BAB I : PENDAHULUAN

Image

Oleh : Wawan Kurniawan, M.Ag

 

A.        Latar Belakang Masalah 

Sebelum jauh menerangkan latar belakang masalah, penulis perlu menjelaskan terlebih dahulu istilah-istilah yang terdapat dalam judul tulisan di atas, seperti “reformasi”, dan apa perbedaannya dengan “revolusi atau evolusi”, lantas mengapa menggunakan istilah reformasi tidak menggunakan istilah lain seperti pembaruan atau tajdid dalam bahasa arab.

Reformasi, menurut Oxford [1]Advanced Leaner’s Dictionary Of Current English adalah perubahan radikal ke arah yang lebih baik dalam bidang agama, politik dan sosial.[2] Sedangkan revolusi, adalah perubahan secara menyeluruh,  tidak hanya dalam bidang hukum tapi seluruh aspek kehidupan (seperti revolusi Amerika). Dan evolusi, adalah perkembangan secara perlahan-lahan.[3]  Dalam judul tulisan diatas penulis menggunakan istilah reformasi, karena menurut penulis Buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki perubahan radikal baik dari segi materi, bentuk, sistematika, wilayah, dan metodenya. Bahkan menurut Prof. Dr. Bustanul Arifin, SH. Ia mengatakan bahwa tiga buku hasil rancangan Proyek itu[4] tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan lebih daripada mencerminkan reformasi Hukum Islam.[5]

Sedangkan revolusi dan evolusi penulis pandang kurang tepat untuk dijadikan istilah penunjukkan judul tulisan di atas, kalaupun istilah evolusi agak mendekati, namun istilah itu hanya dapat dirujuk sebagai tahapan dan periodesasi perkembangan sistem hukum (historical periodic of islamic law) saja, dan ini pun kurang tepat, lebih tepat apabila istilah evolusi digunakan untuk penunjukkan istilah “perkembangan atau perubahan perlahan” diluar sistem hukum.

Sedangkan pembaruan, menurut penulis sinonim dengan kata tajdid[6] dalam bahasa arab.[7]  Tajdid (pembaruan) adalah sesuatu yang pernah aktual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu sesuatu itu menjadi tidak baru lagi, dan untuk mengaktualkannya kembali harus mengacu kepada konteksnya semula, memperbarui agama bukan berarti mengadakan hal yang baru   terhadap ajaran agama, tetapi hanya mengembalikan ajaran agama yang sudah bercampur dengan bid’ah menjadi murni kembali seperti semula. Dan bagi penulis, inilah substansi dan makna kata reformasi.[8]

Sementara mengenai hukum kewarisan, lebih khusus diistilahkan mawarits atau faraidh yang berarti: Suatu bagian ahli warits yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara.[9]  Sedang Ilmu Faraidh oleh sebagian faradhiyun dita’rifkan dengan :

الفقه المتعلق با لارث و معرفة الحساب الموصل الى معرفة ذلك و معرفة قدر من التركة لكل ذي حق.

“…Ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.”[10]

Sedangkan pengertian hukum kewarisan menurut pasal 171 point a. Kompilasi Hukum Islam, adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[11]

Kemudian pengertian Kompilasi Hukum Islam, sebelum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 lahir, istilah “Kompilasi” belum dikenal luas dalam tata hukum Nasional kita. Politik hukum dalam GBHN juga tidak mengenal istilah tersebut. GBHN hanya akrab dengan istilah kodifikasi dan unifikasi.

Secara etimologis, “kompilasi” berarti suatu kumpulan atau himpunan,[12] atau kumpulan yang tersusun secara teratur.[13]  “kompilasi” diambil dari kata compilare (bahasa latin)[14]  yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama. Kata yang berasal dari bahasa latin itu kemudian dalam bahasa Inggris menjadi compilation yang berarti karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain,[15]  dan dalam bahasa Belanda menjadi compilatie yang mengandung arti kumpulan dari lain-lain karangan.[16]

Sedangkan dalam kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, kompilasi (compilation) diartikan sebagai berikut:

  1. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan unnntuk membuat sebuah buku, tabel, statistik, atau yang lain dan mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya bahan-bahan tersebut diseleksi.
  2. Susunan yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
  3. Menghimpun atau proses penghimpunan.[17]

Dengan demikian, berdasarkan keterangan di atas, kompilasi menurut pemahaman bahasa merupakan suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Proses pengambilan ini dilakukan dengan seleksi sesuai dengan kebutuhan.

Dan Hukum Islam, secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran agama Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah SWT dan bersumber langsung kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Walaupun secara depinitif, penulis merasa kesulitan untuk membedakan term “hukum Islam” (bahasa Indonesia) dengan term fiqh, Syari’ah dan hukmu ashsyar’iy. Dalam ilmu ushul al-fiqh dan ilm al-fiqh masing-masing term tersebut mempunyai ta’rifnya sendiri. Tampaknya, term “Hukum Islam” menurut penulis (istilah hukum Indonesia) dalam konteks hukum positif Indonesia hanyalah untuk membedakan dari term hukum Barat dan hukum Adat. Pembedaan ini untuk menunjukkan bahwa hukum tersebut adalah hukum yang berasal dari ajaran agama Islam.

Namun sangat spesifik A. Wasit Aulawy menjelaskan bahwa “Hukum Islam” adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam yakni hukum amaly yang berupa interaksi sesama manusia bukan hukum junayat atau Pidana Islam. Jadi, segala ketentuan yang berhubungan dengan ibadah murni atau ibadah mahdhah tidak termasuk dalam pengertian hukum Islam. Ringkasnya, ia adalah Hukum Perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam, yang sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.[18]

Inilah barangkali latar belakang kenapa penulis mengambil judul tulisan diatas berikut keterangan istilah-istilahnya.

Menyangkut masalah reformasi hukum sebagai substansi dari judul tulisan ini, dikatakan secara substantif-akademis oleh Tohir Mahmoud, bahwa proses reformasi hukum berawal dari teks-teks al-Qur’an, penafsiran ‘ulama klasik dan risalat-risalat ahli hukum Islam abad pertengahan, selanjutnya terjadi proses kodifikasi (tadwin) dan legislasi (tashri atau tawdi’). Pada tataran metodologis, pembaruan hukum Islam bersandarkan pada doktrin musawat al-madzahib fi al-fiqh (persamaan madzhab hukum Islam), istihsan (juristic equity), mashalih al-mursalah (public interest), istidlal (juristic reasioning), tadwin (codification) dan tawdi (legislation).[19]  Sementara teknik metodologi pembaruan bertumpu pada proses ijma (consesus of jurist), qiyas (analogical deduction of rules), ijtihad fardhi dan jama’i dan beberapa prinsip seperti takhayur (eclectic choice out of divergent legal principles within the Islamic Law) dan talfiq[20]  (combination of two or more paralel legal rules to evolve a new one). Lebih ringkas, Tahir Mahmood membagi pembaruan hukum Islam menjadi dua; hukum Islam yang dikodifikasi (codified Law) dan hukum Islam yang tidak dikodifikasi (uncodified law).[21] 

Dengan demikian, hukum Islam memiliki semangat reformasi—dalam pengertian bahwa Islam telah merubah secara total proses menuju persamaan manusia, peradaban dan ketuhanan dalam naungan hukum-hukum Tuhan. Karena itu, masyarakat yang dibangun atas dasar hukum Allah,  semisal membela orang lemah, keterbukaan dalam bermuammalah, tidak korup dalam administrasi adalah contoh nyata sebagaimana dimaktubkan dalam al-Qur’an.[22]  Dalam hal ini, reformasi pun merambah ke berbagai bidang sosial, keagamaan, ekonomi, politik dan hukum.

Dalam bidang hukum, fakta sejarah menunjukkan bahwa proses reformasi sistem perundang-undangan mengikuti tahap-tahap perkembangan umat. Hal itu terbukti, dalam pandangan Jaih Mubarok,[23]  adanya teknik-teknik penjabaran syari’ah dari sumber sucinya serta cara-cara penyusunan konsep dan prinsip hukumnya mengalami perubahan dan perdebatan yang tidak terlepaskan dengan proses sejarah intelektual, sosial dan politik umat Islam, terutama perdebatan secara istilah.[24]

Berkenaan dengan dinamika dan perkembangan umat diatas, didukung pula oleh Widjaya (ed.), (1986: 106-107) bahwa “perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup sistem status, hubungan dalam keluarga, sistem politik dan persebaran penduduk.”

Proses perubahan seperti diatas, terjadi melalui penemuan (discovery), penciptaan bentuk baru (invention), dan difusi (persebaran unsur-unsur kebudayaan). Proses seperti ini hampir menyeluruh ke segala aspek kehidupan termasuk aspek hukum.

Begitu halnya, pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, secara ringkas, mengalami pase yang cukup panjang semenjak zaman kolonial Belanda hingga zaman reformasi ini. Sejarah membuktikan bahwa aplikasi hukum Islam dalam tatanan keindonesiaan, baru teraplikasikan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan, itu pun dengan perjuangan yang “melelahkan” khususnya bagi umat Islam.[25]

Adapun sumber hukum yang dijadikan pedoman bagi para penegak hukum (Hakim), Praktisi, dan sebagainya selain undang-undang tertulis tersebut di atas adalah fatwa-fatwa ulama, baik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh klasik ataupun kitab-kitab fiqh modern. Sumber-sumber tersebut sampai hari ini merupakan bahan pelengkap dalam proses pengalian Hukum Islam.

Dengan demikian, hukum mengalami pertumbuhan dan perkembangan tanpa dapat dihindari, karena secara internal hukum menuntut dirinya untuk diinterpretasi walau dengan varian-varian dan tingkat yang berbeda.[26]  Walaupun disebutkan oleh Baqir S. Manan[27]  bahwa interpretasi terhadap kaidah-kaidah hukum dapat dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, legislatif dan eksekutif. Hal ini untuk menghindari kerancuan interpretasi akibat perbedaan pemikiran dan kemampuan masing-masing penegak hukum. Namun kondisi dimana tidak adanya pedoman hukum yang baku dan komprehensif bagi para praktisi hukum (baik formal maupun non-formal) selain kedua undang-undang diatas, dengan sendirinya akan melahirkan berbagai penafsiran dan pemahaman yang berbeda bahkan kontroversial.

Upaya pembaruan (reformasi) dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum itu, khususya hukum keperdataan seperti waris, munakahat, dan lain sebagainya muncul ketika lahirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hukum-hukum tersebut telah mengalami perubahan baik status hukum ataupun dalam prakteknya.

KHI yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, dan dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Menurut para pakar hukum Islam seperti Rachmat Djatnika, Abdul Gani Abdullah, Bustanul Arifin, dan lain sebagainya, KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai rujukan bagi para penegak hukum.[28]

Menyikapi lahirnya KHI ini, Guru Besar pada Fakultas Syari’ah IAIn Sunan Gunung Djati Bandung dalam kuliah Pranata Sosial Islam Pascasarjana, Rachmat Djatnika mengatakan bahwa KHI merupakan perwujudan fiqh Indonesia yang memiliki kekuatan sebagai Qanun. Lebih lanjut beliau mengatakan, apabila fiqh itu sudah menjadi qanun, melalui legislasi perundang-undangan, maka muatan yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh itu tidak berlaku lagi selama diatur dalam qanun tersebut. Dengan demikian, semua aparatur yang terlibat langsung dalam penegakan hukum dan keadilan, baik para hakim, pengacara, maupun notaris harus merujuk dan mempedomani KHI.

Uraian diatas, memperlihatkan secara jelas telah terjadinya reformasi hukum baik pelaksanaan hukum Islam pra KHI dan sesudah KHI. Selanjutnya, bila dicermati tentang proses reformasi hukum yang termaktub dalam KHI, ia tidak terlepaskan dari karakteristik reformasi itu sendiri. Dalam hal ini, reformasi hukum meliputi sistematika hukum, materi hukum dan metode hukum.

Pada tataran sistematika hukum, reformasi hukum, menurut pandangan Fazlur Rahman,[29]   memiliki tiga lapis pendekatan:

  1. Pendekatan historis yang sederhana dan jujur dalam menemukan makna teks al-Qur’an. Pertama-tama, al-Qur’an harus ditelaah dalam susunan yang kronologis dengan pengujian terhadap wahyu-wahyu paling awal, kemudian;
  2. Membedakan antara diktum hukum al-Qur’an, sasaran dan tujuan hukum-hukum itu
  3. Sasaran al-Qur’an harus dipahami, diramu, dan memperhatikan setting sosiologis dimana Nabi bergerak dan bekerja.

Berbeda pandangan dengan Rahman, An-Naim,[30]  menjelaskan bahwa pola perubahan bisa dimulai dengan pendekatan deduktif dan induktif dari masalah agama dan moral ke masalah politik dan hukum, melainkan pula perubahan dalam makna dan implikasi al-Qur’an dan al-Sunnah.

KHI, bila dipandang dari segi sistematika hukum, ia termasuk kedalam dua kategori perubahan sebagaimana dijelaskan di atas. Hal itu tampak bahwa sistimatika KHI saat ini bersumber pada al-Qur’an dan al-Hadits, dan fatwa-fatwa ulama dengan pelebaran wawasan materinya.

Selanjutnya, Juhaya S. Praja menuturkaaan pada wilayah hukum terbagi kepada dua; wilayah insaniyah dan wilayah uluhiyah. Wilayah insaniyah tertumpu pada aspek-aspek kemanusiaan seperti: sikap, sifat, dan prilaku manusia. Misalnya; Hakim tidak boleh memutuskan perkara ketika sedang marah.  Kata marah, dapat diinterpretasikan dengan berbagai argumentasi sepanjang aspek-aspek kemanusiaannya ada. Sedangkan wilayah uluhiyah adalah berupa doktrin atau dogma yang termaktub dalam al-Qur’an. Dengan penjelasan tersebut, KHI, bila disorot dengan kajian wilayah, ia termasuk pada wiayah insaniyah karena berupa pemikiran-pemikiran manusia yang terhimpun, kemudian dilegalisasi menjadi peraturan. Bahkan menurut A. Djazuli, KHI ini dibuat oleh dua kekuatan besar masyarakat Indonesia. Masyarakat ulama (Depatemen Agama) dan masyarakat umara (Mahkamah Agung). Dari dua kekuatan inilah akhirnya berhasil memunculkan suatu produk hukum yang termuat dalam KHI sebagai pegangan para hakim di lingkungan Peradilan Agama sekaligus bagi masyarakat yang membutuhkannya.[31]

Reformasi dalam kajian materi yang ada di KHI dalam penelitian ini adalah bidang kewarisan (Buku II). Pada dasarnya materi kewarisan ini merupakan suatu peralihan bahkan pembaruan bentuk hukum kewarisan Islam yang sangat dikenal dikalangan fuqaha. Bentuk-bentuk reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain:

  1. Pasal 171 sub e tentang harta bersama. Di dalam pasal tersebut terungkap bahwa harta bersama itu terpisah dari harta pribadi masing-masing. Bahkan dalam perkawinan poligini—perkawinan serial, wujud harta bersama itu terpisah antara suami dengan masing-masing isteri. Sementara dalam al-Qur’an dan Al-Hadits, masalah ini tidak dijumpai nashnya secara pasti.
  2. Pasal 177 tentang bagian ayah. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa ayah mendapat 1/3 bagian dari apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Tetapi apabila ada anak, maka ayah mendapat 1/6 bagian. Ketentuan pasal ini tidak terdapat dalam al-Qur’an (surat an-Nisa: 11) dan ijma ulama yang menentukan bagian ayah dengan cara ‘ashobah apabila yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Pasal 183-184 tentang perdamaian dalam pembagian warisan dan pengangkatan wali.
  3. Pasal 183 membuka peluang adanya pembagian warisan dalam porsi yang sama (1:1) antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menyimpang dari pasal 176 yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan.
  4. Pasal 189 tentang pemeliharaan keutuhan dan kesatuan lahan yang luasnya kurang dari 2 (dua) hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula. Sedangkan bagi ahli waris yang membutuhkan uang atau modal, maka bisa dilakukan dengan cara mengganti harta bagian dari harta waris yang didapatnya. Pola pembagian ini sebenarnya bertentangan dengan asas ijbari. Menurut Amir Syarifudin (1984: 18) mengungkapkan asas ijbari  itu mengandung arti bahwa perpindahan hak milik dari seorang muwarits kepada orang lain (ahli waris) berlaku dengan sendiri menurut ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak muwarits atau ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas, tampaknya pembaruan materi hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di satu sisi memberikan nilai maslahat, namun disisi lain, bisa dikhawatirkan memiliki interpretasi “menyimpang” dari ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta ijtihad jumhur ulama.

Pada tataran metode, reformasi hukum, menurut para pakar hukum Islam tidak terlepaskan kepada metode istislah, ‘urf, qiyas dan istihsan—dua metode yang terakhir termasuk cara penafsiran hukum berdasarkan penalaran logis atas suatu ‘illat hukum, ratio logis. Metode ini, secara faktual epektif, akan tetapi ia juga melahirkan perbedaan sangat besar di kalangan para ahli hukum karena perbedaan pandangan dalam menentukan dan menguji ‘illat hukum yang sesungguhnya. Dalam banyak kasus penalaran tersebut (terutama qiyas) melahirkan varian-varian hukum yang idealistik dan tidak sosiologis.[32]

Problem metodologis ini berupaya dipecahkan oleh ahli-ahli hukum lainnya, seperti Al-Ghazali, dengan penawaran metode istislahi yang lebih etis dan pragmatis. Kemudian metode ini dikembangkan oleh al-Syatibi. Melalui karya monumentalnya (al-muwafaqat), ia secara genial berupaya merumuskan sebuah pendekatan metodologis yang didasarkan pada tujuan-tujuan syari’ah (maqashid al-Syari’ah).

Begitu halnya dengan KHI, metode yang dikedepankan adalah metode istislah atau maslahat. Hal itu terbukti dari materi kewarisan terutama pada point angka 4, disampng juga menggunakan metode qiyas dan istihsan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang reformasi hukum kewarisan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam dalam tinjauan Hukum Islam.

B.        Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tampak danya berbagai permasalahan yang menyangkut reformasi hukum kewarisan dalam KHI. Adapun yang dapat dianggap sebagai masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan pembaruan hukum kewarisan Islam dalam KHI itu sesuai dengan ajaran al-Qur’an dan al-Hadits atau “menyimpang” dari kedua sumber hukum tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

  1. Apa pola reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia baik dari segi sistimatika, materi dan metodenya?
  2. Bagaimana bentuk-bentuk reformasi kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?
    1. Mengapa hubungan fiqih klasik (fiqh mawarits) dengan Hukum Kewarisan dalam (KHI) memiliki “perbedaan”?

C.        Tujuan Penelitian

Sebagaimana tergambar dalam rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan:

  1. Untuk mengetahui reformasi kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia baik dari segi sistimatika, materi maupun metodenya.
  2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk reformasi kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
    1. Untuk mengetahui hubungan antara fiqih klasik dengan KHI dalam bidang kewarisan yang memiliki perbedaan.

D.        Kegunaan Penelitian

1.         Kegunaan Praktis

  1. Sebagai bagian penulisan, yakni dengan diperolehnya pemahaman tentang konsep kewarisan Islam.
  2. Bagi kalangan praktisi hukum dan lembaga yudikatif, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menerapkan hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia.
  3. Bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang waris sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi para pembaca yang berkepentingan.

2.         Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pengetahuan baru dalam bidang hukum, sehingga menambah khazanah pengetahuan Ilmu Hukum Islam khususnya kewarisan.

E.        Kerangka Pemikiran

Reformasi, sebagaimana dijelaskan di atas adalah perubahan radikal ke arah yang lebih baik dalam bidang agama, politik dan sosial.[33]  Begitu halnya, hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, memiliki perubahan yang signifikan.

Sedang reformasi (pembaruan) bila dikaitkan dengan pengertian transformasi pemikiran dapat ditemukan titik persamaan antara keduanya, yaitu usaha memunculkan pendapat baru dalam suatu masalah tanpa terlepas dari konteks aslinya. Namun dari sisi lain terdapat perbedaan, yakni timbulnya transformasi pemikiran bertitik tolak dari pembaruan. Dengan kata lain, adanya pembaruan menimbulkan trrransformasi pemikiran, yang selanjutnya menghasilkan transformasi sosial.[34]

Pembaruan adalah sesuatu yang pernah aktual pada awalnya, tetapi karena perkembangan waktu sesuatu itu menjadi tidak baru lagi, dan untuk mengaktualkannya kembali harus mengacu kepada konteksnya semula, termasuk hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di bawah ini beberapa teks hadits yang berkenaan dengan makna pembaruan, yakni:

ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها (رواه  ابو داود عن ابى هريرة).

Sesungguhnya Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap seratus tahun, orang yang mengadakan pembaruan (interpretasi) agama untknya. (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).[35]

Mayoritas ulama sepakat mengakui hadits di atas sebagai hadits shahih. Misalnya, al-Baihaqi dan al-Hakim dari kalangan ulama salaf, al-Hafidz al-‘Iraqi, Ibn Hajar al-‘Asqalani, dan al-Sayuthi dari kalangan ulama khalaf,[36]  demikian pula Nashir al-Din al-Albani dari kalangan ulama kontemporer.[37]

Dari pengakuan ulama tentang status keshahihan hadits tersebut dapat dijadikan dasar hukum adanya pembaruan atau transformasi pemikiran terhadap ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam hal ini transformasi pemikiran dari aspek hukumnya.[38]

Selain hadits diatas, masih ada hadits lain yang bertemakan pembaruan, yakni:

…جددوا ايمانكم,قيل يا رسول الله وكيف نجدد ايماننا؟ قال اكثروا من قول  لا اله الا الله. (رواه احمد عن ابي هريرة)

 

“…Perbaruilah imanmu! Rasulullah ditanya: “Bagaimana cara memperbarui iman kami? “Rasulullah menjawab: “Perbanyaklah ucapan laa ilaaha illallaah”. (HR. Ahmad dari Abu Hurairah).

Atas dasar itu, seorang muslim seyogyanya selalu memperbarui imannya, dengan cara senantiasa mengucapkan kalimat laa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah). Meskipun hadits di atas konteksnya berbeda dengan hadits sebelumnya, namun dapat dijadikan argumen bahwa Nabi Muhammad SAW selalu menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan pembaruan terhadap ajaran agamanya, termasuk hukum-hukumnya.[39]

Lebih rinci dijelaskan oleh Abdullah an-Naim,[40]  bahwa teknik-teknik pembaruan hukum termasuk pada bidang ilmu waris sebagai berikut:

  1. Takhsis al-Qadddha (hak penguasa untuk memutuskan dan menguatkan keputusan pengadilan), digunakan sebagai prosedur untuk membatasi penerapan syari’ah pada persoalan-persoalan hukum perdata bagi umat Islam. Prosedur yang sama juga digunakan untuk mencegah pengadilan dari penerapan syari’ah dalam keadaan spesifik tanpa mengubah substansi aturan-aturan syari’ah yang relevan.
  2. Takhayyur, menyeleksi berbagai pendapat di dalam madzhab fiqh tertentu dan tidak memilih pendapat dominan di dalam madzhab arus utama, termasuk mengizinkan seleksi pendapat dari madzhab sunni yang lain. Misalnya, Sudan dan Libya.
  3. Bentuk penafsiran ulang (reinterpretasi).
  4. Siyasah Syar’iyah (kebijakan penguasa untuk menerapkan aturan-aturan administratif yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syari’ah) juga digunakan untuk memperkenalkan berbagai bentuk pembaruan.
  5. Pembaruan dilakukan melalui berbagai keputusan pengadilan sebagaimana yang digunakan dalam tradisi hukum adat.

Pada tataran karakteristik pembaruan hukum Islam di dunia Islam, menurut Anderson,[41]  terbagi menjadi tiga kelompok sistem hukum: (1) Sistem-sistem yang masih mengakui syari’ah sebagai hukum asasi dan kurang lebih masih menerapkannya secara utuh; (2) Sistem-sistem yang meninggalkan syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler; (3) Sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut.

Redaksi yang berbeda dengan para pakar di atas, menurut Rachmat Syafe’i bahwa pembaruan hukum Islam di negara-negara Islam atau bukan terpola pada sistem adaptasi (penyesuaian dengan sistem hukum selain sistem hukum Islam), sistem sekuler (pemisahan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum lainnya dan sistem kombinasi (perpaduan antara keduanya).

Begitu halnya, reformasi kewarisan dalam KHI menganut sistem-sistem pembaruan diatas. Terbukti dalam proses pengadaptasian hukum kewarisan mempunyai dasar pembenaran yang kuat sesuai dengan kaidah : al-‘adah al-muhakamah. Disamping itu juga dibenarkan oleh lembaga istislah, karena mengandung rasa keadilan dalam membina keutuhan, kerukunan, dan ketertiban kehidupan keluarga dan masyarakat umumnya.

Metodologi yang dipergunakan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam, disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu penyusunan kaidah-kaidah atau garis-garis hukum sejenis kedalam sebuah kitab yang disusun secara sistematis dengan memanfaatkan sarana, bahan dan nara sumber yang tersedia. Untuk mengoptimalkan itu semua, ditempuh berbagai jalan yang disebut jalur dan pendekatan.

Jalur pertama adalah jalur pengkajian kitab-kitab fiqih Islam, khususnya ketiga belas kitab fiqih yang ditentukan oleh Biro Peradilan Agama. Pengkajian kitab-kitab ini diserahkan kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) di seluruh Indonesia untuk diminta merumuskan garis-garis hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab itu disertai dalil-dalil hukumnya yang terdapat dalam wahyu (al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah (Hadits).

Jalur kedua yaitu jalur ulama disepuluh ibukota propinsi di Indonesia. Para ulama ini diwawancarai dan ditanyai (melalui kuisioner) berbagai hal yang akan dituangkan kedalam kompilasi kelak. Mereka, baik perorangan maupun sebagai pimpinan ormas sosial keagamaan mengemukakan berbagai pendapat hukumnya mengenai berbagai hal yang ditanyakan kepada mereka.

Jalur ketiga, adalah jalur yurisprudensi. Yurisprudensi Peradilan Agama sejak zaman Hindia Belanda dahulu sampai saat penyusunan kompilasi itu, yang terhimpun dalam berbagai buku (dokumen), dipelajari, dikaji dan ditarik garis-garis hukumnya.

Jalur keempat, adalah jalur studi perbandingan ke negara-negara yang penduduknya beragama Islam  dan negara tersebut menerapkan hukum Islam beserta sistem peradilannya.[42]

Keempat jalur tersebut dapat dilalui dengan baik dan bahan-bahan yang diperoleh dituangkan ke dalam rumusan perundang-undangan.[43]

Pendekatan perumusan Kompilasi Hukum Islam ini diusahakan benar sesuai dengan patokan yang telah ditentukan semula selaras dengan sumber dan pendapat yang dapat dipertanggung jawabkan yang telah teruji kebenarannya dalam realitas sejarah serta perkembangan hukum dan yurisprudensi hukum Islam dari masa ke masa.

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam ini adalah nash al-Qur’an dan al-Hadits. Namun, dalam pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena al-Qur’an bukanlah kitab hukum. Demikian juga halnya dengan al-Hadits, ia ‘ummu al-kitab’ yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana sala sepanjang masa. Dalam hubungan dengan perumusan garis-garis hukum dari al-Qur’an ini, panitia perumus senantiasa memperhatikan asbabun nuzul suatu ayat dan asbabul wurud suatu hadits. Dengan begitu, prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan disuatu tempat. Namun demikian, dalam pengembangan ini panitia terikat pada batasan ke-qath’ian (kejelasan) suatu nash. Apabila nashnya sudah qath’i, seperti perbandingan perolehan anak laki-laki dengan anak perempuan, tersebut dalam surat an-Nisa ayat 11, rumusannya tetap tidak berubah: bagi anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Sedang mengenai hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini, panitia perumus mengembangkan “garis hukum baru’, misalnya, mengenai hak anak untuk mengantikan kedudukan keahliwarisan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu ketika pembagian warisan dilakukan.[44]

Sebagai sumber kedua, para perumus kompilasi ini mengambil bahannya dari penalaran para fuqaha yang terdapat dalam berbagai kitab fiqih yang dikaji oleh para ahli tersebut diatas, melalui jalur pertama. Selain dari itu dipergunakan juga pendapat para ulama fiqih yang masih hdup di tanah air kita[45]  serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam yurisprudensi, melalui jalur kedua dan ketiga.

Akhirnya, para perumus Kompilasi Hukum Islam memanfaatkan juga kaidah fikih al-adatu muhakamat (adat yang baik dapat dijadikan hukum Islam) pada harta bersama misalnya, yang tidak terdapat pengaturannya di dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Juga tidak dalam kitab-kitab fikih hasil penalaran para fuqaha tersebut diatas, sementara lembaga harta bersama terdapat dalam masyarakat adat orang Islam Indonesia dan hidup dalam kesadaran hukum masyarakat muslim di tanah air kita. Untuk menegakkan asas persamaan kedudukan serta keseimbangan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga, juga asas keadilan yang berimbang dalam hukum kewarisan Islam, lembaga harta bersama dalam hukum adat itu dijadikan hukum Islam dalam kompilasi, selaras dengan kaidah fiqih tersebut diatas.[46]

F.         Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1.         Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif atau dinamakan juga naturalitic inquiry. Menurut Bogdan dan Taylor (1975 : 5), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif terhadap kata-kata atau tindakan dan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.[47]

2.         Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat literatur atau kepustakaan. Yaitu buku-buku, laporan penelitian, majalah, jurnal, artikel, atau naskah-naskah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yan diteliti. Secara umum sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer yaitu kitab, buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum Islam. Sumber-sumber tersebut adalah: Komplasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia (Abdul Gani Abdullah); Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadits (Hazairin), Hukum Waris (Satrio, SH), Hukum Waris (Fathurrachman).

Adapun sumber data sekunder antara lain: Hukum Islam di Indonesia, (Ahmad Rafiq); Tentang Hukum Perkawinan di Indonesia (Prins. J); Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Islam, Hukum-hukum Fiqih Islam (Hasbi Ash-Shiddieqy); Dimensi-dimensi Kompilasi Hukum Islam (Cik Hasan Bisri); Al-Fara’idh (A. Hasan).

3.         Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana jenis penelitian ini bersifat kualitatif, penulis juga mengunakan metode penelitian ini dengan metode kualitatif, seperti dikatakan Lexy J. Moleong[48]  (1996 : 5), “metode kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara responden dengan penelitian. Dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.”

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini adalah book survey, yaitu: teknik yang digunakan untuk meneliti data dan informasi tertulis dalam buku-buku yang disusun oleh para ahli baik dibidang hukum, sosial dan politik, khususnya masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini.

4.         Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong,[49] adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data, yakni memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pula uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Sementara Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Marzuki,[50]  mendefinisikan analisis data sebagai proses yang meneliti suatu usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis ide, seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha secara formal untuk menemukan tema dan hipotesis itu. kedua definisi ini dapat diambil rumusan bahwa analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Secara oprasional pengorganisasian data itu meliputi:

  1. Pengorganisasian data yang digali dari bahan kepustakaan tentang bentuk reformasi di negara-negara Islam.
  2. Pengorganisasian data yang digali dari bahan kepustakaan tentang kewarisan dalam KHI.
  3. pengorganisasian data melalui proses identifikasi dan kategorisasi serta penyusunannya kedalam unit uraian tentang reformasi kewarisan yang terdapat dalam KHI.

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data kualitatif dengan cara mengkalasifikasi data tersebut sehingga tampak jelas reformasi kewarisan dalam KHI. Setelah itu, seluruh data di identifikasi, diklasifikasi kedalam kategori dan unit uraian selanjutnya dilakukan penafsiran data dengan cara memberikan pemaknaan secara deskriptif-analisis.[51] Langkah berikutnya menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data yang telah terakomodasi ke dalam kategori dan unit penjelasan yang sistematik dengan tujuan hukum Islam.


[1] AS Hornby, Oxford Advanced Leaner’s Dictionary Of Current English, Oxford Universiy Press, New York, 1974, hlm. 708

[2] Peter Salim, Advanced English—Indonesian Dicionary, Second Edition. Tt. Hlm. 719.

[3]   Ibid, hlm. 285

[4]   Maksudnya adalah tiga buku rancangan Kompilasi Hukum Islam, yakni: Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Wakaf.

[5]   Menurutnya dapat dikaji dalam Buku II tentang Kewarisan, yakni: Pasal 209 yang menyatakan bahwa ayah angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan anak angkatnya. Demikian juga sebaliknya, anak angkat berhak ikut menerima warisan harta peninggalan ayah angkatnya. Kalau mereka tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak/orang tua angkatnya. Pdahal dalam hukum Islam, tidak ada anak dan orang tua angkat menerima warisan.

Pasal 176 antara lain menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Namun, dalam pasal 229 (yang merupakan ketentuan penutup) menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, hakim wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan hal itu sudah sering dilakukan oleh Pengadilan Indonesia, dengan tidak melaksanakan pembagian warisan berdasarkan prinsif anak laki-laki mendapat bagian dua sedangkan anak perempuan satu.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia mengakui lembaga gono gini, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada. Lihat, Munawir Sadjali, dalam Amrullah Ahmad, SF, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Gema Insani Perss, Jakarta, 1996, hlm. 224-225.

[6] Al-Qumi mendefinisikan tajdid sebagai menghidupkan kembali amalan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW yang pernah aktual dan menetapkan hukum suatu perbuatan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sementara Al-Qari, menyatakan bahwa tajdid adalah membedakan antara sunnah dan bid’ah; memperjelas kandungan sunnah dan memuliakan ahlinya, serta menghancurkan bid’ah dan memerangi ahlinya. (H.Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Penerbit DINA UTAMA, Semarang, 1996, hlm. 37).

[7] Sebab menurut Al-Qumi, kata “baru” dalam konteks bahasannya menghimpun tiga pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:

  1. Barang yang diperbarui, pada mulanya pernah ada dan pernah dialami oleh orang lain;
  2. Barang itu dilanda zaman sehingga menjadi usang dan ketinggalan zaman; dan
  3. Barang itu kembali diaktualkan dalam bentuk kerasi baru. Umar Syihab, Ibid, hlm. 36. Lihat juga Rifyal Ka’bah dan Busthami Said, Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf), Minaret, Jakarta, 1987, hlm. 52.

[8]   Umar Syihab, op.cit, hlm. 36

[9]   Fatchur Rahman, Ilmu Waris, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1981, hlm. 32

[10]   Asy-Syarbiny, Mughnil-Muhtaj, Juz III, t.t. hlm. 3.

[11]   Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992, hlm. 73.

[12]   John Mc. Echol dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 132.

[13]   Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 453.

[14]   C. Kruyskampen F. De Tollenaere, Van Dale’s Xileuw Groart Waardenbook der Nederlandse taal, Gravenhage, Martimus Niijhoff, 1950, hlm. 345.

[15]   S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia—Indonesia Inggris, Hasta, Jakarta, 1982, hlm. 88.

[16]   S. Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia, PT. Ichtiar Baru-Van-Hoeve, Jakarta, 1981, hlm. 123.

[17]   Funk and Wagnalls, New Standard Dictionary of The English Language, (tp.: ttp., tt.), hlm. 542.

[18]   A. Wasit Aulawi, dalam Amrullah Ahmad, SF, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,  Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 53.

[19]   Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, Times Press, New Delhi, India, 1987, hlm. 13.

[20]   Walaupun J.N.D. Anderson dan L. Esposito khawatir dengan metode takhayyur dan Talfiq itu bahwa menurutnya, metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaru Islam dalam menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan ang adhoc dan terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan Talfiq. Penerapan kedua metode tersebut tentu saja belum mampu menghasilkan hukum yang komprehensif. (J.N.D. Anderson, Law Reform in the Muslim World, London: University of London the Athlon Press, 1976, hlm. 42; John L. Esposito, Women in Muslim Family Law, Syracuse: Syracuse University Press, 1982, hlm. 94-102.

[21]   Anderson dan Elposito, Ibid, hlm. 102.

[22]   Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, (Terj. Rusli Karim) Tiara Wacana, Yogya, 1991, hlm. 51.

[23]   Lihat Jaih Mubarok, Makalah disampaikan dalam acara diskusi buku yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IAIN SGD Kerjasama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum (PMH) Fakultas Syari’ah IAIN SGD Bandung pada tanggal 4 Juli 2000 lebih lengkap, lihat pula Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam, (2000), Rosda Karya, Bandung.

[24]   Mempersamakan al-Tasyri’ (yang berakar pada kata syara’a atau syari’ah) dengan al-Fiqh tidak berarti tanpa masalah, sebab dalam konteks tertentu, antara keduanya memang berbeda. Syari’ah dinilai sebagai titah Tuhan (Khitab Allah) yang ajeg, ia tidak berubah karena perubahan zaman, ia adalah titah yang didasarkan pada kehendak Allah yang dinilai Qath’iy al-wurud wa Qath’iy al-Dalalah. Sedangkan al-Fiqh adalah pemahaman ulama terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, ulama menjelaskan bahwa kebenaran syari’ah bersifat absolut (mutlak benar). Sedangkan kebenaran al-Fiqh bersifat relatif, nisbi (mungkin salah dan mungkin juga benar). Perdebatan kedua mengenai istilah al-Tasyri’ dengan hukum Islam (dalam artian Qanun). Istilah al-Qanun sebenarnya istilah teknis yang mulai dikenal secara meluas si dunia Islam setelah wilayah-wilayah Islam merdeka dari penjajahan negara-negara Barat. Indonesia dijajah oleh Belanda; Mesir dijajah oleh Perancis; dan India (Pakistan plus Bangladesh) dijajah oleh Inggris. Oleh karena itu, anatara al-Tasyri’ dengan al-Qanun terdapat perbedaan yang cukup mendasar. Di antara perbedaan tersebut adalah bahwa al-Syari’ah mengikat karena ketaatan hamba kepada penciptanya, sedangkan al-Qanun mengikat karena persepakatan.

[25]   Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,  Gema Insani Press, Jakarta, 1992, hlm. 35.

[26]   Terdapat banyak corak penafsiran diantaranya penafsiran gramatikal (tata Bahasa), historis (sejarah), teologis (tujuan hukum), dan sistematis (hirarki perundang-undangan).

[27]   Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,  Mandar Maju Bandung, 1995, hlm. 10.

[28]   Cik Hasan Bisri, Dimensi-dimensi Kompilasi Hukum Islam, Ulul Albab Press, Bandung, 1996, hlm. 13.

[29]   Fazlur Rahman, Islam (Terj.), Salman ITB, Bandung, 1994, hlm. 67.

[30]   Abdullah An-Naim, Toward an Islamic Reformation Cil Liberties, Human Rights and International Law (diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani), Dekonstruksi Syari’ah, LkiS, Yogyakarta, 1994, hlm. 28.

[31]   A. Djazuli, Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam di Indonesia, dalam Eddi Rudiana Arief, et. Al. (ED). Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek, Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 235-236.

[32]   Ahmad Hasan, The early Development of Islamic Yurisprudence (terj.), Kitab Bhavan: New Delhi, 1994, hlm. 97.

[33]   AS. Hornby, Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of Current English, Oxford University Press, New York, 1974, hlm. 708.

[34]   H. Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, Bina Utama, Semarang, 1996, hlm. 45.

[35]   Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abu Dawud, Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, Mesir, 1995, juz II, hlm. 424; dan al-Hafidz Abi ‘Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi, Al-Mustadrak ‘ala al-Shahihaini, Dar al-Fikr, Beirut, 1978, hlm. 522.

[36]   Lihat, Abi Thayyib Muhammad Syam al-Haq al-‘Azhim Abadi, ‘Aun al-Ba’bud Syarh Sunan Abi Dawud, Dar al-Fikr, Beirut, 1977, Juz XI, hlm. 396; dan Muhammad ‘Abd al-Rauf al-Manawi, Faidh al-Qadir bi Syarh al-Jami’ al-Shaghir, Dar al-Fikr, Beirut, 1972, Juz II, hlm. 282.

[37]   Lihat Rifyal Ka’bah dan Busthami Sa’id, Reaktualisasi Ajaran Islam (Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf), Minaret, Jakarta, 1987, hlm. 50.

[38]   H. Umar Syihab, op.cit, hlm. 34.

[39]   Umar Syihab, Ibid, hlm. 35.

[40]   Abdullah an-Naim, op.cit., hlm. 89-91.

[41]   J.N.D. Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern, (terj. Machum Husein), PT. Tiara Wacana, Yogya, 1994, hlm. 100-101.

[42]   Dinyatakan, kajian perbandingan tentang hukum keluarga di Maroko, Mesir dan Turki. Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, Ulil Albab Press, Bandung, 1997, hlm. 24.

[43]   Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 116.

[44] Hazairin, memasukan soal ahli waris pengganti yang dirumuskan dalam pasal 185 dengan kata-kata” (1) Ahli Waris yang meninggal dunia terlebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, atau (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

[45] Dua tokoh hukum Islam Indonesia pada waktu penyusunan kompilasi yang masih hidup, yakni, prof. Hazairin dan Prof. Hasby Ash-Shiddieqy. (Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 118).

[46] Daud Ali, Ibid, hlm. 115-118.

[47] Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 1996 (Bandung: Rosdakarya), hlm. 3

[48] Moleong, Ibid, hlm. 5

[49] Ibid, hlm. 101

[50] Marzuki, Metodologi Riset, BPFE-UI, Jakarta, 1995, hlm. 79

[51] Winarno Surakhmad, Paper, Skripsi, Thesis, dan Disertasi, penerbit Tarsito, Bandung, 1994, hlm. 95.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s