnya yang berlandaskan mashalat al-mursalat.[52]  Walaupun jauh-jauh hari praktik Istislah yang keluar dari ketentuan wahyu,dikritik keras oleh Imam Al-Ghazali karena menurutnya ada yang memfungsikan mashlahat al-mursalat dengan mengabaikan syari’at dan wahyu.[53]

Selain Al-Ghazali, kalangan Syi’ah Imamiyah,kelompok yang dikenal dengan golongan al-muhaddisin ini, bahkan mengecam metode ijtihad (proses istimbhat al-ahkam) juga mengkritik metodologi hukum islam (ushul fiqh) secara mentah-mentah,karena mereka menganggap bahwa metode ijtihad merupakan prangkat spekualitas ciptaan manusia yang mencampuri urusan Allah dan Rasul-Nya sehingga hal itu ditolak.[54]

Terlepas dari pertentangan pendapat diatas,yang jelas metode istislah ini menurut Imam Malik ditunjukan memelihara lima pokok tujuan hukum (al-ahkam al-khamsah) walaupun tidak ada isyrat dalil yang tegas terhadapnya (mashalahat mursalah). Hal ini tentu saja menyangkut pula tentang komplilasi Hukum Islam yang lain bertujuan kemaslahatan.[55]

Masih menyangkut metodologi istinbaht hukum islam, Satria Effendi mengatakan, tidak ada satu ushul fiqh pun yang dapat dianggap terbaik karena masing-masing aliran memiliki keunggulan dan kelemahannya. Ushul fiqh yang terbaik masa kini adalah gabungan berbagai aliran sebelumnya. Dengan memilih  aspek-aspek yang dipandang terbaik dari tiap-tiap aliran adalah yang mampu menjawab permasalahan masa kini. Untuk itu, sikap keterbukaan perlu dikembangkan.[56]

Khusus menyangkut status hukum KHI dalam system perundangan kita,telah disebutkan bahwa instrument hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya Komplikasi Hukum Islam di Indonesia adalah Inpres No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.[57] Kemudian dasar hukum ini ditidak lanjuti dengan keputusan Mentri Agama RI No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.[58]

Karena menggunakan instrumen hukum “Inpre” inilah, terjadi dua pandangan yang bertolak belakang dalam menilai status hukum Kompilasi Hukum Islam dan implikasinya terhadap instansi pemerintah dan masyarakat; meningkat secara imperative atau fakultatif.Bila melihat instrumennya saja, tampak bahwa inpres tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang ditetapkan TAP MPRS No.XX/1966 junco TAP MPR No. V/MPR/1973. Dengan argumentasi tersebut, pandangan pertama mengangap bahwa Kompilasi Hukum Islam yang tidak tertulis, karena inpres itu tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia. Dalam inpres No.1 Tahun 1991 maupun keputusan  Menag RI  No.154 Tahun 1991, tak terdapat satu pun dictum yang menegaskan kedudukan dan fungsi Kompilasi Hukum Islam. Secara umum, Inpres dan keputusan Menag RI itu hanya bberisi intruksi untuk menyebarluaskan KHI.[59]

Secara tekstual, kompilasi Hukum Islam yang hendak disebarluaskan bukan merupakan bagian intregral dari inpes tersebut. Karena, dalam inpres hanya disebutkan : “ Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari : (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam lokakaryanya di Jakarta pada tanggal 2-5 Pebruari 1988″, tidak ada penegasan bahwa “Kompilasi itu merupakan lampiran yang tak terpisah dari Inpres” dimaksud sebagaimana lazimnya tata peraturan perundangan yang lain.[60] Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum yang berada dalam KHI ini dapat dianggap sebagai ketentuan-ketentuan peraturan yang tidak mengikat secara imperatif.[61]

Akan tetapi, melihat konsideran mengingat dalam inpres tersebut persoalannva menjadi lain, landasan hukum Inpres—yang disebutkan konsideran mengingat passal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menutut UUD”. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden berkewajiban untuk menjalankan UU, untuk itu ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintahan (pouvoir reglementair).[62]

  1. Hamid S. Attamimi dalam disertasinya berkenaan dengan itu, membagi materi muatan keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan itu ke dalam:

1)      Materi muatan keputusan Presiden berfungsi pengaturan yang delegasian Peraturan Pemerintah.

2)      Materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri.[63]

Ismail Sunny, dengan mendasarkan pada thesis A. Hamid S. Attamimi, berpendapat bahwa Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden mempunyai kedudukan hukum yang sama.[64] Kendatipun Inpres tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi ia merupakan implementasi program legislatif Nasional yang mempunyai kemampuan mandiri dan bisa berlaku efektif bersanding dengan instrument hukum lainnya.[65]

Dengan nalar demikian, pandangan lain berpendapat bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintahan ataupun masyarakat yang memerlukannya. Terlebih lagi menurut A. Hamid S. Attamimi bahwa Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri—termasuk Inpres menurut Ismail Sunny—mempunyai posisi yang sama dengan UU.[66] Oleh karena itu, KHI menurut pandangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara imperative sekaligus.

Selain nalar tersebut, keberadaan KHI dalam tata hukum Indonesia ditopang oleh 3 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.[67]

KHI bisa dikatakan sebagai pelaksanaan dari UU No. 7 tahun 1989. is merupakan hukum materil yang disusun karena dibutuhkan untuk melaksanakan UU No. 7 Tahun 1989. Presiden sebagai mandataris dalam melaksanakan UU memandang perlu adanya Kompilasi Hukum Islam itu, maka dengan itu lahirlah Inpres No. 1 tahun 1991.[68]

Peranan UU No. 14 Tahun 1970 sebagai pilar adalah karena UU tersebut merupakan dasar atas eksistensi Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989).[69]  Sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 selain mengakui kedudukan hukum Islam dalam perkawinan, juga hampir semua isinya dipengaruhi oleh hukum Islam.[70]

Untuk memperkuat pandangan diatas, dalam konsideran menimbang tersirat maksud dan fungsi KHI ini. Pada point b konsideran menimbang, dinyatakan: “Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah di bidang tersebut.[71]

Tulisan tentang kelayakan Hukum Kewarisan KHI sebagai pedoman instansi pemerintah dan masyarakat dibahas gamblang pula oleh Abdul Gani Abdullah.[72] Menurut  beliau,  teks  tersebut  secara  implisit menunjukkan Bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan pedoman bagi instansi pemerintahan dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang-bidang hukum yang termuat didalamnya. Walaupun pedoman yang dimaksudkan tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Inpres. Seperti terlihat dan susunan kata:

“…dapat dipergunakan sebagai pedoman…” dalam konsideran Inpres.[73]

“…untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya” dalam dictum Inpres,[74]

“…sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut…” dalam dictum Keputusan Menag.[75]

Maka dari susunan kata tersebut, menunjukkan (atau dapat dianggap) bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengikat secara imperatif. Para pihak dapat menjalankannya dan dapat pula meninggalkannya, sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Jadi, pedoman dalam pengertian itu bersifat fakultatif. Hal ini tentu solo bertentangan dengan pandangan yang menyatakan mengikat secara imperatif sebagaimana uraian diatas.[76]

Polemik tentang dasar hukum Inpres ini, yang menegaskan dasar hukum Inpres adalah mengikat serta menyepakati tentang pemberlakuannya KHI di Indonesia, Ismail Sunny,[77] dan Abdul Gani Abdullah,[78] berpendapat bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan sebagai pedoman, baik bagi instansi pemerintahan ataupun masyarakat yang memerlukannya. Oleh karena itu, KHI menurut pandangan ini mempunyai kekuatan mengikat secara imperatif, sementara pandangan sebagian yang lain menganggapnya tidak demikian yakni kekuatan hukumnya hanya bersifat fakultatif.

Adapun bentuk-bentuk reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

1)      Pasal 171 sub e yang berbunyi “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Di dalam pasal tersebut terungkap bahwa harta bersama itu terpisah dari harta pribadi masing-masing. Bahkan dalam perkawinan poligini¬perkawinan serial, wujud harta bersama itu terpisah antara suami dengan masing-masing isteri. Sementara dalam al-Qur’an dan al-Hadits, masalah ini tidak dijumpai nashnya secara pasti.

Dalam literatur lama fiqh Islam tidak dijumpai pembahasan mengenai harta bersama. Ilmu fiqh cenderung mengabaikan masalah ini sehingga menimbulkan kesan bahwa isteri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk aspek financialnya.[79]

Sebagai logika bagi sistem Harta Bersama, dalam sistem perkawinan masyarakat Indonesia terdapat sejumlah ciri-ciri:

a)      Perlunya dedikasi secara total dari suami dan isteri;

b)     Perlunya partisipasi penuh dua belah pihak dalam membina rumah tangga

c)      Keterbukaan dan saling mempercayai

d)     Kerja sama dan saling menolong dalam arti luas, dan

e)      Adanya jaminan hukum.

Dedikasi seorang isteri telah berubah di zaman kita hari ini, hal ini merupakan adat dan kebiasaan yang sudah mengakar di dalam masyarakat kita. Jadi, dalam membina rumah tangga selain menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang normatif, kita tidak dapat mengabaikan pula peranan adat dan tradisi yang pada akhirnya dapat direalisasikan sebagai hukum. Maka konsep harta bersama ini sangat urgen sekali untuk dimasukkan ke dalam Kompilasi sebagai suatu ketentuan hukum di Indonesia. Hasil ijtihad (fiqh) ini, sebagai suatu produk hukum yang diambil dengan menggunakan metodologi urf dan tentu saja bertuj uan mashlahat.[80]

2)      Pasal 176 menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun pasal 229 (yang merupakan ketentuan penutup) menyatakan bahwa dalam menyeiesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh pengadilan Indonesia, dengan tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan prinsip anak laki-laki mendapat bagian dua sedang perempuan satu.[81]  Hal ini lebih bertujuan pada pelestarian adat dan tradisi putusan hukum yang hidup di Indonesia, ketimbang nilai-nilai syari’at Islam.

3)      Pasal 177 tentang bagian ayah. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa ayah mendapat 1/3 bagian dari apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila ada anak, maka ayah mendapat 1/6 bagian. Ketentuan pasal ini tidak terdapat dalam al-Qur’an (surat al-Nisa: 11) dan ijma ulama yang nienentukan bagian ayah dengan cara ‘ashobah apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak.

4)      Pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan. Pasal ini membuka peluang adanya pembagian warisan dalam porsi yang sama (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menyimpang dari pasal 176 yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan.

5)      Pasal 184 tentang pengangkatan wall.

6)      Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Walaupun hal ini jelas tidak dimaksudkan mengangkat seorang bukan ahli waris menjadi ahli waris, karena tentu hal itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang berasaskan ijbari.[82]

7)      Pasal 189 tentang pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Sedangkan bagi ahli waris yang membutuhkan uang atau modal, maka bisa dilakukan dengan cara mengganti harga bagian dari harta warisan yang didapatnya. Pola pembagian ini sebenarnya bertentangan pula dengan asas ijbari.

Menurut Amir Syarifudin (1984:18) mengungkapkan asas ijbari itu mengandung arti bahwa perpindahan hak milik dan seorang muwarits kepada orang lain (ahli waris) berlaku dengan sendiri menurut ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak muwarits atau ahli waris.

8)      Pasal 209 menyatakan bahwa ayah angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan anak angkatnya. Demikian juga sebaliknya, anak angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan ayah angkatnya. Kalau mereka tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak atau orang tua angkatnya. Padahal, dalam hukum Islam, tidak ada anak dan orang tua angkat menerima warisan.

9)      Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakui lembaga Gono-Gini, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada.[83]

Inilah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam Fiqh lama Islam ataufiqh mawarits dengan hasil ijtihad filth Indonesia yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang Kewarisan.


[1] H. Abdul Wahab Afif, Hukum Waris Islam, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati, Serang, 1978, hlm. 3

[2] Idris Radja Mulya, Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi’i—Patrilineal, HAzairin—Bilateral, dan Praktek di Pengadilan Agama), Ind Hill Co., Jakarta, 1984, hlm. 1.

[3] Ali Affandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 35.

[4] Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Toha Putera, Semarang, 1972, hlm. 424.

[5] Ucapan (sumpah) prasetia yang biasa digunakan antara lain, “Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, kamu mewarisi hartaku aku pun mewarisi hartamu, kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku akupun dituntut darahku karena tindakanku terhadapmu.´ Hasanain Muhammad Makhluf, Al-MAwarits fi al-Syari’at al-Islamiyyah, Lajnah al-Bayyan al-Araby, Kairo, 1985, hlm. 5.

[6] H. Abdul Wahab Afif, op-cit, hlm. 12

[7] Facturrahman, Ilmu Waris, Al-Ma’arif, Bandung, 1981, hlm. 17.

[8] Sayuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 170-171

[9] Sayid Sabiq, op-cit, hlm. 426.

[10] Ibid, hlm. 426-427.

[11] Dr. Muhammad All Ash-Shabuni, Ilmu Hukum Waris menurut Ajaran Islam, Alih Bahasa H. Zaid Husen al-Hamid, Mutiara Ilmu, Surabaya, t.t. hlm. 32, Lihat juga, Drs. KH. Ahmad Rifa’i Arief, Taisir al-Ma’sur fi Ilmi al-Fara’idh, Ponpes Daar al-Qalam, Tangerang, t.t. hlm. 3. beliau mengungkapkan bahwa syarat pewarisan yang ketiga itu adalah “Pengetahuan jalur kewarisan, termasuk syarat khusus bagi hakim dan pemberi fatwa.

[12] Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mackhab, terjemahan Masykur A.B., Afif Muhammad, dan Idrus al-Kaff, Lentera Basritama, Jakarta. 1996, hlm. 451.

[13] Yang menjadi dasar kekerabatan ini, dalam Al-Qur’an surat al-Anfal: 75 yang artinya, Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

[14] Argumentasi ini wajar diungkapkannya, karena beliau adalah penduduk Mesir dan merujuk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Mesir.

[15] Kakek Shahih, adalah bapaknya bapak dan seterusnya ke atas selama belum dihubungkan oleh ahli wails perempuan. Sedangkan yang sudah dihubungkan dengan ahli waris perempuan atau kakek dari pihak ibu disebut kakek ghair shahih.

[16] Muhammad al-Ied al-Khatrawi, Al-Raid fi Ilmi al-Faraidh, Riadh. t.t. hlm. 15.

[17] Ahmad Rifa’I Arief,0p.cit,t.t hlm.6.

                [18] Sayid Sabiq,0p.cit,hlm.432.

                [19] Ahmad Rifa’I Arief,0p.cit, hlm.6.

[20] Ibid,

[21] Husanain Muhammad Makhluf, op-cit, hlm. 100.

[22] Ibid,  hlm. 102

[23] Lihat Hasanain Muhammad Makhluf, op-cit, hlm. 102. Dan Sayid Sabiq, op-cit, hlm. 438.

[24] Sayid Sabiq, Ibid, hlm. 446.

[25] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam), Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, hlm. 115.

[26] Muhammad Yusuf Musa, Al-Tirkah wa al-Mirats fi al-Islam, Daar al-Kitab al-Araby, Mesir, 1959. Hlm. 277.

[27] Sayid Sabiq, op-cit, hlm. 446.

[28] Lihat Yusuf Musa, op.cit, hlm. 278.

[29] Fatchurrahman, op.cit, hlm. 353-354.

[30] Sayid Sabiq, op.cit, hlm. 442.

[31] Muhammad Yusuf Musa, op.cit, hlm. 317.

[32] Hasanain Muhammad Makhluf, op.cit, hlm. 114.

[33] Lihat Muhammad Yusuf Musa, op.cit, hlm. 319-321.

[34] Hasanain Muhammad Makhluf, op.cit, hlm. 122.

[35] Ahmad Rifa’I Arief, op.cit, hlm. 29.

[36] Ibid, hlm. 29.

[37] Muhammad Yusuf Musa, op.cit, hlm. 328.

[38] Lihat Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid, Ahkam al-Mawarits fi al-Syari’ati al-Islamiyah ‘ala Madzahib al-‘Aimah al-Arba’ah, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1984, hlm. 173.

[39] Ibid, hlm. 172.

[40] Muhammad Yusuf Musa, op.cit, hlm. 326.

[41] Lihat, H. Abdurrahman, op.cit, hlm. 64.

[42] Ibid

[43] Antara lain, Busthanul Arifin menganggapnya tidak Cuma sebagai reaktualisasi, akan tetapi lebih mencerminkan nilai-nilai reformasi hukum Islam.

[44] Disini tampak terjadi “pembengkakan” dan terasa tumpang tindih antara atura-aturan hukum pada UU No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 di satu pihak dengan KHI di pihak yang lain, suatu bentuk pengulangan yang dipandang kurang baik.

[45] Bandingkan dengan H. Abdurrahman, op.cit, hlm. 63-64.

[46] Munawir Sadjali, Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini, dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, hlm. 224.

[47] Di Indonesia, kedudukan, kewajiban, hak wanita dan pria adalah seimbang. Itu dinyatakan dalam berbagai peraturan perundangan maupun dalam praktik, walau harus diakui disana-sini perlu dibenahi (menyangkut aspek hata warisan wanita dan pria dalam KHI). A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, Dimensi Hukum Islam dalaM Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 62.

[48] Lihat Munawir Sadjali, op.cit, hlm. 224-225.

[49] Ringkasannya dapat dibaca dalam A. Wasit Aulawi, op.cit, hlm. 63.

[50] Ibid, hlm.62

[51] Dr. Subkhi Mahmasany dan pakar hukum yang lain menetapkan bahwa sebuah adat dapat ditetapkan sebagai ketentuan hukum, apabila:

  1. Dapat diterima oleh akal sehat.
  2. Kejadian itu trus berlangsung, tidak hanya sekali dua kali saja.
  3. Tidak menyalahi ajaran islam, dan
  4. Adat itu berlaku sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Lihat, A. Wasit Aulawy, op.cit, hlm. 61.

[52] Satria Efendi, Metodologi HUKUM Islam, dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, hlm. 124

[53] Lihat, Satria Efendi, ibid, hlm. 124.

[54] Ibid, hlm. 126.

[55]  Ibid, hlm. 124.

[56] Satria Efendi, ibid, hlm. 127

[57] Sesuai dengan organ hukumnya, inpres ini berisi intruksi kepada Menteri Agama untuk melakukan dua hal: pertama, menyebar luaskan Kompilasi hukum islam untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baknya dan penuh tanggung jawab.

Diktum, pertama dari inpres itu adalah instruksi “penenyebar luasan” oleh karena itu dapat dipahami bila dalam inpres tersebut tidak ada penegasan mengenai kedudukan dan fungsi KHI secara jelas. (Marzuki Wahid dan Rumadi, Fikih Madzhab Negara, LkiS, Yogyakarta, 2010. Hlm. 165.

[58] Keputusan Menteri tersebut menetapkan empat hal: pertama, seluruh instansi Depag dan instansi pemerintahan lainnya yang terlibat agar menyebarluaskan KHI. Kedua, seluruh lingkungan instansi Depag selain menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya sedapat mungkin menerapkan KHI dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Ketiga, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan menteri ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Juli 1991.

Pada level oprasional,inpres dan Keputusan Menteri tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama dengan Surat edaran tanggal 25 Juli 1991 No 3694/EV/HK.00.3/A2/91. Surat Edaran ini ditujukan kepada Ketua PTA dan Ketua PA seluruh Indonesia untuk menyebar luaskan sebagaimana mestinya.Satria Effendi, op.cit,hlm 165-166.

[59] Marzuki Wahid dan Rumadi, op.cit, hlm. 168.

[60] Bandingkan dengan H. Abdurrahman, op.cit, hlm. 54-55.

[61] Dan apabila hal tersebut dikorelasikan dengan pandangan Marzuki Wahid di atas, maka relevan apabila KHI dipandang sebagai hukum yang tidak tertulis walaupun dalam kenyataannya ia telah dituliskan (dibukukan) dan ketentuan hukumnya pun dengan demikian jelas tidak mengikat secara imperatif.

[62] Abdurrahman, op.cit, hlm. 165-166.

[63] Lebih jelas mengenai ini, Baca A. hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Negara”, Desertasi pada Fak. Pascasarjana UI Jakarta, 1990, hlm. 235-241.

[64] Ismail Sunny, Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Sudut PertumbuhanTeori Hukum di Indonesia, Mimbar hukum, No. 4 Tahun II, 1991, hlm.3-4.

[65] Abdul Gani Abdullah, Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Hukum, No. 5 Tahun III, 1991, hlm. 1

[66] A. Hamid S. Attamimi, op-cit, hlm. 352-357.

[67] Marzuki Wahid dan Rumadi, op.cit, hlm. 167.

[68] Ibid, hlm. 168.

[69] Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.

[70] Baca H. Zaenal Abidin Abubakar, Pengaruh hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia, Mimbar Hukum No. 9 Tahun IV, 1993, hlm. 58-59.

[71] Konsideran menimbang point b pada Inpres No. 1 Tahun 1991.

[72] Abdul Ghani Abdullah, Pemasyarakatan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Mimbar Hukum No. 5 Tahun. III, 1992, hlm. 1-2.

[73] Kopnsideran menimbang point b pada Inpres No. 1 Tahun 1991.

[74] Dictum pertama Inpres No. 1 tahun 1991.

[75] Dictum kedua pada Keputusan Menag, No. 154 Tahun 1991.

[76] Marzuki Wahid dan Rumadi, op.cit, him. 168-169.

[77] Ismail Sunny, Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia, op.cit, hlm. 3-4.

[78] Abdul Gani Abdullah, Pemasyarakatan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, op.cit, hlm. 1.

[79] A. Wasit Aulawi, op.cit, hlm. 59.

[80] Aulawi, Ihid, him. 60.

[81] Munawir Sadzali, Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kelmhan Masa Kini, dalam Amrullah Ahmad, op.cit, him. 224.

[82] Bandingkan dengan, Aulawi, op.cit, hlm. 63

[83] Munawir Sadzali, Ibid, him. 225.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s