IKHTISAR REFORMASI HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

 

IKHTISAR

 

Wawan Kurniawan

REFORMASI HUKUM KEWARISAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

 

Reformasi hukum kewarisan dimaksud adalah reformasi hukum kewarisan dalam KHI Buku II yang dipandang telah terjadi perubahan-perubahan baik sistimatika, materi, metode bahkan “status hukumnya”. Reformasi materi hukum kewarisan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam di satu sisi memberikan nilai maslahat namun di sisi lain, bisa dikhawatirkan memiliki interpretasi “menyimpang” dari ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta ijtihad jumhur ulama.

Dengan demikian, perlu penelitian yang bertujuan menganalisa pola reformasi kewarisan KHI, dari sisi sistimatika, materi dan metode perumusannya. Perlu juga dianalisa bentuk-bentuk reformasi KHI serta korelasi fikih mawaris dengan hukum kewarisan KHI yang diasumsikan “berbeda” tersebut.

Asumsi di atas sangat beralasan, mengingat karakteristik reformasi hukum di dunia Islam selama ini memunculkan tiga kelompok system hukum yang dianut. Pertama, Sistem yang masih mengakui syari’ah sebagai hukum asasi dan masih menerapkannya secara utuh. Kedua, Sistem yang meninggalkan syari’ah dan menggantikannya dengan hukum yang sama sekali sekuler. Ketiga, Sistem yang mengkompromikan kedua sistem tersebut. Dimanakah posisi hukum kewarisan KHI relevansinya dengan siste-sistem di atas.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode deskripsi analitik guna mendeskripsikan segala hal yang menyangkut reformasi hukum kewarisan, khususnya hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tentunya bercorak ke-Indonesiaan.

Kesimpulannya adalah, pola reformasi kewarisan dalam KHI dari sudut pandang sistimatika terdiri dari VI (enam) bab 44 (empat puluh empat) pasal, yaitu dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Dari sudut pandang materi kewarisan dalam KHI ini ada perbedaan dengan fikih mawaris. Sebab dalam hukum kewarisan KHI, masalah wasiat dan hibah termasuk pula dalam bahasan kewarisan, padahal dalam fikih klasik hal itu dibahas secara tersendiri. Sedangkan dari metode perumusannya, terdiri dari empat jalur; Pengumpulan data, wawancara, studi banding dan lokakarya.

Menyangkut bentuk-bentuk reformasi hukum kewarisan dalam KHI banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang. Maka tidak sedikit bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fikih klasik (fiqh al-mawarits), tertuang dalam hukum kewarisan KHI.

Begitu pula fikih klasik (fiqh al-mawarits) memiliki perbedaan dengan hukum kewarisan dalam KHI, karena: Indonesia sebagai Negara yang sedang membangun menghendaki (unifikasi) hukum dalam bentuk Hukum Tertulis sebagai implikasi dari eksistensi lembaga peradilan, berubahnya zaman serta kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kepastian hukum yang berskala local ke-Indonesiaan, serta sangat dibutuhkannya hukum terapan (materiil) bagi Instansi Pemerintahan (Pengadilan Agama) dan masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.

 

 

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s