BAB III : DIMENSI-DIMENSI KOMPILASI DALAM NUANSA REFORMASI

BAB III :

DIMENSI-DIMENSI KOMPILASI DALAM NUANSA REFORMASI

A.        Kedudukan Hukum Kewarisan dalam (KHI) dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sistem hukum Indonesia secara garis  besar telah dituangkan dal;am pembukaan, batang tubuh,  dan penjelasan UUD 1945. Untuk memahaminya, kita perlu terlebih dahulu meneliti penjelasannya, mengingat  UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang selain singkat, juga disebut oleh Bung Karno sebagai revolutiegrondwet, (“ undang-undang dasar revolusi”), yang dibuat dalam keadaan damai.

Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikirang yang terkandung  dalam pembukaan merupakan cita hukum yang menguasai hukumdasar negara. Selain itu, pokok-pokok pikiran itu juga merupakan norma pundamental negara. Wujud pokok-pokok pikiran dalam pembukaan itu dijelaskan juga dalam Penjelasan Umum UUD 1945, dan isinya tidak lain adalah pancasila. Dengan demikian, maka dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum, yang menurut Rudolf Stammler (1856-1939) merupakan konstruksi pikir untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang digunakan masyarakat. Menurut Stammler, cita hukum berfungsi sebagai  “bintang pemandu”  bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, cita hukum bermanfaat karena pada satu sisi ia dapat menguji hukum yang berlaku, dan pada sisi lain dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan saksi pemaksa menuju sesuatu yang adil.[1]

Didalam sistem hukum di Indonesia, selain cita hukum, terdapat satu sistemnorma yang dapat disebut “subsistem norma hukum Indonesia”. Menurut penjelasan UUD 1945, dalam subsistem norma hukum  ini Pancasila ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara. Norma tertingi negara yaitu dapat disebut norma dasar ataupun norma fundamental negara.

Penjelasan umum UUD 1945 juga mengemukakan bahwa UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Penjelasan umum UUD 1945 tersebut menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dua jenis hukum dasar: yang tertulis disebut Undang-undang Dasar, dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan (constitutional convension). Ketentuan-ketentuan UUD 1945 tidak menyebut apa-apa tentang susunan subsistem norma hukum di bawah norma fundamental negara dan norma hukum Batang Tubuh UUD 1945 yang disebut “aturan dasar negara” atau “aturan pokok negara”. Namun ada Aturan Peralihan Pasal II yang berbunyi: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dalam bidang perundang-undangan, hal ini jelas menunjukan bahwa berbagai peraturan Hindia Belanda masih “langsung berlaku” selama peraturan-peraturan colonial itu belum diganti denagn yang baru dan dibentuk menurut UUD 1945. Jika demikian, bagian-bagian ketentuan pasal 131 dan 163 Indische Staatsregling  yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 masih “:langsung berlaku” karena belum diganti dengan yang baru menurut UUD 1945.

Sebagaimana diketahui,  Indische Staatsregling (disingkat dengan IS), yang merupakan undang-undang dasar negara colonial Hindia Belanda, dalam pasal 131 dan 163 mengatur hal-hal yang penting sebagai berikut:

  1. Penduduk Hindia Belanda terbagi kedalam golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumiputra. Ke dalam yang terakhir ini termasuk golongan Eropa dan Timur Asing yang terlebur kedalamnya.
  2. Hukum perdata, hukuim dagang, serta hukum pidana, demikian juga dengan hukum acara perdata dan hukum acara pidana, diatur dengan ordonansi.
  3. Dengan asas konkordansi, maka hukujm perdata dan hukum dagang yang berlaku di Belanda diberlakukan bagi golongan Eropa yang berlaku di Hindia Belanda. Golongan Bumiputra dan Timur Asing, melaluipengaturan dengan ordonansi, dapat menundukan diri sebagaian atau secara keseluruhan kepada hukum perdatadan hukum dagang bagi golongan Eropa tersebut.
  4. Hukum perdata dan hukum dagang yang sekarang masih berlaku bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing tetap berlaku sepanjang dan sejauh belim diganti dengan suatu ordonansi. Den gan demikian, bagi golongan Bumiputra hukum perdata yang berlaku ialah hukum adatnya, sepanjang dan sejauh mereka tidak menundukan diri kepada hukum perdata untuk golongan Eropa.[2]

Sebagaimana diketahui, paad zaman penjajahan Belanda, hukum golongan Eropa dipandang lebih tinggi daripada hukum golongan Bumiputra dan Timur Asing. ( perhatikan penundukan diri golongan Bumiputra Dan Timur Asing kepada hukum untuk golongan Eropa tetapi tidak sebaliknya). Selain itu, hukum golongan Eropa bersifat tertulis, sedangkan hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, oleh karena pasal 131 IS berpegang pada asas hukum tertulis (menurut istilah Prof. Dr. Soepomo, “menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap dalam ordonanansi”), maka kedudukan hukum adat  lebih dianggap “rendah” tinggkatnya daripada hukum golongan Eropa yang tertulis.

Negara Indonesia merdeka tidak mengenal golongan-golongan penduduk dengan tingkat yang berbeda-beda seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu golongan Eropa, Bumiputra, dan Timur Asing dengan kedudukan hukum juga berbeda-beda. Negara Indonesia merdeka hanya mengenal golongan penduduk warga negara dan bukan warga negara (asing). Meskipun demikian , pluralism hukum diantara golongan warga negara tetap diakui, hanya tidak lagi dengan tingkatanyang berbeda-beda antar tata hukum golongan warga negara. Namun demikian, terdapat hal lain, yaitu ‘keutamaan’ hukum yang tertulis terhadap hukum yang tidak tertulis. Hal itu terlihat ketika para penyusun rancangan UUD 1945 mengubah sebutan konstitusi yang sedang dirancang dari “hukumdasar” menjadi “undang-undang dasar”, atau dengan perkataan lain, dari konstutusi tidak tertulis menjadi konstitusi tertulis. Selain itu, dari kalimat Penjelasan Umum UUD 1945 yang menyatakan, “… sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, …”  dapat disimpulkanbahwa hukum dasar tidak tertulis bersifat ‘melengkapi’ hukum dasar tertulis, yaitu UUD 1945. Dan secara analogi dapat disimpulkan lebih lanjut bahwaapabila terjadi “persaingan” antara undang-undang dan hukum adat atau hukum kebiasaan lainnya maka yang disebut pertama memperoleh “keutamaan”.

Hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dan telah lama dibicarakan orang. Timbul pertanyaan, apakah hukum islam dapat diberlakukan langsung secara penuh bagi orang Indonesia yang memeluk agama islam dan menghayati hokum islam itu dalam kehidupan sehari-hari  (reception in complexu) sebagai mana dikemukakan oleh n der berg? Ataukah pemberlakuan hokum islam itu semata-mata karna ia telah menjadi hokum adatnya, seperti disinggung  dalm pasal 131 IS (reception theori) sebagai mana dikemukakan oleh snouck Hurgronje dan Van Volen hoven? Bangsa Indonesia sendiri, telah memasuki alam kemerdekaan, cenderung menerima teori yang pertama. Hal itu tampak jelas setelah para anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) dari golongan islam menerima penghapusan tujuh kata dalam konsep UUD 1945 yang dipersiapkan oleh badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia.

Dengan dibentuknya departemen kementrian  agama dan dikembangkanya pengadilan-pengadilan agama (islam), pemerintah tampaknya tidak lansung mengakui teori reception in complexu yang diperkenalkan para ahli dalam bidangnya. Namun demikian, hokum islam di Indonesia masih tetap merupakan hokum yang tidak tertulis, dalam arti bukan peraturan perundang-undangan, bukan geschreven wetellijke regels.

Peraturan perundang undangan Indonesia bermacam-macam jenisnya, mulai dari masa UUD 1945 (periode 1),masa konstitusi Indonesia serikat, masa UUD sementara 1950, dan masa UUD 1945 (periode II). Hal itu dimungkinkan karena peraturan-peraturan tersebut belum dicabut atau diganti menurut konstitusi bersangkutan, juga karena peraturan peralihan pada tiap konstitusi memang memungkinkan berlakunya peraturan-peraturan lama tersebut. Hingga kini, penggantian dan penyesuaian seluruh peraturan itu dengan cita hokum dan norma fundamental Negara Indonesia, belum dapat dilaksanakan. Karna pebedaan sistem ketatanegaraan  dalam konstitusi-konstitusi tersebut, maka bedapula subsistem-subsistem perundang-undangan, meskipun semuanya haarus tunduk pada cita hukum dan norma fundamental Negara Indonesia.

Jenis peraturan perundang-undangan yang disebut dalam UUD 19945  memang hanya beberapa buah, yaitu undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan peraturan pemerintah. Namun, dalam praktek ketatanegaraan, dikenal adanya pelengkap, antara lain keputusan presiden dan keputusan mentri. Ketetapan majelis permusayawaratan rakyat sementara no. XX/MPR/1966 mencoba menertibkan dan merumuskan jenis-jenis peraturan perundang-undangan, namun Tap ini masih perlu disempurnakan karena mengandung beberapa kesalahan meskipun dinyatakan masih berlaku. (lihat Tap no. V/MPR/1973 dan Tap no. IX/MPR/1978)

Berdasarkan penelitian, maka jenis peraturan perundang-undangan republic Indonesia dewasa ini ialah berturut-turut dan berjenjang dari atas kebawah, sebagai berikut :

1)      Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang disetingkatkan dengan Undang-undang;

2)      Peraturan Pemerintah;

3)      Keputusan Presiden;

4)      Keputusan Menteri;

5)      Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;

6)      Keputusan Direktur Jendral Departemen;

7)      Keputusan Badan Negara;

8)      Peraturan Daerah Tingkat I;

9)      Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;

10)  Peraturan Daerah Tingkat II;

11)  Keputusan Bupati dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.[3]

Jenis peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan, yang perlu diketahui materi muatannya ialah Undang-undang karena ia menjangkau hak-hak dasar atau hak-hak asasi manusia pada umumnya. Sementara itu, peraturan perundang-undangan lainnya merupakan peraturan atribusian atau peraturan pendelegasian dari undang-undang.

Menyangkut hubungannya dengan kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana KHI adalah himpunan ketentuan hokum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hokum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan seterusnya. KHI menunjukkan adanya hokum tidak tertulis yang hidup secara nyata dalam kehiupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk menelusuri norma-norma hokum bersangkutan apabila diperlukannya, bail di dalam maupun di luar pengadilan.[4]

Sebelum intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 dikeluarkan, sementara pihak menghendaki agar KHI ditetapkan dengan keputusan presiden atau dengan peraturan pemerintah, sementara ada juga yang secara tidak sadar menghendaki agar ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagaimana diketahui, Undang-undang, Peraturan Pememrintah, atau Keputusan Presiden berfungsi menetapkan norma/kaidah hokum atau mencabut/menghapuskannya. Fungsi tersebut berlaku bagi semua norma dengan berbagai adresat, baik yang bersifat umum dan hal yang diaturnya adalah abstrak (disingkat umum-abstrak), ataupun umum-konkret, individual-abstrak, dan individual-konkret. Sebuah intruksi memiliki adresat (atau adresat-adresat) tertentu, oleh karena itu, adresarnya bersifat individual. Sebuah intruksi juga memuat hal yang disuruh – melakukannya.dilarang – melakukannya, dan tertentu pelaksanaanya /frekuensinya (satu kali, dua kali, atau beberapa kali). Jadi, ia bersifat konkret. Singkatnya, norma hokum yang dikandung sebuah intruksi hanya dapat berlangsung jika antara yang member intruksi dan menerima intruksi terdapat hubungan organisasi.

Lain halnya dengan peraturan. Sebuah norma hokum yang berisi peraturan, bail dituangkan dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau dalam Keputusan Menteri, adresatnya selalu bersifat umum (tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu,tetapi kepada semua golongan) dan hal yang diaturnya selalu bersifat abstrak (tidak tertentu ulang kali/frekuensinya). Dengan demikian, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 berisi norma dengan adresat yagn individual (ditujukan kepada Menteri Agama) dan dengan perbuatan yang bersifat konkret, tertentu ulang kalinya (menyebarluaskannya).

Berdasarkan uraian diatas, khusunya yang bersangkutan dengan norma suatu peraturan yang adresat-nya bersifat umum dan hal yang diatur/dilakukannya bersifat abstrak, maka terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 perlu diberikan beberapa catatan.

1)      Sebagaimana dikatakan, suatu Keputusan mengandung norma yang :

a)         Umum-abstrak

b)         Umum-konkret

c)         Individual-abstrak

d)         Individual-konkret.

Norma manakah yang dimaksud oleh Keputusan Menteri Agama tersebut? Jelas, tidak mungkin yang dimaksud adalah umum-abstrak karena Presiden mengeluarkannya dalam bentuk Intruksi Presiden. Mengapa Menteri Agama melanjutkannya dalam bentuk keputusan yang mengandung berbagai kemungkinan sifat-sifat norma tersebut?

2)      Dilihat dari isinya, Keputusan Menteri tersebut ternyata sama dengan isi Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu mengandung norma hokum yang adresat-nya individual yaitu jajaran Departemen Agama sedangkan hal yang disuruh melakukan ialah : (1) Menyebarluaskan KHI, dan (2) menerapkan KHI. Maka, dilihat dari sifat normanya yang individual-konkret, ia adalah Keputusan Intruksi Menteri Agama, bukan Keputusan Menteri Agama.

Akhirnya “bentuk luar” dan “format” KHI- yang disebutkan dalam Intruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut dan dapat dilihat dalam buku kecil terbitan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama-perlu dikritik seperlunya.[5]

Sebagaiman diketahui, KHI dalam penerbitan itu dibagi dalam “buku”, “bab”, “bagian”, “pasal”, dan “ayat”. Akibat “bentuk luar” dan “format” yang menyerupai batang tubuh peraturan perundang-undangan ini, maka dapat dimengerti apabila banyak diantara anggota masyarakat yang menganggap KHI adalah peraturan perundang-undangan dalam arti hukum tertulis. Padahal, sebagaimana diuraikan diatas, KHI adalah hukum tidak tertulis (yangdituangkan dalam suatu komplikasi tertulis). Oleh karena itu, untuk menghindari salah paham, sebaiknya KHI dituliskan tidak dengan “pasal-pasal” (apalagi donesia  “buku”,” bab”, dan “bagian”) tetapi cukup dengan angka Arab, yang berurutan dari nomor satu sampai selesai (1,2,3, dan seterusnya).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa:

  1. KHI sangat menguntungkan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia yang beragama Islam karena dapat mengetahui bagaimana hukum yang berlaku bagi mereka dibidang perkawianan, kewarisan, dan kewakafan; dan para pejabat Indonesia apapun agama yang dianutnya – dapat mengetahui hukum yang berlaku bagi bawahannya yang beragama islam, mengingat untuk beberapa tindakan bawahan diperlukan persetujuan atasan.
  2. KHI, ditulis, belum merupakan hukum tertulis. Karena system hukum nasional Indonesia mengakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka KHI dapat mengisi hukum umum, khususnya mengisi kekosongan hukum bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam.
  3. Adalah sesuatu yang menguntungkan bahwa penyebarluasan KHI dilakukan dengan instruksi Presiden, bukan Negara keputusan Presiden, dan lebih-lebih bukan dengan Undang-undang. Dengan demikian, salam paham beberapa pihak yang menyangka bahwa KHI seolah-olah usaha kembali kepada “piagam Jakarta” dapat disahkan.
  4. Agar KHI tetap mempunyai “bentuk luar”. “format”, dan “ciri” sebagai hukum tidak tertulis maka teknik penulisannya perlu diperhatikan dan disempurnakan agar tidak rancu dengan bentuk luar dan format hukum tertulis.[6]

Demikian beberapa catatan tentang kedudukan KHI dalam system perundang-undangan di Indonesia.

B. keduduka Hukum Kewarisan dalam (KHI) sebagai Pedoman Instansi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan

Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggla 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, sudah jelas bahwa dalam bidang  perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk islam telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku dalam hukum islam, aritnya, bahwa bagi masyarakat muslim Indonesia yang harus dijasikan pegangan hukum itu adalah Kompilasi Hukum Islam dalam setiap penyelesaian-penyelesaian masalah perkawian, kewarisan, dan wakaf, dan itu adalah hukum Islam yang sudah dilegalisi oleh Undang-undang.[7] Dan selanjutnya ia mengatakan bahwa Intruksi Presiden tersebut itu dasar hukumya adalah pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yanitu kekuasaan Presiden atau Intruksi Presiden, kedudukan hukumnya adalah sama.[8] Karena itu pembicaraan mengenai kedudukan pompilasi tidak mungkin dilepaskan dari Intruksi Presiden dimaksud.

Intruksi Presiden RI yang ditunjukkan kepada menteri Agama dalam penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut, dalam dictum keputusannya hanya menyatakan:

PERTAMA: Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

  1. Buku I tentang Hukum Perkawinan
  2. Buku II tentang Kewarisan
  3. Buku III tentang Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 februari 1988 untuk digunakan oleh instansi Pemerintah dan Masyarakat yang memerlukannya.

KEDUA: Melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.        Sedangkan konsideran Intruksi tersebut menyatakan:

  1. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 februari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Islam, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan buku III tentang Hukum Perwakafan;
  2. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam hukruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat dan oleh masyarakat yang memerlukaknnya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut;
  3. Bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.

Sesuai dengan maksud penetapannya Intruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal “penyebarluasan” Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional. Oleh karenanya adalah wajar bila mana dala intruksi tersebut tidak kita jumpai adanya penegasan berkenaan dengan kedudukan dan fungsi dari Kompilasi yang bersangkutan. Dalam instruksi ini tidak ada penegasan bahwa kompilasi itu merupakan lampiran dari Intruksi Presiden dimaksud sebagaimana lazimnya kita jumpai dalam intrusi yang serupa sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari inpres yang bersangkutan. Dengan demikian juga tidak ada penunju,kan teks resmi dari Kompilasi Hukum Islam yang harus disebarluaskan.

Hanya saja, dalam konsideran secara tersirat hal ini ada diseutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyekesaian masalah-masalah dibidang tersebut (maksudnya tentu bidang-bidang yang diatur oleh pompilasi yaitu Hukum Perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan), oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut maka kedudukan kompilasi ini hanyalah “pedoman”. Disini tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedoman. Akan tetapi, dari susunan kata atau kalimat dapat digunakan sebagai pedoman akan dapat menimbulkan kesan bahwa dalam masalah ini kompilsai tidak mengikat artinya para pihahk dan instansi dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya. Oleh karena itu, pengertian sebagai pedoman harus bermakna sebagai tuntunan atau petunjuk yang harus dipakai baik oleh pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawianan, kewarisan, dan perwakafan.

Lebih lanjut dalam diktum Keputusan Menreti Agama tanggla 22 juli 1991 No. 154 Tahun 1991 disebutkan, bahwa:

Pertama : Seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainynya yang terkait yang menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Kewakafan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 untk digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-maslah dibidang tersebut.
Kedua : Seluruh lingkungan instansi tersebut dalam dictum pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, dan kewakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang-undangan lainnya.
Ketiga : Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterpkannya.[9]

Satu hal yang perlu perhatian dari Keputusan Menteri Agama ini ialah pada diktum bagian kedua yang berkaitan dengan kedudukan kompilasi yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama sekali dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar “sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya”. Kata-kata “sedapat mungkin” dalam Keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai kaitan cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagaimana dikemukakan di atas, dan juga harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau kedaan memungkinkan akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang terjadi di kalangan umat Islam. Selain itu, dari kata-kata “di samping” peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan adanya kesederajatan kompilasi ini dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perwakafan yang sekarang sudah berlaku serta dengan ketentuan perundangan kewarisan yang nantinya akan ditetapkan keberlakuannya bagi umat Islam.

Dengan demikian, khusus menyangkut fungsi pelaksanaan kompilasi ini tentunya masih diperlukan petunjuk teknis berkenaan dengan bagaimana seharusnya Kompilasi Hukum Islam ini seharusnya dilaksanakan oleh jajaran aparatur Peradilan Agama sehingga mereka tidak mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Melalui petunjuk pelaksanaan ini diharapkan akan dapat diberikan kejelasan mengenai bagaimana kedudukan dan fungsi Kompilasi Hukum Islam dalam praktik penyelesaian perkara.

Apabila kita berasumsi tentang Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama menyangkut kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai “pedoman” dalam artian sebagai sesuatu petunjuk bagi para hakim Peradilan Agaman dalam memutus dan menyelesaikan perkara, maka kedudukannya adalah tergantung sepenuhnya dari para Hakim dimaksud untuk menuangkannya dalam keputusan-keputusan mereka masing-masing sehingga kompilasi ini akan terwujud dan mempunyai makna serta landasan yang kokoh dalam yurisprudensi Peradilan Agama. Dengan cara demikian, maka Peradilan Agama tidak hanya berkewajiban menerapkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam kompilasi, akan tetapi justru mempunya peranan yang lebih besar lagi untuk memperkembangkan dan sekaligus melengkapinya melalui yurisprudensi yang dibuatnya.[10]

C. Bentuk-bentuk Reformasi Hukum Kewarisan dalam KHI

Bentuk-bentuk reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

  1. Pasal 171 sub e yang berbunyi “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperlaun pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. “ Di dalam pasal tersebut terungkap bahwa harta bersam itu terpisah dari harta pribadi masing-masing. Bahkan dalam perkawinan poligini–perkawinan serial, wujud harta bersama itu terpisah antara suami dengan masing-masing isteri.  Sementara dalam al-Qur`an dan al-Hadits, masalah ini tidak dijumpai nashnya secara pasti. Ilmu fiqh cenderung mengabaikan masalah ini sehingga menimbulkan kesan bahwa isteri tidak berperan dalam pembinaan rumah tangga, termasuk aspek financialnya.[11]

Sebagai logika bagi system Harta Bersama, dalam system perkawinan masyarakat Indonesia terdapat sejumlah ciri-ciri:

  1. Perlunya dedikasi secara total dari suami dan isteri;
  2. Perlunya partisipasi penuh kedua belah pihak dalam membina rumah tangga
  3. Keterbukaan dan saling mempercayai
  4. Kerja sama dan saling menolong dalam arti luas
  5. Adanya jaminan hukum.[12]

Dedikasi seorang isteri telah berubah di zaman kita hari ini, hal ini merupakan adat/kebiasaan yang sudah mengakar di dalam masyarakat kita. Jadi, dalam membina rumah tangga selain menjalankan ketentuan-ketentuan hukum yang normatif, kita tidak dapat mengabaikan pula peranan adat/tradisi yang pada akhirnya dapat direalisasikan sebagai hukum.[13]

  1. Pasal 176 antara lain menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun pasal 299 (yang merupakan ketentuan penutup) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh pengadilan Indonesia, dengan tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan prinsip anak laki-laki mendapat bagian dua sedang perempuan satu.[14]
  2. Pasal 177 tentang bagian ayah. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa ayah mendapat 1/3 bagian dari apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila ada anak, maka ayah mendapat 1/6 bagian. Ketentuan pasal ini tidak terdapat dalam al-Qur`an (surat al-Nisa: 11) dan ijma ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara `ashobah apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak.
  3. Pasala 184 tentang perdamaian dalam pembagian warisan. Pasal ini membuka peluang adanya pembagian warisan dalam porsi yang sama (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menyimpang dari pasal 176 yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan.
  4. Pasal 184 tentang pengangkatan wali.
  5. Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Apabila istilah “Ahli Waris Pengganti” ini dimaksudkan mengangkat seorang bukan ahli waris menjadi ahli waris, maka jelas hal itu bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang berasaskan ijbari.[15]
  6. Pasal 189 tentang pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Sedangkan bagi ahli waris yang membutuhkan uang/modal, maka bias dilakukan dengan cara mengganti harga bagian dari harta waris yang didapatnya. Pola pembagian ini sebenarnya bertentangan pula dengan asas ijbari. Amir syarifudin (1984:18) mengungkapkan asas ijbari itu mengandung arti bahwa perpindahan hak milik dari seorang muwarits kepada orang lain (ahli waris) berlaku dengan sendiri menurut ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak muwarits atau ahli waris.
  7. Pasal 209 menyatakan bahwa ayah angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan anak angkatnya. Demikian juga sebaliknya, anak angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan ayah angkatnya. Kalau mereka tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak/orang tua angkatnya. Padahal, dalam hukum Islam, tidak ada anak dan orang tua angkat menerima warisan.
  8. Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakui lembaga Gono-Gini, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada.[16]

[1] A. Hamid S. Attamimi, Kedudukan Kompilasi Hukuk Islam dalam Sistem HUkum Nasional, dalam Amrullah Ahmad SF. Dkk, Dimensi Hukum Islamdalam Sistem Hukum Nasional,  Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 148.

[2] A. Hamid S. Attamimi, Ibid, hlm. 150

[3] A. Hamid S. Attamimi, Ibid, hlm. 152.

[4] Ibid, hlm 153.

[5] A. Hamid S. Attamimi, Ibid, hlm. 154.

[6] A. Hamid S. Attamimi, Ibid, hlm. 155.

[7] Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arief, et. Al “Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukkan, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 44.

[8] Ismail Suny, Ibid, hlm. 44

[9] H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam  di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 56.

[10] H. Abdurrahman, Ibid, hlm. 53-58.

[11] A. Wasit Aulawi, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, hlm.59

[12] Aulawy, Ibid, hlm. 60.

[13] Hasil ijtihad fiqh—sebagai produk hukum yang diambil dengan menggunakan metode `urf yang tentu bertujuan mashlahat. Aulawy, Ibid, hlm. 60.

[14] Munawir Sadzali, Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini, dalam Amrullah Ahmad, hlm. 224.

[15] Lihat Aulawy, Ibid, hlm. 63.

[16] Munawir Sadzali, op.cit, hlm. 225.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s