BAB II : LANDASAN TEORITIS REFORMASI HUKUM

BAB II :

LANDASAN TEORITIS REFORMASI HUKUM

Oleh : Wawan Kurniawan, M.Ag

 

A.        Periodesasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia

Membicarakan tentang Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya adalah membicarakan salah satu aspek dari hukum Islam di Indonesia dan bilamana kita membicarakan tentang hukum Islam di Indonesia, kita akan memasuki sebuah perbincangan yang kompleks karena hukum Islam menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa sekarang.

Dikatakan persoalannya bersifat sangat kompleks dan juga penting, adalah karena:

  1. Berlakunya hukum Islam di Indonesia untuk sebagian besar adalah tergantung pada umat Islam yang menjadi pendukung utamanya. Padahal secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan terutama sekali kekuasaan Negara.[1] Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam tetapi Negara Nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam untuk melaksanakan Hukum Islam bahkan juga pada umat-umat penganut agama lain. Akan tetapi, secara formal Negara juga tidak sepenuhnya menutup mata dari pelaksanaan hukum Islam sehingga disamping punya landasan dogmatik pada ajaran agama, keberadaan hukum Islam juga didukung oleh umatnya dan untuk sebagian mempunyai landasan formal dari kekuasaan Negara Republik Indonesia.
  2. Sekalipun Hukum Islam sudah dilakasanakan di Indonesia dalam kehidupan umatnya sudah lebiih dari ribuan tahun namun hukum Islam di Indonesia masih belum memperlihatkan bentuknya yang utuh sesuai dengan konsep dasarnya menurut al-Qur’an dan al-Sunnah.
  3. Hukum Islam dengan daya lenturnya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha untuk selalu mengaktualkan hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai sehingga untuk beberapa abad kita masih menunjukkan karya nyata mengenai hal ini.[2]

Kemudian mengenai bagaimana arti penting Hukum Islam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat kita lihat dalam tiga aspek:

  1. Secara factual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar dari umat Islam di dunia. Hukum Islam sebagai hukum yang dibuat dan berlaku terutama bagi umat tersebut adalah merupakan hukum dengan subjek yang besar. Sehingga betapapun dalam kondisi yang demikian hukum Islam menempati posisi yang sangat strategis bukan saja bagi umat Islam Indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi yang strategis dalam system hukum Indonesia.
  2. Sekalipun Negara Republik Indonesia bukan merupakan sebuah Negara Islam akan tetapi dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar Negara dan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara tidak langsung Hukum Islam menempati posisi yang sangat penting.
  3. Bangsa Indonesia dan Negara Republik Indonesia dalam rangka kegiatan pembangunannya telah menempatkan pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu bidang garapannya. Dalam proses demikian Hukum Islam mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat masuk sebagai salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan untuk membina hukum nasional tersebut.[3]

Gambaran tentang arti penting dan kompleksitas berlakunya hukum Islam di Indonesia sebagaimana digambarkan di atas adalah sebuah pangkal tolak untuk mengkaji dan memahami lebih jauh berbagai masalah yang berkenaan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1991 dimana keberadaan Kompilasi tersebut tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang digambarkan tersebut.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhn Peradilan Agama itu sendiri. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam mempunyai titik awal dan titik akhir yang berimpit dengannya.

Di dalam tulisan ini Kompilasi Hukum Islam ditempatkan sebagai pergeseran kea rah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Atas dasar itu maka perlu kiranya diungkapkan periodesasi dan sejarah perkembangan hukum Islam hingga terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal itu antara lain sebagai berikut:

  1. Perkembangan Hukum Islam Periode awal sampai tahun 1945
  2. Perkembangan Hukum Islam Periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1985
  3. Perkembangan Hukum Islam Periode tahun 1985 sampai sekarang (yaitu sampai terbentuknya KHI).

Pada periode awal sampai tahun 1945, hukum Islam mengalami pergeseran dalam kedudukannya dalam system hukum yang berlaku.

Dalam periode tahun 1945 sampai tahun 1985 pergeseran bentuk kepada hukum tertulis mulai dialami secara nyata, sedang pada periode tahun 1985 menuju ke periode taqnin, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan embrionya.

Di dalam kerangka ini Kompilasi Hukum Islam sebagi yang termuat dalam Inpres Nomor 1 tahun 1991 adalah satu bentuk terakhir dalam rekaman sejarah yang belum berakhir.

  1. 1.      Perkembangan Hukum Islam Periode awal sampai tahun 1945

System hukum Indonesia adalah bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di dalam Negara Republik Indonesia berlaku beberapa system hukum yang mempunyai corak susunan sendiri. Yang dimaksud adalah system hukum adat, system hukum Islam dan system hukum barat. Ketiga system tersebut mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan.

Hukum Islam telah ada dan berlaku di kepulauan Indonesia yaitu sejak orang Islam dating dan bermukim di Nusantara ini.[4] Kedudukan hukum Islam dalam system hukum di Indonesia yang bersifat majemuk itu dapat ditelusuri dalam uraian berikut:

Ketika singgah di Samudera Pasei pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Batutah, seorang pengembara, mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. Ia mengagumi kemampuan Sultan Al-Malik Al-AZahir berdiskusi tentang masalah Islam dan Ilmu Fikih. Menurut pengembara Arab-Islam Maroko itu, selain sebagai seorang Raja, Al-Malik Al-Zahir yang menjadi Sultan Pasei pada waktu itu adalah seorang Fuqaha (ahli hukum) yang mahir tentang hukum Islam madzhab Syafi’i.[5]  Menurut Hamka, dari Pasei-lah disebarkan faham Syafi’i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Bahkan setelah kerajaan Islam Malaka berdiri (1400-1500 M) para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samudera Pasei untuk meminta kata putus mengenai berbagai masalah hukum yang mereka jumpai dalam masyarakat (Hamka, 1976: 53).

Proses Islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, peranan hukum Islam adalah besar.[6]  Ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa kalau seorang saudagar muslim hendak menikah dengan seorang wanita pribumi, wanita itu harus diislamkan lebih dahulu dan pernikahannya kemudian dilangsungkan menurut ketentuan hukum Islam. Kalau salah seorang anggota keluarga itu meninggal dunia, harta peninggalannya dibagi menurut hukum kewarisan Islam.

Setelah agama Islam berakar dalam masyarakat, peranan saudagar dalam penyebaran Islam digantikan oleh para ulama yang bertindak sebagai guru dan pengawal hukum Islam.[7]

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu keimpulan bahwa sebelum Belanda mengukuhkan kekuasaannya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang disamping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan nusantara ini.[8]  Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Islam berakar dalam kesadaran penduduk kepulauan Nusantara dan mempunyai pengaruh yang bersifat normatif dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh itu merupakan penetration, pasifique, tolerante et constructive : penetrasi secara damai, toleran dan membangun.[9]

Belanda—sejak masa berdirinya VOC—tetap mengakui kedudukan hukum Islam. Dalam bidang kekeluargaan, bahkan telah dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan Compendium Freijer. Selain itu telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar,[10]  dengan bentuk peraturan resolutie der Indische Regeering pada tanggal 25 Mei 1760.[11]

Pada zaman penjajahan Belanda—menurut Ismail Suni 1996 : 131, yaitu sejak zaman VOC—mula-mula Hukum Islam, dengan bertumpu pada pemikiran Sholten van Oud Haarlem, diakui Pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah “godsdiestige wetten“, sebagai mana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering   Reglemen   tahun   1855,   menginstruksikan   ke   Pengadilan   untuk mempergunakan “Undang-undang Agama, Lembaga-lembaga dan kebiasaan” mereka, kalau golongan bumiputra yang bersengketa, sejauh “Undang-undang agama, Lembaga-lembaga dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum”.[12] adalah  asas-asas kepatutan dan keadilan hakim-hakim Belanda yang menguasai .pengadilan pada masa itu. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat (2) Regeering Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang bumiputera atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan-ketentuan mereka.[13]

Peradilan Agama yang diperuntukkan bagi mereka secara nyata sudah ada dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan beraneka ragam sebutan namanya, seperti Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara’, Priesterraad, Perigadilan Paderi, Godsdientigerechtspraak, Godsdienst Beamte, Mohammedancsche Godsdienst Beamte, Kerapatan Qadli, Hof Voor Islamietische Zaken, Kerapat Qadli Besar, Mahkamah Islam Tinggi dan sebagainya.

Namun hal yang patut disayangkan, pada pertengahan tahun 1937 pemerintah Hindia Belanda mengumumkan gagasan memindahkan wewenang mengatur waris dari Pengadilan Agama kepada Pengadilan Negeri. Apa yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama sejak tahun 1882 heridak dialihkan kepada Pengadilan Negeri. Dan dengan Stbl. 1937: 116 wewenang Pengadilan Agama itu dicabut, dengan alasan hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum Adat.[14]  Reaksi pihak Islam terhadap campur tangan Belanda dalam masalah-masalah Hukum Islam ini banyak ditulis dalam buku dan surat kabar pada waktu itu.[15]  Jelas bahwa politik hukum yang menjauhkan umat Islam dari ketentuan-ketentuan agamanya adalah taktik Belanda untuk meneguhkan kekuasaannya di Indonesia.

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 ini telah mengeluarkan bidang kewarisan dari kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura kepada Pengadilan Negeri, namun de facto Hukum Islam masih tetap menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka.

Pada zaman Jepang tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu dicatat yaitu aspek politik hukum Islam pada masa ini “dimanfaatkan” oleh pemerintah untuk mengambil hati penduduk muslimin Indonesia. Pada zaman pemerintahan Jepang ini, dibentuk semacam bagian urusan agama (shuumuhu) sebagai pengganti urusan agama di Departemen Pengajaran dan Urusan Agama (Depertement van Onderwijs en Eeredienst). Bagian urusan agama ini mempunyai cabang-cabang di Koci Zimu Kyoku (daerah Istimewa Yogyakarta) dan mungkin dibeberapa daerah lain yang banyak pemeluk Islamnya. Di dalam kemiliteran, terbentuk barisan Hizbullah (tentara Allah) yang terdiri dari para pemuda Islam. Dalam tentara Pembela Tanah Air (Peta), para ulama dan pimpinan Islam dilibatkan sebagai daidancho (komandan batalyon) dan chuudancho (perwira menengah). Jelas disini ada keterlibatan aspek politik Islam.[16]  Dengan demikian, ketika peluang dan kesempatan untuk memberlakukan hukum Islam kembali terbuka yaitu ketika terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, para pemimpin Islam tidak mensia-siakan dan terus memperjuangkannya tanpa menghubungkannya kembali dengan hukum Adat.[17]

Maka pada tahun 1957 yakni setelah Indonesia merdeka terbentuk kembali secara baru Badan Peradilan Agama dengan sebutan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi.[18] Sebutan ini nantinya dipergunakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.[19]

2.         Perkembangan Hukum Islam Periode Tahun  1945 sampai dengan tahun 1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan terserak diberbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan lainnya. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat beberapa orang Hakim Agung yang mengemukakan beberapa seginya lebih rinci lagi. Bustanul arifin, misalnya mempersoalkan tentang adanya masalah Hukum Islam yang diterapkan oleh Pengadilan Agama. Dikatakannya bahwa Hukum Islam (Fiqh) tersebar dalam sejumlah besar kitab susunan para fuqaha beberapa abad yang lalu. Biasanya dikatakan bahwa dalam setiap masalah selalu ditemukan lebih dari satu pendapat (Qaul). Wajar jika orang bertanya “Hukum Islam yang mana?” bagi pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok tertentu mungkin telah jelas mengingat masing-masing telah menganut faham tertentu. Hal ini menurut pendapatnya adalah suatu kenyataan yang tidak bermaksud mengingkari bahwa perbedaan pendapat diantara para fuqaha adalah rahmat, akan tetapi yang ditekankan disini adalah bahwa untuk diberlakukan di Pengadilan, suatu peraturan harus jelas dan sama bagi semua orang, yakni harus ada kepastian hukum.[20]

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1945 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk umat Islam yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Peraturan-peraturan tersebut adalah Huwellijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo S. 1933 No. 98 dan Huwellijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482.

Pada saat itu juga telah terjadi pergeseran beberapa bagian Hukum Islam ke arah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946. Dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk (umat islam) sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP.45 Tahun 1957 tentang  Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di luar Jawa dan Madura.

Di dalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan sebagai berikut : Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dianjurkan agar mempergunakan 13 kitab-kitab tersebut di bawah ini sebagai pegangan dan pedoman Hakim, kitab-kitab tersebut adalah :

1)      Albajuri

2)      Fathulmu’in

3)      Syarqowi ‘alat Tahrier

4)      Qolyubi/Mahalli

5)      Fathul Wahhab dengan syarahnya

6)      Tuhfah

7)      Targhibulmusytaq

8)      Qowwanin Syar’iyah Lis Sayyid bin Yahya

9)      Qowwanin Syar’iyah Lis Sayyid Sadaqah Dachlan

10)  Syamsuri fil Fara’idl

11)  Bughyatul Musytarsyidin

12)  Alfiqu’ Alaa Madzahibil Abra’ah

13)  Mughnil Muhtaj.[21]

Dari daftar kitab-kitab di atas kita sudah dapat melihat pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Umumnya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab kuno dalam madzhab Syafi’i, kecuali mungkin nomor 12 termasuk bersifat komparatif atau perbandinganmadzhab. Begitu juga hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab kecuali nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

Materi tersebut kelihatannya memang masih belum memadai, sehingga sering kali dikeluarkan instruksi maupun surat edaran untuk menyeragamkan penyelesaian perkara kasus demi kasus. Dan ternyata dengan langkah ini pun kepastian hukum masih merupakan kebutuhan yang belum terpenuhi. Dalam Hukum Perdata Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama yang dihimpun oleh Abdul Ghani Abdullah, misalnya kita dapat melihat betapa banyaknya peraturan dan petunjuk yang dikeluarkan mengenai hal ini.[22]

Hal yang tak kalah penting menurut Bustanul Arifin ialah, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab atau pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjukan kitab atau pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan diantara ketigabelas pegangan itu sudah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim berselisih sesame mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan pengadilan selalu dinyatakan sebagai “pendapat pengadilan” meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkan.[23]

Namun demikian dengan penunjukan 13 buah kitab yang dianjurkan tersebut di atas, maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik merupakan pergeseran bagian-bagian dari Hukum Islam ke arah tertulis. Namun demikian bagian-bagian lain tentang perkawinan, kewarisan, wakaf dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama masih berbeda di luar hukum tertulis.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindakan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Undang-undang No. 1 tahun 1974, pada tanggal 16 september 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama).[24]

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan dibentuk hukum tertulis bagi Hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hukum tidak tertulis, menampilakan diri dalam rangkaian seminar, simposium dan loka karya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam dalam bidang-bidang hukum tertentu, antara lain :

1)      Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama tahun 1976;

2)      Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama tahun 1977;

3)      Seminar tentang Hukum Waris Islam tahun 1978;

4)      Seminar tentang Pelaksanaan UU Perkawinan tahun 1979;

5)      Simposium beberapa Bidang Hukum Islam tahun 1982;

6)      Simoposium Sejarah Peradilan Agama tahun 1982;

7)      Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar’iyah tahun 1983;

8)      Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama tahun 1981;

9)      Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I tahun 1984;

10)  Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama II tahun 1985;

11)  Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III tahun 1986;

12)  Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II tahun 1985.[25]

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dari beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara, Notaris, Kalangan Perguruan Tinggi, Departemen Kehakiman, IAIN dan juga Tokoh-Tokoh Masyarakat, Ulama dan Cendekiawan Muslim serta peorangan lainnya.

Sementara itu pertemuan antara Ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan disepakatinya penunjukkan enam orang Hakim Agung dari Hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi khusus dari lingkungan Peradilan Agama.[26]

3.         Perkembangan Hukum Islam Periode tahun 1985 sampai sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukkan pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai Proyek Kompilasi Hukum Islam No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:

  1. Bahwa sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia khususnya dilingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.
  2. Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Bilamana kita perhatikan konsideran tersebut masih belum memberikan jawaban yang tegas mengenai mengapa kita harus membentuk Kompilasi dimaksud. Bilamana kita teliti lebih lanjut ternyata Pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai kaitan yang erat sekali dengan kondisi Hukum Islam selama ini. Hal ini, penting untuk ditegaskan mengingat seperti apa yang dikatakan oleh Muchtar Zarkasyi sampai saat ini belum ada suatu pengertian yang disepakati tentang Hukum Islam di Indonesia. Ada berbagai anggapan tentang Hukum Islam, yang masing-masing melihat dari sudut yang berbeda.[27]

B. Latar Belakang Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Ide Kompilasi Hukum Islam muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan tahun 1970, namun pelaksanannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah penandatangan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1, 2, 3 dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu sedang dalam proses penyusunan secara intensif.[28]

Selama pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa kelemahan, antara lain soal hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hampir setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bustanul Arifin, selaku pencetus gagasan ini, bahwa:

  1. Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
  2. Persepsi yang tidak seragam tentang syar’iyah akan dan sudah menyebabkan hal-hal: Pertama, ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (Maa anzallahu); Kedua, tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu (I’anfidziyah); Ketiga, akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan perundang-undangan lainnya.
  3. Di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, Hukum Islam diperlukan sebagai Perundang-undangan negara.[29]

Apa yang telah dilakukan oleh Departemen Agama pada tahun 1958 dengan membatasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab kuning yang selama ini dipergunakan di Peradilan Agama, adalah merupakan upaya kearah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan negara-negara tersebut, dan dari itulah kemusian muncul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum bagi Pengadilan Agama.

  1. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa: “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu sendiri selalu berkembang karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyrakat. Diantara metode-metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab dan ‘urf.

  1. Landasan Fungsional

Kompilasi Hukum Islam adalah Fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana pernah dicetuskan oleh Hazairin, dan T.M Hasby Ash Shiddiqy sebelumnya mempunyai type Fiqh lokal semacam Fiqh Hijazi, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, Fiqh lain-lain yang memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru tetapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab suatu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.[30]

Proses Pembentukan

  1. 1.      Pelaksana Proyek

Gagasan Komplasi Hukum Islam berasal dari MA RI yang kemudian didukung penuh oleh Depag  RI. Sebagai realisasi dari gagasan tersebut, MA RI bersama Depag RI memprakarsai adanya proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggung  jawab atas pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pembentuka-pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan SKB ketua MA dan Menag RI,[31]  No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, pada tanggal 25 Maret 1985.

Pembentukan tim ini seperti tersebut dalam konsideran SKB, didasarkan pada fungsi pengaturan MA RI terhadap  jalannya  peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya terhadap lingkungan Peradilan Agama.   Penjabaran dari fungsi   itu salah satunya adalah mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama.[32] Selain itu juga didasarkan pada UU No. 13 Tahun 1965 dan UU No. 14 Tahun 1970.[33] Atas dasar itu, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat  MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek.[34]

Berdasarkan susunan pelaksanaan proyek seperti termaktub dalam SKB tersebut, tampak bahwa penempatan personil didasarkan pada jabatan struktural yang  bertanggung  jawab terhadap pembinaan Peradilan Agama, dengan menggunakan asas perimbangan (equilibrium) dari dua instansi pemrakarsa, yakni keseimbangan personil di Depag dan MA RI. Dari 16 personil yang menduduki 11 jabatan, 8 personil dari MA RI dan 7 personil dari Depag RI. Sedangkan 1 personil sisanya, dari MUI, yakni KH. Ibrahim Hosein, LML.

  1. 2.      Pihak-pihak yang Dilibatkan dan Intensitas  Keterlibatannya

Selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI yang turut terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para Ulama, dan para cendikiwan/intlektual muslim. Kedua pihak yang disebut  terakhir  masuk dalam lingkaran proses penyusunan, karena sengaja dilibatkan oleh tim Pelaksana proyek atau kedua pihak yang disebut pertama. Dari sini, maka intensitas keterlibatan mereka dalam proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai nilai yang berbeda-beda. Peran dan fungsi dan intensitas keterlibatan masing-masing.

  1. a.             Birokrat Depag dan Hakim Agung MA RI

Kedua pihak ini selain sebagai penggagas pemrakarsa pembentukan KHI, peran yang terpenting adalah sebagia penentu kebijaksanaan (decision marker) , walaupun menurut M. Yahya Harahap final rumusan KHI ada di tangan ulama pula.[35]  karena posisis mereka sebagai tim pelaksana proyek, maka segala kegiatan yang berkaitan dengan pembentukaan KHI ditanganinya.[36]   Peluang-pelung strategis dalam proses penyusunan KHI dikuasainya.

Dengan demikian, kedua pihak inilah tim inti pembentukan KHI, pemeran paling dominan dan pihak yang terlibat paling intesif. Sedangkan pihak-pihak lain yang turut terlibat hanya bersifat menunjang, membantu, dan melengkapi, terutama dalam memberikan input data.

  1. b.             Ulama

Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mereka yang mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan[37]di bidang agama baik secara personal maupun kolektif. Mereka ini biasanya berbeda dalam naungan organisasi sosil keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan Al Wasliyah, atau diluar organisasi formal tetapi karena kapasitas keilmuan dan integritas moralnya diakui masyarakat sebagai ulama. Ulama dalam klasifikasi ini lebih diartikan bukan mereka yang menjadi pegawai Negri (Birokrat) atau Hakim (Pemegang Kekuasaan Yudikatif), bukan pula yang bekerja di Perguruan Tinggi.[38]

Dari pihak Ulama yang masuk dalam tim pelaksana proyek hanya satu yakni KH. Ibrahim Hosen, LML (dari MUI). Ia duduk dalam pelaksana bidang kitab-kitab/yurisprudensi. KH. Ibahim Husein, selain lebih disebut ulama karena wakil MUI, ia juga dalam sisi yang lain adalah pegawai negri (dari Depag RI) dan intlektual (karena Rektor  IIQ Jakarta), Ini Artinya secara kuantitatif peran ulama dalam  decision making hanya 1/16 saja.

Keterlibatan lain dalam penyusunan Kompilsi Hukum Islam, pihak ulama dijadikan sebagai responden[39]dan diundang sebagai peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Menurut catatan pelaksana proyek, wawancara terhadap para ulama dilakukan di sepuluh lokasi wilayah PTA, dengan melibatkan 185 ulama.[40]

Wawancara dilakukan oleh tim pelaksana Proyek ditambah dengan wakil dari PTA wilayah responden. Sedangkan dalam lokakarya selain sebagai peserta, ulama terlibat alam tim perumus komisi.[41]

  1. c.              Intlektual / Cendikiawan Muslim

Intlektual atau cendikiawan Muslim yang dimksud dalam klasifikasi ini adalah mereka yang diakui karena kepakaran ilmunya, terutama dibidang Hukum Islam. Mereka ini biasanya mengajar disebuah Perguruan Tinggi (Islam). Semisal IAN atau sejenisnya.

Dalam proses penyusunan Kompilasi Hukum Islam, pihak intllektual atau cendikiawan  muslim mempunyai peran sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan peserta lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi. Kitab-kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab dengan 160 rincian masalah pokok hukum materiil dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah). Penelitian kitab-kitab yang dimaksud dialkukan oleh 10 IAIN se Indonesia.[42] Penelitian tersebu memakan waktu 3 bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985.

Sedangkan dalam lokakarya, disamping sebagai peserta para intlektual atau cendikiawan muslim terlibat dalam tim perumus, yakni tim perumus komisi C tentang hukum wakaf yang terlibat adalah H. Rahmat Djatnika.[43]

C. Pola Reformasi Hukum Kewarisan dalam (KHI) menurut Sistematika, materi dan Metodenya.

1. Sistemtika Kewarisan dalam KHI

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa Kompilasi Hukum Islam ini hanya memuat tiga ketentuan hukum matteriil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkwinan, (munakahat), hukum kewarisan (faraidl), dan hukum perwakafan (wakaf). Ketiga pengelompokan bidang hukum tersebut ditulis dalam Kompilasi Hukum Islam secara terpisah, masing-masing dalam buku tersendir. Dalam setiap buku, ketentun spesifikasi bidang hukum terbagi kedalam bab-bab, dan masing-masing bab dirinci lagi kedalam bagian-bagian diurutkan sesuai dengan pengelompokan buku. Sedangkan penomoran pasal diurutkan secara keseluruhan dari buku pertama hingga  buku keitga. Menurut sebagian pakar huku permusan-perumusan semacam ini termasuk salah astu poal reformasi hukum Islam yang telah tertuangdalam KHI, sebab dalam fiqh lama tidak merumuskan dengan pola-pola semacam ini.[44] Walaupun ada beberapa pandangan yang kurang setuju dengan gagasan perumusan semacam ini, khususnya penempatan posisi peraturan- peraturan tertentu yang kurang sesuai.[45]

Sistematika Kompilasi Hukum Islam dimaksud adalah:

1)         Tiga buku, dan 229 pasal,yaitu

a)         Buku I: Hukum Perkawinan, yang terbagi dalam:

(1) XIX ( Sembilan belas ) bab

(2) 170 pasal ( dari pasal1-170)

b)         Buku II: Hukum Kewarisan, yang terbagi dalam:

(1) VI ( enam ) bab

(2) 44 pasal ( dari pasal 171- 214).

c)         Buku III: Hukum Perwakapan, yang terbagi dalam:

(1) V ( lima ) bab

(2) 15 pasal ( dari pasal 215- 229 )

2)         Penjelasan atas buku Kompilasi Hukum Islam

a)         Penjelasan Umum

b)         Penjelasan pasal demi pasal

Berdasarkan sistematika tersebut diatas, tampak dengan helas bahwa posisi terbesar dan muatan terbanyak ada pada buku pertama hukum perkawinan, kemudian hukum kewarisan dan yang paling sedikit adalah hukum perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruanglingkup materi yang berbeda, tetapi hanya tingkat intensifitas dan uraian masing- masing ketentuan tersebut. Untuk bidang hukum perkawinan tidak sekedar pada dimensi hukum substantif saja yang diatur, tetapi teknis procedural yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pun diatur secara gamblang.[46] Namun pada kedua buku yang lainnya, tidak demikian rinci dalam pengaturannya.[47]

Secara garis besar substansi Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai hal- hal sebagai berikut:

1) Hukum Perkawinan, fokus perhatian dalam dalam pengaturannya adalah pada:

a) Penjelasan istilah- istilah yang berhubungan dengan perkawinan.

b) Dasar-dasar dan prinsip- prinsip perkawinanseperti tujuan, legalitas, dan hakikat diselenggarakannya perkawinan.

c) Peminangan dan akibat hukumnya.

d) Syarat dan Hukum perkawinan yang meliputi calon mempelai, wali nikah, saksi nikah, dan akad nikah.

e) mahar; dan tata cara pemberiannya.

f) Larangan Kawin.

g) Perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

h) Kawin hamil dan hukumnya.

i) Poligami ( beristri lebihdari satu orang); syarat dan tata cara perkawinan.

j) Pencegahan Perkawinan; sebab dan tata cara pencegahan.

k) Batalnya perkawinan; sebab dan akibat hukumnya.

l) Hak dan kewajiban suami istri yang meliputi kedudukan suami istri, kewajiban suami,

tempat kediaman, kewajiban suami yang beristri lebih dari satu orang, dan kewajiban

istri.

m) Harta kekayaan dan perkawinan; status dan ketentuan bagiannya.

n) Pemeliharaan anak; status pemegang tanggung jawabnya.

o) Perwalian

p) Putusnya perkawinan yang meliputi sebab dan tata caraperkawinan.

q) Akibat putusnya perkawinan, meliputi akibat talak, waktu tunggu, akibat perceraian,

mut’ah, akibat khulu’, dan akibat li’an..

r) Rujuk dan hak- hak rujuk.

s) Masa berkabung.

2) Hukum Kewarisan, hal yang diatur adalah sebagai berikut :

a) Penjelasan istilah- istilah yang berkaitandenganhukum kewarisan.

b) Ahli waris, kwalifikasi,hak, dan kewajibannya.

c) Besarnya bagian masing- masing ahli waris.

d) apabila terjadi awl dan radd; tatacarapebagiannya.

e)  Wasiat.

f) Hibah.

3) Hukum Perwakafan, yang diatur dalam perwakafan adalah;

a) Penjelasan istilah- istilah yang berkaitan dengan hukum perwakafan.

b) Tujuan, unsur- unsur dan syarat- syarat melakukan wakaf serta kewajiban dan hak- hak nadzir.

c) Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf.

d) Perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf.

e) Ketentuan perwakafan yangmeliputi ketentuan penutup.[48]

Dari uraian diatas, tampak adanyaperubahan- perubahan perumusan sistematika KHI- yang menurut prof. Rachmat Djatnika sebagai fikh Indonesia- dari awal perumusanya dengan demikian dapat dibedakan dengan fiqh klasik (fiqh al- mawarits).

  1. 3.      Materi Kewarisan dalam KHI

 

BUKU II

HUKUM KEWARISAN

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan :

  1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemeliharaan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing- masing.
  2. Pewaris adalah yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
  3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum yang menjadi ahli waris.
  4. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
  5. Harta warisan adalah bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninnggalnya, biaya pengurusan jenazah ( tajhiz ), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
  6. Wasiat adalah pemberian satu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
  7. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  8. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.
  9. Baitul Maladalah balai harta keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila dikelathui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

  1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
  2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1)        Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

  1. Menurut hubungan darah :

i.      Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek

ii.      Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

  1. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

(2)        Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Pasal 175

(1)        Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

  1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
  3. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  4. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

(2)        Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas paeda jumlah atai nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempyuan  bila hanya seoorang ia mendapat peparoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-lakiadalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

  1. Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
  2. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibi masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamain dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagian ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibanya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul anggota keluarga.

Pasal 185

1)   Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalampasal 173.

2)   Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan kelurga dari pihak ibunya.

Pasal 187

(1)        Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas :

  1. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
  2. Menghitung jumlah pengeluaran unuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) a, b dan c.

(2)        Sisa dari pengeluaran dimaksud diatas, adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain utuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Pasal 189

(1)        Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagimana semula, dan dimanfaatka untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

(2)        Bila ketentuan tersebut pada ayat  (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersanhkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan baginya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas  gonogini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahtraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

 

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebuh besar dari angka penyebut, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurur angka pembilang .

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan diantara antara ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilanh lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakikan secara radd, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang di antrara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

(1)        Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2)        Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3)        Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan seudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

1)      Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saks, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau dihadapan nottaris.

2)      Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.

3)      Wasiat kepada ahliwaris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

4)      Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atai siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

1)      Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dihikim karena :

  1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatn yang diancam dengan hukuman lima tahun prnjara atau hukuman lebih berat.
  3. Dipersalahkan dengan kekerasan atau atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  4. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalukan surat wasiat dari pewasiat.

2)      Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :

  1. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.
  2. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
  3. Mengetahui adanya wasiat itu, tetyapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

3)      Wasiat menjadi batal apabiala barang yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199.

1)      Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya  atau sudah menyatakan persetujuannya tetapai kemudian menarik kembali.

2)      Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.

3)      Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

4)      Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerrima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga darfi harta warisan, sedanhkan ahli warfis ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Pasal 202

Apabila wasiat ditunjuk untuk berbagi kegiatan kebaikan, sedangkan harta  wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

1)        Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya  ditempan Notaris yang  membuat atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

2)        Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepadapewasiat.

Pasal 204

1)        Jika pewasiat meniggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup disimpan pada Notaris, dibuka olehnya dihadapan ahli rwaris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.

2)        Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpanan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.

3)        Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota temtara dan mereka yang termasuk golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang komandan atasannya dengan dehadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadari oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian ssewaktu ia mrnderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

1)      Harta peninggalan anak angat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyakya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

2)      Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat waljibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

1)      Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mengibahkan sebanyak-banyaknya 1\3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua oranng saksi untuk dimiliki.

2)      Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada dinegara asing dapat membuat surat hibah dihadapan konsulat atau kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.[49]

PENJELASAN UMUM

  1. Bagi bangsa dan negara Indonesian yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus meru pakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa.
  2. Berdasarkan Undang-Undang Nimir 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan Peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
  3. Hukum Materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebuari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut diatas adalah bersumber pada 13 buah kitab yang kesemuanya mazhab syafi’i.

  1. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dai mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan Yurispudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
  2. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakan dalam suatu dokumentasi Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim dilingkungan Badan Peradila Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.[50]

 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Dalam penjelasan paal demi pasal ini penulisan tidak akan mencantumkan secara keseluruhan penjelasan, hanya akan mencatat bagian dari pasal-pasal tentang materi kewarisannya saja. Karena sebagaimana disebutkan diatas, bahwa buku II tentang  Kewarisan ini terdiri dari enam bab dan 44 pasal, yaitu dari pasal 171 sampai pasal 214, maka penjelasan pasal yang akan penulis uraikan pun cukup mencakup pasal-pasal pada hukum kewarisan dalam KHI tersebut. Adapun penjelasan padal-pasal itu, adalah:

Pasal 149 s/d 185

Cukup jelas

Pasal 186

            Yang dimaksud dengan anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas[51]

Dengan demikian penjelasan demi pasal dan materi kewariasan dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksud menurut pasal-pasal hukum kewarisan yang terdiri 44 pasal, mulai dari pasal 171 sampai pasal 214.

3. Metode Reformasi Kewarisan dalam KHI

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurispudensi” dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam dibentuk dengan cara-cara:

1. Pengumpulan  data

2. Wawancara

3. Studi Pebandingan

4. Lokakarya[52]

Keempat karya tersebut sekaligus merupakan tugas pokok yang harus direalisasikan oleh tim pelaksana proyek. Artinya, cara-cara tersebut adalah cara minimal yang harus dilakukan oleh tim dalam upaya menyusun Kompilas Hukum Islam. Tujuannya tidak lain adalah merumuskan hukum materiil bagi Pengadilan Agama.

Dengan demikian boleh dikatakan bahwa metode pendekatan yang dilakukan dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam  (KHI) adalah dengan empat jalur tersebut. Secara lebih jelas metedologi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1)        Penelitian (pengumpulan data)

  1. a.         Penelitian Kitab-Kitab Kuning

Karena Kompulasi Hukum Islam (KHI) bukan proyek yang al-historis maka salah satu sumber pencarian data-data materi hukum Islam yang dianggap akurat, acceptable dan konstektual adalah kitab-kitab tersebut diatas. Pencarian data dilakukan dengan menggunakan penelitian, penelaahan dan pengkajian.

Jumlah total kitab yang teliti sebanyak 38 kitab.[53] Pokok hukum materiil yang diteliti terbatas pada bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan waqaf, serta sadaqah), dengan rincian sebanyak 160 masalah, suatu bidang hukum yang selama ini wiliyah kewenangan  materiil Peradilan Agama. Kemudian, hasil penelitiannya diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksana bidang kitab dan yurisprudensi.

Selain itu, sasaran kitab-kitab yang dijadikan objek penelitian adalah kitab-kitab kuning yang langsung dikumpulkan dari imam-imam madzhab dan syarah-syarahnya yang dianggap mempunyai otoritas (mu’tabarah), terutama di Indonesia. Hal yang dicari adalah kaidah-kaidah hukum dari imam madzhab tersebut beserta dalil-dalil dan argumentasinya, untuk kemudian disesuaikan dengan klasifikasi bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.

  1. b.        Penelitian Yurisprudensi[54]Peradilan Agama

Selain meneliti kitab-kitab kuning yang dahulu di”sakral”kan sebagai referensi formal-normatif, juga objek lain yang diteliti adalah yurisprudensi yang tidak lain adalah produk-produk putusan Peradilan Agama yang empiris. Karena, antara dua dimensi yang normatif dan empiris terkandung makna psikologis tersendiri dan bisa dijadikan indikator sosiologis dalam penegakkan hukum-hukum tersebut.

Penelitian terhadap yurisprudensi putusan Peradilan Agama ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI. Ada 16 buku himpunan yurisprudensi yang menjadi bahan dalam penelitian ini.[55]

2) Wawancara (Interview)

Untuk membuktikan secara realitas dari norma hukum yang hidup di masyarakat, maka selain meneliti teks-teks kitab juga dilakukan wawancara kepada 185 ulama di 10 lokasi PTA se-Indonesia.[56] Sepuluh lokasi dan 185 ulama dalam wilayah tersebut dipandang sebagai representasi atau mewakili Indonesia baik dari segi responden maupun geografisnya. 185 ulama yang dijadikan responden adalah ulama-ulama pilihan yang dipandang mempunyai kapabilitas yang memadai dan karena karismanya yang mampu mempengaruhi masyarakat sekitarnya (dalam mengikuti fatwa-fatwanya).

Wawancara ini dilakukan dengan dua cara: dengan mengajukan pokok-pokok masalah kepada responden secara bersama-sama dalam satu tempat atau dengan mewawancarai mereka secara terpisah.[57] Pokok masalah yang dimaksud disusun dan disajikan dalam sebuah buku guid questioner yang berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf).[58]

3) Studi Perbandingan

Karena rencana pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) semacam ini bukan yang pertama kali dilakukan dalam sejarah peradaban Islam, maka proses pembentukan (KHI) di Indonesia tidak bisa menyampingkan begitu saja sejarah yang ada. Keberadaannya adalah mata rantai dari sejarah perkembangan hukum Islam secara positif di dalam suatu bentuk negara modern. Studi perbandingan terhadap produk-produk hukum Islam di negara lain, dengan demikian menjadi penting untuk dilakukan sebagai bahan pertimbangan.

Studi perbandingan dalam rangka pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dilaksanakan ke Timur Tengah, yaitu ke negara-negara:

1.         Maroko, dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Oktober 1986.

2.         Turki, dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 November 1986.

3.         Mesir, dilaksanakan pada tanggal 3 dan 4 November 1986.

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum satu dengan yang lain, terutama yang paling tepat (applicable dan acceptable) untuk konteks Indonesia.[59]

Paling tidak ada 3 materi perbandingan yang diperoleh sebagai input bagi penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari studi tersebut. Ketiga materi itu adalah mengenai:

  1. Sistem Peradilan
  2. Masuknya syari’ah law dalam arus tata hukum nasional
  3. Sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan atau terapan hukum di bidang ahwal syakhsyiyyah yang menyangkut kepentingan muslim.[60]

Studi perbandingan ini dilaksanakan oleh dua orang, yaitu H. Masrani Basra, Hakim Agung MA RI, selaku pimpinan Pelaksana Proyek, dan H. Muchtar Zarkasyi, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Depag RI, dalam tim pelaksana proyek berkedudukan sebagai Wakil Pimpinan Proyek.

4) Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, S.H. dan Menteri Agama, H. Munawir Sjadzali, MA. Tentang pelaksanaan Lokakarya Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada tanggal 2-6 Pebruari 1988 dimaksudkan untuk mendengarkan komentar akhir dari para ulama dan cendikiawan muslim.

Ulama dan cendikiawan muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan dan pengaruhnya dalam bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri adalah sebanyak 124 orang.

Lokakarya tersebut diselenggarakan di Hotel Kartika Chandra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, H. Ali Said, S.H. dan ditutup oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, H. Purwoto Ganda Subroto, S.H.[61]

Pelaksanaan pembahasan naskah Rancangan Kompilasi Hukum Islam pada Lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi yaitu sidang Pleno dan sidang Komisi.[62] Masing-masing komisi kemudian membentukk tim perumusnya. Pada akhir sidang pleno, wakil dari MUI (KH. Hasan Basri), wakil dari NU (KH. Ali Yafie), dan wakil dari muhammadiyah (KH. A. R. Fachruddin) masing-masing menyampaikan kata akhir justifikasi, sebagai legalitas rumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Lokakarya ini memang mempunyai peranan penting dalam penetapan Kompilasi Hukum Islam. Dengan adanya lokakarya ini, maka seperti apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa finalnya rumusan Kompilasi bukan ditentukan secara mutlak ditangan panitia. Akan tetapi untuk memperoleh rumusan finalnya, dimintakan lagi persetujuan pendapat dari para ulama, “ijma” dari para ulama terkemuuka melalui seminar yang bersifat nasional.[63]

Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Buku 1 tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Agama dengan surat tanggal 14 maret 1988 Nomor : MA/123/1988 Hal : Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama kemudian lahirlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sebagai tindak lanjutnya, pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan Keputusan No. 154 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991. Selanjutnya Kompilasi ini disebarluaskan Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/AZ/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum dimaksud Kompilasi Hukum Islam ini telah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.[64]

D. Asas-asas Kewarisan Islam dalam (KHI)

Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Sumbernya adalah al-Qur’an, terutama surat an-Nisa ayat 11, 12, 176 dan al-Hadits yang memuat Sunnah Rasulullah yang kemudian dikembangkan secara rinci oleh ahli hukum fikih islam melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat, sesuai dengan ruang dan waktu, situasi dan kondisi tempatnya berijtihad. Sebagai hukum yang bersumber ri wahyu Ilahi yang disampaikan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad dengan sunnahnya, hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang diantaranya terdapat juga dalam hokum kewarisan buatan akal manusia di suatu daerah atau tempat tertentu. Namun, karena sifatnya yang sui generis (berbeda dalam jenisnya), hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri. Ia merupakan bagian dari agama Islam dan pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah seorang muslim. Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari al-Qur’an dan al-Hadits, menurut Amir Syarifuddin (1984) adalah (i) asas ijbari, (ii) asas bilateral, (iii) asas individual, (iv) asas keadilan berimbang, dan (v) asas akibat kematian.[65]

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur “memaksa” (ijbari = compulsary) dalam hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama, dari kewajiban ahli waris untuk menerima perpindahan harta peninggalan pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan Allah di luar kehendaknya sendiri. Oleh karena itu calon pewaris tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan (pembagian) yang sudah ditentukan.

Asas ijbari hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi yakni:

  1. Dari segi peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 7.
  2. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.
  3. Penerimaan harta peninggalan sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan pewaris seperti yang dirinci dalam pengelompokan ahli waris di surat an-Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Asas bilateral, asas ini dalam hukum kewarisan Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat an-Nisa pada ayat-ayat , yakni :

  1. Ayat 7 menegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Demikian juga perempuan, ia berhak mendapat waarisan dari kedua orang tuanya.
  2. Ayat 11 menegaskan bahwa :
  3. Anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.
  4. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.
    1. Ayat 12 menyatakan bahwa :
      1. Bila seorang laki-laki mati punah, saudaranya yang laki-lakilah yang berhak atas harta peninggalannya, juga saudaranya yang perempuan berhak mendapat harta warisannya itu.
      2. Bila pewaris yang mati punah itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisannya.
      3. Ayat 176 menyebutkan bahwa :
        1. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya yang perempuan itulah yang berhak menerima harta warisannya.
        2. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki, maka saudaranya yang laki-laki itulah yang berhak menerima harta warisannya.

Ahli waris keluarga dekat (kerabat) lain yang tidak tersebut secara nyata di dalam al-Qur’an dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah dan perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur’an. Misalnya, garis kekerabatan ke atas seperti kewarisan kakek dapat diketahui dari kata abun dalam al-Qur’an, yang dalam bahasa Arab, artinya kakek secara umum. Begitu pula halnya nenek, dapat dilihat dalam al-Qur’an dari perkataan ummi. Disamping itu terdapat juga penjelasan dari Nabi tentang kewarisan kakek dan kewarisan nenek ini.

Demikian halnya juga dengan garis kerabat ke bawah. Walaupun tidak secara jelas disebut dalam al-Qur’an, namun, garis kerabat ke bawah itu dapat diketahui dari perluasan pengertian walad : anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya.

Asas individual, dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum kewarisan Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Ayat 11, 12 dan 176 surat an-Nisa menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti.

Asas keadilan berimbang. Perkataan adil banyak terdapat dalam al-qur’an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum kewarisan Islam. Dalam sistem ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan manusia. Dalam kewarisan Islam, keadilan dapat diartikan pula sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan  misalnya, mendapat hak yang sama sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarganya.

Terakhir, asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain dapat terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, seperti halnya wasiat, tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum islam. Ini juga berarti bahwa hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja yaitu, kewarisan sebagai akibat kematian seseorang yang disebut dalam hukum kewarisan perdata Barat kewarisan ab intestato atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Karena itu, hukum kewarisan islam tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan karena diangkat atau ditunjjuk dengan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup.[66]

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari pemakaian kata warasa yang banyak terdapat dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat kewarisan, beberapa kali kata warasa itu dipergunakan. Dan, dari keseluruhan pemakaian itu terlihat bahwa peralihan harta berlauk sesudah yang mempunyai harta itu mati. Ini berarti bahwa warasa mengandung makna peralihan harta setelah kematian.

Asas-asas hukum kewarisan Islam tersebut di atas berlaku juga bagi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II tentang kewarisan.

Asas (i) ijbari, secara umum, terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan, pewaris dan ahli waris. Secara khusus, asas ijbari mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan dan pada pasal 187 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut, “Sisa dari pengeluaran di maksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Perkataan `harus` dalam pasal ini menunjjukan asas ijbari itu. Tentang bagaiamana masing-masing ahli waris dinyatakan dalam BAB III, pasal 176 sampai dengan pasal 182 mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris diesbutkan dalam BAB II, pasal 174 ayat (1) dan (2).

Asas (ii) bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca dalam pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudar laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan serempak menjadi ahli waris dalam pasal tersebut, jelas asas bilateralnya. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga ciri kewarisan bilateral. Dalam hubungan ini mungkin tidak ada salahnya untuk dicatat bahwa asas bilateral dalam hukum kewarisan di Indonesia, untuk pertama kali, dikemukakakn oleh almarhum Profesor Hazairin mantan Guru Besar Hukum Islam dan Hukum adat fakultas Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dalam kuliah umumnya di Aula Universitas Indonesia memperingati hari ulang tahun Perguruan Tinggi Islam Jakarta (sekarang Universitas Islam Jakarta) tanggal 17 November 1957 beliau katakan bahwa sistem kekeluargaan: (perkawinan dan kewarisan dalam Al-Qur`an adalah bilateral. Kesimpulan itu beliau kemukakan setealah beliau mempelajari ayat-ayat perkawinan dan kewarisan (kekeluargaan) dalam Al-Qur`an. “Semenjak tahun 1950, kata beliau dalam bukunya Hukum ewarisan Bilateral menurut Al-Qur`an, makin tebal keyakinan saya bahwa Al-Quran adalah anti kepada masyarakat yang unilateral, yaitu masyarakat yang berclan-clan menurut sistem kekeluargaan secara matrilineal dan patrilineal. Menurut keyakinan saya, kata beliau lebih lanjut, Al-Qur`an hanya meridhoi masyarakat yang bokateral”. Keyakinan itu beliau peroleh setelah mempelajari dengan seksama suarat An-Nisa ayat 23 dan 24 mengenai larangan-larangan perkawinan. Di dalam ayat-ayat tersebut Allah tidak melarang perkawinan cross cousin dan parallel cousin (menurut istilah antropologi sosial) antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ini mengandung makna bahwa tidaklah wajib orang melakukan perkawinan eksogami untuk mempertahnkan clan (matrilineal dan patrilineal) da;am masyarakat unilateral dan bermakna puka tidak dilaranag orang melakukan perkawinan endogami dalam clan atau usbahnya. Karena sistem kekeluargaan dalam Al-Qur`an adalah bilateral, maka asas kewarisan yang merupakan bagian dari sistem kekeluargaan bilateral itu, juga bilateral seperti yang diuraikan dimuka, yang dianut pukla oleh Kompilasi Hukum Islam tercermin dalam pasl 174 ayat (1) di atas.

Asas (iii) individual. Asas ini juga tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, BAB III pasal 176 sampai dengan pasal 180 tersebut diatas. Dan, khusus bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya. Ini diatur dlam pasal 184 Kopilasi Hukum Islam.

Asas (iv) keadilan berimbang. Asas ini dalam kompilasi hukum islam terdapat, terutama, dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagoain warisan melalui (1) pemecahan secara aul dengan membebankan kekurangan harta yang akan diabagi kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya. Selain dari itu, agar asas keadilan berimbang dapat diwujudkan waktu penyelesaiannya pembagian warisan, penyesuaian dapat dilakukan melalui (2) radd yakni mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang ada sesuai dengan kadar bagian masing-masnig. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa tedapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak menerima pengembalian itu. Namun, jumhur (kebanyakan = pada umumnya) ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalaian sisa harat itu hanyalah ahli waris karena hubungan darh, bukan ahli waris karena hubungan [erkawinan. Dalam kopilasi hukum Islam soal ini dirumuskan dalam pasal 193, dengan kata-kata. “Apabila dalam penmbagian harta warisan diantara para ahli waris Dzawil Furud menunjukan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah (berhubungan darah karena seklen) maka ebagian harta warisan tersebut dilakukan secara radd, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya di bagi secara berimbang diantara mereka”. Dalam rumusan ini “tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris hubungan perkawnian” yang dibedakan oleh pendapat jumhur ulama dalam fiqh mawaris di buku fiqh-fiqh kewarisan. Penyelesaian pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan (3) takharuj atau tasaluh (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. Di dalam kompilasi Hukum Islam hal ini dirumuskan di dalama pasal 183 dengan kata-kata, “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagiaan harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Ke dalam asas keadailan yang berimbang ini, dapat juga dimasukkan soal ahli waris pengganti yang dikedepankan oleh Hazairin, yang dirumuskan dalam pasal 185 dengan kata-kata “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dariapada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, keccuali mereka yang tersebut dala pasal 173 yaitu orang yang dihukum karena (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan Pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat. (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”. Alasan memasukan  soal ahli waris pengganti ini kedalam asas keadilan yang berimbang adalah karena masalah cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, menjadi masalah keadilan yang harus benar-benar ditentukan.

Mengenai perikatan ahli waris pengganti itu sendiri, seperti dapat dibaca dalam keputusan hukum Indonesia, adalah berasal dari almarhum Profesor Hazairin tersebut diatas yang beliau angkat dari perbendaharaan hukum adat Indonesia. Dalam buku beliau yang telah disebut diaatas beliau katakan bahwa “garis pokok penggantian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ganti-mengganti. Dia hanyalah cara untuk menunjukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubungn yang sudah tidak ada lagi itu bukan ahli waris, sehingga soal representasi ataupun substutusi tidak ada disini”.

Asas (v) yakni asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada  yang meninngal dunia tercermin dalam rumusan-rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris dan harta peninggalan dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum, hanya, agak berbeda dengan kitab-kitab fikih selama ini, seperti telah disinggung dimuka, soal wasiat, dibicarakan dalam buku VI Hukum Kewarisan Bab V.[67]


[1] Salah satunya diungkapkan oleh Bustanul Arifin, bahwa untuk mewujudkan terlaksanannya Hukum Islam, sulthan (kekuasaan) adalah factor yang sangat penting, bahkan wajib. Lihat, Amrullah Ahmad, SF, dkk, Biaografi Pemikiran dan perjuangan Busthanul Arifin, dalam “Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” Gema Insani Press, Jakarta , 1996, hlm. 47.

[2] H. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 3. Dan bisa dibaca pula dalam, Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, 1997, hlm. 9.

[3] Saekan dan Erniati Effendi, Ibid, hlm. 4

[4] Menurut pendapat yang disimpulkan oleh Seminar “Masuknya Islam ke Indonesia” yang diselenggarakan di Medan 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke tujuh/kedelapan Masehi. Pendapat lain menguatkan bahwa Islam baru sampai ke Nusantara ini pada abad ke-13 Masehi. Daerah pertama yang didatanginya adalah Pesisir Utara pulau Sumatera dengan pembentukkan masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur dan Kerajaan Islam Pertama di Samudera Pasai, Aceh Utara. Lihat, Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia), Rajawali Pers, Jakarta, 1993, hlm. 209.

Menurut Moh. Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Erofa dan Hukum Adat, Prasaran Seminar PTIS, Kaliurang, 1982, hlm. 2. Menyatakan bahwa Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam disini. Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan Islam itu antara lain Samudera Pasai di Aceh Utara pada akhir abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama, kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa Kerajaan lainnya. (Koesnoe, Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Erofa dan Hukum Adat, prasaran Seminar PTIS, Kaliurang, 1982).

[5] Saefuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, Al-Ma’arif, Bandung, 1979. Hlm. 204-205.

[6] M. Al-Naquib Al-Attas, Islam and Secularisme, Abim, Kuala Lumpur, 1978, hlm. 247.

[7] Daud Ali, op-cit, hlm. 211

[8] Kalau mempelajari sejarah hukum (legal History) Hindia Belanda mengenai kedudukan Hukum Islam, kita dapan membaginya dalam 2 periode: Pertama, Periode penerimaan Hukum Islam sepenuhnya, dan Kedua, Periode penerimaan hukum Islam oleh Hukum Adat.

Periode penerimaan Hukum Islam dengan sepenuhnya itu disebut dengan istilah teori reception in complex. Sedangkan periode penerimaan hukum Islam oleh hukum Adat diistilahkan dengan teori receptive yang dipelopori oleh Snouck Hurgronje. Teori receptie ini diberi dasar hukumnya dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang mengganti R.R., yang disebut Wet op de Staatsinrichting van Nederlands indie, disingkat Indische Staatsregeling (IS) dalam IS yang diundangkan dalam Stbl. 1929: 212, Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Pasal 134 ayat (2) IS tahun 1929 itu berbunyi: “Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesame orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi.” (Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, dalam Amrullah SF, op-cit, hlm. 131-132.

[9] Daud Ali, op-cit, hlm. 212

[10] R. Supomo dan R. Djokosutono, Sejarah Politik Hukum Adat (dari Zaman Kompeni sehingga tahun 1848), Jilid I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 30

[11] Ismail Sunny, Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,  dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, op-cit, hlm. 131.

                [12] Pada zaman penjajahan Belanda, dapat dijumpai beberapa macam Instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya di pantai Utara Jawa agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perkara perdata dikalangan penduduk menurut ajaran Islam.bahkan konon Keputusan Raja Belanda (Koninkelij Besluit) No. 19 Tanggal 24 Januari 1882 tentang Pembentukan Pengadilan Agama, berarti bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya. (A. Wasit Aulawy, Sejarah Perkembangan Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad, SF, op-cit, hlm. 55).

[13] Sajuti Thalib, Receptio a Contrario, Academica, Jakarta, 1980, hlm. 25.

[14] Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1987, hlm. 5-6. Dimuat juga dalam Hukum dan Pembangunan, No. 4 Tahun ke-XVII, Agustus 1987, hlm. 351-357.

[15] H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, LP3s, Jakarta, 1985, hlm. 30-31.

[16] A. Timur Djaelani, Politik Hukum Islam, dalam Amrullah Ahmad SF, op-cit, hlm. 142

[17] Mula-mula Badan Penyelidik yang beranggotakan 62 orang itu memperjuangkan dibentuknya Negara Islam. Namun, dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis Islami yang menyetujui dasar Negara Islam, sedangkan suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan. Akan tetapi, berkat “panitia 9” dari Badan Penyelidik berhasil mencapai kompromi, yang terkenal dengan Piagam Jakarta, yang isinya antara lain, “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Lihat H. Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945, Pustaka-Perpustakaan Salaman ITB, Bandung, 1981, hlm. 14, 25-26.

[18] Sampai dengan awal tahun 1980, nama Badan Peradilan Agama itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

1)       Kelompok Peradilan di pulai Jawa Madura (Stbl, 1882 No. 152 jo 1937 No. 116 dan 610) disebut Pengadilan Agama (terjemahan dari Priesterraat) dan Mahkamah Islam Tinggi (terjemahan dari Hof voor Islamietische Zaken).

2)       Kelompok Peradilan Agama di sebagian daerah Kalimantan selatan dan Timur (Stbl. 1937 No. 638 dan 639) disebut dengan Kerapatan Qadli (terjemahan dari Kadigerecht) dan Kerapatan Qadli Besar (terjemahan dari Opper Kadigerecht).

3)       Kelompok Peradilan Agama selain dari satu dan dua di atas (PP No. 45 Tahun 1957) disebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Propinsi.

Sebutan yang aneka ragam itu dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 diseragamkan menjadi Pengadilan Agama (untuk tingkat pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (untuk tingkat banding), tetapi tidak menseragamkan kompetensinya, sebab Keputusan Menteri tidak cukup kuat untuk mengubah kompetensinya Peradilan Agama yang dulunya diatur dengan Ordonantie atau Peraturan Pemerintah.

[19] A. Rasyid Roihan, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Pers,Jakarta,1995,hlm. 17

[20] Bustanul Arifin, Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan, Wahyu, No. 108 Th. VII Mei 1985, hlm. 27

[21] Abdurrahman, op.cit, hlm. 22

[22] Abdul Gani Abdullah, Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. Ix-xiv.

[23] Bustanul Arifin, Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan, op.cit,hlm. 27.

[24] Pengadilan Tinggi Agama Jatim, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 1995, hlm. 131

[25]  MarzukiWahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Lkis, Yogyakarta, 2001, hlm. 147-148. lebih jelas dapat ilihat, Ditbinbapera Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Ditbinbapera: Jakarta, 1991/1992, hlm. 134-135.

[26] Pengadilan Tinggi Agama Jatim, op.cit, hlm. 131

[27] H. Muchtar Zarkasyi, Hukum Islam dan Putusan-Putusan Pengadilan Agama, Makalah pada Seminar Hukum Islam di Indonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985, hlm.3

[28] Bustanul Arifin, op.cit, hlm. 26

[29]             (1) Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan memberlakukan Perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa Alamfiri.

(2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalah Al Ahkam Al   Adliyah.

(3) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan. Lihat PTA Jatim, op.cit, hlm. 135.

[30] PTA Jatim, Ibid, hlm. 137. Lihat pula, Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya, 1997, hlm. 20-22.

[31]  Ketua MA RI saat itu adalah Ali Said, S.H. dn menteri Agamanya adalah H. Munawwir Sadzali, M.A

[32] Konsideran menimbang pada SKB Ketua MA RI dan Menteri Agama NO. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985.

[33] Konsidran mengingat, Ibid

[34] Susunan pelaksana Proyek tercantum dalam dictum pertama pada SKB Ketua MA RI dan menteri Agama.

[35]  M. Yahya Harahap, finalnya rumusan KHI bukan ditentukan secara mutlak di tangan panitia. Sebab, untuk menetapkannya dimintakan justifikasi dari para ulama melalui seminar yang bersifat Nasional. Lihat M Yahya harahap, kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU NO. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990 ), hlm. 95.

[36] Seperti penyelenggaraan wawancara, perumusan dari hsil penelitian dan pengkajian kitab, lokakaarya, study banding, dll. Adapun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut bersifat membantu.

[37]  Maksudnya adalah semacam mengeluarkan fatwa, mengelurkan hasi ijtihad, dll

[38] Artinya, dalam proses ini KHI, Ulama yang dilibatkan selain dari unsur organisasi Islam juga diutamakan mereka yang mengasuh Pondok Pesantren, atau yang sering dikenal dengan istilah “kiai”. Lihat M. Yahya harahap, “Tujuan KHI”, dalm IAIN Syarif Hidayatullah, Kajian Islam Tentang masalah Kontemporer, Hikmat Syahid Indah, Jakarta, 1988, hlm. 92-93.

[39] Kulifikasi Ulama yang masuk dalam daftar responden adalah ulama-ulama pilihan yang benar-benar diperkirakan berpengetahuan cukup dan beribawa. Selain itu, dipertimbangkan juga kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya.

[40] Wilayah banda Aceh 20 Ulama; wilayah Medan 19 ulama; wilayah Padang 20 Ulama; wilayah Palembang 20 ulama; wilayah Bandung 16 ulama; wilayah Surakarta 18 ulama; wilayah Surabaya 18 ulama; wilayah Banjarmasin 15 ulama; wilayah Ujung Pandang 19 Ulama; wilayah Mataram 20 ulama.

[41]  (1) Komisi A tentang Hukum Perkawinan adalah KH. Ali yafie dan KH. Nahji Ahyad.

(2) Komisi B tentang Hukum kewarisan   adalah KH. Azhar Basyir

(3) komisi C tentang Hukum wakaf adalah KH. Ibrahim Husein dan KH. Aziz Mayhuri.

[42] (1) IAIN Arraniri  Banda Aceh meneliti 6 kitab, yaitu Al-Bajury, Fath Mu’in Syarqawiy ‘ala al-Tahrier, Mughni al-Muhtaj, Nihayat al-Muhtaj, dn al-Syarqawiy. (2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta meneliti 6 kitab, yaitu I’anat al-Talibin Tuhfah, Targhibal-Musytaq, Bulghah al-Salik, Syamsuri fi al-faraidl, Al-Mudawana. (3) IAIN Antasari Banjarmasin meneliti 6 kitab, yaitu Qalyubil/Mahalliy, fath al-Wahhab, dengan syarahnya, Al-Umm, Bugyah al- Mustarsyidin, Bidayah al-Mujtahid, ‘Aqidah wa al-Syari’ah. (4) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meneliti 5 kitab, yaitu Al-Muhalla, Al-wajiz, fath al-Qadir, Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Fiqh as-Sunah. (5) IAIN Sunan Ampel Surabaya meneliti 5 kitab, yaitu Kasyf al-Qina’, Majmua’ah Fatawa Ibn Taimiyah, Qawanin al-Syar’iyyah Li al-Sayyid Utsman bin yahya, Al-Mughniy, Al-Hidayah Syarh al-Bidayah taymiyyah al-Mubtadi. (6)   IAIN Alauddin Ujung pandang meneliti 5 kitab yaitu Qawanin al-Syar’iyyah Li al-Sayyid sudaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarh ibn “Abidin, Al-Muwaththa’, Hasyiyah Syamsuddin Muh.’Irfan Dasuqiy. (7) IAIN Imam Bonjol Padang meneliti 5 kitab, yaitu Bada’i al-Shana’iy, Tabyin al-Haqaiq, Al-Fatwa al-Hindiyyah Fath al-Qadir, Nihayah. Lihat Ditbinbapera, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 166-168.

[43] Rahmat Djatnika, Guru Besar Bidang Studi Wakaf pada IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[44]  Salah satunya adalah H. Busthanul Arifin yang mengatakan bahwa KHI bukan saja sebagai bentuk Reaktualisasi, melainkan pula sebagai reformasi dalam bidang hukum Islam.

[45] Diantaranya H.Abdurrahman, hal ini disbutnya sebagai sebuah perauturan perundang-undangan yang tidak menggambarkan sebuah sistematika yang “baik”.selain itu, KHI tidak mencantumkan ketentuan umum yang berlaku untuk semua bidang hukum yang diaturnya. Ketentuan umum hanya ada pada masing- masing buku. Itupun isinya lebih banyak nerupa keterangan mengenai beberapa istilah saja yang terkadang tidak lengkap, seperti pasal 229 yang seharusnya tergolong pada kertentuan umum justru dimasukan kedalam ketentuan penutup. Lihat H. Abdurrahma, op. cit, hlm. 64. Dan A. Hamis S. Attamimi, dapat dibaca dalam ‘Kedudukan kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional ( Suatu tinjauan dalam sudut teori perundang- undangan Indonesia” dalam Amrullah Ahmad SF, dkk, op. cit, hlm. 147- 155

[46] Namun disini tampak terjadi” pembengkakan “ dan terasa tumpang tindih antara aturan- aturan hukum pada UU No. 1 tahun 1974 dan PP.No. 9 tahun 1975 di satu pihak dengan KHI di pihak yang lain, suatu bentuk pengulangan yang dipandang kurang baik.

[47] Bandingkan dengan H. Abdurrahman, op.cit, hlm. 63-64.

[48] Pola perumusan ketiga dalam KHI ini mencerminkan telah terjadinya reformasi khususnya dalam sisi sistematika perumusan dan penulisannya. Ditegaskan oleh Bustanul Ariffin, bahwa ketiga buku dalam KHI itu ”tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan mencerminkan reformasi hukum Islam.“ Bandingkan dengan Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, hlm. 162-165.

[49] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung, dari sumber Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, dan Departemen Agama, 1991/1992, hlm. 73-84.

[50] Ibid, hlm. 97-98.

[51] Ibid, hlm. 100-101.

[52] Lampiran SKB Ketua MA dan Menag RI No. 07?KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985.

[53] Rincian Kitab-Kitab tersebut telah terurai dalam “ Proses Pembentukan” point 2 sub c, Intlektual/ Cendikiawan Muslim.

[54] Yurisprudensi yang dimaksud adalah jurisprudentie (Belanda), bukan jurisprudence (Inggris), yakni putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap sebagai satu sumber hukum. Karena bila sudah ada suatu jurisprudentie yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. Lihat J.C.T. Simorangkir, dkk., kamus hukum, hlm. 78; Yan Pramadya Puspa, kamus hukum, hlm. 927-928. Sedangkan jurisprudence (Inggris) berarti ilmu hukum. Lihat John M Echol dan Hasan Shadily, kamus inggris indonesia, hlm. 338.

[55] Empat buah buku Himpunan Putusan PA/PTA, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981; Tiga buah buku Himpunan Fatwa, yaitu buku terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981; Lima buah buku yurisprudensi PA, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984; Empat buah hukum Law Report, yaitu buku terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984. Lihat, Ditbinbapera, Kompilasi Hukum Islam, hlm. 152.

[56] Rinciannya telah diuraikan pada “Proses Pembentukan” point 2 sub b, Ulama.

[57] Bustanul Arifin, Kompilasi: Fiqh dalam Bahasa Undang-undang, Pesantren, No. 2 Vol. II/1985, hlm. 29.

[58] Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, hlm. 157.

[59] Pihak-pihak yang dihubungi di negara Maroko adalah: (1) Direktur Institut Kehakiman Nasional; (2) Sekretaris Jendral Kementrian Wakaf dan Urusan Islam ; (3) Penasehat Menteri Wakaf dan Urusan Islam; (4) Ketua Supreme Court; (5) Ketua Badan Kerja Sama UNESCO-ALESCO.

Dinegara Turki hanya dua negara yang dihubungi adalah: (1) Supreme Court, yang diwakili oleh Attorney General; (2) Ketua Islamic Centre.

Sedangkan di Mesir yang dihubungi lebih luas lagi, selain pihak pengadilan dan pemerintah yang berwenang terhadap Hukum Islam, juga dihubungi pihak-pihak Perguruan Tinggi Islam terbesar di negeri itu. Yakni, selain ketua Supreme Court, Mufti Negeri dan Menteri Wakaf Mesir, pihak lain seperti Rektor Al-Azhar, Majelis Tinggi Al-Azhar, Grand Syekh Al-Azhar, dan Dekan Fakultas Dakwah Al-Azhar adalah partner studi yang tak ditinggalkan dalam menggali dan mengkaji materi-materi perbandingan (matters of comparative). Lihat, Marzuki Wahid, ibid, hlm.158-159.

[60] Materi-materi masukan yang didapat dari 4 jalur informasi di atas di dapat juga dari masukan-masukan spontan dari: (1) Syuriah NU Jawa Timur yang mengadakan 3 kali bahtsul masail di tiga Pondok Pesantren, yaitu: Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo; (2) Majelis Tarjih PP Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang Kompilasi Hukum Islam yang dilaksanakan di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanggal 8-9 April 1986. Dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI, KH. Hasan Basri. Lihat, Saekan dan Erniati Effendi, sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hlm. 29. Lihat juga, Marxzuki Wahid dan Rumadi, ibid, hlm. 159.

[61] Saekan dan Erniati Effendi, ibid, hlm. 31. Sedangkan menurut Marzuki Wahid dan Rumadi, lokakarya tersebut ditutup oleh Menteri Agama RI, H. Munawir Sajdzali, MA. Ibid, hlm.161

[62] Sidang Komisi terdiri dari komisi hukum perkawinan, komisi hukum kewarisan dan komisi hukum wakaf. Marzuki Wahid, ibid, hlm. 161.

[63] Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pustaka Kartini, Jakarta, 1990. Hlm. 95.

[64] Saekan dan Erniati Effendi, op.cit, hlm. 33-34

[65] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, PT . RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 120

[66] Seperti halnya asas ijbari yang disebutkan diatas yakni seseorang tidak sekehendaknya saja menetukan hartanya setelah ia mati kelak. Walaupun benar, dalam hukum Islam seseorang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia (termasuk didalmnya wasiat), tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri terpisah dari ketentuan hukum kewarisan.

Dalam Kitab-kitab hukum fikih, wasiat ini dibahs tersendiri diluar hukum kewarisan, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dimuat dalam Buku II Hukum Kewarisan, bab V. (Mohammad Daud Ali, Ibid, hlm. 127-128).

[67] Ibid, hlm. 128-136

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s